Connect with us

NASIONAL

Ini Tantangan Anggota DPR yang Baru Dilantik

Published

on

JAKARTA – Selain anggaran dan pengawasan, fungsi Anggota Parlemen 2019-2014 harus bisa mensukseskan fungsi Legislasi.

Dengan demikian, maka ekspektasi masyarakat terhadap tugas Legislasi Anggota Legislatif, justru yang paling banyak disorot masyarakat.

Bukan saja soal capaian kuantitas produk legislasi yang bisa dihasilkan, tetapi juga kualitas produk legislasi yang menjadi perhatian rakyat.

Demikian diungkapkan Anggota DPR RI/MPR RI, periode 2019-2024 dari daerah pemilihan (dapil) Riau 2 dari Fraksi Golkar, Sabtu (05/10/2019) di Jakarta.

“Kenapa tugas legislasi ini menjadi sorotan? Karana ini menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Dan menurut saya, ini menjadi tantangan utama bagi Anggota Legislatif kedepan,” ujarnya.

Yang paling penting kata Idris Laena, bagaimana seluruh Anggota DPR/ MPR yang sudah dilantik pada hari Selasa, 1 Oktober 2019 lalu, bisa memberi pemahaman kepada masyarakat, membahas undang-undang harus melalui mekanisme dan proses yang panjang.

“Jangan sampai karena ketidaktahuan masyarakat, justeru membuat wakil rakyat dianggap grasa-grusu. Harus dijelaskan mulai dari pengajuan Undang-undang yang disertai naskah Akademic, mendapat persetujuan bersama pemerintah dengan DPR, dan disertai dengan masukan-masukan dari masyarakat dalam Rapat dengar Pendapat Umum,” tandasnya.

Selama ini kata Idris, dalam membentuk Undang-undang, DPR juga sudah membrikan ruang yang cukup bagi masayarakat.

“Satu hal yang juga perlu ditegaskan lagai, bahwa dalam membahas Rancangan Undang-undang (RUU), harus dilakukan bersama antara Pemerintah dengan DPR,” urainya.

Sejatinya kata Dia, banyak tugas yang telah dituntaskan oleh Anggota DPR RI Priode 2014-2019. Namun tidak bisa dipungkiri, banyak Pekerjaan Rumah yang masih ditinggalkan khususnya menyangkut produk Legislasi.

“Ini bisa kita lihat dari banyaknya RUU yang terpaksa ditunda,” tandasnya.

Dimana penundaan sejumlah RUU ini juga diwarnai dengan aksi penolakan melalui demonstrasi dari mahasiswa dan sekelompok elemen masyarakat yang menanggap RUU tersebut kontroverisal.

Intinya kata Idris Laena, tantangan utama Anggota Legislatif saat ini, adalah bagaimana mengkomunikasikan kepada seluruh lapisan masyarakyat Indonesia.

Bagaimana dengan Fungsi Anggaran dan Pengawasan? Menurut Idris Laena, kedua fungsi ini bersifat normatif. Soal fungsi Anggaran misalnya, DPR hanya ikut membahas usulan dari Pemerintah yang dirumuskan berdasakan Hasil musyawarah perencanaan pembangunan Daerah dan sesuai Hasil Judisial Review Mahkamah Konstitusi, bahwa Anggota DPR tidak boleh ikut membahas Anggaran sampai satuan tiga.

“Untuk fungsi Pengawasan, tentu akan menjadi tugas rutin bagi Anggota Legislatif di DPR maupun DPD. Baik melakukan Raker, maupun rapat dengar pendapat umum serta melalui kunjungan kerja pada saat Reses ataupun Kunjungan Kerja Specific,” tandasnya.

Lalu bagaimana dengan tugas Anggota DPR atau DPD ketika berfungsi sebagai Anggota Majlis Permusyawaratan Rakyat? Menurut Idris Laena, karena adanya usulan mendesak dari dua pertiga Anggota MPR RI, untuk melaksanakan Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara 1945, maka tentu saja tugas penting utama Anggota MPR RI adalah bagaimana Mensosialisasikan Empat Pilar dan nilai-nilai Kebangsaan.

“Dengan demikian, kita berharap Anggota Legislatif DPR,DPD dan MPR RI akan mampu mendorong Pemerintah, dalam mewujudkan cita-cita bangsa seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUDN 45 yakni, “Melindungi Segenap bangsa Indonesia dan Tumpah darah Indonesia. Serta memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan ikut menjaga ketertiban dunia dan perdamaian abadi yang berdasarkan kepada Ketuhanan yang maha Esa,”.

Kemudian, berdasarkan ‘Kemanusiaan yang Adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. (I5)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

Gerindra Gabung Koalisi Jokowi, Habib Aboe: Kami Menghormati Pilihan Politik Pak Prabowo

Published

on

By

JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima keputusan Gerindra melalui Ketua Umumnya Prabowo Subianto memilih gabung koalisi Jokowi.

‘Tentu kami menghormati pilihan politik yang diambil oleh Pak Prabowo, kami tidak bisa mengurus dapur orang. Sedangkan PKS siap dengan segala situasi yang ada, Insha Allah kami siap di dalam pemerintahan ataupun di luar,’ kata Bendahara Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Jakarta, Sabtu (12/10/2019).

‘Saat zaman pak SBY kami bersama pemerintah, kemudian di zaman pak Jokowi kami di luar, semuanya baik-baik saja,’ sambung Habib Aboe.

Menurutnya, jika mengingat ketentuan Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945 kita dapat menyimpulkan bahwa Presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Ini menandakan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia menganut pola Presidensial.

Habib Aboe menjelaskan, sebenarnya dalam sistem presidensial, hubungan antara Presiden dan DPR tidak didesain dalam pola koalisi atau oposisi, melainkan lebih dalam pelaksanaan checks and balances.

‘Jika memang kami harus melaksanakan fungsi checks and balances sendirian, Insha Allah PKS siap menjalani. Ini adalah wujud kecintaan kami kepada bangsa dan negara ini. Artinya, tentu tetap harus ada pihak yang mengambil peran untuk melakukan proses checks and balances. Jangan sampai pemerintah dibiarkan berjalan sendiri tanpa kontrol,’ papar Habib Aboe.

‘Kita harus mendudukkan pilihan politik ini secara proporsional, tidak dalam satu kubu bukan berarti bermusuhan. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita membangun bangsa, harus ada yang mengambil peran menjaga keseimbangan, seperti ketika kita naik sepeda, perlu dikayuh kanan dan kiri agar bisa berjalan dan menjaga keseimbangan,’ tutupnya. (HMS)

Continue Reading

NASIONAL

Bamsoet Ajak Pemuda Aktif Pemberdayaan Masyarakat, Sebut MPR tak Bisa Jalan Sendiri

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak semua pihak untuk bersama-sama lebih mengenali dan memahami landasan ideologi, konstitusi, komitmen kebangsaan serta semangat kesatuan dalam perbedaan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral serta alat pemersatu bangsa; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional; Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai konsensus yang harus dijunjung tinggi serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu dalam untaian kemajemukan bangsa, adalah nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dikenali, dipahami dan diimplementasikan.

“Sudah lama, tepatnya dimulai sejak 2004, MPR RI berikhtiar melakukan sosialisasi  Empat Pilar dalam rangka menanamkan nilai-nilai luhur bangsa kepada seluruh lapisan masyarakat. Materi yang sudah disusun sebagai guidance bagi anggota MPR RI kemudian diturunkan dalam metode yang diserahkan kepada Badan Sosialiasi yang bertugas melakukan sosialisasi sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang,” ujar Bamsoet dalam acara Serah Terima Kepengurusan DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), di Jakarta, Jumat (11/10/19).

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, dalam melakukan salah satu tugas sesuai amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, yakni “mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pelaksanaanya, serta menyerap aspirasi,” MPR RI melalui alat kelengkapan yakni Badan Pengkajian pada tahun 2018 melakukan survei tentang efektifitas pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar dan Ketetapan MPR RI.

“Hasil survei menunjukan sebanyak 32,8 persen masyarakat secara nasional telah mengikuti sosialisasi Empat Pilar MPR yang dilakukan oleh MPR. Jika angka tersebut dikonversi sesuai dengan proyeksi BPS dan Bappenas yang menyebut jumlah penduduk Indonesia di tahun 2018 sebanyak 265 juta, maka jumlahnya menyentuh sekitar 87 juta jiwa,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, hasil survei terkait Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada publik juga menunjukkan sikap yang positif. Sebanyak 99,1 persen publik mengaku bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitupun dengan Bhinneka Tunggal Ika, sebanyak 99,8 persen berpendapat bahwa setiap warga negara Indonesia wajib menghormati warga lain, walaupun berbeda agama dan keyakinan.

“Salah satu pertanyaan survei yang ditanyakan ke respoden yakni tentang paparan Sosialisasi Empat Pilar berhasil memberikan efek ataukah tidak. Temuannya, sebanyak 65,1 persen responden mengaku mengalami perubahan pandangan dan sikap setelah mengikuti sosialisasi. Sisanya 34,9 persen mengaku tidak ada perubahan. Hal ini mengindikasikan bahwa Sosialisasi Empat Pilar MPR yang dilaksanakan berjalan cukup efektif. Selain juga memberikan catatan bagi MPR untuk terus meningkatkan efektifitas Sosialiasasi Empat Pilar dalam bidang materi dan media yang digunakan,” tandas Bamsoet.

Bendara Umum Partai Golkar 2014-2016 ini memandang, MPR RI tak bisa berjalan sendiri. Karenanya perlu dukungan pemuda untuk aktif dalam gerakan pemberdayaan masyarakat berbasis kemasyarakatan dalam perspektif kebangsaan.

“Selain tentang kemajemukan, sebagai sebuah bangsa kita juga berada ditengah bayang-bayang tantangan kebangsaan yang berat. Antara lain, masalah kemiskinan, belum optimalnya sektor pendidikan dalam membangun bangsa, kegaduhan para elit politik, terjadinya kerusakan sumberdaya alam, kondisi masyarakat di daerah-daerah perbatasan, konflik horisontal, terorisme, dan masalah ancaman kedaulatan negara di tengah cengkraman hegemoni ekonomi-politik dunia,” urai Bamsoet.

Sebagai salah satu kekuatan sosial masyarakat, Ketua DPR RI 2018-2019 ini mendorong pengurus dan anggota GAMKI terus aktif dalam kegiatan pemberdayaan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Tujuannya untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bangsa yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Hal tersebut memang bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana.

“Sebagai langkah konkrit, bisa diawali dengan menggali dan mengamalkan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia. Pemahaman dan pengimplementasian nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara dalam setiap aspek kehidupan secara menyeluruh dan konsisten, diharapkan mampu menumbuhkan komitmen yang kuat bagi seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

NASIONAL

Bawaslu Jakut Selenggarakan Evaluasi dan Monitoring Pengawasan Pemilu 2019

Published

on

Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Jakarta Utara menggelar acara Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Pengawasan Pemilu Tahun 2019 dengan jargon “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakan keadilan Pemilu “, di Hotel Swiss Belinn, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu (9/10).

Walikota Jakarta Utara Sigit Widjatmoko, mengatakan, berterima kasih kepada semua pihak khususnya Bawaslu Jakarta Utara yang sudah membantu terselenggaranya Pemilu dengan baik.

“Pemilu berjalan dengan lancar dan aman serta dalam situasi yang kondusif”, ujarnya

Lanjut, dalam ini kondisi Jakarta Utara yang bertengger di tingkat kedua dalam hal kerawanan.

“Dan ternyata Bawaslu bersama teman – teman di sini bisa mematahkan asumsi masyarakat luas dengan terselenggaranya Pemilu yang aman”.

Potensi konflik bisa dideteksi sejak awal, sehingga tidak mempengaruhi jalannya Pemilu 2019 kemarin. Peran Bawaslu Kota, KPU Kota sangat luar biasa,” tambah mantan Wakadishub ini.

Yang menjadi penting adalah apa yang menjadi hambatan, kendala pada Pemilu yang lalu bisa dijadikan catatan penting agar bisa diperbaiki sekaligus dicarikan solusinya.

Saya berharap kedepannya agar semua pihak yang hadir di sini baik Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Utara, Bawaslu Kota, KPU Kota sampai dengan Panwascam perencanaan yang lebih baik, lebih sempurna di tahun mendatang,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Jakarta Utara Moh. Dimyati, menjelaskan, kegiatan ini sebagai ajang evaluasi dan masukan terhadap apa yang telah dilakukan Bawaslu selama Pemilu 2019 lalu.
“Kegiatan ini selain sebagai evaluasi agar kedepan menjadi bahan Bawaslu untuk menjadi yang lebih baik juga sebagai ajang silahturahmi dengan pengurus Partai – Partai Peserta pemilu Tahun 2019 di Jakarta Utara,” jelas Dimyati.

Acara tersebut dihadiri Asisten Pemerintah Abdul Khalit dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Manson Sinaga. Kepala Sudin Dukcapil Eric, Kantor Kejaksaan, Polres Metro Jakarta Utara, Ketua Dewan kota M. Sidik Dahlan dan seluruh pengurus partai serta Panwascam se Jakarta Utara

Sementara itu Ketua Bawasku Kota Jakarta Utara M Dimyati menyerahkan plakat kepada Walikota Jakarta Utara Sigit Widjatmoko, KPU Jakarta Utara, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Kapolres KP 3,dan Kapolres Jakarta Utara, dalam acara Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Pemilu 2019.

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending