Connect with us

POLITIK

Ini Alasan Airlangga Disebut Gagal Memimpin Golkar

Published

on

JAKARTA – Para tokoh senior Partai Golkar yang tergabung dalam eksponen Ormas Tri Karya Golkar, terdiri dari SOKSI, Kosgoro 1957, dan MKGR menyatakan prihatin atas situasi internal Partai Golkar yang mulai mengancam keutuhan persatuan dan kesatuan kader Partai Golkar. Momentum menjelang Musyarawah Nasional untuk memilih Ketua Umum Golkar 2019-2024 seharusnya justru memperkuat solidaritas internal kader Partai Golkar, bukan justru menciptakan kegaduhan baru yang mengganggu stabilitas politik nasional.

“Tri Karya sebagai pendiri Partai Golkar terpanggil menjadi moral force (kekuatan moral) mengembalikan marwah Partai Golkar yang dua tahun ini terbengkalai akibat kepemimpinan yang lemah. Permintaan Rapat Pleno, Mosi Tidak Percaya, hingga somasi yang dilayangkan oleh para pengurus DPP Partai Golkar, semuanya mentah dan tidak ada tanggapan sama sekali dari Ketua Umum,” ujar Juru Bicara Eksponen Ormas Tri Karya, Fatahilah Ramli, di Jakarta, Rabu (11/9/19).

Turut hadir para tokoh senior lainnya seperti Zainal Bintang dari MKGR, Lawrence Siburian dari SOKSI, dan Cyprus Anthonia Tatali dari Kosgoro 1957.

Tokoh senior MKGR Zainal Bintang menegaskan, eksponen Ormas Tri Karya Golkar menginginkan Partai Golkar bisa kembali kepada jati dirinya sebagai partai karya kekaryaan. Partai yang terbuka bagi siapapun, khususnya millenial.

“Banyak yang menilai, termasuk anak cucu saya, bahwa Partai Golkar adalah partai jadul. Stigma ini harus diubah oleh kepemimpinan yang kuat, yang memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk berkarya. Partai Golkar punya standar kepemimpinan yang berpegang teguh kepada prinsip PDLT, yakni Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela,” tutur Zainal Bintang.

Sementara itu, tokoh senior SOKSI Lawrence Siburian mengingatkan bahwa dalam Partai Golkar ada standar etik yang pernah ditorehkan Jusuf Kalla, yaitu saat perolehan suara Partai Golkar turun dimasanya, beliau dengan sukarela mempercepat penyelenggaran Musyawarah Nasional. Hal ini sepatutnya ditiru oleh Airlangga Hartarto yang terbukti jauh lebih gagal menjaga kebesaran Partai Golkar dibanding masanya Jusuf Kalla.

“Dua tahun dibawah kepemimpinan Airlangga Hartarto, Partai Golkar mengalami kegagalan. Mengingat tantangan Partai Golkar ke depan sangat besar, kita yang sudah senior-senior seyogyanya memberikan jalan bagi yang muda untuk berkiprah di Partai Golkar. Segera selenggarakan Munas agar ada reformasi besar-besaran di tubuh Partai Golkar,” tandas Lawrence Siburian.

Sedangkan tokoh senior Kosgoro 1957 Cyprus Anthonia Tatali menilai, sosok Airlangga Hartarto bukan hanya tidak cakap menjalankan roda organisasi kepartaian, melainkan juga gagal mempererat persaudaraan sesama kader Partai Golkar. Terbukti dari tidak adanya rapat rutin maupun aktivitas kepartaian di DPP Partai Golkar, hingga penggunaan preman untuk menutup akses masuk ke kantor DPP Partai Golkar.

“Walaupun Airlangga Hartarto merupakan kader Kosgoro 1957, bukan berarti kami mendukung dengan kacamata kuda. Kami bukan pelacur intelektual, melainkan penjaga marwah agar Partai Golkar tidak tertelan roda sejarah. Jika dibawah kepemimpinan Airlangga Hartarto suara Partai Golkar di Pemilu 2019 kedodoran, apalagi nanti menghadapi Pilkada 2020. Partai Golkar membutuhkan perubahan sesegera mungkin, secepat mungkin,” tandas Cyprus Anthonia Tatali.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLITIK

PSR Ajak Mahasiswa Menjadi Marketing Empat Pilar

Published

on

Anggota Komisi VI DPR Putu Supadma Rudana mengajak mahasiswa untuk menjadi agen penyebar gagasan gagasan empat pilar kebangsaan. Menutut Putu, gagasan empat pilar harus disebarluaskan kepada seluruh masyarakat. Mahasiswa sebagai agen perubahan pun diajak turut serta dalam mensosialisasikan nilai kebangsaan ini.
Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber sosialisasi empat pilar kebangsaan yang  digelar di Museum Rudana, Gianyar, Bali pada 10 Februari 2020.
“Jika nilai kebangsaan terus disebarluaskan secara masif maka saya yakin ancaman radikalisme kian minim. Karena itu mahasiswa dirasa perlu untuk mengambil peran dalam menyebarluaskan nilai kebangsaan,” ujar Putu.
Politisi Partai Demokrat ini menyoroti maraknya kasus kasus intoleransi atas nama agama yang kerap muncul di masyarakat. Menurutnya hal itu bisa diminimalisir manakala seluruh elemen masyarakat bersatu melawan radikalisme. Namun khusus untuk Bali, Putu menilai tindakan anakis atas nama agama pun jarang sekali atau tidak pernah terjadi di masyarakat.
“Meskipun kasus intoleransi ini hampir sebagian besar terjadi di luar Bali, namun sebagai anggota dewan pastinya harus berfikir skala nasional. Di beberapa daerah luar Bali masih kerap terjadi karena itu mari sama sama kita bersatu melawan radikalisme itu,” sambungnya.
Mahasiswa yang hadir dalam kegiatan tersebut sangat antusias dan menyimak dengan saksama terkait apa yang dipaparkan Putu. Para mahasiswa pun berharap kegiatan ini terus dilakukan secara konsisten. (krr)

Continue Reading

POLITIK

Sosialisasi 4 Pilar Penting Untuk Cegah Radikalisme

Published

on

Anggota Komisi VI DPR Putu Supadma Rudana berkomitmen untuk terus melakukan edukasi pada masyarakat tentang empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Edukasi ini menurut Putu betmanfaat dalam menghalau ancaman radikalisme agama yang kerap terjadi.
“Saya selaku wakil rakyat akan terus turun ke masyarakat dalam memberikan edukasi tentang pentingnya pilar negara. Apabila masyarakat diberikan pemahaman tersebut maka masyarakat akan sendirinya dijauhkan dari ancaman radikalisme yang mengancam NKRI,” ujar Putu saat memberikan sosialisasi empat pilar di Museum Rudana, Gianyar Bali pada Senin, 10 Februari 2020.
Masyarakat yang hadir sangat antusias dan sesekali memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar kebangsaan kepada PSR. Putu pun mengaku senang tiap memberikan edukasi kebangsaan seperti ini karena semakin mendekatkan dirinya dengan masyarakat.
“Saya sebagai legislator tentu sangat senang bila berada ditengah masyarakat seperti ini. Tak sekedar edukasi, masyarakat pun juga bisa menyampaikan keluh kesah secara langsung terkait kebijakan pemerintah saat ini,” terang Putu.
Masyarakat Gianyar pun berharap kegiatan sosialisasi empat pilar seperti ini dapat terus dilanjutkan. Karena selain ada transfer kwowledge, masyarakat bisa mrnyampaikan aspirasi secara langsung kepada anggota dewan yang mewakilinya. (hs)

Continue Reading

POLITIK

Apa Bedanya Sunda Empire dengan Haris jika Terus Ngaku Ketum KNPI tanpa SK?

Published

on

By

JAKARTA – Menyikapi polemik SK DPP KNPI, Haris Pertama menggelar konferensi pers yang diadakan di pelataran gedung DPP KNPI, Kuningan karena aset gedung tersebut masih dalam “police line” Kepolisian.

Haris Pertama mengklaim sebagai pimpinan DPP KNPI yang sah dan legal karena merasa dirinyalah yang telah memenangkan kongres dengan hasil bukti video. Dan foto-foto mereka bersama Menteri Yasonna Laolly. Ketika ditanyakan apakah dirinya mempunyai SK Haris Pertama mengaku SK-nya telah dicuri oleh Noer Fajrieansyah.

“SK kami saat ini dicuri oleh Noer Fajrieansyah dengan mengaku-aku sebagai Ketua KNPI. Insya Allah akan segera terbit. Apa bedanya Sunda Empure, yang ngaku-ngaku? Saya hari ini membagikan surat jawaban dari Kemenkumham atas permintaan blokir SK DPP KNPI Noer Fajrieansyah yang telah dijawab bahwa telah diblokir per tanggal 21 Februari 2019 untuk akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Ditjen AHU,” Haris mengklaim akan segera melaporkan ke kepolisian apabila ada orang yang mengaku-ngaku sebagai ketua KNPI karena SK Fajrie dinyatakan telah diblokir oleh Kemenkumham.

Dilain pihak, Zieko C Odang Ketua OKK DPP KNPI yang diketuai Noer Fajrieansyah menyayangkan pengetahuan Haris yang tidak paham maksud kata blokir yang disampaikan oleh jawaban Surat Kemenkumham tersebut.

“Kami justru berterima kasih karena Kemenkumham tetap menjaga komitmennya untuk menjaga agar tidak ada lagi oknum yang mengaku sebagai KNPI dan hendak menerbitkan SK baru atas nama KNPI.

Zieko menyatakan meskipun mereka telah mengajukan permohonan blokir pada Januari 2020 dijawab oleh Kemenkumham memang telah diblokir pada 21 Februari 2019.

“Perlu diketahui bersama pemblokiran akses administrasi tersebut memang kesepakatan bersama kami dengan KNPI versi Abdul Azis agar ketika kami sedang menggodok proses penyatuan bersama tidak ada lagi akses bagi oknum seperti Haris bila mereka ingin membentuk atau melakukan perubahan terhadap SK organisasi KNPI,”

Zieko sekali lagi mengingatkan kepada Haris untuk segera berhenti berpolemik dengan mengaku-aku sebagai ketua KNPI atau akan ada konsekuensi hukum yang dapat menimpanya.

“Saat ini yang memiliki SK secara sah dan berlaku adalah kami dibawah pimpinan Noer Fajrieansyah. Jadi apabila Haris tetap menjalankan polemik ini dimana bukti digitalnya banyak maka kami tidak akan segan-segan melaporkan ini ke ranah hukum karena jelas bukti-buktinnya,” tegas Zieko.

“Kalau Haris tidak bisa membedakan antara blokir akses adminisrasi dan pembatalan SK sebaiknya belajar lagi kepada ahli tata administrasi,” sindir Zieko.

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending