Connect with us

NASIONAL

Ini Tantangan Anggota DPR yang Baru Dilantik

Published

on

JAKARTA – Selain anggaran dan pengawasan, fungsi Anggota Parlemen 2019-2014 harus bisa mensukseskan fungsi Legislasi.

Dengan demikian, maka ekspektasi masyarakat terhadap tugas Legislasi Anggota Legislatif, justru yang paling banyak disorot masyarakat.

Bukan saja soal capaian kuantitas produk legislasi yang bisa dihasilkan, tetapi juga kualitas produk legislasi yang menjadi perhatian rakyat.

Demikian diungkapkan Anggota DPR RI/MPR RI, periode 2019-2024 dari daerah pemilihan (dapil) Riau 2 dari Fraksi Golkar, Sabtu (05/10/2019) di Jakarta.

“Kenapa tugas legislasi ini menjadi sorotan? Karana ini menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Dan menurut saya, ini menjadi tantangan utama bagi Anggota Legislatif kedepan,” ujarnya.

Yang paling penting kata Idris Laena, bagaimana seluruh Anggota DPR/ MPR yang sudah dilantik pada hari Selasa, 1 Oktober 2019 lalu, bisa memberi pemahaman kepada masyarakat, membahas undang-undang harus melalui mekanisme dan proses yang panjang.

“Jangan sampai karena ketidaktahuan masyarakat, justeru membuat wakil rakyat dianggap grasa-grusu. Harus dijelaskan mulai dari pengajuan Undang-undang yang disertai naskah Akademic, mendapat persetujuan bersama pemerintah dengan DPR, dan disertai dengan masukan-masukan dari masyarakat dalam Rapat dengar Pendapat Umum,” tandasnya.

Selama ini kata Idris, dalam membentuk Undang-undang, DPR juga sudah membrikan ruang yang cukup bagi masayarakat.

“Satu hal yang juga perlu ditegaskan lagai, bahwa dalam membahas Rancangan Undang-undang (RUU), harus dilakukan bersama antara Pemerintah dengan DPR,” urainya.

Sejatinya kata Dia, banyak tugas yang telah dituntaskan oleh Anggota DPR RI Priode 2014-2019. Namun tidak bisa dipungkiri, banyak Pekerjaan Rumah yang masih ditinggalkan khususnya menyangkut produk Legislasi.

“Ini bisa kita lihat dari banyaknya RUU yang terpaksa ditunda,” tandasnya.

Dimana penundaan sejumlah RUU ini juga diwarnai dengan aksi penolakan melalui demonstrasi dari mahasiswa dan sekelompok elemen masyarakat yang menanggap RUU tersebut kontroverisal.

Intinya kata Idris Laena, tantangan utama Anggota Legislatif saat ini, adalah bagaimana mengkomunikasikan kepada seluruh lapisan masyarakyat Indonesia.

Bagaimana dengan Fungsi Anggaran dan Pengawasan? Menurut Idris Laena, kedua fungsi ini bersifat normatif. Soal fungsi Anggaran misalnya, DPR hanya ikut membahas usulan dari Pemerintah yang dirumuskan berdasakan Hasil musyawarah perencanaan pembangunan Daerah dan sesuai Hasil Judisial Review Mahkamah Konstitusi, bahwa Anggota DPR tidak boleh ikut membahas Anggaran sampai satuan tiga.

“Untuk fungsi Pengawasan, tentu akan menjadi tugas rutin bagi Anggota Legislatif di DPR maupun DPD. Baik melakukan Raker, maupun rapat dengar pendapat umum serta melalui kunjungan kerja pada saat Reses ataupun Kunjungan Kerja Specific,” tandasnya.

Lalu bagaimana dengan tugas Anggota DPR atau DPD ketika berfungsi sebagai Anggota Majlis Permusyawaratan Rakyat? Menurut Idris Laena, karena adanya usulan mendesak dari dua pertiga Anggota MPR RI, untuk melaksanakan Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara 1945, maka tentu saja tugas penting utama Anggota MPR RI adalah bagaimana Mensosialisasikan Empat Pilar dan nilai-nilai Kebangsaan.

“Dengan demikian, kita berharap Anggota Legislatif DPR,DPD dan MPR RI akan mampu mendorong Pemerintah, dalam mewujudkan cita-cita bangsa seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUDN 45 yakni, “Melindungi Segenap bangsa Indonesia dan Tumpah darah Indonesia. Serta memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan ikut menjaga ketertiban dunia dan perdamaian abadi yang berdasarkan kepada Ketuhanan yang maha Esa,”.

Kemudian, berdasarkan ‘Kemanusiaan yang Adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. (I5)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

HMI Pro Perkaderan Tak Akui Affandi Ismail

Published

on

PERNYATAAN SIKAP

Tentang hasil Kongres HMI ke-XXXII di Kendari

Kongres HMI ke-XXXII di Kendari merupakan pertemuan HMI Cabang se-Indonesia untuk membahas internal HMI, eksternal HMI, dan pemilihan Ketua Umum PB HMI untuk estafeta kepemimpinan HMI. Namun, hasil pemilihan Formatur PB HMI Periode 2020-2022 yang dimenangkan Sdr. Affandi Ismail dari HMI Cabang Makassar cacat administrasi, karena Sdr. Affandi Ismail tidak pernah menjadi Pengurus HMI Cabang Makassar dan Tidak Lulus Senior Course. (lebih…)

Continue Reading

NASIONAL

Seleksi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta di Nilai Cacat Hukum

Published

on

Jakarta – Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 25 ayat (2) menyebutkan bahwa Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

Manindaklanjuti hal tersebut, Komisi Informasi lalu membentuk Tim Seleksi sebagaimana yang telah diamanatkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 04 Tahun 2016.

Sesuai dengan pasal 2 ayat (2) peraturan Komisi Informasi Nomor 04 tahun 2016, bahwa Tim Seleksi melakukan perekrutan anggota Komisi Informasi tingkat Provinsi ditetapkan melalui Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur yang salah satunya tugasnya adalah melakukan perekrutan, pendaftaran dan penyeleksian calon anggota Komisi Informasi tingkat Provinsi.

Tim Seleksi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melalui Nomor : 01/TIMSEL-KIP/XII/2019, tertanggal 17 Desember 2019 mengumumkan Pendaftran Seleksi Calon Anggota Komsi Informasi Provinsi DKI Jakarta periode 2020 – 2024, secara tertulis TIM SELEKSI dengan susunan adalah ; Henri Subagiyo, SH., M.H sebagai ketua, Atika Nur Rahmania, S.IP., M.Si sebagai Sekretaris dan anggota adalah Prof. Dr. Ibnu Hamad, M.Si, Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum, Gede Narayana, S.E., M.Si.

Setelah melalui proses pengumanan, secara normatif Tim Seleksi bekerja mulai proses Test Potensi yang melahirkan 40 peserta untuk mengikuti tahap Psikotes dan Dinamika kelompok diteruskan dengan tahap wawancara, untuk menghasilkan 15 orang yang diajukan untuk mengikuti tahap pembuatan makalah untuk dilakukan wawancara di DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Dalam proses yang telah berjalan tersebut, kami berpandangan bahwa terdapat permasalahan terutama mulai dari tahap Psikotes dan Dinamika kelompok diteruskan dengan tahap wawancara. Permasalahan terkait proses tersebut adalah :

1.Tim Seleksi telah melanggar pasal 16 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor No. 04 Tahun 2016. Dimana disebutkan bahwa tahap wawancara dilakukan oleh Seluruh Timsel dan Bukan Orang yang tidak termasuk dalam SK yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam setiap pengumuman yang dikeluarkan oleh Tim Seleksi.

Realitasnya, dalam tahap wawancara hari pertama kamis, tanggal 20 Februari 2020, SEKRETARIS TIMSEL bernama Atika Nur Rahmania, S.IP., M.Si TIDAK HADIR sama sekali, disisi oleh RAIDES dan hari kedua jum’at tanggal 21 Februari 2020, yang bersangkutan hanya hadir setengah hari, lalu selanjutnya diisi kembali oleh RAIDES yang TIDAK tercantum dalam nama-nama TIM SELEKSI.

2. Penundaan Jadwal Pengumuman hasil seleksi psikotes dan wawancara merupakan bentuk pelanggaran dari TIM SELEKSI sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 04 Tahun 2016. Dimana disebutkan bahwa hasil tahap wawancara dilakukan 5 (lima) hari kerja setelah itu diumumkan 2 (dua) hari setelah mendapatkan hasil wawancara.

3. Seluruh TIM SELEKSI tidak menghadiri sama sekali tahap Psikotes dan Dinamika Kelompok.

4. Tidak mengumumkan hasil Tahap Psikotes, Dinamika Kelompok dan Wawancara pada (dua) Media Elektronik selama 3 (tiga) hari berturut-turut sesuai Pasal 16 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 04 tahun 2016. Hal ini ditujukan atas hasil Pemberitaan Media Trans, tanggal 7 Maret 2020, disebutkan hanya di Webside Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, untuk mengaksesnyapun dalam kondisi error.

Berdasarkan Fakta tersebut diatas, dengan ini kami menuntut :

1. Meminta Kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk MEMBATALKAN proses seleksi calon Anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dikarenakan CACAT HUKUM.

2. Meminta Gubernur Untuk membubarkan TIM SELEKSI dan membentuk TIM SELEKSI yang baru untuk melaksanakan tahap wawancara calon anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta hingga akhir.

3. Meminta Komisi I DPR – RI untuk memanggil Seluruh Anggota Komisi Informasi Pusat termasuk Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia merangkap anggota TIM SELEKSI Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Saudara Gede Narayana, S.E., M.Si, terkait proses seleksi yang CACAT HUKUM.

4. Meminta Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memberhentikan saudari Atika Nur Rahmania, S.IP., M.Si dari jabatannya Sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta yang diduga tidak menjalankan tugas secara profesional dan cenderung melakukan maladministrasi, dimana saat tahap Wawancara TIDAK PROFESIONAL dan tidak menghadiri proses wawancara tersebut dan digantikan oleh RAIDES.

5. Meminta Ombudsman untuk memanggil dan melakukan penyelidikan terkait maladministrasi yang berlangsung pada saat proses seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

6. Menuntut Komisi Informasi Pusat untuk membentuk Dewan Kehormatan atas dugaan pelanggaran KODE ETIK yang dilakukan oleh Seluruh TIM SELEKSI termasuk saudara Gede Narayana, S.E., M.Si selaku Ketua Komisi Informasi Pusat merangkap anggota TIM SELEKSI Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Demikian tuntutan kami, agar menjadi perhatian.

JAKARTA, 7 MARET 2020

TERTANDA :
PESERTA CALON SELEKSI KOMISI INFORMASI DKI JAKARTA

1. Imam Mustafa
2. Abdul Muin
3. Ahmad Syukri
4. Dedi Poltak Tambunan
5. Muhammad Ikbal
6. Moch Sidik
7. Saryono Noto
8. Prianda Anatta
9. Agus Taufikqurrohman
10. Ferry Iswan

Continue Reading

NASIONAL

Gegara Banjir Ansor DKI Minta Anies Baswedan Mundur

Published

on

By

JAKARTA – Banjir yang melanda Jakarta beberapa kali beberapa bulan terakhir ini jadi bola panas yang menyerang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajarannya termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah.

Bagi Pemprov DKI, banjir tidak hanya terjadi di Jakarta saja, tapi juga terjadi di beberapa wilayah pulau Jawa. Yang jadi masalah, saat Saefullah berujar bahwa kondisi banjir tersebut dinikmati saja.

“Jadi dinikmati saja, itu soal manajemen, tubuh kita dua per tiga persen air, sering keluar air, di kepala di mata, harus ada manajemennya,” ujar  Saefullah yang juga pria asli Betawi itu berseloroh.

Dengar tanggapan Sekda terkait bajir Jakarta itu, Gerakan Pemuda (GP) Ansor DKI Jakarta geram. Ketua Ansor DKI Jakarta Abdul Azis angkat suara dan meminta Pemprov DKI tidak hanya melakukan pencitraan. Menurut Abdul bahwa Pemprov DKI tak melakukan antisipasi sehingga banjir kembali terjadi.

Ansor pun berjanji akan seruduk Balai Kota untuk meminta Anies Baswedan dan Saefullah mundur. Karena keduanya tak memperlihatkan kinerja yang baik.

“Dari banjir di Jakarta GP ANSOR DKI meminta Gubernur DKI dan Sekda fokus penanganan banjir bukan pencitraan, ” kata Abdul Azis pada Lintas Parlemen, Selasa (3/3/2020).

Abdul Azis meminta Pemprov DKI, dalam penangan pasca banjir harus lebih serius dilakukan. Mengingat Gubernur dan Sekda belum ada keseriusan menangani dan mengantisipasi banjir.

“Daerah-daerah banjir dari hasil pantauan darr Ansor DKI belum ada yang menyentuh langsung ke masyarakat DKI,” ujarnya.

Abdul Azis memcontohkan, banyak warga yang terjangkit penyakit pasca banjir. Kali belum Dinormalisasi. Dan anggaran untuk penanganan banjir juga tidak maksimal padahal sangat penting.

“Banjir kemarin membuktikan Pemprov DKI tidak melakukan apa-apa dalam mengantispasi banjir,” tegasnya.

Untuk itu, Ansor memimta Pemprov DKI mampu menyiapkan sarana dan prasarana pasca banjir.

Abdul Azis juga berjanji,  akan melakukan seruduk ke Balai Kota bersama-sama semua Cabang Ansor se-DKI untuk meminta mundur Gubernur dan Sekda.

“Kami akan demo untuk meminta mundur Gubernur dan Sekda,” pungkasnya. (Jodira)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending