Connect with us

EKONOMI

Jokowi Ingin Ada UU Pengembangan UMKM, Permunas Beri Catatan Poin Penting

Published

on

JAKARTA – Pada pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) salah satu agenda prioritas yang di sampaikan oleh Joko Widodo (Jokowi) bahwa pemerintah akan mendorong pembentukan UU pengembangan UMKM.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Muda Muslim Nasional (Permunas) Mulyadi siregar menilai, hal itu tentu membawa angin segar bagi pelaku UMKM yang selama ini masih sangat sulit untuk meningkatkan volume bisnisnya.

“Kami sangat mengapresiasi atas akan adanya UU pengembangan UMKM, tentu ini akan menciptakan iklim yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan serta peningkatan volume bisnis UMKM,” kata Mulyadi di Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Mulyadi menegaskan, Permunas siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam hal pengembangan UMKM. Menurutnya ada beberapa poin yang perlu menjadi catatan penting dalam UU pengembangan UMKM tersebut.

“Pertama, harus ada tafsir baru terutama pelaku ekonomi kecil yang tidak memiliki jaminan terhadap akses modal perbankan,” kata dia.

Kedua,lanjut Mulyadi, Pemerintah mesti membentuk lembaga keuangan yang khusus menangani permodalan UMKM.

“Ketiga, ada skema pembinaan pengembangan kapasitas umkm terkait performa aktivitas ekonominya,” ungkapnya.

Kemudian keempat, Konsolidasi pelaku UMKM harus terintegrasi dengan jaringan industri sehingga peran UMKM tidak hanya memperkuat ekonomi dalam negeri, namun sudah bisa ekspansi ekspor

“Terakhir, harus ada proteksi dan perlindungan terhadap pelaku usaha dalam negeri akibat membanjirnya produk impor melalui market place,” tambahnya.

Permunas sangat mengapresiasi dipilihnya Teten masduki memimpin kementerian UMKM dan Koperasi.

“Menurut kami, Teten adalah figur yang tepat, dan memiliki pengalaman bersentuhan dengan ekonomi rakyat kecil selama ini,” tutupnya.[]

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI

Catatan PKS 2019: Pertumbuhan Ekonomi secara Umum Melambat dan Defisit Neraca Perdagangan Masih Terjadi

Published

on

By

Jakarta (31/5) Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini memberikan catatan dan evaluasi akhir tahun 2019. Jazuli menyoroti utamanya pada tiga poin besar di bidang ekonomi, politik dan hukum.

Dalam Bidang ekonomi dan Kesejahteraan rakyat. Jazuli melihat bahwa Pertumbuhan ekonomi secara umum melambat dan defisit neraca perdagangan masih terjadi. Tercatat pada kuartal III-2019, pertumbuhan ekonomi nasional secara tahunan sebesar 5,02 persen (yoy). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Sedangkan kinerja ekspor masih belum bisa diandalkan.

“Target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2019 sebesar 5,30 persen dan Outlook APBN 2019 sebesar 5,20 persen. Terbukti tidak akan tercapai hingga akhir tahun 2019. “Pemerintahan Jokowi tidak berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan baik dalam RPJMN 2015-2019 maupun APBN 2019,” tegasnya.

Selain itu Jazuli menambahkan, yang juga menjadi catatan penting dipenghujung tahun 2019 ini adalah munculnya mega skandal Jiwasraya dengan gagal membayar polis nasabahnya hingga 12.4 Triliun. Ini pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan pada tahun 2020.

Di bidang kesejahteraan rakyat rendahnya angka inflasi pada angka 3 persen justru menunjukkan daya beli masyarakat terus mengalami tekanan, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat tidak banyak mengalami perubahan. Ekonomi nasional masih tertolong dengan tumbuhnya sektor informal ditengah-tengah masyarakat. Program iuran BPJS yang direncanakan naik 100 persen dan tarif tol mulai Januari 2020 akan menambah beban rakyat dan menjadi kado tahun baru yang pahit bagi masyarakat.

Polarisasi dan segregasi politik di antara masyarakat masih sangat tajam. Hal ini karena adanya sikap pendikotomian yang terus dipelihara karena adanya beda pandangan dan sikap. Yang secara teknis sering disimplifikasi menjadi sikap toleran dan radikal, apalagi jika pandangan tersebut beda haluan dengan Pemerintah.

“Kedepan kita perlu menjaga stabilitas politik, diantaranya pihak eksekutif jangan banyak mengeluarkan statement atau komentar yang menyulut emosi serta menimbulkan kegaduhan publik” jelas Jazuli.

Sementara itu, dalam bidang penegakan hukum masih jauh dari rasa keadilan. misalnya, peristiwa demonstrasi pasca Pilpres 2019, yang berujung pada penangkapan, penahanan sewenang-sewenang dan jatuhnya korban jiwa. Bahkan, beberapa ulama dan tokoh agama ada yang dipersekusi dan dikriminalisasi dalam menyampaikan ceramah dan ajaran agama.

“Tahun 2020 adalah awal kita membuka lembaran baru, perlu keseriusan bersama menghadirkan iklim demokrasi yang mampu sehat, kompetitif dan membuahkan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (dwi)

Continue Reading

EKONOMI

Bamsoet: Alhamdulillah Bersyukur karena Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2019 Bisa Bertahan di Kisaran 5 Persen

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR Bambang Soesatyo mengapresiasi kinerja pemerintah yang berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi nasional 2019 pada kisaran 5 persen. Namun, karena dunia masih menghadapi ketidakpastian.

Untuk itu, Bamsoet mendorong pemerintah agar tetap menerapkan azas kehati-hatian (prudent) dalam pengelolaan ekonomi negara sepanjang tahun 2020.

“Patut untuk disyukuri karena pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019 masih bisa diupayakan bertahan di kisaran 5 persen. Gambaran tentang indikator pertumbuhan ekonomi ini seharusnya menjadi faktor pembangkit optimisme masyarakat,” kata Bamsoet, Ahad (29/12/2019).

Utamanya, lanjutnya, karena level pertumbuhan itu bisa dicapai ketika perekonomian global masih dirundung masalah ketidakpastian. Terjaganya kinerja perekonomian nasional yang positif itu tentunya berkat pengelolaan yang berlandaskan penuh kehati-hatian.

Bamsoet menyampaikan, dinamika perekonomian global tahun 2020 praktis masih sama dengan 2019. Dari aspek pertumbuhan tetap kurang prospektif. Faktor penyebab ketidakpastiannya tetap sama, yakni berlanjutnya perang dagang Amerika Serikat (AS) versus Tiongkok, plus faktor rumitnya pemisahan Inggris dari perekonomian atau pasar tunggal UE (Uni Eropa) alias Brexit.

“Bahkan ada potensi terjadinya eskalasi ketidakpastian oleh faktor AS. Pertama, kisruh mengenai keberlanjutan proses pemakzulan Presiden Donald Trump. Kedua, faktor pemilihan Presiden AS pada November 2020. Dunia pada umumnya, dan sektor bisnis pada khususnya, akan menunggu sosok presiden terpilih negeri Paman Sam itu,” jelasnya.

Menurutnya, ada faktor-faktor ketidakpastian global itu, menjadi sangat layak untuk merekomendasikan kepada pemerintah agar tetap bermain aman sepanjang tahun 2020, yakni kebijakan pengelolaan perekonomian yang realistis dan penuh kehati-hatian. Bukankah dengan semangat pengelolaan yang berhati-hati sepanjang 2019 Indonesia masih mampu mencatat pertumbuhan 5,02 persen.

Realistis dalam arti tetap berpijak pada sumber kekuatan pertumbuhan. Sumber kekuatan pertumbuhan ekonomi 2019 adalah konsumsi domestik yang sumbangannya mencapai 56,28 persen, sementara kontribusi investasi bagi pertumbuhan 32,32 persen.

Maka, sambungnya, untuk menjaga kekuatan konsumsi domestik, pemerintah hendaknya menghindari dulu penerapan kebijakan-kebijakan baru yang berpotensi memperlemah daya beli masyarakat. Rencana kebijakan menaikkan iuran BPJS misalnya, kalau masih bisa ditunda, tak ada salahnya jika diterapkan di kemudian hari.

“Kebijakan lain yang berpotensi menaikkan harga barang dan jasa pun hendaknya dipertimbangkan dengan matang dan jangan dipaksakan,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading

EKONOMI

Junaidi Auly : Sampai Kapan Neraca Dagang Defisit?

Published

on

By

Jakarta – 20 November 2019
Rilis BPS tentang neraca perdagangan Indonesia periode Januari-Oktober 2019 belum menunjukkan perkembangan menggembirakan. Pasalnya, defisit neraca perdagangan masih cukup tinggi mencapai US$1,78 miliar. Nilai ekspor mencapai US$139,75 miliar. Sedangkan nilai impor mencapai US$140,89 miliar. Nilai ekspor turun 7,8% (yoy) pada periode Januari-Oktober 2019; sedangkan nilai impor turun lebih tinggi mencapai 9,94% (yoy).

Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly menjelaskan surplus neraca perdagangan saat ini bisa jadi bukan karena perbaikan kinerja ekspor, tetapi lebih kepada penurunan impor yang lebih tinggi dibandingkan dari penurunan ekspor. Kita ingin perbaikan surplus neraca perdagangan didorong oleh kinerja ekspor yang lebih tinggi.

“Kita sepakat bahwa ekspor memiliki peranan penting bagi ekonomi nasional, baik terhadap pertumbuhan ekonomi, aliran cadangan devisa, hingga untuk mendorong investasi. Dapat dikatakan bahwa peranan ekspor terhadap tiga hal tersebut cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, perbaikan fundamental kinerja ekspor menjadi sangat mendesak”, tukas Junaidi.

Legislator PKS asal Lampung ini menegaskan kontribusi ekspor terhadap PDB tidak lebih dari 20% saat ini, sehingga peranan ekspor bersih terhadap pertumbuhan ekonomi masih negatif.

Lebih lanjut menurut Junaidi, akumulasi valas ke domestik semakin menurun karena gejolak perang dagang antara AS-China. Pada sisi investasi, penurunan permintaan ekspor menyebabkan kegiatan perusahaan-perusahaan berorientasi ekspor menurun. Sehingga memukul aliran investasi ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi itu diperparah dengan buruknya iklim investasi.

“Kami di DPR berharap pemerintah memiliki strategi-strategi jitu agar neraca perdagangan kita bisa surplus, dimana surplus yang ditopang oleh perbaikan fundamental ekspor,” jelas Junaidi. (hadi)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending