Connect with us

NASIONAL

Ini Tantangan Anggota DPR yang Baru Dilantik

Published

on

JAKARTA – Selain anggaran dan pengawasan, fungsi Anggota Parlemen 2019-2014 harus bisa mensukseskan fungsi Legislasi.

Dengan demikian, maka ekspektasi masyarakat terhadap tugas Legislasi Anggota Legislatif, justru yang paling banyak disorot masyarakat.

Bukan saja soal capaian kuantitas produk legislasi yang bisa dihasilkan, tetapi juga kualitas produk legislasi yang menjadi perhatian rakyat.

Demikian diungkapkan Anggota DPR RI/MPR RI, periode 2019-2024 dari daerah pemilihan (dapil) Riau 2 dari Fraksi Golkar, Sabtu (05/10/2019) di Jakarta.

“Kenapa tugas legislasi ini menjadi sorotan? Karana ini menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Dan menurut saya, ini menjadi tantangan utama bagi Anggota Legislatif kedepan,” ujarnya.

Yang paling penting kata Idris Laena, bagaimana seluruh Anggota DPR/ MPR yang sudah dilantik pada hari Selasa, 1 Oktober 2019 lalu, bisa memberi pemahaman kepada masyarakat, membahas undang-undang harus melalui mekanisme dan proses yang panjang.

“Jangan sampai karena ketidaktahuan masyarakat, justeru membuat wakil rakyat dianggap grasa-grusu. Harus dijelaskan mulai dari pengajuan Undang-undang yang disertai naskah Akademic, mendapat persetujuan bersama pemerintah dengan DPR, dan disertai dengan masukan-masukan dari masyarakat dalam Rapat dengar Pendapat Umum,” tandasnya.

Selama ini kata Idris, dalam membentuk Undang-undang, DPR juga sudah membrikan ruang yang cukup bagi masayarakat.

“Satu hal yang juga perlu ditegaskan lagai, bahwa dalam membahas Rancangan Undang-undang (RUU), harus dilakukan bersama antara Pemerintah dengan DPR,” urainya.

Sejatinya kata Dia, banyak tugas yang telah dituntaskan oleh Anggota DPR RI Priode 2014-2019. Namun tidak bisa dipungkiri, banyak Pekerjaan Rumah yang masih ditinggalkan khususnya menyangkut produk Legislasi.

“Ini bisa kita lihat dari banyaknya RUU yang terpaksa ditunda,” tandasnya.

Dimana penundaan sejumlah RUU ini juga diwarnai dengan aksi penolakan melalui demonstrasi dari mahasiswa dan sekelompok elemen masyarakat yang menanggap RUU tersebut kontroverisal.

Intinya kata Idris Laena, tantangan utama Anggota Legislatif saat ini, adalah bagaimana mengkomunikasikan kepada seluruh lapisan masyarakyat Indonesia.

Bagaimana dengan Fungsi Anggaran dan Pengawasan? Menurut Idris Laena, kedua fungsi ini bersifat normatif. Soal fungsi Anggaran misalnya, DPR hanya ikut membahas usulan dari Pemerintah yang dirumuskan berdasakan Hasil musyawarah perencanaan pembangunan Daerah dan sesuai Hasil Judisial Review Mahkamah Konstitusi, bahwa Anggota DPR tidak boleh ikut membahas Anggaran sampai satuan tiga.

“Untuk fungsi Pengawasan, tentu akan menjadi tugas rutin bagi Anggota Legislatif di DPR maupun DPD. Baik melakukan Raker, maupun rapat dengar pendapat umum serta melalui kunjungan kerja pada saat Reses ataupun Kunjungan Kerja Specific,” tandasnya.

Lalu bagaimana dengan tugas Anggota DPR atau DPD ketika berfungsi sebagai Anggota Majlis Permusyawaratan Rakyat? Menurut Idris Laena, karena adanya usulan mendesak dari dua pertiga Anggota MPR RI, untuk melaksanakan Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara 1945, maka tentu saja tugas penting utama Anggota MPR RI adalah bagaimana Mensosialisasikan Empat Pilar dan nilai-nilai Kebangsaan.

“Dengan demikian, kita berharap Anggota Legislatif DPR,DPD dan MPR RI akan mampu mendorong Pemerintah, dalam mewujudkan cita-cita bangsa seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUDN 45 yakni, “Melindungi Segenap bangsa Indonesia dan Tumpah darah Indonesia. Serta memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan ikut menjaga ketertiban dunia dan perdamaian abadi yang berdasarkan kepada Ketuhanan yang maha Esa,”.

Kemudian, berdasarkan ‘Kemanusiaan yang Adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. (I5)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

Respon Pernyataan Kepala BPIP, ART: Pancasila Tak Bisa Dipisahkan dari Agama

Published

on

JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Abdul Rachman Thaha (ART) merespon pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi yang menyatakan bahwa agama jadi musuh terbesar pancasila.

Menurut ART, pancasila itu tidak bisa dipisahkan dari agama, karena kelima sila itu terilhami oleh nilai-nilai agama, terutama Islam.

“Saya tegaskan ya. Pancasila itu tak bisadipisahkan dari agama,” tegas ART dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Ia pun menyesalkan pernyataan seperti itu keluar dari lisan seorang Kepala BPIP yang seharusnya di garis terdepan menjaga dan membumikan nilai pancasila.

“Saya sesalkan, kenapa pernyataan seperti itu dinyatakan oleh seorang Kepala BPIP yang mestinya menggawangi pancasila itu sendiri,” ujarnya.

ART akan memaklumi jika pernyataan tersebut dilontarkan di lingkungan akademik dan menjadi diskursus di lingkungan kampus.

“Tapi beliau sekarang bukan seorang rektor lagi dan tidak sedang mengajar di hadapan mahasiswa. Beliau mestinya menyadari bahwa beliau adalah pejabat publik dan bicara di media,” terang Senator asal Sulawesi Tengah ini.

ART mengimbau, agar semua tokoh dan semua stakeholde
tidak membuat gaduh suasana bangsa dengan pernyataan-pernyataan yang kontroversi.

“Keadaaan Republik ini jangan selalu dibuat gaduh. Republik ini direbut dari tetesan darah dan yang berjuang adalah para tokoh agama yang ada di republik ini,” kata dia.

“Ini pernyataan harus di pertanggung jawabkan baik secara akedemik,” tegas ART.

Seperti diketahui, Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam suatu wawancara mengatakan ada kelompok yang mereduksi agama sesuai depentingannya sendiri yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

“Si Minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan,” kata Yudian.[]

Continue Reading

NASIONAL

MASIKA ICMI dan ICMI Orwil DKI Jakarta Perkuat Sinergitas

Published

on

JAKARTA – Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (Masika ICMI) DKI Jakarta melakukan audiensi dengan Ketua ICMI Orwil Jakarta Prof Dr H Dailami Firdaus,SH,LLM di kampus Assyafiiyah Jatiwaringin, Rabu (5/2/2020).

Kedatangan pengurus Masika ICMI DKI Jakarta di sambut hangat oleh Prof Dailami Firdaus di ruangan nya.

Abdul Malik Raharusun yang mewakili pengurus Masika ICMI DKI Jakarta mengawali pembicaraan dengan Prof Dailami Firdaus dengan memperkenalkan para pengurus yang datang.

“Kami dari Masika ICMI DKI Jakarta sudah ada SK dari pengurus pusat Masika ICMI ,dan kami berharap bisa bersinergis dengan ICMI Orwil DKI Jakarta yang di pimpin oleh Prof Dailami Firdaus,” kata Abdul Malik.

Sementara itu, Prof Dailami Firdaus mengatakan untuk pelantikan Masika ICMI DKI Jakarta ,kami bisa memberikan fasilitas tempat di kampus Assyafiiyah.

Dr Masduki Ahmad selaku Rektor Universitas Islam Assyafiiyah (UIA) dan juga pengurus ICMI DKI Jakarta mengatakan bahwa ICMI dalam menjalankan roda pengurusan harus sinergis dalam membangun Umat dan bangsa.

“Peran Masika ICMI DKI Jakarta menjadi garda terdepan dalam generasi muda ICMI dalam mempersiapkan pemimpin yang akan mendatang, Pelantikan Masika ICMI DKI Jakarta harus dilaksanakan sesuai AD/ART nya akan bisa menjalankan tujuan MASIKA ICMI, ICMI dan MASIKA adalah kesatuan yang utuh,” kata Dr Masduki.

Untuk diketahui, MASIKA ICMI telah Terdaftar di Kementrian Pemuda Dan Olahraga,Berasaskan Islam. Sifat: MASIKA ICMI adalah Badan otonom di lingkungan ICMI. Otonomi MASIKA ICMI merupakan pengembangan kreatifitas dan orisinalitas kaum muda.

“Sifat otonom MASIKA ICMI merupakan wujud kemandirian, kebebasan, dan lepas dari intervensi dari pihak manapun. Secara administratif memberikan kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan laporan akhir masa kepengurusan kepada ICMI sesuai dengan jenjang keorganisasian,” jelasnya.

“Semoga sinergitas antara Masika ICMI DKI Jakarta dan ICMI Orwil DKI Jakarta bisa membawa manfaat untuk umat,” imbuhnya.

Continue Reading

NASIONAL

Ranti Purwasih Nakhodai Kohati HMI Cabang Kuantan Singingi

Published

on

Kuantan Singingi¬†– Pelantikan Pengurus Kohati Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kuantan Singingi Periode 2020-2021 dilaksanakan pada hari Jum’at, 24 Januari 2020 di Teluk Kuantan. Sebelum pelantikan, diadakan Musyawarah Kohati (Muskoh) yang pertama dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2020 di Teluk Kuantan. Hasil Muskoh Ke-1 tersebut memutuskan Ranti Purwasih sebagai Formatur Kohati HMI Cabang kuantan Singingi. (lebih…)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending