Connect with us

OPINI

Jokowi, HAM dan Esensi Dialog Papua

Published

on

Oleh: M. Ridha Saleh*

Pada 1 Desember 1961, bendera nasional Papua Barat dikibarkan sejajar bersamaan dengan bendera Belanda dan lagu kebangsaan Papua dinyanyikan oleh Nieuw Guinea Raad. Simbol dekolonisasi Belanda membuat Indonesia segera mengambil tindakan politik keamanan. Pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta, Presiden Soekarno mencetuskan Tri Komando Rakyat (TRIKORA).

TRIKORA menjadi momentum dan bargaining penting langkah politik Indonesia terhadap pemerintah Belanda untuk mengakui status Papua Barat sebagai bahagian dari wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia.

Langkah tersebut juga dilakukan untuk memaksa pemerintah Belanda agar mau menandatangani perjanjian di PBB yang dikenal luas dengan Perjanjian New York. Pada tanggal 15 Agustus 1962, akhirnya perundingan antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di Markas Besar PBB di New York.

Pada September 1962, elit dan kaum terpelajar Papua Barat menggelar Konggres Nasional untuk membicarakan situasi dan masa depan Papua Barat. Kongres Nasional diikuti 90 orang terdiri dari pemimpin rakyat.

Kongres ini pada akhirnya menyetujui dan menerima perjanjian 15 Agustus 1962 dengan keraguan, dan menuntut PBB untuk menghormati pengibaran bendera dan lagu nasional Papua Barat, serta mendesak agar pemilihan umum harus diadakan pada 1963.

Pada Desember 1962, delegasi Papua Barat terdiri dari 7 orang dipimpin oleh Elieser Jan Bonav mendesak agar penyerahan kekuasaan oleh UNTEA kepada Indonesia dilakukan sebelum tanggal 3l Desember 1962. Namun usul tersebut ditolak, oleh karena perjanjian New York harus dihormati dan untuk itu harus menunggu hingga 1 Mei 1963.

Belanda kemudian menyetujui penyerahan Papua Barat kepada Indonesia dibawah pemerintahan PBB (UNTEA), untuk kepentingan mempersiapkan konsultasi atau musyawarah menjelang PEPERA pada tahun 1969.

Konflik dan HAM

Paling tidak Sejak tahun 1962, konflik di Papua tidak putus hingga kini, sejak saat itu pula Indonesia sebagai sebuah Negara di Papua Barat masih berkontestasi dengan gagasan negara Papua Barat.

Kontestasi tersebut bersumber dari pemahaman orang Papua, yang menganggap bahwa kemerdekaan negara Papua Barat telah diproklamasikan pada 1 Desember 1961 oleh Nieuw Guinea Raad.

Kontekstasi tersebut dibuktikan melalui suatu organisasi yang di dirikan pada 1963 dan 1964 yaitu gerakan bawah tanah diberi nama Gerakan menuju Kemerdekaan Papua Barat dan “Organisasi dan Perjuangan Menuju Kemerdekaan Papua Barat” disebut sebagai “Organisasi Papua Merdeka”

Itulah sebabnya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam penelitianya tentang Road Map Papua menempatkan persoalan sejarah Politik Papua dalam urutan satu dari akar masalah konflik di Papua.

Sejak saat itu pula pemerintah Indonesia melakukan kegiatan operasi militer. Operasi ini semakin masif sejak pergantian Presiden Soekarno ke Soeharto pada tahun 1968. Paling tidak telah tercatat sejak 1961 hingga tahun 1991 ada 44 operasi militer terdiri dari operasi territorial, operasi intelegen dan operasi tempur di Papua Barat.

Salah satu lembaga non pemerintah merilis data bahwa selama kurun waktu sekitar 40 tahun (sejak PEPERA hingga era tahun 1990-an, diperikirakan sebanyak 100.000 orang Papua telah menjadi korban berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di tanah Papua.

Substansi Dialog

Dr. Benny Giyai seorang rohaniwan dan intelektual Papua mencatat, pengalaman di bawah cengkraman militer merupakan pengalaman pahit yang tak akan pernah terlupakan oleh orang Papua hingga detik ini, karena orang Papua merasa diperlakukan sebagai objek, yaitu objek operasi militer.

Dalam perspektif orang Papua, masalah di Papua bukanlah persoalan kesejahteraan semata, tetapi yang paling utama adalah masalah harga diri dan keadilan dalam relasi Indonesia dengan Papua.

Dalam dialog Resolusi Baru Papua yang diselenggarakan September 2019, sorang aktivis Papua Arki Lahus Baho menyatakan bahwa “dalam masalah Papua, Indonesialah yang enggan menerima Papua bergabung dalam NKRI, karena itulah papua ingin merdeka”

Misalnya kekayaan sosial, budaya dan sumber daya alam di Papua bertolak belakang dengan tingkat keamanan hidup manusia di Papua. Pemerintah Indonesia seakan tidak pernah mau memahami bahwa Papua telah sejak lama memiliki keluhan sejak berintegrasinya dengan Indonesia.

Konflik yang terjadi di Manokwari, Jaya Pura, Wamena tidak berdiri sendiri, semua itu hanyalah ekses dari perjalanan panjang dari ketidak adilan dan perlakukan dari sistim yang menyimpang terhadap harkat dan martabat orang Papua.

Jika dialog itu dibuat, apalagi dengan cara-cara seremonial dan simbolistik seperti yang sudah pernah dilakukan, bahkan sekalipun dengan dukungan lembaga hebat tingkat nasional dan internasional, di pastikan akan gagal menjadi solusi bagi Papua.

Dialog hanya akan berhasil kalau proses dan hasilnya dijalani sepenuhnya sendiri oleh para pemimpin oposisi Papua dan Pemerintah Indonesia.

Sejauh ini pemerintahan Jokowi telah menggelontorkan sejumlah program pembangunan seperti infrastruktur jalan dan harga terjangkau namun program-program tersebut bagi orang Papua justru berbuah masalah dan belum anggap menyentuh persoalan dasar menyangkut harkat dan martabat mereka.

Dialog itu harus di mulai dengan suatu tindakan politik nyata pemerintah memberikan afirmasi khusus dan sungguh-sungguh bagi ruang aspirasi politik orang Papua untuk membangun demokrasi yang karakteristiknya sesuai dengan prinsip marga dan suku-suku di Papua.

Dalam hal ini, Jokowi harus memngambil alih langsung langkah persiapan menuju dialog, dengan membentuk tim khusus terdiri dari orang yang tidak memiliki masalah dan masa lalu dengan papau, bekerja secara serius dan sungguh-sungguh, dan bersedia mengambil resiko tertentu dalam proses mempersiapkan dialog, bukan hanya menjadikannya sambilan seperti yang terasa selama ini.

 

*M. Ridha Saleh adalah Komisiner Komnas HAM 2007-2012

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

OPINI

Di Tengah Pandemik Covid-19, THR Harus Tetap Dibayar

Published

on

By

Oleh: Syaiful Bahri Anshori, Presiden Konfederasi Sarbumusi

Pandemik covid 19 trennya semakin tinggi dan belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Bahkan masyarakat yang terpapar dan meninggal setiap hari semakin meningkat.

Meski di sisi lain yang sembuh pun terus meningkat dan ada trend yang mengembirakan. Namun, dampak Covid 19 menggoyahkan ekonomi Indonesia dan tentunya dampak terbesar dirasakan dalam hubungan industrial baik secara makro maupun mikro.

Banyak perushaaan yang kebingungan mengambil sikap atas kelangsungan produksi, di satu sisi ada protokol kesehatan yang mengharuskan buruh bekerja di rumah namun disisi lain bagi pekerja produksi sama saja perusahaan harus shut down produksinya,

Dampak dari itu semua banyak pekerja/buruh yang habis masa kontraknya tidak diperpanjang, dirumahkan sementara dan lebih parahnya lagi banyak buruh yang sudah ter PHK dan mengalami kesulitan ekonomi.

Sebentar lagi memasuki bulan Ramadhan dan perayaan Iedul Fitri, secara normatif regulasi tentunya maksimal H-7 buruh harus mendapatkan THR. Kondisi saat ini tentunya akan berdampak pada pelaksanaan pembayaran THR tersebut.

Terkait dengan pembayaran THR, saya atas nama Presiden Konfederasi Sarbumusi menyatakan hal hal sebagai berikut;

1. Mendorong bagi perusahaan yang mampu harus membayar THR sesuai ketentuan regulasi peraturan perundang undangan dan jangan sampai atas na covid 19 perusahan melakukan kecurangan dan dalih dalam pembayaran THR .

2. Bagi pengusaha yang mengalami kesulitan cash flow saat ini sehingga belum bisa membayar THR penuh. Bagi pengusaha yg cash flownya terganggu maka wajib berkomunikasi dgn SP/SB yang ada di perusahaan atau pekerja bila belum ada SP SB di sana sehingga ada solusi yang tidak mengorbankan buruh.

3. Pemerintah harus menguatkan dialog sosial antara pekerja dan pengusaha untuk mencari solusi terbaik dalam mekanisme pembayaran maka bisa dicarikan solusi dalam mekanisme pembayaran THR. Bisa saja solusinya adalah pembayaran 75% atau 50% dulu, nanti sisanya akan dibayarkan 2 atau 3 bulan ke depan.

4. Penguatan peran pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan atas Proses pembayaran THR tersebut agar hak pekerja atas THR benar2 diberikan. Dalam kondisi normal saja masih banyak oknum perusahaan yang enggan bayar THR sesuai ketentuan, apalagi di saat seperti ini. Oleh karenanya peran pengawas ketenagakerjaan benar benar dibutuhkan, bukan sekadar buka posko THR sebagai rutinitas tahunan.

5. DPP konfederasi Sarbumusi dalam kerangka pengawasan terlibat aktif melakukan advokasi atas hak hak THR yang dilanggar selain dari membuka posko pembayaran THR DPP konfederasi Sarbumusi melalui LBH sarbumusi melakukan peran aktif dalam mengawal dan mengadvokasi buruh yang dilanggar hak THR nya. ▽△

Continue Reading

OPINI

ISLAM INDONESIA

Published

on

Itho Murtadha - Penulis dan Intelektual Muda

Oleh: Itho Murtadha*

Bisakah kita menjadi Islam sekaligus Indonesia, atau menjadi Indonesia tanpa perlu risau dibilang tak Islam?

Meme soal Salam Pancasila, segera saja beredar seusai Kepala BPIP, Prof. Yudian Wahyudi, mengutarakan pendapat bahwa musuh Pancasila adalah Agama, dan mengusulkan penggantian ucapan “Assalamu Alaikum” menjadi Salam Pancasila.

Bagi kalangan yang tak mau ruwet berpikir soal bangsa, pernyataan Prof. Yudian ini direspon dengan main-main saja. Mereka bikin meme tentang itu. Semua lucu, namun menggelitik satire. Panggung parodi dibentangkan. Parodi menjadi semacam arena perlawanan terhadap ‘ketidakwarasan’ yang dewasa ini kerap menghantam negeri ini secara bertubi-tubi. Parodi menjadi sebentuk perayaan atas kegilaan massal.

Tetapi, bagi kalangan yang serius, pernyataan ini disikapi secara serius pula. Terlepas dari pro dan kontra; ada pihak yang menyatakan bahwa, jika mau jujur memang benar (kelompok radikalis-ekstrimis) agama menjadi musuh bagi Pancasila. Musuh bagi NKRI yang kita cintai ini. Dan ada pula yang berpandangan sebaliknya, ini adalah penghinaan terhadap agama. Tetapi, sejatinya, polemik ini meruahkan semacam ketegangan yang belum usai antara negara (state) dan agama.

Rocky Gerung, intelektual-cum-aktivis yang kesohor beberapa tahun terakhir ini, misalnya, menyebut bahwa masih seringnya terjadi ketegangan antara negara dan agama, tidak lain disebabkan oleh tak terselesaikannya perdebatan (konflik) soal ideologi negara di masa lampau di masa para founding father menyusun puzzle bernama Indonesia ini. Dan sialnya, konflik ini laten. Relasi antara negara dan agama akan terus berada pada situasi pasang-surut, selama ini tak diselesaikan.  Demikian katanya.

Ekspresi Kultural

Ide tentang Salam Pancasila, bagi saya, memperlihatkan adanya arogansi (atau boleh jadi: kegenitan) rezim yang ada untuk terus mengusik wilayah ini. Relasi antara negara dan agama masih ditempatkan dalam posisi yang berhadap-hadapan (vis a vis). Negara di wilayah yang satu, agama di wilayah yang lain. Dan keduanya tak bisa bersatu. Binary Opposition.

Prof. Yudian melakukan kecerobohan (walau saya tak yakin benar, mengingat kapabilitas keilmuannya yang sangat mumpuni) dengan mewacanakan penggantian salam, sebab: 1) Islam kebanyakan, yang tumbuh-berkembang di Indonesia adalah Islam yang telah mengalami dialektika yang panjang dengan budaya lokal Indonesia. Islam telah berakulturasi (dengan dialog dan damai) dengan lokalitas yang didatanginya. Sederhananya, Islam yang datang di Indonesia telah menjadi Islam Indonesia.

Ada banyak kawan saya, yang kebetulan beragama non-Islam, ketika menelepon saya mengucapkan Assalamu Alaikum. Atau ketika kaget berucap: Astagfirullah. Juga acap menyebut Subhanallah ketika takjub. Bagi mereka, ucapan Assalamu Alaikum tidak lagi mewakili simbol dan bahasa agama (Islam). Mereka bisa dengan fasih dan santai mengucap salam itu tanpa harus was-was terpengaruh dengan Islam. Dengan kata lain, salam Islam ini telah menjadi ekspresi dan bahasa kultural semua warga yang mendiami wilayah Indonesia.

2) Upaya simplikasi kalimat guna menegaskan sebuah pernyataan, dalam diskursus akademik adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Lihat saja ketika Gus Dur berujar: Tuhan tak perlu dibela. Atau Ulil Abshar Abdalla ketika memberi judul tulisannya: Membakar Rumah Tuhan. Semua tampak biasa-biasa. Tak ada yang menakutkan. Sebab, dalam ruang akademik tak ada yang ‘terlarang’ untuk didiskusikan.

Tetapi, ketika itu memasuki ruang publik kita mutlak hati-hati. Apalagi jika yang menyampaikannya adalah pejabat publik. Tentu harus lebih ditimbang matang-matang. Sebab, implikasinya pasti luas. Level pengetahuan dan kesadaran keberagamaan tiap-tiap orang berbeda. Oleh karena itu, berucap sembrono walau dengan tujuan benar, belum tentu baik untuk dilakukan.

Hadangan

Memang, problem ketegangan-relasional antar negara dan agama hanya bisa diselesaikan dengan adanya keberbesaran hati untuk menerima kedua entitas ini untuk hidup dan tumbuh-berkembang secara sederajat. Di sini dan kini. Kedua-duanya harus diletakkan sebagai dua sisi integral yang tak bisa dipisahkan.

Agama harus diposisikan sebagai kenyataan sejarah yang telah banyak membentuk dan menjadi tulang punggung berdirinya nation-state. Sebaliknya, negara harus dipahami sebagai taman yang memungkinkan bunga bernama agama mekar di dalamnya.

Dalam amatan saya, memang ada dua kelompok (atau cara pandang) yang selalu menjadi hambatan bagi ikhtiar ini.

Pertama, Kelompok/cara pandang radikal-ekstrimis. Cara pandang radikal-ekstrimis adalah cara pandang keagamaan yang dibentuk oleh ideologi puritan. Bahwa Islam yang autentik itu adalah Islam masa lalu. Di sini, autentisitas dipahami sebagai sesuatu yang given. Tak tumbuh atau menjadi (becoming) dalam istilah Erich Fromm.

Oleh karena itu, sebagaimana sering kita saksikan, kaum puritan selalu mengagendakan proyek pengembalian Islam ke masa lalu. Kata Kuntowijoyo, logikanya adalah: dari konteks ke teks, bukan dari teks ke konteks. Islam adalah apa yang dipraktekkan oleh nabi, para sahabat, dan orang-orang saleh terdahulu (salafus shalih). Selain itu bukan. Dan, apa-apa yang diadakan adalah bid’ah.

Padahal, jika ditelaah, Islam yang kini hadir di Indonesia (atau bahkan pada zaman nabi sekalipun) tidaklah hidup di “ruang hampa” sejarah. Islam mengalami persentuhan dengan norma, kebiasaan, simbol, maupun budaya yang telah ada sebelumnya. Begitupun di Arab Saudi. Islam datang, dengan mau tak mau, harus menerima norma, kebiasaan, simbol, maupun budaya yang telah ada sejak zaman pra-Islam.

Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa: yang dilakukan nabi bukanlah membuang tradisi, kebiasaan, maupun budaya pra-Islam, tetapi merevitalisasi atau memberi pemaknaan baru atas tradisi, kebiasaan maupun budaya yang dianggap positif bagi Islam. Ia sebentuk kreolisasi merujuk kepada Khomi Bhaba.

Jadi, sesungguhnya, (bahkan) Islam yang dinubuatkan oleh nabi juga adalah Islam yang terhibridasi. Islam yang tidak autentik, tidak genuine jika kita mendefinisikan autentisitas sebagai tercemar atau tidaknya sebuah agama oleh norma, kebiasaan, simbol, atau budaya setempat.

Kedua, Kelompok/cara pandang nasionalis-sekularistik. Cara pandang nasionalis-sekularistik adalah cara pandang yang menempatkan nation sebagai segala-galanya dan berusaha menjauhkan negara dari agama. Nasionalisme tak masalah. Sebab agama, semisal Islam, juga menganjurkan penganutnya untuk cinta kepada tanah air.

Tetapi yang jadi problem, jika mensupremasi nation di satu sisi, dan di sisi lain memusuhi agama. Ini misalnya, dapat dilihat dari gerakan privatisasi agama. Agama dipinggirkan sekadar menjadi urusan personal semata. Agama adalah soal ibadah kepada Tuhan: salat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Agama tak diberi ruang untuk bicara soal keadilan, kemanusiaan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Padahal inilah ruh semua agama-agama.

Penutup

Idealnya, sudah tak ada lagi problem antara negara dan agama. Dibutuhkan dialog yang berkelanjutan untuk mengubur ketegangan antara dua entitas ini. Negara dan agama mutlak untuk saling terbuka dan mau merangkul satu sama lain.

Kerisauan bahwa menjadi Indonesia berarti menghilangkan keislaman kita, dan sebaliknya menjadi Islam maka tak perlu berkomitmen atas keindonesiaan kita, dengan demikian, harus dibuang jauh-jauh.

Agama harus menjadi pelengkap bagi negara, dan negara harus menjadi rumah yang baik bagi agama. Hanya dengan cara itu, kita bisa dengan bangga menyebut: Kita adalah Muslim Indonesia.

*Penulis adalah seorang intelektual muda yang berasal dari Kota Palu, Sulawesi Tengah

Continue Reading

OPINI

Catatan PKS, Kapolri Idham Azis: Tausyiah Sebelum Rapim Polri

Published

on

By

Oleh: Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS

Hari ini Komisi III DPR RI gelar raker dengan Kapolri. Saya menyampaikan apresiasi untuk Kapolri, yang membuat suasana baru saat pembukaan Rapim Polri. Yaitu menghadirkan tausiyah dari seorang ustadz sebelum menggelar Rapim.

Ini adalah langkah baik sebagai bentuk implementasi pancasila, yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu saya juga apresiasi pesan yang diberikan kapolri saat itu, yang meminta agar para aparat di lapangan, mengedepankan pendekatan humanisme saat menangani aksi unjuk rasa.

Saya ada beberapa catatan untuk Kapolri, mulai dari persoalan SDM, Kompolnas menyampaikan selama tahun 2019 menerima 2.059 pengaduan yang kebanyakan yang berkaitan pelaksanaan tugas yang tidak profesional.

Ini menandakan masih banyaknya persoalan penyalahgunaan kewenangan oleh personel. Misalkan saja dua kasus yang lagi menjadi atensi publik pada pekan-pekan terakhir. Ada Brigadir HH yang bertugas sebagai Banit Opsnal Subbid Surveillance Ditintelijen Densus 88 Antiteror Polri yang menjual Senpi ke sipil. Bayangkan, kok bisa sekelas personel intel dari Densus menjual Glock 17 ke sipil ? bagaimana ini bisa terjadi ?

Adalagi soal SDM, pada persidangan di PN Jakarta Pusat 20 Januari kemarin, Lutfi Alfiandi pembawa bendera saat demo STM yang fotonya viral, memberikan pengakuan didepan persidangan bahwa yang bersangkutan di setrum untuk mengakui melempar petugas dengan batu.

Ini pengakuan diberikan di depan persidangan, tentunya harus mendapat atensi dari kita. Masak ngatasi anak STM demo saja pakai ditrum segala, Kenapa bisa terjadi seperti ini ?

Selain SDM saya berikan atensi soal Narkoba, ini persoalan serius, negara ini sudah darurat narkoba. Sampai saat ini masih banyak zona merah di republik ini, yang harus diatensi oleh Polri.

Setidaknya ada 654 kawasan narkoba di seluruh Indonesia, sara rasa Pak Kapolri perlu perintahkan kepada jajarannya untuk mengurangi hot spot narkoba yang sangat banyak itu.

Misalkan saja di Jakarta 117 zona merah, tolong kasih target untuk pada Kapolda agar jumlah zona itu bisa berkurang. Dan secara berkala, tentunya perlu dievaluasi bersama BNN. Sehingga nantinya akan terlihat, ada berapa pengurangan zona merah narkoba di Indonesia.

Hal lainnya, saya minta Kapolri memberikan penjelasan soal kedatangan penyidik KPK ke PTIK, Apa yang sebenarnya terjadi di sana ? ada yang menggunakan istilah disekap, ada yang bilang di tes urine. Karena ini menjadi atensi publik yang perlu dijelaskan agar tidak mengundang spekulasi di tengah masyarakat.

Selain itu, ada kabar Penyidik KPK yang Tangani Suap KPU kemarin ditarik oleh polri, ini juga membuat publik semakin berspekulasi. Karenanya saya minta Kapolri menjelaskan hal itu. []

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending