Connect with us

NASIONAL

Ini Alasan Politisi Demokrat Sebut Pemerintahan Jokowi Carut Marut

Published

on

Jakarta – Politikus Partai Demokrat Herman Khaeron menyebut gaya pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo cenderung carut-marut. Misalnya soal kebijakan yang dia nilai jauh dari kenyataan.

Herman yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini  menilai, masyarakat seolah dipaksa memercayai hal-hal yang belum terjadi dan membawanya ke arah positif, padahal kebijakan atau capaian itu tak benar-benar ada.

Misal, kata dia, banyak hal-hal yang disampaikan Jokowi dan bawahannya itu justru jauh dari fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan.

“Kebijakan yang seolah olah memberikan afirmatif kepada masyarakat tetapi realisasinya jauh dari faktanya,” kata Herman dalam diskusi Topic of The Week di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/12).

Herman kemudian mencontohkan janji Jokowi terkait swasembada pangan yang disebut akan didapat Indonesia tak kurang dari lima tahun era kepemimpinan mantan Wali Kota Solo itu. Namun yang terjadi justru Indonesia makin gencar impor beras.

“Di era kepemimpinan Pak Jokowi bilang jadi lumbung pangan internasional atau swasembada internasional dalam 3 tahun, ini sudah menginjak ke empat tahun,” kata dia.

“Saya ada di Komisi IV 5 tahun. Surplus pangan kita tidak mencukupi kebutuhan. Polemik terjadi itu, Mentan berargumen peningkatannya luar biasa, tidak perlu impor, tapi Mendag terus impor beras. Inilah yang membuat carut marut dalam komunikasi pemerintah,” kata Herman yang kini duduk di Komisi II DPR ini.

Hal sama juga diungkapkan oleh Pengamat Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio. Menurut dia Jokowi justru tak konsisten dengan berbagai kebijakan yang dia ambil selama memerintah.

Bahkan kata dia, banyak sekali kebijakan yang berubah hanya dalam waktu singkat, bahkan dalam hitungan hari.

“Saya heran kebijakan di era Jokowi tak konsisten. Banyak kebijakan yang cepat berubah hanya dalam waktu singkat,” kata dia pada kesempatan sama.

Bahkan kata dia, masyarakat pun seolah diajarkan untuk tidak buru-buru merespon kebijakan yang baru dikeluarkan pemerintah. Sebab bukan tidak mungkin dalam hitungan jam kebijakan itu akan dicabut kembali.

“Kalau ada kebijakan kita disuruh sabar dulu, jangan buru-buru direspons. Karena tiba-tiba bisa dicabut lagi,” katanya. (cnn/kabarakyat)

NASIONAL

Ketua DPR: Penggunaan Aplikasi DPR NowTerus Meningkat

Published

on

By

Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) senang rakyat Indonesia semakin peduli terhadap kehidupan politik. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya pengguna aplikasi DPR NOW!. Sejak diluncurkan pada Agustus 2018 lalu, jumlah pengunduh aplikasi melonjak dari 517 menjadi 7.670 hingga pertengahan Desember 2018.

“Tercatat pada periode 1 September-10 Desember 2018, terdapat 180 aduan yang masuk dari masyarakat melalui aplikasi DPR NOW!. Masih ada 27 aduan yang ditolak karena bersifat ‘spam’, tidak ada data maupun dobel aduan. Saya harap masyarakat dalam menyampaikan aduannya bisa lebih terinci lagi. Sehingga kita mudah untuk tindaklanjuti,” ujar Bamsoet saat melaporkan hasil kinerja DPR NOW! pada Penutupan Masa Persidangan II DPR RI Tahun Sidang 2018-2019, di Jakarta, Kamis (13/12/18).

Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini memaparkan, dibandingkan alat kelengkapan dewan lainnya, Komisi II DPR RI paling banyak menerima pengaduan dengan jumlah 31 aduan. Disusul Komisi III dengan 22 aduan, dan Komisi I dan Komisi X  dengan 20 aduan.

“Sebagian besar aduan yang masuk ke Komisi II terkait dengan status tenaga honorer. Sedangkan di Komisi III sebagian besar tentang RUU KUHP yang minta segera disahkan. Aduan ke Komisi I tentang kejelasan nasib RUU Penyiaran, dan pada Komisi X banyak yang menyarankan DPR RI mendorong mall-mall tidak hanya membuat berbagai toko maupun wahana permainan, namun juga membuat perpustakaan,” papar Bamsoet.

Ketua Badan Bela Negara FKPPI ini menilai, berbagai aduan yang masuk ke aplikasi DPR NOW! merupakan big data yang sangat bermanfaat. Setiap aduan yang masuk ditabulasi untuk kemudian didistribusikan kepada komisi maupun kementerian terkait agar bisa segera ditindaklanjuti.

“Melalui big data inilah kita bisa mengetahui dan memperlajari perilaku masyarakat. Saya harap masyarakat selalu berpartisipasi aktif, terutama untuk mengajak keluarga dan sahabatnya mengunduh serta menggunakan aplikasi DPR NOW!. Aktifnya rakyat dalam kehidupan politik bisa mendorong DPR RI bekerja lebih baik lagi,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading

NASIONAL

Ribka Tjiptaning, Rieke Dyah Pitaloka, Emil Dardak hingga Putih Soekarno Masuk Pengurus Baru DPP Pemuda Demokrat

Published

on

By

Solo – Kongres Pemuda Demokrat Indonesia di Asrama Haji Donohudan Boyolali telah berakhir dini hari tadi (9/12/18). Dari kongres itu menghasil sejumlah catatan di antaranya, terpilihnya Fandi Utomo sebagai ketua umum.

Dari Rapat Formatur hingga dini hari yang dipimpin ketum terpilih Fandi Utomo telah menyepakati beberapa nama pengurus.

Salah satu anggota formatur Iwan Hendrawan yang juga Ketua Panitia Nasional Kongres Pemuda Demokrat mengatakan, berdasarkan rekomendasi dan usul dari DPC dan DPD Pemuda Demokrat Se- Indonesia telah disepakati komposisi pengurus.

“Ya kami telah sepakati komposisi pengurus DPP Pemuda Demokrat Indonesia periode 2018-2024 yang nanti akan di bacakan dalam sidang pleno terakhir Kongres sekaligus di Lantik,” ujar Iwan, Ahad (9/12/2018).

Dari hasil rapat formatur yang dibacakan Fandi Utomo terdapat Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) yang diisi Ribka Tjiptaning (Anggota DPR RI) dan Ketua Umum Demisioner H.Fachruddin.

Sedangkan untuk jajaran Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) terdapat nama Sekjend Demisioner Endro S Yahman yang juga adalah Anggota Komisi II DPR RI.

Selain itu, ada nama Baharudin Farawowan yang juga adalah Ketua Umum Geomaritim Indonesia, ada Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Putih Soekarno (Cucu Bung Karno) dan Rieke Dyah Pitaloka.

Untuk Sekretaris Jenderal (Sekjend) dijabat oleh Iwan Hendrawan yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Indramayu. Dan jabatan untuk Bendahara Umum (Bendum) diisi Budi Teguh Tenaga Ahli Anggota DPR RI. (BP)

 

Continue Reading

NASIONAL

Bangganya Ketua DPR pada Peserta Jambore Bela Negara 2018

Published

on

By

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan rada bangganya kepada 1.350 kader Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan TNI-Polri Indonesia (FKPPI) yang sukarela mengikuti Jambore Bela Negara. Datang dari 34 provinsi dengan biaya sendiri, para peserta Jambore Bela Negara meneguhkan semangat cinta tanah air dan mengingatkan kembali kepada seluruh elemen bangsa tentang dari mana asal-usul mereka.

“Karena kita lahir dari rahim Ibu Pertiwi, wajib bagi kita mendermakan diri menjaga kelangsungan Indonesia agar tetap eksis, tidak terkoyak oleh perang saudara maupun intoleransi yang tiada guna,” ujar Bamsoet saat penutupan Jambore Bela Negara FKPPI di Jakarta, Minggu (9/12/18).

Jambore Bela Negara FKPPI dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Desember 2018. Ditutup hari ini oleh Inspektur Jenderal TNI Letjen TNI Muhammad Herindra.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, selama mengikuti Jambore Bela Negara dari tanggal 7-9 Desember 2018, para peserta banyak mendapatkan materi wawasan kebangsaan dari berbagai tokoh nasional. Selain dirinya sebagai Ketua DPR RI, tokoh lain yang turut berpartisipasi antara lain Menteri Pertahanan Jenderal TNI (purn) Ryamizard Ryacudu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Mayjen TNI (purn) Sudarmono serta Asrena Kapolri Irjen Pol. Gatot Eddy Pramono.

“Selain itu, para peserta juga mendapat penempaan disiplin dan ketrampilan yel-yel dengan bantuan instruktur pendamping dari Marinir TNI Angkatan Laut,” tutur Bamsoet.

Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini mengingatkan agar upaya bela negara jangan dijadikan ajang gagah-gagahan. Melainkan menjadi kehormatan bagi setiap warga yang dijalankan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan keikhlasan.

“Saat menerima kunjungan Parlemen maupun Duta Besar dari berbagai negara, mereka terkadang bertanya kepada saya kenapa Bangsa Indonesia dengan luas wilayah yang besar dan kondisi yang majemuk, namun masih tetap solid hingga kini. Kita tidak terjebak perang saudara, sebagaimana yang terjadi di Timur Tengah maupun belahan dunia lainnya. Saya jawab, karena kita punya Pancasila,” tegas Bamsoet.

Sebagai penguat solidaritas kebangsaan, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengajak semua elemen bangsa menjaga dan mengamalkan Pancasila dari ancaman ideologi impor yang merongrong NKRI. Siapapun yang mengganggu Pancasila, sama saja dengan mengganggu FKPPI dan mengganggu kedamaian Bangsa Indonesia.

“Jangan coba benturkan Pancasila dengan ajaran atau ideologi lainnya. Siapapun yang ingin membenturkan, sama saja ingin memecah belah bangsa. Padahal, para pejuang dan generasi terdahulu kita sudah susah payah menggapai kemerdekaan, sehingga kita bisa menikmati kedamaian di Bumi Indonesia,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending