Connect with us

POLITIK

Inikah Tanda-tanda PKS Akan ‘Tenggelam’ di Pemilu 2019?

Published

on

Binjai – Lagi! Puluhan orang berstatus Pengurus dan Kader dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Binjai secara berjemaah menyatakan diri mundur dari jabatan struktural dan kader partai.

Secara simbolis pengunduran diri mereka lakukan dengan membuka baju partai kebanggaan, dan meletakkan Kartu Tanda Anggota, di kafe Kutaraja, Kebun Lada, Binjai Utara, Sabtu (20/10/2018).

Ketua DPD PKS Kota Binjai, Fitra Syamsurizal menegaskan dirinya dan 50-an pengurus inti PKS mengundurkan diri berjamaah.

Sikap ini dengan berat hati dipilih, setelah mencermati dinamika internal yang terjadi dalam setahun terakhir di PKS dan memuncak saat pencopotan delapan dari sembilan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS Sumut.

“Saya, Ketua DPD PKS Kota Binjai beserta kader dan jajaran pengurus menyampaikan respon menyikapi konflik yang terjadi. Terjadi pembelahan yang sangat serius di internal PKS dan kebijakan yang diambil DPP justru mempertajam pembelahan. Konflik sudah berbahaya dan kekhawatiran kami malah menjurus ke personal dan merusak Ukhwah Islamiyah sesama kader PKS,” tegasnya.

“Pemecatan 8 dari 9 Pimpinan Wilayah PKS Sumut adalah puncak pembelahan dan memperkeruh konflik di internal PKS,” ujarnya menyampaikan poin ketiga sebagai respon kekisruhan internal mereka.

Lanjut, pada poin keempat disampaikan, bahwa pemecatan yang terjadi patut diduga sebagai upaya bersih-bersih dan sikap tegas menyingkirkan kelompok tertentu, dan tidak memcerminkan karakter PKS dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi.

Poin terakhir, diharapkan persaudaraan sesama Muslim dan sesama anak bangsa menjadi prioritas dari apapun termasuk dalam kegiatan berpolitik.

“Mencermati yang terjadi tersebut, kami melihat tidak ada harapan lagi bagi kami untuk memperjuangkan kepentingan umat melalui PKS, mulai hari, Sabtu 20 Oktober 2018 kami kader dan pengurus PKS Kota Binjai menyatakan mundur sebagai pengurus dan anggota Partai Keadilan Sejahtera,” tegasnya.

“Kami berterima kasih kepada semua pihak, para guru, para sahabat mau pun berbagai tokoh yang sudah sangat banyak membantu kami berjuang dan membesarkan PKS selama ini.
Sika ini kami tempuh sebagai bentuk proses atas kebijakan-kebijakan yang keliru yang diambil oleh DPP PKS. Semoga Allah SWT meridhoi apa yang sudah kami putuskan,” pungkasnya.

Pengunduran diri berjamaah ini ditandai simbolis dengan melepas baju partai kebanggaan mereka yang semula mereka kenakan, selanjutnya, meletakkan Kartu Tanda Anggota PKS di atas meja sebagai bukti melepas status kader.

Bahkan ada kader yang meneteskan air mata saat mengucapkan pengunduran diri.

Sikap DPD PKS Binjai ini menyusul kebijakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahrera (PKS) membekukan kepengurusan DPW Sumut.

Sebelumnya Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, (Kabid Humas) DPW PKS Sumut, Juanda Sukma mengatakan Ketua DPD PKS Tapanuli Selatan, Edi Hasan Nasution, menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua umum DPD PKS Tapanuli Selatan.

Pengunduran diri ini, kata Juanda, juga diikuti pengurus lainnya baik di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

“Seperti Ketua Bidang Pemilu dan Pilkada, Murda Ningrat dan Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, Ikhwani Batubara,” katanya, Jumat (19/10/2018).

Puluhan orang Pengurus dan Kader dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Binjai secara berjemaah menyatakan diri mundur dari jabatan struktural dan kader partai. Secara simbolis pengunduran diri mereka lakukan dengan membuka baju partai kebanggaan, dan meletakkan Kartu Tanda Anggota, di kafe Kutaraja, Kebun Lada, Binjai Utara, Sabtu (20/10/2018).

Sementara itu dalam sikap resminya, Ketua DPD PKS Tapsel, Edi Hasan menyatakan jika keputusan ini diambil sebagai bentuk protes terhadap tindakan semena-mena DPP PKS.

“Saya dan jajaran pengurus menyatakan mundur sebagai bentuk protes terhadap kebijakan DPP yang semena-mena dan tidak mementingkan nasib daerah jelang Pemilu,” katanya.

Menurut Edy, hal ini juga sangat bertentangan dengan sistem yang biasa dibangun di internal PKS. Ia menduga tindakan tersebut seperti operasi bersih-bersih terhadap kelompok tertentu dan tidak menggunakan mekanisme organisasi dalam proses pergantian tersebut.

Sejumlah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumut mempertanyakan alasan penggantian jajaran pemimpin di wilayah Sumut oleh Dewan Pimpinan Pusat PKS.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, (Kabid Humas) DPW PKS Sumut, Juanda Sukma mengatakan sebagian besar pengurus yang diganti belum mendapatkan alasan yang jelas dari pihak DPP.

“Memang sudah ada pemberitahuan. Hanya saja Pak Hafez dan lainnya mempertanyakan alasan terkait pergantian tersebut. Menurutnya harus ada penjelasan yang lebih mendalam,” ujar Hafez kepada tribun-medan.com saat dihubungi, Kamis (18/10/2018).

Ketua DPD PKS Tapanuli Selatan, Edi Hasan Nasution (TRIBUN MEDAN/HO)
Juanda menilai tidak tepat jika Pimpinan Pusat mengganti para pengurus DPW PKS Sumut yang diwakili oleh Tifatul Sembiring dengan alasan penyegaran menjelang Pemilihan presiden dan Pemilihan legislatif tahun 2019.

“Era kepemimpinan Pak Havez sudah menjalani kepemimpinan dua periode termasuk pemenangan Pilgub kemarin. Jadi jika ditanyakan tentang kesiapan, justru kepengurusan Pak Hafez yang paling siap,” katanya.

Menurut Juanda, gelagat dari DPP tentang bersih-bersih di tubuh PKS Sunatera Utara sudah tercium sejak pendaftaran caleg dari partai tersebut.

“Banyak nama caleg yang diajukan dari dapil Sumut dicoret maupun dipindahkan dapilnya. Namun belum menimbulkan gejolak seperti sekarang ini,” katanya.

Akibatnya, menurut Juanda di akar rumput terus bergejolak dan mempertanyakan alasan pergantian tersebut.

Puluhan Pengurus Wilayah dan pimpinan DPD PKS Kab/Kota menyatakan mundur serta ratusan kader inti PKS keluar dari keanggotaan partai.

“Banyak kader di Medan Utara mengundurkan diri. Kami juga mendapatkan sinyal kuat ketidakpuasan dari kabupaten dan kota lain,” ungkapnya.

Juanda menjelaskan, melihat dari kepengurusan yang diubah, ada dugaan kuat pembersihan loyalis Anis Matta dari kepengurusan partai tersebut.

Menurut Juanda, pihaknya Kamis (18/10/2018) belum mendapat penjelasan yang lebih mendalam terkait pergantian itu.

Ketika ditanyakan, apakah kejadian pengurus partai mundur massal di Bali akan terulang di DPW PKS Sumut, Juanda membantah.

“Saya yakin, Sumut tidak akan reaksioner seperti di Bali. Namun terkait kader yang tidak puas, bila mereka mengambil sikap untuk mundur kami tidak melarang dan tidak juga mendorongnya,” katanya.

Juanda mengaku belum mengetahui langkah ke depan yang akan diambil Hafez dan para rekannya terkait perombakan tersebut.

Sebelumnya, Ketua Umum DPW PKS Sumut demisioner, H.M. Hafez ketika dikonfirmasi terkait alasan pencopotan dirinya dan pimpinan lainnya mengaku tidak mengetahui alasan pencopotan tersebut.

Hafez menjelaskan kepengurusan PKS selama ini sudah berusaha maksimal dalam menjalankan keputusan Partai, termasuk menyelesaikan semua tahapan pemilu legislatif seperti verifikasi partai dan pemberkasan caleg dan tahapan pemilu lainnya.

“Kami juga sudah berikhtiar maksimal memenangkan Eramas bersama mitra koalisi pada Pilgubsu 2018 lalu,” katanya.

Diketahui, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengubah susunan pengurus DPW Sumut.

Ketua DPP PKS Wilayah Daerah Sumatera, Tifatul Sembiring, menegaskan perombakan pengurus tersebut tidak terkait isu pecahnya PKS yang gencar di media sosial.

“Kebijakan ini diambil untuk penyegaran pengurus jelang Pemilu 2019 agar lebih dinamis dalam menghadapi kompetitor. Tidak ada yang meninggalkan dan ditinggalkan, tidak ada yang digusur dan menggusur, tidak ada yg diturunkan dan menurunkan. Para kader, anggap biasa sajalah, ” ujar Tifatul saat jumpa pers di di Hotel Madani, Medan, Rabu (17/10/2018) lalu.

Menurut Tifatul, pelaksanaan perombakan pengurus tersebut, meski tidak dilakukan dalam Munaslub, namun sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART). Baginya, pergantian pengurus bisa dilakukan setiap saat oleh DPP jika dinilai perlu.

Tifatul mengatakan perombakan tersebut dilakukan sebagai penyegaran mengingat Pilpres dan Pileg akan segera berlangsung.

Tifatul menjelaskan, DPP PKS melalui surat keputusan yang ditandatangani oleh Presiden Partai M Sohibul Iman dan Sekjend Mustafa Kamal menetapkan sususan pengurus baru.

Hariyanto sebagai Ketua Umum, Misno Adiansyahputra sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah, Ivantra Padang menjadi Sekretaris Umum Dewan Pengurus Wilayah.

Herman Nafil didaulat sebagai Bendahara Umum Pengurus Wilayah, Dariantini MA menjadi Ketua Bidang Kaderisasi Dewan Pengurus Wilayah), Salman Alfarisi sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah, Cecep Wiwaha menjadi Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah.

Usman Jakfar sebagai Ketua Dewan Syariah Wilayah, Kasman Marasakti Lubis,menjadi Sekretaris Dewan Syariah Wilayah.

“Dengan diumumkannya Surat Keputusan ini, maka posisi ketua DPW PKS Sumut M Hafez yang menjabat hampir dua periode diserahkan kepada Hariyanto, yang sebelumnya adalah sebagai Ketua DPD PKS Kabupaten Deliserdang,” ujar Tifatul.

Namun isu tersebut dibantah oleh Ketua DPP PKS Wilayah Daerah Sumut, Tifatul Sembiring.

Ia menegaskan perombakan pengurus tersebut tidak terkait isu pecahnya PKS yang gencar di media sosial.

“Kebijakan ini diambil untuk penyegaran pengurus jelang Pemilu 2019 agar lebih dinamis dalam menghadapi kompetitor. Tidak ada yang meninggalkan dan ditinggalkan, tidak ada yang digusur dan menggusur, tidak ada yg diturunkan dan menurunkan. Para kader, anggap biasa sajalah, ” ujar Tifatul saat jumpa pers di di Hotel Madani, Medan, Rabu (17/10/2018).
Manchester United Harus Bayar Rp 262 Juta kepada UEFA Karena Telat Datang ke Stadion

Taurus Bawa Kekasih Anda Makan Malam, Cancer Waktunya untuk Bersantai di Akhir Pekan

Menurut Tifatul, pelaksanaan perombakan pengurus tersebut, meski tidak dilakukan dalam Munaslub, namun sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART).

Baginya, pergantian pengurus bisa dilakukan setiap saat oleh DPP jika dinilai perlu.

Tifatul menjelaskan, DPP PKS melalui surat keputusan yang ditandatangani oleh Presiden Partai M Sohibul Iman dan Sekjend Mustafa Kamal menetapkan susunan pengurus baru.

Hariyanto sebagai Ketua Umum, Misno Adiansyahputra sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah, Ivantra Padang menjadi Sekretaris Umum Dewan Pengurus Wilayah, Herman Nafil didaulat sebagai Bendahara Umum Pengurus Wilayah, Dariantini MA menjadi Ketua Bidang Kaderisasi Dewan Pengurus Wilayah).

Selanjutnya, Salman Alfarisi sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah, Cecep Wiwaha menjadi Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah. Usman Jakfar sebagai Ketua Dewan Syariah Wilayah, Kasman Marasakti Lubis,menjadi Sekretaris Dewan Syariah Wilayah.

“Dengan diumumkannya Surat Keputusan ini, maka posisi ketua DPW PKS Sumut M Hafez yang menjabat hampir dua periode diserahkan kepada Hariyanto, yang sebelumnya adalah sebagai Ketua DPD PKS Kabupaten Deliserdang,” katanya.

Ia juga menekankan pengurus pusat yang sah dan resmi terdaftar di Kemenkumham hanyalah PKS di bawah kepemimpinan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaff Al-Jufri dan Presiden PKS yang dinakhodai, Mohammad Sohibul Iman. (tribun/kabarakyat)

 

POLITIK

Sepekan Jelang Kongres KNPI di Aceh, Dukungan Senior Pemuda Pancasila untuk Haris Pertama

Published

on

By

Jakarta – Menanggapi perhelatan Kongres Pemuda/KNPI yang akan digelar di Aceh bulan Desember 2018, Senior Pemuda Pancasila Gunung Hutapea menyatakan dukungannya kepada Haris Pertama untuk menjadi Ketua Umum DPP KNPI periode 2018-2021.

“Selain memiliki Visi yang jelas dan rasional, Haris juga sangat menghormati senior-senior KNPI yang ada, dia sambangi langsung tidak gunakan tangan lain,” ujar Gunung saat diwawancarai via selulur di Jakarta, Rabu (05/12/2018).

Menurut Gunung, nilai-nilai Pancasila terangkum dalam Visi besar Haris Pertama yang pernah disampaikan kepadanya.

“Panjang lebar Haris paparkan Visinya, saya resapi dan tergambar mengandung nilai ke Pancasila-an. Keinginan dan tekad mempersatukan seluruh elemen kepemudaan sangat besar terasa, itu yang pemuda butuhkan saat ini,” urai Gunung.

Selain hal tersebut, sebagai senior Gunung juga berharap Kongres KNPI XV di Aceh nanti dapat melahirkan gagasan yang orisinil dari pemuda se Nusantara agar jelas posisi Pemuda dalam partisipasinya terhadap pembangunan.

“Selain menetapkan Haris Pertama sebagai Ketum terpilih, saya juga harap kongres menelurkan rumusan posisi pemuda Indonesia yang bermanfaat dan berpartisipasi terhadap pembangunan,” tegas Gunung.

Diharapkan Kongres Pemuda/KNPI XV dapat dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo untuk memberikan motivasi kepada pemuda Indonesia. (adam)

Continue Reading

HUKUM

KIPP Jatim Kritisi Kinerja Timsel Calon Anggota KPU Jatim Periode 2019-2024

Published

on

Surabaya – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur menyampaikan kritikan terkait kinerja Tim Seleksi (Timsel) dalam melakukan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur periode 2019-2024.

Menurut Koordinator Pemantau KIPP Jatim, Novli Thyssen mengatakan, kritikan dari masyarakat terkait dengan kinerja Tim Seleksi (Timsel) adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam memantau proses seleksi calon penyelenggara pemilu yang diharapkan dari proses seleksi tersebut melahirkan calon anggota KPU Jawa Timur yang berintegritas dan berkualitas dalam mengelolah kepemiluan di Jawa Timur.

“Dalam proses seleksi calon anggota KPU Jawa Timur khususnya pada tahapan seleksi administrasi yang dilaksanakan, pihaknya menemukan ketidakprofesionalan dan ketidaktransparan KPU dan Timsel dalam proses seleksi,” terang Novli Thyssen kepada awak media. Sabtu, (08/12).

Dalam rilisannya Novli, dirinya menyampaikan empat poin penting soal ketidakprofesionalan dan ketidaktransparan KPU dan Timsel dalam proses seleksi.

  1. Tim seleksi tidak terbuka mengumumkan kepada masyarakat terkait dengan aturan skoring yang dipergunakan untuk menentukan lolos tidaknya calon peserta anggota KPU Jatim dalam seleksi administrasi.
  1. Tim seleksi tidak terbuka mengumumkan hasil skor yang didapat tiap masing-masing peserta seleksi. Sehingga tiap peserta tidak mengetahui berapa skor yang didapat dalam proses seleksi administrasi.
  1. Dengan tidak diumumkan secara terbuka hasil skor tiap masing-masing peserta, Timsel melanggar asas asas keterbukaan. Dan menimbulkan adanya “dugaan hubungan kepentingan tertentu antara Timsel dengan peserta yang lolos administrasi”. Dugaan ini dapat dibuktikan dari hasil temuan KIPP Jatim, banyak peserta yang punya pengalaman pernah menjadi penyelenggara pemilu tidak lolos seleksi, terkalahkan dengan peserta lain yang nota bene nya pernah punya pengalaman sebagai penyelenggara pemilu. Pertanyaanya adalah, apa yang menjadi pembeda antara calon yang tidak lolos seleksi dengan calon yang lolos seleksi jika kedua-duanya mempunyai skor yang sama karena sama-sama mempunyai pengalaman sebagai penyelenggara pemilu?. Indikator penilaian lain inilah yang tidak pernah diumumkan secara terbuka dan transparan oleh Timsel, sehingga “muncul dugaan adanya kepentingan tertentu antara Timsel dengan peserta yang lolos seleksi”.
  1. Jika pengalaman kepemiluan sebagai penyelenggara pemilu dibutuhkan dan menjadi prioritas utama dalam menyeleksi calon anggota KPU Jawa Timur, hal tersebut sama dengan KPU membatasi hak konstitusi warga negara yang ingin berpartisipasi dalam seleksi calon anggota KPU Jawa Timur, terkhusus bagi para peserta yang notabene nya adalah relawan pemantau atau expert pemilu yang sebelumnya tidak pernah menjadi penyelenggara pemilu tapi kemampuan pemahaman kepemiluan mereka sangat tidak diragukan bahkan kemampuan mereka lebih dibandingkan dengan para pemegang predikat penyelenggara pemilu. Mereka, para relawan pemantau pemilu atau para expert pemilu dengan sendirinya akan tersingkirkan dari arena seleksi karna bobot nilai skor pengalaman sebagai penyelenggara pemilu yang tidak mereka miliki. (ari)

Continue Reading

POLITIK

Al Washliyah Banten Sesalkan Dukungan Al Washliyah Sumut ke Jokowi-Ma’ruf

Published

on

By

Tangerang – Al Washliyah Provinsi Banten menyayangkan adanya deklarasi dukungan terhadap Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin yang dikeluarkan Al Washliyah Sumatera Utara pada Rabu (05/12) kemarin di Medan.

Sejatinya para pengurus organisasi yang lahir 1930 ini melihat kepentingan yang lebih besar dari pada kepentingan sesaat.

“Kami sangat menyayangkan adanya deklarasi dukungan kepada capres nomor urut 01 yang dilakukan PW Al Washliyah Sumut bersama dengan pengurus daerahnya. Hal ini telah melanggar AD/ART yang di dalamnya sangat jelas tertulis bahwa Al Washliyah organisasi yang independen,” kata Ketua Pengurus Wilayah Al Washliyah Banten Edi Sunaryo Budiyanto yang didampingi Sekretarisnya Muhammad Nizam Harahap di Tangerang pada Kamis (06/11/2018) kemarin.

Ketua Al Washliyah Banten itu mendapat informasi dari video yang beredar di masyarakat. Dalam video tersebut terlihat Al Washliyah Sumut tengah mengeluarkan dukungan kepada capres Jokowi dan KH. Ma’ruf Amin dalam acara HUT ke-88 Al Washliyah.

Menurut Edi para pengurus Al Washliyah jangan mudah tergiur dengan kepentingan sesaat dengan mengorbankan yang lebih maslahat. Sebagai organisasi yang lahir dan besar di Medan, seharusnya para pengurus Al Washliyah Sumut memberikan contoh yang baik kepada wilayah lainnya.

Diingatkan Edi, dulu Al Washliyah pernah mengeluarkan dukungan kepada capres menjelang Pemilu, namun setelah itu Al Washliyah tidak memperoleh apa pun dari dukungan tersebut. Ditambah lagi saat ini Ormas Islam lainnya belum mengeluarkan dukungan terhadap dua calon presiden yang akan bertarung pada 17 April mendatang.

Dia juga meminta PB Al Washliyah segera bersikap atas kejadian ini. Saat ini warga Al Washliyah tengah heboh atas keputusan Al Washliyah Sumut yang mengeluarkan dukungan kepada Capres dan Cawapres nomor urut 01.

“PB Al Washliyah harus cepat menyikapi kondisi internal yang untuk menenangkan warga Al Washliyah,” pinta Edi Sunaryo. (rilis)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending