Connect with us

HUKUM

‘Jaga NKRI dari Ronrongan Paham PKI dan Ajaran Komunisme’

Published

on

JAKARTA – Politisi Senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Alhabsyi menolak dengan tegas tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS Tahun 1966 Tentang Pelarangan PKI dan Ajaran Komunisme dalam Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Sikap tegas Habib itu sebagai langkah tanggung jawab untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) dari ronrongan paham PKI dan ajaran komunisme.

“Tentunya menjadi aneh jika kemudian RUU HIP tidak merujuk TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme / Marxisme. Karena TAP MPR tersebut lahir sebagai upaya mengingatkan pentingnya ideologi pancasila yang pernah hendak di ganti oleh komunisme,” kata Habib Aboe pada Bela Rakyat, Jumat (15/5/2020).

Menurut Habib Aboe, TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme / Marxisme adalah sumber penting Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Karena lahirnya RUU HIP adalah adanya pemikiran perlunya penegasan pancasila sebagai soko guru ideologi bangsa.

“Dengan UU tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi landasan berpikir dan bertindak bagi penyelenggara negara dan masyarakat,” ujarnya.

“Kita juga, kemudian memperingatinya dengan hari kesaktian pancasila. Itu semua adalah sejarah perjuangan bangsa dalam mempertahankan keberadaan pancasila,” sambung Habib Aboe.

Akibatnya, lanjutnya, masyarakat banyak yang mempertanyakan, apa sebenarnya motif penyingkiran TAP MPR tentang Komunisme tersebut dari RUU HIP. Masyarakat kemudian akan melihat, seolah ada upaya pengaburan sejarah bahwa komunisme merupakan musuh dari ideologi pancasila.

“Tentu kita semua tidak boleh menutup nutupi sejarah tersebut. Jas Merah kata Bung Karno, Jangan Sekali Kali melupakan sejarah. Hal ini tentunya harus benar-benar diperhatikan, apalagi para senior kita sudah mengingatkannya dalam bentum TAP MPR, sebuah produk konstitusi yang sangat penting,” jelas Habib Aboe. (HMS)

HUKUM

Bertemu Menteri Perhubungan, Bamsoet Bahas Legalitas Kendaraan Kustom

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengungkapkan, IMI bersama Kementerian Perhubungan sedang menyelesaikan peraturan/prosedur legalitas modifikasi otomotif (kendaraan kustom). Agar para modifikator memiliki acuan yang jelas dalam memodifikasi kendaraan, sehingga bisa legal digunakan di jalan raya. Sekaligus menggairahkan industri UMKM kendaraan kustom yang saat ini sedang digandrungi berbagai negara dunia. Termasuk juga digandrungi Presiden Joko Widodo.

“Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sangat mendukung perkembangan kendaraan kustom di Indonesia, dengan catatan bukan untuk diproduksi secara massal. Melainkan produksi terbatas untuk hobi. Legalitasnya sedang disusun oleh IMI bersama Kementerian Perhubungan, yang rencananya juga akan melibatkan tim dari Universitas Indonesia (UI) dan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI),” ujar Bamsoet usai bertemu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (7/5/21).

Turut hadir pengurus IMI Pusat, antara lain Sekretaris Jenderal Ahmad Sahroni yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Wakil Ketua Umum Mobilitas Rifat Sungkar, Hubungan Antar Lembaga Junaidi Elvis, serta anggota Bidang Komunikasi dan Media Sosial Hasby Zamri.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, peraturan/prosedur tersebut juga mengatur siapa saja pihak yang bisa mengurus legalitas kendaraan kustom. Antara lain pelaku UMKM (pengrajin otomotif/bengkel) anggota IMI yang mengganti mesin kendaraannya, pelaku UMKM (pengrajin otomotif/bengkel) anggota IMI yang kendaraannya memiliki masalah pada nomor rangka berkarat/keropos, serta pelaku UMKM (pengrajin otomotif/bengkel) anggota IMI yang membuat kendaraan full custom.

“Bengkel atau builder yang mengerjakan kendaraan kustom terlebih dahulu harus mendapatkan akreditasi dari IMI. Total produksinya juga dibatasi, misalnya 100 kendaraan perbengkel per tahun. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) untuk kendaraan kustom akan diurus oleh IMI kepada pihak terkait, seperti Dinas Perhubungan, Perindustrian dan Polri,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, dengan adanya peraturan/prosedur yang jelas, memberikan kepastian terhadap setiap kendaraan kustom Indonesia untuk bisa dikirim ke luar negeri, baik untuk dijual maupun mengikuti pameran Internasional. IMI memiliki beberapa pengalaman, pihak bea cukai seringkali kesulitan memberikan izin keberangkatan kendaraan kustom, lantaran tidak ada dokumen legalitas yang jelas.

“Padahal, kendaraan kustom Indonesia sudah diakui berbagai negara dunia. Salah satu karya bengkel kendaraan kustom Indonesia Thrive Motorcycle, T-005 Cross, menjadi satu dari 25 karya motor kustom dari seluruh dunia yang masuk dalam pameran bertajuk ‘Custom Revolution’, di Petersen Automotive Museum, Los Angeles, Amerika Serikat, pada tahun 2018 lalu,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, kendaraan kustom bisa dijadikan sebagai salah satu sektor penyelamat perekonomian dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19. Sekaligus memajukan UMKM dan ekonomi kreatif. Mengingat sektor UMKM adalah penyumbang terbesar berbagai kebutuhan pelaku usaha kendaraan kustom, dari mulai helm, knalpot, spion, jaket, hingga sepatu, dan berbagai kebutuhan lainnya.

“Potensi pasar kendaraan kustom sangat besar, karena Indonesia memiliki sekitar 52 juta penduduk kelas menengah. Modal membuka usahanya pun tidak terlalu besar. Begitupun dengan potensi pasar/market Internasional. Terlebih hasil kendaraan kustom Indonesia sudah mendapat tempat di hati pecinta kendaraan kustom dunia,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading

HUKUM

Gus AMI Ajak Semua Elemen Bersatu Stop Kekerasan Seksual

Published

on

By

JAKARTA – Perbincangan mengenai Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) terus bergulir. Teranyar, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan sejumlah serikat buruh menyerahkan pernyataan komitmen bersama terkait RUU PKS kepada Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus AMI.

Pernyataan komitmen itu ditandatangani sekaligus dihadiri Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani, Ketua Umum KSPSI Andy Gani, Ketua Umum KSPSI Yorrys Raweyai, Presiden KSPN Ristadi, Presiden KSBSI Elly Rosita Silabar, Presiden KSARBUMUSI Saiful Bahri Anshori, dan Presiden KSP BUMN Ahmad Irfan Nasution.

Tentu saja Gus AMI menyambut baik pertemuan itu, tersirat menjadi penguat betapa penting dan urgennya RUU PKS untuk segera disahkan. Menurut dia, bukan hanya DPR dan Pemerintah, seluruh elemen bangsa bersatu menolak kekerasan seksual.
“Ini luar biasa karena dukungan terhadap RUU PKS, Penghapusan Kekerasan Seksual yang sedang dibahas di badan legislasi bukan (hanya) dari aktivis perempuan, tetapi para pejuang aktivis buruh (dan) pengusaha yang bersatu,” kata Gus AMI, Jumat, 30 April 2021.

Kehadiran APINDO dan sejumlah serikat buruh di ruang kerja Gus AMI tersebut seolah menjadi kado peringatan Hari Buruh yang diperingati pada 1 Mei 2021. APINDO dan serikat buruh menyatakan RUU ini dapat menjadi instrumen pencegahan terhadap pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja.

RUU ini mencuat ke permukaan pada 2016, setelah aktivis perempuan mendorong pembahasan RUU ini sebagai respons dari kasus pemerkosaan sekaligus pembunuhan seorang siswi SMP berusia 13 tahun bernama Yuyun yang dilakukan oleh 14 pemuda di Bengkulu.

Ditambah lagi muncul data statistik terkini dari UNFPA yang menunjukkan sekitar 1 dari 3 perempuan Indonesia berumur 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual. Jumlah korban kekerasan seksual bisa jadi lebih tinggi dari jumlah yang tercatat mengingat lebih dari 90% kasus pemerkosaan di Indonesia tidak tercatat karena tidak dilaporkan ke pihak berwenang.

Meski dinilai urgen, nyatanya RUU ini masih saja ada yang menolak. Salah satu argumen utama yang dilontarkan oleh kelompok yang menolak adalah bahwa kriminalisasi kasus pemerkosaan, termasuk pemerkosaan di dalam hubungan pernikahan bakal muncul jika RUU ini disahkan.

Mereka menganggap RUU ini juga tidak secara eksplisit melarang hubungan seksual di luar nikah yang berdasarkan suka sama suka dan tanpa kekerasan. Argumen lainnya menyatakan RUU tersebut secara tidak langsung mempromosikan ‘seks bebas’ dan perilaku homoseksualitas yang tentu saja bertentangan dengam nilai keagamaan.

Gus AMI menyatakan saat ini perdebatan itu sudah hampir tidak ada lagi. Semua pihak sudah mulai memahami dan bersatu bahwa kekerasan seksual tidak dapat dibenarkan, baik dalam nilai agama, termasuk di dunia kerja.

“Ini menarik bahwa saat ini semua pihak sudah mulai mendukung kesalahpahaman cara pandang keagamaan adalah kesalahpahaman yang biasa. Padahal sesungguhnya (dengan pengesahan RUU PKS) ini justru pengutamaan, pemuliaan dijunjung dalam setiap norma umat manusia,” kata Gus AMI.

Karena itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengapresiasi inisiatif Menaker Ida Fauziyah yang mengajak APINDO serta sejumlah serikat buruh untuk bersatu menyukseskan RUU PKS.

Kekerasan seksual, tutur Gus AMI, harus dicegah dimanapun, pun demikian di tempat kerja. Dia ingin iklim di dunia kerja yang produktif sehingga RUU PKS bisa mengurangi sampai zero action kekerasan seksual, terutama pada perumpuan.

“Saya ucapkan terimakasih kepada bu Menaker. Saya segera akan sampaikan kepada badan legislasi, fraksi-fraksi untuk menjadi pertimbangan agar RUU PKS segera disahkan,” tutup Gus AMI. (BS)

Continue Reading

HUKUM

Fraksi PKS DPR Terima Aspirasi TP3 Enam Laskar FPI, Ini Hasilnya…

Published

on

By

JAKARTA – Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, didampingi Sekretaris Fraksi Leadia Hanifa Amalia, Wakil Ketua Fraksi Adang Daradjatun, Netty Prasetyani, dan Suryadi, menerima audiensi delegasi Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Laskar FPI. Dalam audiensi ini TP3 dipimpin oleh Abdulloh Hehamahua dan Marwan Batubara.

Dalam pernyataannya, TP3 menilai dan menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM Berat dalam kasus wafatnya 6 Laskar FPI di tangan aparat. Untuk itu, TP3 meminta agar pengadilan HAM berat ditegakkan berdasarkan UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Tewasnya 6 Laskar FPI memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan pada Pasal 9 UU 26 Tahun 2000.

Jazuli Juwaini dalam sambutannya mengatakan merasa terhormat dengan kehadiran TP3 yang disebutnya sebagai pejuang keadilan di negeri ini. Dan, Fraksi PKS berkomitmen akan terus memperjuangkan keadilan di Republik Indonesia, bukan hanya dalam kasus enam Laskar FPI tapi juga seluruh kasus ketidakadilan yang terjadi di negara ini.

“Jika supremasi hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas maka keadilan sedang tercabik-cabik, kezaliman sedang berlangsung. Dampaknya akan hancur sistem berbangsa dan bernegara. Keadilan akan menghadirkan ketenteraman. Sementara, ketidakadilan akan menimbulkan kegaduhan,” ungkap Jazuli.

Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada TP3 yang benar-benar serius menyelidiki, mengumpulkan bukti-bukti dan memperjuangkan keadilan di negeri ini terutama dalam kasus wafatnya 6 Anggota Laskar FPI. Data-data yang disampaikan menjadi amunisi yang kuat bagi Fraksi PKS untuk menyuarakan aspirasi tersebut di parlemen sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi.

“Fraksi PKS akan melakukan langkah-langkah politik konstitusional untuk menindaklanjuti aspirasi TP3 Enam Laskar FPI. Pertama, Fraksi PKS akan berkirim surat kepada Komnas HAM untuk mendapat masukan objektif termasuk meminta tanggapan atas masukan publik yang disampaikan TP3,” terang Jazuli.

Kedua, Fraksi PKS sendiri telah membentuk tim investigasi melalui anggota di Komisi III. Dan sesuai aspirasi, Fraksi PKS akan mengusulkan Pansus Hak Angket untuk menyelidiki kasus ini agar keadilan benar-benar tegak.

Selanjutnya, Fraksi PKS meminta agar aspirasi disampaikan juga kepada Fraksi-Fraksi di DPR karena ini kepentingan kita semua untuk menegakkan keadilan kepada warga negara yang dilindungi hak asasinya.

“Kami ingin tegaskan bahwa pengungkapan kasus ini bukan soal keberpihakan kepada kelompok tertentu, tapi soal penegakan keadilan yang menjadi tujuan kita berbangsa dan bernegara,” pungkas Jazuli. (J3)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending