Connect with us

OPINI

ISLAM INDONESIA

Published

on

Itho Murtadha - Penulis dan Intelektual Muda

Oleh: Itho Murtadha*

Bisakah kita menjadi Islam sekaligus Indonesia, atau menjadi Indonesia tanpa perlu risau dibilang tak Islam?

Meme soal Salam Pancasila, segera saja beredar seusai Kepala BPIP, Prof. Yudian Wahyudi, mengutarakan pendapat bahwa musuh Pancasila adalah Agama, dan mengusulkan penggantian ucapan “Assalamu Alaikum” menjadi Salam Pancasila.

Bagi kalangan yang tak mau ruwet berpikir soal bangsa, pernyataan Prof. Yudian ini direspon dengan main-main saja. Mereka bikin meme tentang itu. Semua lucu, namun menggelitik satire. Panggung parodi dibentangkan. Parodi menjadi semacam arena perlawanan terhadap ‘ketidakwarasan’ yang dewasa ini kerap menghantam negeri ini secara bertubi-tubi. Parodi menjadi sebentuk perayaan atas kegilaan massal.

Tetapi, bagi kalangan yang serius, pernyataan ini disikapi secara serius pula. Terlepas dari pro dan kontra; ada pihak yang menyatakan bahwa, jika mau jujur memang benar (kelompok radikalis-ekstrimis) agama menjadi musuh bagi Pancasila. Musuh bagi NKRI yang kita cintai ini. Dan ada pula yang berpandangan sebaliknya, ini adalah penghinaan terhadap agama. Tetapi, sejatinya, polemik ini meruahkan semacam ketegangan yang belum usai antara negara (state) dan agama.

Rocky Gerung, intelektual-cum-aktivis yang kesohor beberapa tahun terakhir ini, misalnya, menyebut bahwa masih seringnya terjadi ketegangan antara negara dan agama, tidak lain disebabkan oleh tak terselesaikannya perdebatan (konflik) soal ideologi negara di masa lampau di masa para founding father menyusun puzzle bernama Indonesia ini. Dan sialnya, konflik ini laten. Relasi antara negara dan agama akan terus berada pada situasi pasang-surut, selama ini tak diselesaikan.  Demikian katanya.

Ekspresi Kultural

Ide tentang Salam Pancasila, bagi saya, memperlihatkan adanya arogansi (atau boleh jadi: kegenitan) rezim yang ada untuk terus mengusik wilayah ini. Relasi antara negara dan agama masih ditempatkan dalam posisi yang berhadap-hadapan (vis a vis). Negara di wilayah yang satu, agama di wilayah yang lain. Dan keduanya tak bisa bersatu. Binary Opposition.

Prof. Yudian melakukan kecerobohan (walau saya tak yakin benar, mengingat kapabilitas keilmuannya yang sangat mumpuni) dengan mewacanakan penggantian salam, sebab: 1) Islam kebanyakan, yang tumbuh-berkembang di Indonesia adalah Islam yang telah mengalami dialektika yang panjang dengan budaya lokal Indonesia. Islam telah berakulturasi (dengan dialog dan damai) dengan lokalitas yang didatanginya. Sederhananya, Islam yang datang di Indonesia telah menjadi Islam Indonesia.

Ada banyak kawan saya, yang kebetulan beragama non-Islam, ketika menelepon saya mengucapkan Assalamu Alaikum. Atau ketika kaget berucap: Astagfirullah. Juga acap menyebut Subhanallah ketika takjub. Bagi mereka, ucapan Assalamu Alaikum tidak lagi mewakili simbol dan bahasa agama (Islam). Mereka bisa dengan fasih dan santai mengucap salam itu tanpa harus was-was terpengaruh dengan Islam. Dengan kata lain, salam Islam ini telah menjadi ekspresi dan bahasa kultural semua warga yang mendiami wilayah Indonesia.

2) Upaya simplikasi kalimat guna menegaskan sebuah pernyataan, dalam diskursus akademik adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Lihat saja ketika Gus Dur berujar: Tuhan tak perlu dibela. Atau Ulil Abshar Abdalla ketika memberi judul tulisannya: Membakar Rumah Tuhan. Semua tampak biasa-biasa. Tak ada yang menakutkan. Sebab, dalam ruang akademik tak ada yang ‘terlarang’ untuk didiskusikan.

Tetapi, ketika itu memasuki ruang publik kita mutlak hati-hati. Apalagi jika yang menyampaikannya adalah pejabat publik. Tentu harus lebih ditimbang matang-matang. Sebab, implikasinya pasti luas. Level pengetahuan dan kesadaran keberagamaan tiap-tiap orang berbeda. Oleh karena itu, berucap sembrono walau dengan tujuan benar, belum tentu baik untuk dilakukan.

Hadangan

Memang, problem ketegangan-relasional antar negara dan agama hanya bisa diselesaikan dengan adanya keberbesaran hati untuk menerima kedua entitas ini untuk hidup dan tumbuh-berkembang secara sederajat. Di sini dan kini. Kedua-duanya harus diletakkan sebagai dua sisi integral yang tak bisa dipisahkan.

Agama harus diposisikan sebagai kenyataan sejarah yang telah banyak membentuk dan menjadi tulang punggung berdirinya nation-state. Sebaliknya, negara harus dipahami sebagai taman yang memungkinkan bunga bernama agama mekar di dalamnya.

Dalam amatan saya, memang ada dua kelompok (atau cara pandang) yang selalu menjadi hambatan bagi ikhtiar ini.

Pertama, Kelompok/cara pandang radikal-ekstrimis. Cara pandang radikal-ekstrimis adalah cara pandang keagamaan yang dibentuk oleh ideologi puritan. Bahwa Islam yang autentik itu adalah Islam masa lalu. Di sini, autentisitas dipahami sebagai sesuatu yang given. Tak tumbuh atau menjadi (becoming) dalam istilah Erich Fromm.

Oleh karena itu, sebagaimana sering kita saksikan, kaum puritan selalu mengagendakan proyek pengembalian Islam ke masa lalu. Kata Kuntowijoyo, logikanya adalah: dari konteks ke teks, bukan dari teks ke konteks. Islam adalah apa yang dipraktekkan oleh nabi, para sahabat, dan orang-orang saleh terdahulu (salafus shalih). Selain itu bukan. Dan, apa-apa yang diadakan adalah bid’ah.

Padahal, jika ditelaah, Islam yang kini hadir di Indonesia (atau bahkan pada zaman nabi sekalipun) tidaklah hidup di “ruang hampa” sejarah. Islam mengalami persentuhan dengan norma, kebiasaan, simbol, maupun budaya yang telah ada sebelumnya. Begitupun di Arab Saudi. Islam datang, dengan mau tak mau, harus menerima norma, kebiasaan, simbol, maupun budaya yang telah ada sejak zaman pra-Islam.

Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa: yang dilakukan nabi bukanlah membuang tradisi, kebiasaan, maupun budaya pra-Islam, tetapi merevitalisasi atau memberi pemaknaan baru atas tradisi, kebiasaan maupun budaya yang dianggap positif bagi Islam. Ia sebentuk kreolisasi merujuk kepada Khomi Bhaba.

Jadi, sesungguhnya, (bahkan) Islam yang dinubuatkan oleh nabi juga adalah Islam yang terhibridasi. Islam yang tidak autentik, tidak genuine jika kita mendefinisikan autentisitas sebagai tercemar atau tidaknya sebuah agama oleh norma, kebiasaan, simbol, atau budaya setempat.

Kedua, Kelompok/cara pandang nasionalis-sekularistik. Cara pandang nasionalis-sekularistik adalah cara pandang yang menempatkan nation sebagai segala-galanya dan berusaha menjauhkan negara dari agama. Nasionalisme tak masalah. Sebab agama, semisal Islam, juga menganjurkan penganutnya untuk cinta kepada tanah air.

Tetapi yang jadi problem, jika mensupremasi nation di satu sisi, dan di sisi lain memusuhi agama. Ini misalnya, dapat dilihat dari gerakan privatisasi agama. Agama dipinggirkan sekadar menjadi urusan personal semata. Agama adalah soal ibadah kepada Tuhan: salat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Agama tak diberi ruang untuk bicara soal keadilan, kemanusiaan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Padahal inilah ruh semua agama-agama.

Penutup

Idealnya, sudah tak ada lagi problem antara negara dan agama. Dibutuhkan dialog yang berkelanjutan untuk mengubur ketegangan antara dua entitas ini. Negara dan agama mutlak untuk saling terbuka dan mau merangkul satu sama lain.

Kerisauan bahwa menjadi Indonesia berarti menghilangkan keislaman kita, dan sebaliknya menjadi Islam maka tak perlu berkomitmen atas keindonesiaan kita, dengan demikian, harus dibuang jauh-jauh.

Agama harus menjadi pelengkap bagi negara, dan negara harus menjadi rumah yang baik bagi agama. Hanya dengan cara itu, kita bisa dengan bangga menyebut: Kita adalah Muslim Indonesia.

*Penulis adalah seorang intelektual muda yang berasal dari Kota Palu, Sulawesi Tengah

OPINI

Pandemi Covid-19, Pertamina Harus Kembalikan Keuntungan Rakyat

Published

on

By

Saya menanggapi statement PT Pertamina yang menyiapkan Rp 100 milliar untuk pinjaman UMKM. Hal ini merupakan sekedar hiburan disaat Rakyat lagi susah akibat Covid-19. Mengapa?

Karena Pertamina sudah menikmati keuntungan yang diberikan oleh Rakyat Indonesia dari penjualan BBM premiun oleh Pertamina seharga Rp 6.450/liter dimana estimasi kalkulasi harga keekonomiannya Rp 6000/ liter.

Sehingga keuntungan yg diperoleh Pertamina adalah Rp 450/ liter dikalikan 1 juta barrel/ hari atau RP 71.5 milyar/ hari atau Rp 2.1 Trilliun/ bulan.

Rakyat Indonesia telah memberikan keuntungan juga ke Pertamina berupa Cost Saving dari harga minyak dunia turun mencapai +/- US $ 35 sementara harga ICP US$ 63/ barrel.Total Cost saving Pertamina Rp 13.1 Trilliun/ bulan.

Seharusnya Pemerintah/ Pertamina jangan menikmati keuntungan dari Rakyat. Untuk itu Harga BBM Premium harus diturunkan.

Bantuan pinjaman Pertamina Rp100 Miliar itu adalah uang yang diambil dari keuntungan penjualan Premium per hari dari Rakyat yang seyogianya disubsidi oleh Pemerintah sebanyak Rp 18.7 Trilliun. Anggaran subsidi ini tidak terpakai oleh Pemerintah.

Komite Penghapusan Bensin Bertimbal juga sudah memberikan pandangan bahwa harga jual BBM premiun di Indonesia yang diberlakukan kini terlalu mahal bila dibandingkan degan negara-negara lain.

Di tengah pandemi Covid-19 yang menimpa Rakyat bawah, seharusnya Pemerintah/ Pertamina mengembalikan keuntungan tersebut kepada Rakyat dalam bentuk hibah bukan pinjaman dan jumlahnya seharusnya lebih agar dapat membangun ekonomi Rakyat khususnya para pelaku usaha UMKM.

Diingatkan bahwa sesuai amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun1945, (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan, (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat Indonesia.

Syarief Hasan, Wakil Ketua MPR RI

Continue Reading

OPINI

Pembayaran THR Bertahap Harus Disepakati Pengusaha dan Pekerja

Published

on

By

Oleh: Syaiful Bahri AnshoriPresiden DPP Konfederasi Sarbumusi

THR atau Tunjangan Hari Raya wajib dibayarkan oleh perusahaaa sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Permenaker 06/2016. Artinya kewajiban ini punya konsekwensi hukum dan tidak bisa ditawar tawar lagi, sehingga pada posisi ini DPP Konfederasi Sarbumusi mempunya pandangan yang sama dengan kemnaker dan serikat pekerja lain bahwa secara hukum THR menjadi kewajiban yang harus dibayarkan oleh pengusaha.

Bagi perusahaan yang mampu dan tidak terlalu terdampak covid-19 maka perusahaan tersebut wajib membayar ketentuan THR sebagaimana diamanatkan oleh Permenaker No.6 tahun 2016.

Adapun mekanisme pembayaran THR, karena melihat situasi dan kondisi saat ini apabila perusahaan tidak mampu dikarenakan dampak covid-19 (dibuktikan dengan laporan keuangan yang transparan) maka mekanisme pembayaran bisa di dialogkan dengan pekerja atau serikat pekerja dengan mekanisme;

Pertama pembayaran THR secara bertahap (tahapan disepakati oleh pengusaha dan pekerja)

Kedua bisa dilakukan penundaan apabila perusahaan tidak mampu sama sekali sesuai waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan, dengan waktu sesuai kesepakatan para pihak,

Ketiga kesepakatan ini juga mengatur tatacara denda keterlambatan pembayaran sesuai dengan pasal 10 permenker 6/2016.

Pertama, DPP konfederasi Sarbumusi mempunyai sikap bahwa untuk menjamin kesepakatan itu dilaksanakan maka kesepakatan ini wajib dilaporkan kepada Disnaker setempat. Dan pengawas harus pro aktif dalam mekanisme kontrol dan pengawasan terhadap pelanggaran bagi perusahaan yang tidak melakukan pembayaran THR dan atau tidak melaporkan ke Disnaker, pengawas bisa memberikan sanksi pelanggaran norma kerja kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut.

Kedua, perlu kita pahami bersama, surat edaran ini hanya berlaku bagi perusahaan yang terdampak covid-19, bukan yang nyata nyata mampu karena perusahaan yang mampu harus dan wajib membayar sesuai dengan permenaker 6/2016, selain itu ketentuan ini berlaku hanya karena dampak covid-19. Bila situasi normal yang berlaku adalah Permenaker 06/2016.

Ketiga,DPP konfederasi Sarbumusi melalui presiden DPP konfederasi Sarbumusi menghimpau kepada perusahaan untuk mengedepankan dialog dan terbuka pada kemampuan dan kesulitan perusahaan sehingga pekerja/buruh tidak dipersulit dalam kondisi yang kesulitan ini.

Keempat, DPP sarbumusi menyerukan kepada semua pihak untuk sama-sama menjaga hubungan industrial yang harmonis, tidak saling mengorbankan dan bersama sama menghadapi dampak pandemi covid-19 ini.

Continue Reading

OPINI

Pemerintah Ingin Cetak Uang, Kebijakan Aneh di Tengah Pandemi Covid-19

Published

on

By

Oleh: DR Hermanto, Anggota Badan Anggaran DPR RI

Rencana Pemerintah mencetak uang baru saat ini sangat tidak relevan mengingat underlaying dan ekonomi nasional tidak memungkinkan untuk itu. Tradisi negara-negara di dunia dalam mencetak uang didasarkan pada dua hal yaitu: cadangan emas yang dimiliki negara atau fiat money (perintah negara atau regulasi). Indonesia hanya memiliki cadangan emas 78,5 ton, berada dibawah Singapura 127, 4 ton apalagi Amerika 8.133,5 ton. Indonesia tidak termasuk 35 negara pemilik cadangan emas terbesar.

Rencana pemerintah akan mencetak uang 600 triliun nampaknya lebih didasarkan pada fiat money. Bukan cadangan emas. Negara tidak memiliki emas yang kuat untuk menggaransi cetak uang.

Hal tersebut sangat jelas keterkaitannya dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menhadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Cetak uang baru berdasarkan fiat money akan sangat membahayakan ekonomi nasional karena tidak didukung underleying yang kuat. Juga sangat kompleks bila cetak uang baru sebagai basis menyusun APBN. Cetak uang baru dengan dasar fiat money akan mengundang sumber penyebab inflasi yaitu: uang beredar semakin banyak, nilai tukar uang menurun, perilaku konsumtif, daya beli masyarakat rendah dan kelangkaan barang.

Uang banyak beredar tapi barang langka dan tidak disertai produktivitas nasional. Itulah sumber petaka inflasi bahkan hiperinflasi. Dalam menguatkan pondasi ekonomi nasional ditengah pandemik Covid-19, ada baiknya Pemerintah mengkonversi anggaran pembangunan IKN (ibukota negara) dan infrastruktur yang belum ada manfaatnya dalam jangka pendek dialihkan untuk keperluan peningkatan produktivitas nasional yang mendesak yaitu: pangan, mencegah covid-19, UMKM dan sektor riil.

Cetak uang baru atas dasar fiat money akan mengundang moral hazard. Potensi perilaku koruptif semakin sulit dikendalikan. Apalagi didukung dengan Perppu No. 1 tahun 2020 dimana para pemangku pengambil kebijakan kebal hukum. Tidak akan dituntut pidana sekalipun ada tindak pidana dalam kebijakan.

Siapa yang diuntungkan dengan cetak uang 600 triliun ?
Dalam kondisi pandemik Covid-19 dan ekonomi saat ini, cetak uang baru tidak menguntungkan bagi ekonomi rakyat. Bisa jadi yang diuntungkan adalah: pengusaha besar, para importir dan industri besar yang mengusai sektor manufaktur, barang dan jasa, perbankan serta petambang emas.

Untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah perlu memperkuat cadangan emas milik negara dengan cara memberikan alokasi teknologi modern untuk petambang emas rakyat dan tidak memberikan kesempatan investasi asing menguasai tambang emas karena hasilnya akan menjadi milik negara investor. Deposit emas di Indonesia masih banyak. Ada baiknya bila seluruhnya dikelola oleh anak bangsa untuk memperkuat cadangan emas negara.

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending