Connect with us

POLITIK

Isu Reshuffle Menguak, Pengamat Politik Menilai PBB Saatnya Bantu Presiden Jokowi

Published

on

KabaRakyat.com | JAKARTA – Sejak pengangkatan menteri sampai staf khusus, Presiden Joko Widodo sudah hampir memberikan kursi kepada seluruh kader partai pendukung, kecuali Partai Bulan Bintang dan Hanura.

Padahal pihak Istana melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung pernah mengatakan bahwa presiden bakal mengakomodir PBB untuk menempati posisi di pemerintahan lima tahun ke depan.

Joko Widodo yang berpasangan dengan Ma’ruf Amin didukung oleh sepuluh partai, baik yang kini mendapat suara di DPR maupun tidak. Partai pendukung Jokowi antara lain, PDIP, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Hanura, PBB, PSI, Perindo, serta PKPI.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan,
penangkapan kedua menteri di Kabinet Indonesia Kerja menjadi momentum untuk mengevaluasi kabinet. Menurutnya, masih ada partai koalisi yang belum duduk di pemerintahan, salah satunya PBB.

“PBB kan ada sosok besar, Prof Yusril Ihza Mahendra. Tapi tentu tidak relevan untuk menempatkan Bang Yusril di posisi wamen, apalagi dia sempat jadi Menteri Sekretaris Negara. Bisa dialihkan juga jabatan wamen ke Bang Afriansyah Noor (Sekjen PBB, red),” kata Ujang Komarudin dalam keterangannya, Senin (21/12/2020.

Menurut Ujang, kader partai Islam seperti PBB layak untuk menjadi tim kabinet, karena disampaing manfaat profesionalnya, juga untuk menjaga gawang dan mengawal isu-isu keumatan yang lemah di pemerintahan saat ini.

“PBB bisa menjadi kekuatan signifikan dan salah satu penentu arah kekuatan politik bangsa. PBB akan menjadi kekuatan politik Islam moderat yang mengedepankan nilai-nilai kejuangan dan kebangsaan,” ujarnya.

Menurut Ujang, ada kemungkinan reshuffle terjadi selain di dua pos kementerian yang menterinya tersangkut kasus korupsi. Ujang menilai reshuffle juga dimungkinkan terjadi di pos kementerian lain yang dianggap tak optimal kinerjanya oleh Presiden Joko Widodo.

“Momentum awal tahun ini tepat, karena menteri baru yang ditetapkan bisa mulai bekerja di awal tahun dengan APBN tahun anggaran baru. Dengan demikian menteri bisa mengikuti perjalanan penggunaan anggaran di tahun anggaran berjalan,” jelasnya.

Sebelumnya, dalam dua pekan berturut-turut di akhir November dan awal Desember, Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus kader Partai Gerindra Edhy Prabowo dan Menteri Sosial sekaligus kader PDIP Juliari Batubara, ditangkap KPK lantaran diduga menerima suap.

Bahkan desakan reshuffle semakin menguat setelah dua menteri di Kabinet Indonesia Kerja menjadi tersangka kasus korupsi.

POLITIK

Fransiskus Magai: 5 DPC PBB Se-Wilayah Adat Meepago Segera Jalankan Tiga Program Partai

Published

on

By

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

KabaRakyat | NABIRE – Ketua DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Papua Fransiskus Xaverius Magai menyerahkan lima Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPC PBB sekaligus konsolidasi PBB se-wilayah adat Meepago di Kabupaten Nabire, Selasa (19/1/2021). (lebih…)

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Continue Reading

POLITIK

Roadshow di Jabar, Sekjend PBB Terus Gaungkan Tiga Program Partai

Published

on

By

KabaRakyat | GARUT – DPP Partai Bulan Bintang terus melakukan konsolidasi internal partai untuk merelealisasikan tiga program utama partai. Yaitu infrastruktur, kaderisasi, dan pencitraan. Kali ini Sekjen PBB Afriansyah Noor melakukan roadshow di Jawa Barat. (lebih…)

Continue Reading

POLITIK

PKS Gelar Muswil dan Musda di Tengah Pandemi secara Virtual

Published

on

By

JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) pada 27 Desember 2020 dan Musyawarah Daerah (Musda) pada 28 Desember 2020. Kegiatan ini istimewa dan berbeda dengan Muswil dan Musda sebelumnya karena dilaksanakan secara virtual serentak dan dalam waktu bersamaan di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia.

Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan bahwa langkah ini diambil untuk menyiasati kondisi pandemi yang masih belum berakhir.

“Sampai saat ini kita masih pada masa pandemi Covid-19, sehingga pertemuan fisik dengan dalam jumlah yang banyak kita hindari. Hal ini yang mendorong PKS untuk melaksanakan kegiatan ini secara serentak dan dalam waktu bersamaan secara daring menggunakan teleconference. Ini adalah terobosan agar protokol kesehatan tetap terjaga dan mekanisme organisasi tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ungkap Habib Aboe Bakar.

Lebih lanjut Aboe Bakar menjelaskan bahwa peserta kegiatan ini terbagi dua, yaitu ada yang hadir secara fisik dan ada yang hadir secara virtual.

“Kehadiran peserta ada yang melalui daring ada pula yang luring. Kegiatan utama berada di DPP PKS yang akan dihadiri secara terbatas oleh para pimpinan PKS, antara lain Presiden PKS, Sekjen, Bendum, Ketua MPP, Ketua DSP, dan para Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah. Kemudian di seluruh Provinsi nantinya para pengurus DPW akan mengikuti kegiatan kegiatan ini secara bersama-sama. Selain itu para pengurus di berbagai tingkatan, anggota legislatif PKS di berbagai tingkatan, Kepala Daerah di berbagai tingkatan, dan seluruh kader serta simpatisan PKS juga akan mengikuti secara daring,” papar Aboe.

Habib Aboe Bakar menjelaskan bahwa agenda utama dari Muswil adalah pergantian kepengurusan di tingkat Wilayah/ Provinsi.

“Setelah kemarin dilaksanakan pergantian kepemimpinan di tingkat pusat melalui Munas V, ini adalah suksesi kepemimpinan PKS di tingkat Wilayah. PKS ini adalah partai kader, tentunya kita melakukan kaderisasi, salah satunya melalui forum Muswil V seperti ini; begitu juga dengan Musda untuk tingkat Kabupaten/ Kota”, paparnya.

“Agenda pelantikan dan pembacaan sumpah jabatan seluruh kader yang akan mengemban amanah sebagai pimpinan partai di tingkat Wilayah dan pimpinan partai di tingkat Kabupaten/ Kota merupakan hasil dari proses demokrasi yang dilaksanakan PKS dengan melibatkan seluruh kader.

“Terakhir akan ada Pidato Politik Presiden PKS, H, Ahmad Syaikhu dengan tema ‘Songsong Kemenangan 2024 dengan Mewujudkan Kepemimpinan yang Tangguh’ di level nasional dan daerah,” tambah Aboe.

Meskipun dilakukan secara daring, Aboe Bakar menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan Muswil dan Musda dilaksanakan sebagaimana mestinya. Mereka yang terpilih sebagai Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW), akan dilantik oleh Presiden PKS pada 27 Desember 2020 besok, sedangkan mereka yang terpilih sebagai Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD), akan dilantik oleh Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah masing-masing.

Setelah pelantikan, agendanya adalah membahas amanah Muswil dan amanah Musda, rencana kerja, serta rencana anggaran. Seluruh rangkaian Muswil dan Musda dilaksanakan sesuai panduan yang ditetapkan oleh partai,” terang Aboe Bakar. (H3)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending