Connect with us

HUKUM

‘Jaga NKRI dari Ronrongan Paham PKI dan Ajaran Komunisme’

Published

on

JAKARTA – Politisi Senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Alhabsyi menolak dengan tegas tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS Tahun 1966 Tentang Pelarangan PKI dan Ajaran Komunisme dalam Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Sikap tegas Habib itu sebagai langkah tanggung jawab untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) dari ronrongan paham PKI dan ajaran komunisme.

“Tentunya menjadi aneh jika kemudian RUU HIP tidak merujuk TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme / Marxisme. Karena TAP MPR tersebut lahir sebagai upaya mengingatkan pentingnya ideologi pancasila yang pernah hendak di ganti oleh komunisme,” kata Habib Aboe pada Bela Rakyat, Jumat (15/5/2020).

Menurut Habib Aboe, TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme / Marxisme adalah sumber penting Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Karena lahirnya RUU HIP adalah adanya pemikiran perlunya penegasan pancasila sebagai soko guru ideologi bangsa.

“Dengan UU tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi landasan berpikir dan bertindak bagi penyelenggara negara dan masyarakat,” ujarnya.

“Kita juga, kemudian memperingatinya dengan hari kesaktian pancasila. Itu semua adalah sejarah perjuangan bangsa dalam mempertahankan keberadaan pancasila,” sambung Habib Aboe.

Akibatnya, lanjutnya, masyarakat banyak yang mempertanyakan, apa sebenarnya motif penyingkiran TAP MPR tentang Komunisme tersebut dari RUU HIP. Masyarakat kemudian akan melihat, seolah ada upaya pengaburan sejarah bahwa komunisme merupakan musuh dari ideologi pancasila.

“Tentu kita semua tidak boleh menutup nutupi sejarah tersebut. Jas Merah kata Bung Karno, Jangan Sekali Kali melupakan sejarah. Hal ini tentunya harus benar-benar diperhatikan, apalagi para senior kita sudah mengingatkannya dalam bentum TAP MPR, sebuah produk konstitusi yang sangat penting,” jelas Habib Aboe. (HMS)

HUKUM

UU Cipta Kerja dalam Sudut Pandang Empat Pilar Kebangsaan

Published

on

By

Lampung – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI) Junaidi Auly menjelaskan bahwa setiap Undang-Undang agar memperhatikan pilar kebangsaan seperti nilai-nilai pancasila dan UUD 1945.

“Idealnya setiap undang-undang tidak bertentangan dengan pilar kebangsaan, undang-undang harusnya dapat memperkuat dan mendukung nilai-nilai pancasila dan UUD 1945” ujar Junaidi dalam agenda Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara di Desa Rama Indra, Seputih Raman, Lampung Tengah. Senin (9/11/2020)

Junadi menjelaskan bahwa sila kelima dalam pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia seharusnya dapat dijadikan rujukan dalam UU Cipta Kerja pada setiap klaster.

“Jangan sampai UU Cipta Kerja mendorong ekonomi yang tidak berkeadilan sosial termasuk didalamnya pada klaster ketenagakerjaan,” ungkap Junaidi.

Politisi asal Lampung ini berharap kedepan DPR dan pemerintah dalam merumuskan dan membahas UU harus mencermati nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara dengan mempertimbangkan berbagai pendapat, aspirasi, pemikiran, dan tanggapan yang berkembang di masyarakat sehingga tidak menimbulkan konflik dan penolakan secara luas yang mengancam persatuan. (hadi)

Continue Reading

HUKUM

Sering Salah Ketik UU, Perlukah Pusat Legislasi Nasional?

Published

on

By

Jakarta – Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya sangat mendukung langkah Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensetneg untuk menjatuhkan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab kesalahan ketik pada UU Cipta Kerja. Bagi Willy, hukuman perlu ditegakkan  agar kesalahan yang sama tidak terulang lagi di masa akan datang.

“Kalau namanya kesalahan ya tetap sebuah kesalahan. Kesalahan perlu ada punishment yang diberikan agar hal semacam ini tidak lagi terulang. Saya pikir, dari langkah dari Kemensetneg sudah sangat benar. Dan langkah Kemensetneg ini bagian dari pertanggungjawaban publik agar kesalahan serupa tak terjadi lagi,” kata Wakil kepada wartawan, Kamis (5/11/2020) kemarin.

Salah ketik terkait UU Cipta Kerja menjadi bulan-bulanan di media sosial. Netizen salah ketik UU Ciptak Kerja bukan bukan hanya sekali ini terjadi.

Namun, menurut Willy salah ketik hanyalah kesalahan teknik. Dan kesalahan ketik itu tidak akan mempengaruhi substansi dari UU itu, meski UU Cipta Kerja telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi.

“(Salah Ketik) memang tidak berefek pada substansi UU itu. Kalau kita perhatikan, mestinya merujuk pada pasal yang ada bunyinya. Sementara ini seperti menemui zonk, tidak ada bunyi apa-apa pada pasal yang dimaksud salah ketik. Ini menandakan bahwa ini benar-benar human error atau kesalahan teknis belaka,” terangnya.

Untuk itu, Willy menjelaskan, ranah pengecekan UU Cipta Kerja itu sudah menjadi domain Setneg setelah diserahkan oleh DPR RI. Alasan itu Willy pun menyinggung soal Pusat Legislasi Nasional yang sempat disebutkan oleh Presiden Jokowi.

“Kejadian salah ketik ini mengingatkan saya kembali tentang sebuah lembaga yang menjadi pusat legislasi nasional yang dulu pernah diungkapkan Pak Presiden Jokowi. Saya pikir kebutuhan akan lembaga ini menjadi sangat penting melihat kejadian ini. Lembaga itu, tidak hanya untuk mencegah kesalahan teknis semacam ini yang menjadi mustahil terjadi. Namun lebih dari itu, supaya produk legislasi kita perlahan semakin tertata rapi,” ujar Willy.

Sebagai informasi, sebelumnya terkait salah ketik pada isi UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 ramai mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Salah seorang pejabat Sekretariat Negara (Setneg) dikenai sanksi disiplin sebagai pertanggung jawabannya. (HMS)

Continue Reading

HUKUM

Kejati Papua Perlu Usut Segera Dugaan Korupsi di Keerom

Published

on

By

JAYAPURA – Praktisi Hukum asal Papua Yosep Titirlobi, SH mendesak pihak  Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua segera menindaklanjuti laporan dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom. Hal itu tindak lanjut dari dilaporkan LSM Gempur Papua, dan tenaga Kesehatan Kabupaten Keerom September 2020 lalu.

Sebagai informasi, LSM Gempur Papua dan sejumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Keerom, Papua ikut melaporkan mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom berinisial “RS” ke Kejaksaan Tinggi Papua dengan dugaan korupsi dana operasional kesehatan setempat sebesar Rp 69.898.640.000. Waoo.

Menurut Yosep, Kejati Papua perlu mengusut segera dugaan kasus korupsi tersebut. Mengingat dugaan korupsi Dinkes Keerom senilai Rp. 69 miliar itu milik rakyat.

Bagi Yosep, tindak cepat menangani kasus ini untuk mengembalikan kepercayaan publik pada kinerja penegak hukum di Keerom, khususnya di Papua.

“Indikasi dugaan korupsi di Dinkes Keerom itu harus segera diusut tuntas hingga selesai,” terang Yosep kepada wartawan, Selasa (27/10/2020) kemarin.

Alasan itu, Yosep kembali menegaskan bahwa Kejari Papua harus menjalankan Nawacita Jokowi memberantas korupsi. Jika Kejati tidak mampu menyelesaikan kasus itu, maka KPK diminta segera mengambil alih laporan dugaan korupsi Dinkes tersebut.

“Selama ini masyarakat merasa aparat penegak hukum di sini, dalam hal ini Kejati Papua sangat lamban menangani dalam memberantas atau menyelesaikan kasus korupsi itu,” terang Yusep.

Tak hanya itu, Yosep menyakini, jika aparat penegak hukum serius menangani dugaan kasus korupsi di Papua, maka akan muncul kepermukaan terkait masalah hukum yang akan terungkap ke publik.

“Untuk itu, sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik di Papua. Pimpinan tertinggi Kejati Papua yang juga orang asli Papua, perlu menyelesaikab dugaan kasus korupsi di Dinkes  Keerom,゛pungkasnya. (P3)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending