Connect with us

OPINI

Jokowi, HAM dan Esensi Dialog Papua

Published

on

Oleh: M. Ridha Saleh*

Pada 1 Desember 1961, bendera nasional Papua Barat dikibarkan sejajar bersamaan dengan bendera Belanda dan lagu kebangsaan Papua dinyanyikan oleh Nieuw Guinea Raad. Simbol dekolonisasi Belanda membuat Indonesia segera mengambil tindakan politik keamanan. Pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta, Presiden Soekarno mencetuskan Tri Komando Rakyat (TRIKORA).

TRIKORA menjadi momentum dan bargaining penting langkah politik Indonesia terhadap pemerintah Belanda untuk mengakui status Papua Barat sebagai bahagian dari wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia.

Langkah tersebut juga dilakukan untuk memaksa pemerintah Belanda agar mau menandatangani perjanjian di PBB yang dikenal luas dengan Perjanjian New York. Pada tanggal 15 Agustus 1962, akhirnya perundingan antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di Markas Besar PBB di New York.

Pada September 1962, elit dan kaum terpelajar Papua Barat menggelar Konggres Nasional untuk membicarakan situasi dan masa depan Papua Barat. Kongres Nasional diikuti 90 orang terdiri dari pemimpin rakyat.

Kongres ini pada akhirnya menyetujui dan menerima perjanjian 15 Agustus 1962 dengan keraguan, dan menuntut PBB untuk menghormati pengibaran bendera dan lagu nasional Papua Barat, serta mendesak agar pemilihan umum harus diadakan pada 1963.

Pada Desember 1962, delegasi Papua Barat terdiri dari 7 orang dipimpin oleh Elieser Jan Bonav mendesak agar penyerahan kekuasaan oleh UNTEA kepada Indonesia dilakukan sebelum tanggal 3l Desember 1962. Namun usul tersebut ditolak, oleh karena perjanjian New York harus dihormati dan untuk itu harus menunggu hingga 1 Mei 1963.

Belanda kemudian menyetujui penyerahan Papua Barat kepada Indonesia dibawah pemerintahan PBB (UNTEA), untuk kepentingan mempersiapkan konsultasi atau musyawarah menjelang PEPERA pada tahun 1969.

Konflik dan HAM

Paling tidak Sejak tahun 1962, konflik di Papua tidak putus hingga kini, sejak saat itu pula Indonesia sebagai sebuah Negara di Papua Barat masih berkontestasi dengan gagasan negara Papua Barat.

Kontestasi tersebut bersumber dari pemahaman orang Papua, yang menganggap bahwa kemerdekaan negara Papua Barat telah diproklamasikan pada 1 Desember 1961 oleh Nieuw Guinea Raad.

Kontekstasi tersebut dibuktikan melalui suatu organisasi yang di dirikan pada 1963 dan 1964 yaitu gerakan bawah tanah diberi nama Gerakan menuju Kemerdekaan Papua Barat dan “Organisasi dan Perjuangan Menuju Kemerdekaan Papua Barat” disebut sebagai “Organisasi Papua Merdeka”

Itulah sebabnya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam penelitianya tentang Road Map Papua menempatkan persoalan sejarah Politik Papua dalam urutan satu dari akar masalah konflik di Papua.

Sejak saat itu pula pemerintah Indonesia melakukan kegiatan operasi militer. Operasi ini semakin masif sejak pergantian Presiden Soekarno ke Soeharto pada tahun 1968. Paling tidak telah tercatat sejak 1961 hingga tahun 1991 ada 44 operasi militer terdiri dari operasi territorial, operasi intelegen dan operasi tempur di Papua Barat.

Salah satu lembaga non pemerintah merilis data bahwa selama kurun waktu sekitar 40 tahun (sejak PEPERA hingga era tahun 1990-an, diperikirakan sebanyak 100.000 orang Papua telah menjadi korban berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di tanah Papua.

Substansi Dialog

Dr. Benny Giyai seorang rohaniwan dan intelektual Papua mencatat, pengalaman di bawah cengkraman militer merupakan pengalaman pahit yang tak akan pernah terlupakan oleh orang Papua hingga detik ini, karena orang Papua merasa diperlakukan sebagai objek, yaitu objek operasi militer.

Dalam perspektif orang Papua, masalah di Papua bukanlah persoalan kesejahteraan semata, tetapi yang paling utama adalah masalah harga diri dan keadilan dalam relasi Indonesia dengan Papua.

Dalam dialog Resolusi Baru Papua yang diselenggarakan September 2019, sorang aktivis Papua Arki Lahus Baho menyatakan bahwa “dalam masalah Papua, Indonesialah yang enggan menerima Papua bergabung dalam NKRI, karena itulah papua ingin merdeka”

Misalnya kekayaan sosial, budaya dan sumber daya alam di Papua bertolak belakang dengan tingkat keamanan hidup manusia di Papua. Pemerintah Indonesia seakan tidak pernah mau memahami bahwa Papua telah sejak lama memiliki keluhan sejak berintegrasinya dengan Indonesia.

Konflik yang terjadi di Manokwari, Jaya Pura, Wamena tidak berdiri sendiri, semua itu hanyalah ekses dari perjalanan panjang dari ketidak adilan dan perlakukan dari sistim yang menyimpang terhadap harkat dan martabat orang Papua.

Jika dialog itu dibuat, apalagi dengan cara-cara seremonial dan simbolistik seperti yang sudah pernah dilakukan, bahkan sekalipun dengan dukungan lembaga hebat tingkat nasional dan internasional, di pastikan akan gagal menjadi solusi bagi Papua.

Dialog hanya akan berhasil kalau proses dan hasilnya dijalani sepenuhnya sendiri oleh para pemimpin oposisi Papua dan Pemerintah Indonesia.

Sejauh ini pemerintahan Jokowi telah menggelontorkan sejumlah program pembangunan seperti infrastruktur jalan dan harga terjangkau namun program-program tersebut bagi orang Papua justru berbuah masalah dan belum anggap menyentuh persoalan dasar menyangkut harkat dan martabat mereka.

Dialog itu harus di mulai dengan suatu tindakan politik nyata pemerintah memberikan afirmasi khusus dan sungguh-sungguh bagi ruang aspirasi politik orang Papua untuk membangun demokrasi yang karakteristiknya sesuai dengan prinsip marga dan suku-suku di Papua.

Dalam hal ini, Jokowi harus memngambil alih langsung langkah persiapan menuju dialog, dengan membentuk tim khusus terdiri dari orang yang tidak memiliki masalah dan masa lalu dengan papau, bekerja secara serius dan sungguh-sungguh, dan bersedia mengambil resiko tertentu dalam proses mempersiapkan dialog, bukan hanya menjadikannya sambilan seperti yang terasa selama ini.

 

*M. Ridha Saleh adalah Komisiner Komnas HAM 2007-2012

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

OPINI

Melawan Persekongkolan Pemodal dan Penguasa Oligarki dalam Proyek Revitalisasi TIM

Published

on

Oleh: Ma’ruf Asli*

Menangkap makna kegelisahan para seniman atas proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta.

Mencerna keluhan mereka dari jarak dekat. Nampak kemarahan yang amat sangat, namun mampu dikemas dalam bahasa simbolik.

Komunikasi melalui pesan budaya timur yang kental, khas Indonesia.

Mereka mengajak para penguasa DKI untuk komunikasi beradab, diskusi terbuka yang mendalam. Namun tak disangka, sikap keras penuh kebengisan ala feodalisme berwajah kapitalis yang mereka hadapi.

Padahal para resi peradaban, tokoh budaya sepuh, Taufik Ismail beserta para seniman telah turun gelanggang menyuarakan hati nuraninya. mereka semua menolak invasi kekuasaan yang melumpuhkan kebudayaan dan meruntuhkan simbol peradaban dan warisan kebanggaan seniman Indonesia.

Saya perlu mengatakan bahwa, kalian berada di jalan yang benar. Kami siap berada dalam barisan kalian.

Taman Ismail Marzuki bukan hanya milik DKI, tapi telah menjadi kebanggaan kami semua. TIM adalah aset nasional dan milik seluruh rakyat Indonesia.

Jangan biarkan proyek merekarevitalisasi ala Jakpro, perusahaan properti itu mengabaikan aspirasi para seniman.

Mengabaikan mereka sama dengan membunuh peradaban manusia Indonesia.

Lawan arogansi dan kebengisan mereka yang tak berbudaya. Hentikan syahwat kekuasaan yang dipenuhi hasrat kerakusan yang koruptif dan oligarki.

Lawan upaya bancakan uang negara melalui persekongkolan penguasa dan pemodal.

Kami siap mengawal perjuangan kalian wahai para seniman Jakarta pewaris Taman Ismail Marzuki.

*Penulis adalah Ketua Presidium Nasional Gerakan Rakyat Anti Korupsi dan Penyalahgunaan Kewenangan

Continue Reading

OPINI

Memperkuat Kewenangan DPD RI adalah Jawaban Sistem Perwakilan Indonesia

Published

on

Oleh: Azwar Thaha SH*

Lahirnya lembaga Dewan Perwakilan Daerah DPD merupakan perwujudan dari tuntutan reformasi, pada amandemen ke 3 (tiga) UUD pada tahun 2001 merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa wilayah atau daerah harus memiliki wakil untuk memperjuangkan kepentingannya.

Keberadaan lembaga baru yaitu DPD menjadi cita-cita bangsa Indonesia sebagai representatif daerah ditingkat nasional disamping Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Mempertegas bangunan system perwakilan Indonesia. Keberadaan DPR dan DPD secara formal memperlihatkan bahwa lembaga perwakilan menganut system bicameral. Namun, keberadaan MPR yang secara structural organisasi memayungi kedua lembaga tersebut menjadi lembaga parlemen terlihat berbentuk trikameral. Celakanya, dengan peran legislasi yang begitu besar di tangan DPR. Secara politis Parelemen Indonesia bersifat unicameral. Ketidakjelasan ini harus segera dibongkar. Memperkuat kewenangan DPD adalah pilihan logis untuk segera keluar dari ketidakjelasan ini. Memperkuat kewenangan DPD secara otomatis berarti mendorong system parlemen kita kearah bikameralisme murni.

Dalam cabang kekuasaan legislative ada tiga lembaga yang dipayungi yaitu MPR, DPR dan DPD, serta Fungsi Utama cabang kekuasaan legislative yaitu Legislasi, pengawasan Serta anggaran. Terkhusus kedua lembaga Negara yaitu DPR dan DPD dalam himpun legislative seharusnya menjalankan ketiga fungsi utama tersebut sehingga system perwakilan Indonesia menjadi efektif.

Realita kedudukan fungsi/kewenangan lembaga DPD  dalam UUD 1945 pada pasal 22D masih sangat lemah, belum mencermikan system perwakilan yang efektif. untuk memperkuat fungsi/kewenangan DPD dalam system perwakilan Indonesia seharusnya dilakukan amandemen ke 5 UUD 1945 dengan merubah serta menambah point pasal sebagai berikut :

  1. Dewan Perwakilan Daerah mengajukan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
  2. Dewan Perwakilan Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas, menetapkan, serta memutuskan Rancangan Undang-Undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), pajak, pendidikan dan agama.
  3. Dewan Perwakilan Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) pajak, pendidikan dan agama.

Dengan demikian ketiga point pasal di atas dapat menciptakan  chek end balences fungsi/kewenangan antar lembaga legislative.

Dalam Negara demokrasi yang menganut system desentralisasi seharusnya sistem dua kamar dalam perlemen Indonesia harus kuat agar tujuan desentralisasi yang sangat luas dapat tercapai. Penerapkan sistem perwakilan dua kamar (bicameral) yang dianut seperti sebagian besar Negara demokrasi di dunia konsisten dengan fungsi legislasi yang sama (balances) antara dua kamar parlemen.

perbaikan system ketatanegaraan Indonesia dalam hal legislasi diparlemen menjadi sesuatu yang bersifat urgen dan mendesak untuk dilakukan. fungsi legislasi perlemen seharusnya mewakili 2 (dua) perwakilan  yaitu perwakilan partai politik yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Perwakilan daerah/kewilayahan yang akan duduk di Dewan Perwakilan Dearah (DPD). Apabila dua kamar tersebut mempunyai kewenangan legislasi yang sama maka system perlemen bicameral pun akan terjadi dengan baik.

memperkuat kewenangan DPD merupakan bentuk kemajuan daerah/wilayah sehingga kepentingan daerah dapat terakomodir sesuai kebutuhan daerah yang diwakilinya. Oleh karena itu perubahan memperkuat kedudukan fungsi/kewenangan DPD harus segera dilaksanakan melalui amandemen UUD, revisi UUMD3 serta konvensi ketatanegaraan yang bersifat (Agreement) kesepakatan.

*Azwar Thaha adalah Mahasiswa Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI)

Continue Reading

OPINI

Peringatan Hari Sumpah Pemuda Harus Jadi Tonggak Baru Pemuda Indonesia

Published

on

By

Oleh: Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI/Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila/Kepala Badan Bela Negara FKPPI/Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia

Peringatan Hari Sumpah Pemuda harus menjadi tonggak baru para pemuda dalam kerangka memantapkan dan mengkonsolidasikan langkah-langkah terbaik dan nyata dalam membumikan nilai-nilai Pancasila. peringatan hari Sumpah Pemuda hari ini, mengingatkan kita kembali akan “sejarah kesadaran” anak-anak bangsa pada 91 tahun silam, yakni Sumpah Pemuda.

Kesadaran pemuda-pemudi bangsa yang melahirkan satu kesatuan pemikiran besar dan visi kebangsaan yang jauh melampaui jamannya, hingga bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya pada tahun 1945, serta menjadi landasan bagi Indonesia masa depan yang akan kita songsong bersama.

Karena itulah kita bersyukur, semangat sumpah pemuda masih menjiwai semangat Pemuda untuk membangun masa depan bangsa yang semakin baik, selaras dengan ikrar Pemuda Pancasila yang berbunyi: Bertanah air satu, tanah air Indonesia; Berbangsa satu, bangsa Indonesia; Berideologi satu, ideologi Pancasila.

Saat ini kita hidup di era globalisasi yang ditandai dengan kecepatan dan kemudahan arus informasi dan komunikasi. Lompatan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah menembus batas-batas kedaulatan negara. Apa yang terjadi di belahan dunia di mana pun dengan seketika dapat kita ketahui.

Arus informasi dan komunikasi yang semakin mudah dan terbuka memberikan banyak peluang bagi kemajuan bangsa. Tetapi pada saat yang bersamaan kemudahan arus informasi dan komunikasi juga membawa ancaman: ancaman terhadap ideologi kita Pancasila, ancaman terhadap nilai-nilai luhur bangsa kita, ancaman terhadap adab sopan santun kita, ancaman terhadap tradisi dan seni budaya kita, serta ancaman terhadap warisan kearifan-kearifan lokal bangsa kita.

Dengan membonceng fenomena globalisasi, nilai-nilai individualisme, liberalisme, dan ekstrimisme telah ditransformasikan secara terstruktur, sistematis dan masif, seolah harus diterima sebagai standar nilai baru yang terbaik dalam pembangunan sistem politik, ekonomi, dan budaya di Indonesia.

Dalam kaitan ini, saya selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, mengajak Para Pemuda untuk berada di garda terdepan dalam membumikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu selalu menghadirkan nilai-nilai dan keutamaan Pancasila dalam praksis keseharian.

Sampai saat ini kita masih mengalami tantangan dalam membumikan ideologi negara, yaitu Pancasila. Sekurang-kurangya ada 5 (lima) tantangan yang harus menjadi perhatian kita secara sungguh-sungguh. Tantangan pertama, adalah tentang pemahaman Pancasila. Saat ini masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila. Hal ini tidak terlepas dari rendahnya tingkat kedalaman literasi masyarakat Indonesia secara umum.

Tantangan kedua, adalah eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi sehingga mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, dan menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA.

Tantangan ketiga, adalah masih lebarnya kesenjangan sosial, karena masih terjadi sentralisasi pembangunan ekonomi pada wilayah-wilayah tertentu. Selain itu, meluasnya kesenjangan sosial antarpelaku ekonomi dan kebijakan ekonomi yang mengedepankan sektor ekstraktif yang kurang mengembangkan nilai tambah.

Tantangan keempat, adalah pelembagaan Pancasila di mana lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan budaya serta masih lemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara.

Tantangan kelima, adalah keteladanan Pancasila. Dalam konteks ini, tantangan yang dihadapi adalah masih kurangnya keteladanan dari tokoh-tokoh pemerintahan dan masyarakat. Hal ini diperparah dengan semakin maraknya sikap dan perilaku destruktif yang lebih mengedepankan hal-hal negatif di ruang publik serta kurangnya apresiasi dan insentif terhadap prestasi dan praktik-praktik yang baik.

Saya meyakini, melalui semangat hari Sumpah Pemuda, para anak-anak muda milenial kita akan terus melahirkan pemikiran-pemikiran atau gagasan-gagasan yang bernas untuk mengatasi berbagai tantangan global.

Kita semua harus sadar, dalam 5 (lima) tahun ke depan Indonesia akan menghadapi tantangan yang sangat berat. Dinamika lingkungan strategis global diwarnai kompetisi dan perebutan pengaruh negara-negara besar yang telah menempatkan Indonesia pada pusat kepentingan global. Jika tidak siap dan waspada, Indonesia dapat saja tergilas dalam kompetisi global yang tidak mengenal batas dan waktu.

Indonesia ke depan membutuhkan generasi muda yang unggul, yang berkarakter Pancasila, yang toleran, dan yang berakhlak mulia. Karenanya, kita butuh SDM unggul yang terus belajar, bekerja keras, serta berdedikasi tinggi.

Indonesia membutuhkan generasi muda yang penuh inovasi; yang mampu membalik ketidakmungkinan menjadi peluang; yang mampu membuat kelemahan menjadi kekuatan dan keunggulan; yang mampu membuat keterbatasan menjadi keberlimpahan; yang mampu mengubah kesulitan menjadi kemampuan; yang mampu mengubah sesuai yang tidak berharga menjadi bernilai untuk rakyat dan bangsa Indonesia.

Saya meyakini, para Pemuda kita mampu berkontribusi besar dalam mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dalam periode kedua ini menitikberatkan pada pembangunan Sumber Daya Manusia.

Oleh sebab itu, mari kita merapatkan barisan untuk bersama-sama, bergotong royong memikul berbagai tantangan yang berat, yang membentang di hadapan kita. Mari kita bangun rumah besar Indonesia, rumah Pancasila, rumah yang hangat dan nyaman bagi seluruh anak bangsa, rumah untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita bersama untuk mewujudkan Indonesia yang gemilang di masa depan. Dan sekali lagi, Pemuda Pancasila harus mampu berkontribusi dalam membangun rumah besar Pancasila itu.

Eksistensi bangsa sangat bergantung dengan kualitas sumber daya manusianya, selaras dengan itu, MPR RI konsisten melaksanakan pembangunan karakter bangsa (nation character building) melalui pemasyarakatan Empat Pilar MPR yang pada hakikatnya adalah pembangunan jati diri bangsa Indonesia.
Empat Pilar MPR itu adalah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945sebagai landasan konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah konsensus negara yang harus dijunjung tinggi, serta Bhinneka Tunggal Ika, sebagai semangat perekat di tengah untaian keragaman bangsa yang majemuk.

Dengan terus memperkukuh empat pilar MPR dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus yakin bahwa cita-cita Indonesia masa depan yang lebih baik akan segera terwujud.

Meskipun berbagai tantangan dan rongrongan terhadap keutuhan bangsa dan negara selama ini kita alami, tetapi yang lebih membanggakan dan harus kita syukuri adalah sampai hari ini Indonesia masih tetap kokoh bersatu sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending