Connect with us

HUKUM

Ini Temuan Komisi III DPR Saat Gelar Kunker ke Kalsel

Published

on

BANJARMASIN – Kunjungan Kerja atau Kunker hari ini (Senin, 12 Oktober 2020) ke Kalsel adalah bagian dari Kunker Reses Komisi III, karenanya kita bertemu dengan para mitra kerja Komisi III DPR RI di daerah seperi Kapolda, Kajati, Kanwil Kemenkumham beserta jajaran masing-masing.

゛ Ini adalah bagian dari kerja pengawasan yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI, ゛kata Habib Aboe Bakar Alhabsyi pada Bela Rakyat, usai
kunjungan tersebut.

Dalam Kunker reses seperti ini Komisi III DPR melakukan pengawasan implementasi kerja lapangan dari mitra kerja Komisi III.

゛ Kita melihat bagaimana eksekusi program yang telah disusun dalam Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga. Selain itu kita juga banyak membahas kendala yang dialami oleh mitra kerja di lapangan. Hal itu menjadi catatan kami untuk perbaikan kedepan,゛ujar Habib Aboe yang baru dipercaya sebagai Sekjen DPP PKS ini.

Menurut Habib Aboe, berbagai masukan masyarakat dan kasus yang sedang menjadi perhatian publik juga didiskusikan disini. Misalkan saja, soal narkoba kita apresiasi kemarin pengungkapan 300 kg Sabu oleh polda, kemudian DPR monitoring proses penegakan hukumnya.

゛Ini adalah bagian dari pengawasan untuk memastikan proses penegakan hukum telah dilakukan dengan baik,゛terangnya.

゛Kita juga dalami adanya 2 napi wanita karang intan yang terlibat TPPU Narkoba. BNN sudah menyita aset mereka sampai dengan 5,2 Milyar. Kenapa hal ini bisa terjadi, bagimana pengamanan dalam lapas. Apakah mereka juga bisa membawa alat komunikasi, sehingga bisa leluasa mengontrol perdagangan narkoba,゛ papar Ketua MKD DPR RI INI.

Pada kunjungan seperti ini Komisi III DPR juga mengapresiasi kinerja mitra kerja yang bagus. Misalkan saja Kejati Kalsel kemarin sudah meraih WBK, sekarang sedang menuju proses ke WBBM, dan kemarin hasil penilaian internalnya sangat bagus, karenanya juga perlu kita apresiasi hal itu.

゛Selain itu kita juga memastikan pelayanan untuk masyarakat berlangsung dengan baik. Kita evaluasi bagaimana pelayanan penerbitan paspor di Kalsel. Alhamdulillah, sekarang ada ULP di Rantau, ini mendekatkan layanan untuk para warga masyarakat di Banua Enam. Kami juga memberikan dukungan untuk kegiatan pelayanan seperti ini,゛tutupnya. (Ab3))

HUKUM

Kejati Papua Perlu Usut Segera Dugaan Korupsi di Keerom

Published

on

By

JAYAPURA – Praktisi Hukum asal Papua Yosep Titirlobi, SH mendesak pihak  Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua segera menindaklanjuti laporan dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom. Hal itu tindak lanjut dari dilaporkan LSM Gempur Papua, dan tenaga Kesehatan Kabupaten Keerom September 2020 lalu.

Sebagai informasi, LSM Gempur Papua dan sejumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Keerom, Papua ikut melaporkan mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom berinisial “RS” ke Kejaksaan Tinggi Papua dengan dugaan korupsi dana operasional kesehatan setempat sebesar Rp 69.898.640.000. Waoo.

Menurut Yosep, Kejati Papua perlu mengusut segera dugaan kasus korupsi tersebut. Mengingat dugaan korupsi Dinkes Keerom senilai Rp. 69 miliar itu milik rakyat.

Bagi Yosep, tindak cepat menangani kasus ini untuk mengembalikan kepercayaan publik pada kinerja penegak hukum di Keerom, khususnya di Papua.

“Indikasi dugaan korupsi di Dinkes Keerom itu harus segera diusut tuntas hingga selesai,” terang Yosep kepada wartawan, Selasa (27/10/2020) kemarin.

Alasan itu, Yosep kembali menegaskan bahwa Kejari Papua harus menjalankan Nawacita Jokowi memberantas korupsi. Jika Kejati tidak mampu menyelesaikan kasus itu, maka KPK diminta segera mengambil alih laporan dugaan korupsi Dinkes tersebut.

“Selama ini masyarakat merasa aparat penegak hukum di sini, dalam hal ini Kejati Papua sangat lamban menangani dalam memberantas atau menyelesaikan kasus korupsi itu,” terang Yusep.

Tak hanya itu, Yosep menyakini, jika aparat penegak hukum serius menangani dugaan kasus korupsi di Papua, maka akan muncul kepermukaan terkait masalah hukum yang akan terungkap ke publik.

“Untuk itu, sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik di Papua. Pimpinan tertinggi Kejati Papua yang juga orang asli Papua, perlu menyelesaikab dugaan kasus korupsi di Dinkes  Keerom,゛pungkasnya. (P3)

Continue Reading

HUKUM

Alim Ulama Banten Dukung PKS Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

Published

on

By

Serang (10/11) – Sikap tegas Fraksi PKS DPR menolak UU (Omnibus Law) Cipta Kerja mendapat dukungan luas dari alim ulama Banten yang terhimpun dalam organisasi Forum Silaturahim Pondok Pesantren (FSPP). Hal itu disampaikan langsung kepada Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini di Kota Serang Banten, Minggu (11/10).

Alim ulama menyampaikan deklarasi dukungan sikap PKS tersebut secara terbuka kepada sejumlah awak media yang hadir. Dalam kesempatan tersebut alim ulama berpesan agar PKS istiqomah membela kepintingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara, dengan menolak omnibus law cipta kerja yang dinilai akan menjerumuskan bangsa pada liberalisasi dan eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia bangsa Indonesia.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PKS yang secara tegas menolak omnibus law cipta kerja. Alim ulama Banten mendukung sikap tersebut dan berharap PKS di DPR terus istiqomah dalam membela kepentingan rakyat, bangsa, dan negara,” bunyi pernyataan yang disampaikan Kiai Sulaeman Maruf, Kiai Enting, Kiai Jawari, dan Kiai Hasanudin sebagai sesepuh dan pimpinan FSPP.

Dalam dialog yang digelar dan difasilitiasi oleh Jazuli Juwaini sebagai Anggota DPR Dapil Banten tersebut mengemuka berbagai catatan kritis alim ulama yang menilai UU Cipta Kerja memiliki kecenderungan kuat merugikan pekerja (buruh), menimbulkan permasalahan pertanahan, liberalisasi ekonomi, eksploitasi sumber daya alam, dan berpotensi merusak lingkungan akibat pelonggaran amdal.

“Kami titip pesan agar Fraksi PKS di DPR bisa menjaga kekayaan alam Indonesia untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Jangan sampai tergadai atas nama kepentingan investasi dan modal asing. Juga jangan sampai mengorbankan buruh karena Banten ini sumbernya pekerja atau buruh pabrik,” ujar seorang kiai.

Atas dukungan alim ulama tersebut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini merasa mendapat kekuatan besar dalam menolak UU Cipta Kerja. Dirinya berjanji akan istiqomah dalam memperjuangkan aspirasi tersebut dan mendorong serta mendukung penuh pihak-pihak yang akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

“Kami hari ini banyak mendengar, semua masukan kiai dan alim ulama kami catat. Buat kami di PKS dukungan para kiai memberi barokah dan semangat luar biasa bagi perjuangan di parlemen. Terus nasihati kami, doakan kami, dan dukung perjuangan kami,” pungkas Jazuli. (J3)

Continue Reading

HUKUM

Nasib Nelayan RI Tersandera UU Omnibus Law

Published

on

By

JAKARTA – Anggota DPR dari dapil Sumbar I Hermanto dalam kunjungannya ke Padang menemui nelayan di kawasan Pantai Gates Nan XX. Kunjungan ini dalam rangka mendalami cara nelayan melakukan penangkapan ikan secara tradisional.

“Para nelayan disana mengungkapkan selama ini belum pernah mendapatkan perhatian dan sentuhan bantuan program dari pemerintah berupa alat tangkap, asuransi nelayan apalagi kapal penangkap ikan dan rumah khusus nelayan,” ujar Hermanto kepada wartawan.

Para nelayan itu, lanjutnya, dilindungi oleh konstitusi. UUD NRI 1945 pasal 33 ayat (1) menyebutkan: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Selanjutnya, ayat (2) menyebutkan: Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

“Nelayan dilindungi oleh konstitusi tetapi tidak terakomodir oleh Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja,” keluh Hermanto.
Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU OLCK) lebih berpihak pada pengusaha.

“Banyak kemudahan pemberian izin bagi pengusaha dan investor yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan untuk menguasai ruang laut lebih luas yang berdampak pada menyempitnya ruang tangkap nelayan kecil dan sulitnya nelayan mengakses bantuan karena izin yang harus dipenuhi. Ketimpangan ini mestinya diatasi melalui UU OLCK” papar legislator dari FPKS ini.

Hermanto memandang wajar bila undang-undang tersebut mendapat penolakan secara luas di masyarakat.

“Kebijakan yang timpang dalam UU OLCK ditolak oleh masyarakat karena minimnya keberpihakan terhadap perbaikan kualitas hidup nelayan, buruh, petani dan UMKM,” paparnya.

“Di saat masyarakat di berbagai pelosok Jakarta dan daerah melakukan unjuk rasa penolakan UU OLCK, pada kesempatan yang sama nelayan di Padang tersebut menyampaikan aspirasi agar UU OLCK memuat keberpihakan yang lebih besar untuk memperbaiki kehidupan ekonomi nelayan kecil,” pungkas Hermanto. (Joko)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending