Connect with us

POLITIK

Ini Alasan Pengurus Golkar Kirimkan Somasi untuk Airlangga

Published

on

JAKARTA – Pengurus Pleno DPP Partai Golkar kembali mengirimkan somasi kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Somasi dilayangkan karena perkembangan Partai Golkar yang semakin amburadul dan tidak ada tanda-tanda perubahan ke arah yang lebih baik. Sementara perkembangan politik menjelang pelfil presiden maupun Pilkada 2020 tetap berjalan cepat, namun Partai Golkar tetap berjalan di tempat.

“Somasi pertama telah dikirimkan pada tanggal 9 September 2019, namun tidak direspon oleh Airlangga Hartarto. Karenanya hari ini kita kirimkan kembali Somasi kedua pada 18 September 2019. Jika tidak juga diindahkan, pekan depan akan dilanjutkan langkah hukum perdata melalui lembaga peradilan,” ujar Tim Somasi Partai Golkar, Amriyati Amin, di Jakarta, Rabu (18/9/19).

Selain Amriyati Amin, Tim Somasi terdiri dari Cyprus Tatali, Emmalia Natar, dan Marleen Petta. Turut hadir Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Viktus Murin dan Dewan Pembina Kesatuan Perempuan Partai Golkar Ulla Nurachwati.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Viktus Murin menegaskan, berbagai dinamika seperti Mosi Tidak Percaya, Somasi pertama, hingga Somasi kedua yang dilayangkan kepada Airlangga Hartarto semata untuk menjaga harkat, derajat dan martabat ketua umum serta Partai Golkar sebagai partai politik tertua dan terbesar di Indonesia. Karena jabatan ketua umum merupakan amanah sekaligus posisi terhormat yang tak boleh disalahgunakan demi kepentingan egoisme pribadi.

“Tugas para kaderlah menjaga agar jabatan ketua umum tidak menjadi barang rendahan. Karenanya, jika seseorang yang memegang jabatan ketua umum banyak melakukan penyimpangan, para kader yang cinta Partai Golkar harus mengingatkannya. Siapapun yang menjadi ketua umum tidak boleh menutup mata, telinga dan hatinya dari berbagai peringatan yang disampaikan para kadernya. Karena itu, jika Airlangga Hartarto gentleman, ia harus menyikapi somasi ini dengan bijaksana,” tutur Viktus.

Lebih jauh Tim Somasi Cyprus Tatali memaparkan, somasi yang disampaikan pada dasarnya berlandaskan beberapa hal. Antara lain, Airlangga Hartarto telah merusak prinsip tata kelola organisasi dengan mengangkangi AD/ART beserta ketentuan peraturan organisasi lainnya. Sehingga membuat Partai Golkar berada dalam kondisi ‘hal ihwal kegentingan yang memaksa’.

“Akibat tidak menjalankan amanat Musyawarah Luar Biasa 2017, Airlangga Hartarto kini membawa Partai Golkar berada dalam situasi krisis kepemimpinan dan terancam mengalami stagnasi konstitusional-organisatoris. Airlangga juga mencampakan aspirasi Pengurus Pleno DPP Partai Golkar yang menuntut diselenggarakannya Rapat Pleno sebagai forum musyawarah organisasi sebagaimana diatur AD/ART,” papar Cyprus Tatali.

Atas kerusakan tata kelola organisasi dan kemunduran budaya demokrasi di tubuh Partai Golkar yang ditimbulkan Airlangga Hartarto, Cyprus mengajak pengurus DPD Partai Golkar di provinsi hingga kabupaten/kota untuk menyatukan energi kolektif demi menyelamatkan keutuhan Partai Golkar. Pengurus DPD bisa melakukan langkah konstitusional mendesak DPP melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional, yang pelaksanaannya bisa dilakukan jika disetujui 2/3 DPD provinsi.

“Dewan Pembina juga perlu bertindak lebih tegas mengkritisi kepemimpiman Airlangga Hartarto, yakni dengan cara memediasi terselenggaranya Rapat Pleno yang dituntut mayoritas Pengurus Pleno DPP Partai Golkar. Dengan demikian badai kemelut Partai Golkar bisa segera berlalu,” pungkasnya. (dwi)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLITIK

Jubir Bamsoet: Kalau Bamsoet Dukung Airlangga Itu agar Golkar Kondusif hingga Munas

Published

on

By

JAKARTA – Juru Bicara Calon Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet), Viktus Murin, menilai kubu Airlangga Hartarto mengalami sesat logika karena mempersoalkan kepastian sikap Bamsoet untuk mencalonkan diri menjadi Caketum Golkar pada Munas Golkar 3 sampai 6 Desember 2019.

Hal tersebut dikatakan Viktus, menanggapi pernyataan Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (22/11/2019). :Khusus untuk Pak Bamsoet, kami tidak pernah menghalangi beliau untuk maju menjadi caketum. Kami hanya ingin mempertanyakan soal komitmen yang pernah diucapkannya di depan publik soal kesepakatannya untuk memberikan dukungan kepada Pak Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar,” kata Ace sebagaimana dikutip media.

Menurut Viktus, apa yang disebut sebagai komitmen antara Bamsoet dan Airlangga itu tidak sama maknanya dengan Bamsoet batal maju menjadi Caketum.

“Kalau Bamsoet mendukung Airlangga, itu bentuk dukungan untuk membuat Partai Golkar kondusif sampai pelaksanaan Munas. Dukungan kepada Airlangga itu kan dukungan kepada kepemimpinan yang sedang berlangsung seorang ketua umum, bukan dukungan untuk Airlangga jadi Caketum lalu Bamsoet batal jadi Caketum. Wajar kan mendukung seorang ketua umum sampai selesai masa jabatan? Tetapi, kalau dukungan itu dimengerti sebagai Bamsoet batal mencalonkan diri, nah itu tafsir sepihak yang sesat logika,” papar Viktus yang juga Wasekjen DPP Partai Golkar bidang kajian strategis dan intelijen.

Merujuk pada penjelasan Bamsoet dalam pernyataan pers pada Jumat (22/11/2019) di kompleks parlemen Senayan, Viktus menegaskan, yang terjadi antara Bamsoet dan Airlangga adalah “moral agreement”. Viktus menjelaskan, substansi dari moral agreement itu berbeda sama sekali dengan kontrak politik. Basis dan panduan moral agreement itu adalah kesadaran etik untuk kebaikan kolektif Partai Golkar. Kalau kontrak politik itu tendensinya pertukaran kepentingan pragmatis dan sempit. “Kalau moral agreement dimengerti sebagai kontrak politik, apa itu bukan sesat logika?” tanya Viktus.

Mantan Sekjen Presidium GMNI yang juga aktivis mahasiswa 1998 ini mengatakan, dengan pertimbangan dan basis kesadaran etik untuk memperbaiki tata kelola organisasi sekaligus mengembalikan Partai Golkar ke khittah sejarahnya, maka Bamsoet dengan sikap tegas mengulangi sikapnya untuk maju bersaing dengan Airlangga dalam Munas 2019.

“Tidak mungkin dan tidak boleh Bamsoet membiarkan tata kelola Partai Golkar menjadi semakin amburadul. Masa sih Bamsoet rela membiarkan Partai Golkar akibat kepemimpinan bergaya suka-suka sebagaimana dipraktekkan rezim Airlangga saat ini. Melanggar AD/ART seenaknya, memecat pengurus di daerah, mencopot nama-nama panitia munas yang tidak mereka sukai, atau yang lebih tidak manusiawi memberhentikan tenaga ahli fraksi di DPR yang dicurigai atau dituduh mendukung Bamsoet. Mau jadi apa Partai Golkar ke depan kalau situasi buruk ini dibiarkan Bamsoet? Kami tidak rela Partai Golkar akan jadi fosil politik,” tegas Viktus, mantan pemimpin redaksi portal online Partai Golkar pada era kepemimpinan Ketua Umum Akbar Tanjung hingga Jusuf Kalla.

Bamsoet meluruskan tudingan

Sebagaimana ramai diberitakan media, pada Jumat sore Bamsoet telah meluruskan tudingan bahwa dirinya melanggar kesepakatan dengan Airlangga. Bamsoet mengatakan memang ada kesepakatan antara dia dan Airlangga, tetapi itu semata-mata untuk dmenjaga kondusivitas politik.

“Penting juga kita sampaikan adalah untuk meluruskan hal-hal di mana saya selalu disudutkan seolah-olah saya tidak berkomit atau saya tidak memiliki komitmen atau tidak menunjukkan komitmennya terhadap saudara Airlangga. Perlu saya jelaskan di sini komitmen kami berdua dengan Pak Airlangga adalah komitmen semacam gentlemen agreement,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat.

Continue Reading

POLITIK

Jubir Bamsoet, Viktus Murin: Golkar Bakal Terbelah Akibat Praktek Politik ‘Devide et Impera’

Published

on

By

 

Jakarta РJuru Bicara Calon Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) Viktus Murin mengingatkan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto agar tidak membiarkan Partai Golkar terbelah, akibat terjadinya politik pecah belah atau adu domba (devide et impera).

Viktus, yang juga Wasekjen DPP Partai Golkar bidang kajian strategis dan intelijen, ini menunjuk adanya indikasi politik pecah belah yang terjadi di internal Partai Golkar saat ini, diantaranya: Pertama, tidak dipenuhinya komitmen sebelum pemilihan Ketua MPR RI untuk merangkul dan mengakomodir para pendukung Bamsoet dalam susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI. Kondisi ini membuat gerbong politik Bamsoet semakin militan melakukan perlawanan terhadap kubu Airlangga.

Kedua, beredar informasi terkini mengenai penggusuran atau pencopotan anggota tim pendukung Bamsoet dari kepanitiaan Musyawarah Nasional Partai Golkar tahun 2019. Munas Golkar akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 3-6 Desember 2019. Ketiga, dicopotnya sejumlah Tenaga Ahli (TA) Anggota DPR RI yang dicurigai mendukung Bamsoet. Padahal, eksistensi para TA itu tidak berkorelasi langsung dengan kegiatan Munas Golkar.

Menurut Viktus, yang juga mantan aktivis mahasiswa 1998, ini suasana persatuan yang diidealkan oleh Presiden Joko Widodo terjadi dalam tubuh Golkar, tidak akan terealisasi. “Seperti diketahui publik, beberapa pekan sebelum pelantikan Presiden dan Wapres RI tanggal 20 Oktober 2019, Presiden Jokowi mengirimkan ajakan agar elite-elite Golkar tidak membuat kegaduhan politik. Tetapi, sebagaimana yang kita saksikan saat ini, tidak ada itikad baik dari kubu Airlangga Hartarto untuk menjaga suasana persatuan di dalam tubuh Golkar,” tegas Viktus, mantan Sekjen Presidium GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia).

Viktus menegaskan, apabila dalam sisa dua pekan menjelang Munas 2019, kubu Airlangga tidak mampu menjaga suasana kondusif dengan mempersiapkan Munas secara fair dan dalam suasana kebersamaan, maka tragedi perpecahan internal, seperti pada tahun 2014 yakni Munas Ancol versus Bali, sulit dihindari.

“Partai Golkar ini milik publik, juga milik semua anggota, kader, dan pengurus Golkar. Partai ini bukan milik kelompok atau milik orang per orang. Kami mengingatkan agar kubu Airlangga tidak memicu keterbelahan partai. Jangan pula membuat keputusan yang bersifat sepihak dan suka-suka yang melenceng dari AD/ART. Kalau hal-hal buruk ini terus terjadi menjelang Munas 2019, maka sangat mungkin tragedi dualisme Ancol versus Bali bakal terulang,” tegas Viktus yang berlatar jurnalis ini.

Arus Dukungan ke Bamsoet menguat

Menanggapi arus dukungan yang menguat dari berbagai elemen kepada Bamsoet untuk maju menjadi calon ketua umum Partai Golkar, Viktus mengatakan hal tersebut membuktikan bahwa tuntutan perubahan di Partai Golkar tidak dapat dibendung lagi.

Setelah terus didesak maju oleh DPD II-DPD II Golkar dari berbagai wilayah Indonesia, pada Rabu (20/11/2019) sore, tiga elemen organisasi kemasyarakatan yakni SOKSI (pemilik hak suara dalam Munas), serta Pemuda Pancasila dan FKPPI yang aspirasi politiknya sejak dulu disalurkan melalui Partai Golkar, telah menegaskan dukungan politiknya kepada Bamsoet.

Dukungan kolektif ketiga ormas berpengaruh itu disampaikan dalam Konperensi Pers di Hotel Sultan Jakarta. Hadir dalam jumpa pers itu tokoh-tokoh senior dari ketiga Ormas tersebut diantaranya Freddy Latumahina, Ahmadi Noor Supit, dan Asis Samual (SOKSI), Paskah Suzetta, Robert Joppy Kardinal, dan Junaedi Elvis (Pemuda Pancasila), dan Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo. Hadir pula tokoh senior Golkar di era kepemimpinan tujuh presiden, Marzuki Darusman, serta mantan Menteri Perindustrian MS Hidayat.

Dalam konperensi pers ini, tokoh-tokoh SOKSI, Pemuda Pancasila, dan FKPPI sependapat bahwa Bamsoet adalah kader terbaik yang dipersembahkan kepada Partai Golkar, untuk nanti dipersembahkan oleh Partai Golkar kepada bangsa Indonesia dalam momentum Pilpres 2024. (Dwi )

Continue Reading

POLITIK

FKPPI Solid Dukung Bamsoet Ketum Partai Golkar

Published

on

By

JAKARTA – Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI-Polri (FKPPI) mendukung penuh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menjadi Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024. FKPPI dan Partai Golkar punya semangat yang sama dalam menjaga kedaulatan Indonesia, baik dari serangan ideologi maupun dari serangan terhadap eksistensi kebudayaan bangsa. Karena itu, Partai Golkar harus dipimpin oleh orang yang punya visi dan misi kebangsaan.

“Rekam jejak Bambang Soesatyo sebagai Kepala Badan Bela Negara FKPPI, Ketua Komisi III DPR RI, Ketua DPR RI, dan kini sebagai Ketua MPR RI tak perlu diragukan. Semua orang sudah tahu. Hanya dalam waktu lebih kurang dua tahun, Bamsoet mampu menaikan citra DPR RI, membuat berbagai terobosan serta warna baru di DPR RI. Partai Golkar membutuhkan Bamsoet agar bisa melakukan banyak terobosan, sebagaimana yang telah ia lakukan di DPR dan MPR RI,” ujar Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo dalam jumpa pers di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (20/11/19).

Sebagai orang yang termasuk senior di Partai Golkar, Pontjo Sutowo menilai Bamsoet merupakan kader FKPPI yang paling berpotensial menjadi Ketum Golkar. Karenanya, FKPPI meminta Bamsoet memegang komitmen untuk tetap maju sebagai Ketum Golkar.

“Kami minta Bamsoet untuk tetap komitmen maju. Karena dari seluruh kader FKPPI, Bamsoet yang paling berpotensi,” kata Pontjo.

Pontjo mengatakan maju atau tidaknya Bamsoet bukan merupakan urusan Bamsoet pribadi. Tetapi, karena ada amanah dan permintaan dari banyak pihak.

“Sehingga Bamsoet penting menjalankan komitmen. Tidak boleh ada kata mundur,” tegas Pontjo.

Pontjo menegaskan, dirinya akan meminta seluruh kader FKPPI all out mendukung Bamsoet. Terlebih, FKPPI memiliki kepentingan terhadap Partai Golkar karena saat Orde Baru merupakan bagian dari Partai Golkar.

“FKPPI solid menyongsong Munas Partai Golkar Desember mendatang. Saya instruksikan seluruh kader FKPPI dan KBA yang ada di Partai Golkar solid dan bersatu memperjuangkan Caketum Partai Golkar dari FKPPI,” pungkas Pontjo. (Dwi)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending