Connect with us

POLITIK

Jubir Bamsoet: Kalau Bamsoet Dukung Airlangga Itu agar Golkar Kondusif hingga Munas

Published

on

JAKARTA – Juru Bicara Calon Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet), Viktus Murin, menilai kubu Airlangga Hartarto mengalami sesat logika karena mempersoalkan kepastian sikap Bamsoet untuk mencalonkan diri menjadi Caketum Golkar pada Munas Golkar 3 sampai 6 Desember 2019.

Hal tersebut dikatakan Viktus, menanggapi pernyataan Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (22/11/2019). :Khusus untuk Pak Bamsoet, kami tidak pernah menghalangi beliau untuk maju menjadi caketum. Kami hanya ingin mempertanyakan soal komitmen yang pernah diucapkannya di depan publik soal kesepakatannya untuk memberikan dukungan kepada Pak Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar,” kata Ace sebagaimana dikutip media.

Menurut Viktus, apa yang disebut sebagai komitmen antara Bamsoet dan Airlangga itu tidak sama maknanya dengan Bamsoet batal maju menjadi Caketum.

“Kalau Bamsoet mendukung Airlangga, itu bentuk dukungan untuk membuat Partai Golkar kondusif sampai pelaksanaan Munas. Dukungan kepada Airlangga itu kan dukungan kepada kepemimpinan yang sedang berlangsung seorang ketua umum, bukan dukungan untuk Airlangga jadi Caketum lalu Bamsoet batal jadi Caketum. Wajar kan mendukung seorang ketua umum sampai selesai masa jabatan? Tetapi, kalau dukungan itu dimengerti sebagai Bamsoet batal mencalonkan diri, nah itu tafsir sepihak yang sesat logika,” papar Viktus yang juga Wasekjen DPP Partai Golkar bidang kajian strategis dan intelijen.

Merujuk pada penjelasan Bamsoet dalam pernyataan pers pada Jumat (22/11/2019) di kompleks parlemen Senayan, Viktus menegaskan, yang terjadi antara Bamsoet dan Airlangga adalah “moral agreement”. Viktus menjelaskan, substansi dari moral agreement itu berbeda sama sekali dengan kontrak politik. Basis dan panduan moral agreement itu adalah kesadaran etik untuk kebaikan kolektif Partai Golkar. Kalau kontrak politik itu tendensinya pertukaran kepentingan pragmatis dan sempit. “Kalau moral agreement dimengerti sebagai kontrak politik, apa itu bukan sesat logika?” tanya Viktus.

Mantan Sekjen Presidium GMNI yang juga aktivis mahasiswa 1998 ini mengatakan, dengan pertimbangan dan basis kesadaran etik untuk memperbaiki tata kelola organisasi sekaligus mengembalikan Partai Golkar ke khittah sejarahnya, maka Bamsoet dengan sikap tegas mengulangi sikapnya untuk maju bersaing dengan Airlangga dalam Munas 2019.

“Tidak mungkin dan tidak boleh Bamsoet membiarkan tata kelola Partai Golkar menjadi semakin amburadul. Masa sih Bamsoet rela membiarkan Partai Golkar akibat kepemimpinan bergaya suka-suka sebagaimana dipraktekkan rezim Airlangga saat ini. Melanggar AD/ART seenaknya, memecat pengurus di daerah, mencopot nama-nama panitia munas yang tidak mereka sukai, atau yang lebih tidak manusiawi memberhentikan tenaga ahli fraksi di DPR yang dicurigai atau dituduh mendukung Bamsoet. Mau jadi apa Partai Golkar ke depan kalau situasi buruk ini dibiarkan Bamsoet? Kami tidak rela Partai Golkar akan jadi fosil politik,” tegas Viktus, mantan pemimpin redaksi portal online Partai Golkar pada era kepemimpinan Ketua Umum Akbar Tanjung hingga Jusuf Kalla.

Bamsoet meluruskan tudingan

Sebagaimana ramai diberitakan media, pada Jumat sore Bamsoet telah meluruskan tudingan bahwa dirinya melanggar kesepakatan dengan Airlangga. Bamsoet mengatakan memang ada kesepakatan antara dia dan Airlangga, tetapi itu semata-mata untuk dmenjaga kondusivitas politik.

“Penting juga kita sampaikan adalah untuk meluruskan hal-hal di mana saya selalu disudutkan seolah-olah saya tidak berkomit atau saya tidak memiliki komitmen atau tidak menunjukkan komitmennya terhadap saudara Airlangga. Perlu saya jelaskan di sini komitmen kami berdua dengan Pak Airlangga adalah komitmen semacam gentlemen agreement,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLITIK

DPRD Diminta Batalkan Hasil Seleksi Psikotes dan Wawancara KIP DKI JAKARTA

Published

on

Seleksi calon Anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta hasil tahap Psikotes dan Wawancara yang sudah diumumkan hari kamis (4/3) diminta untuk dibatalkan.

Hal ini terungkap dari siaran pers yang disampaikan mereka yang mengikuti seleksi calon Anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta periode 2020 – 2024.

Berdasarkan siaran pers tersebut, ada 6 tuntutan.
1. menuntut agar DPRD Provinsi DKI membatalkan hasilnya tahap psikotes dan wawancara.
2. meminta Pak Anis Baswedan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta membubarkan Tim Seleksi dan mengganti Tim Seleksi yang baru untuk mengulang tahap wawancara.
3. mereka meminta DPR-RI untuk memanggil Komisi Informasi Pusat untuk menjelaskan proses yang dilaksanakan di DKI Jakarta, 4. meminta Ombudsman menyelidiki maladministrasi yang terjadi dalam proses seleksi.
5. menuntut Komisi Informasi Pusat membentuk Dewan Kehormatan ( Majelis Etik ) untuk menyelidiki saudara Gede Narayana, SE, M.Si, ketua Komisi Informasi Pusat sekaligus anggota Tim Seleksi untuk di DKI Jakarta.
6. meminta Gubernur mencopot Kadis Kominfotik DKI Jakarta, karena diduga tidak profesional dan melakukan maladministrasi.

Atas Dasar itu, mereka menuntut dibatalkannya proses seleksi tersebut karena Tim Seleksi melanggar Peraturan Komisi Informasi nomor 04 Tahun 2016.

Tim Seleksi melanggar pasal 16 ayat (2) dan (3), dimana Atika Nur Rahmania, dalam tahap wawancara diisi oleh seorang yang bernama Raides yang tidak tercantum Dalam Daftar Tim Seleksi.

Disisi lain, Gede Narayana yang notebenenya adalah sebagai Ketua Komisi Informasi Pusat merangkap anggota Tim Seleksi telah melanggar kode etik dengan membiarkan tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh saudari Atika Nur Rahmania .

Oleh sebab itu , proses ini harus dibatalkan karena secara prosedural sudah menyalahi peraturan yang mereka buat sendiri.

Terhadap tuntutan ini, sesuai siaran pers yang disampaikan (7/3), di Jakarta Selatan adapun mereka adalah nama-nama Ahmad Syukri, Abdul Muin, Agus Taufiqurrahman, Dedi Poltak Tambunan, Ferry Iswan, Imam Mustafa, Muhammad Ikbal, Moch Sidik, Saryono Noto dan Prianda Anatta yang semuanya peserta yang mengikuti seleksi calon anggota Komisi Informasi DKI Jakarta periode 2020 – 2024.(Jo)

Continue Reading

NASIONAL

Seleksi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta di Nilai Cacat Hukum

Published

on

Jakarta – Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 25 ayat (2) menyebutkan bahwa Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

Manindaklanjuti hal tersebut, Komisi Informasi lalu membentuk Tim Seleksi sebagaimana yang telah diamanatkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 04 Tahun 2016.

Sesuai dengan pasal 2 ayat (2) peraturan Komisi Informasi Nomor 04 tahun 2016, bahwa Tim Seleksi melakukan perekrutan anggota Komisi Informasi tingkat Provinsi ditetapkan melalui Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur yang salah satunya tugasnya adalah melakukan perekrutan, pendaftaran dan penyeleksian calon anggota Komisi Informasi tingkat Provinsi.

Tim Seleksi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melalui Nomor : 01/TIMSEL-KIP/XII/2019, tertanggal 17 Desember 2019 mengumumkan Pendaftran Seleksi Calon Anggota Komsi Informasi Provinsi DKI Jakarta periode 2020 – 2024, secara tertulis TIM SELEKSI dengan susunan adalah ; Henri Subagiyo, SH., M.H sebagai ketua, Atika Nur Rahmania, S.IP., M.Si sebagai Sekretaris dan anggota adalah Prof. Dr. Ibnu Hamad, M.Si, Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum, Gede Narayana, S.E., M.Si.

Setelah melalui proses pengumanan, secara normatif Tim Seleksi bekerja mulai proses Test Potensi yang melahirkan 40 peserta untuk mengikuti tahap Psikotes dan Dinamika kelompok diteruskan dengan tahap wawancara, untuk menghasilkan 15 orang yang diajukan untuk mengikuti tahap pembuatan makalah untuk dilakukan wawancara di DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Dalam proses yang telah berjalan tersebut, kami berpandangan bahwa terdapat permasalahan terutama mulai dari tahap Psikotes dan Dinamika kelompok diteruskan dengan tahap wawancara. Permasalahan terkait proses tersebut adalah :

1.Tim Seleksi telah melanggar pasal 16 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor No. 04 Tahun 2016. Dimana disebutkan bahwa tahap wawancara dilakukan oleh Seluruh Timsel dan Bukan Orang yang tidak termasuk dalam SK yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam setiap pengumuman yang dikeluarkan oleh Tim Seleksi.

Realitasnya, dalam tahap wawancara hari pertama kamis, tanggal 20 Februari 2020, SEKRETARIS TIMSEL bernama Atika Nur Rahmania, S.IP., M.Si TIDAK HADIR sama sekali, disisi oleh RAIDES dan hari kedua jum’at tanggal 21 Februari 2020, yang bersangkutan hanya hadir setengah hari, lalu selanjutnya diisi kembali oleh RAIDES yang TIDAK tercantum dalam nama-nama TIM SELEKSI.

2. Penundaan Jadwal Pengumuman hasil seleksi psikotes dan wawancara merupakan bentuk pelanggaran dari TIM SELEKSI sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 04 Tahun 2016. Dimana disebutkan bahwa hasil tahap wawancara dilakukan 5 (lima) hari kerja setelah itu diumumkan 2 (dua) hari setelah mendapatkan hasil wawancara.

3. Seluruh TIM SELEKSI tidak menghadiri sama sekali tahap Psikotes dan Dinamika Kelompok.

4. Tidak mengumumkan hasil Tahap Psikotes, Dinamika Kelompok dan Wawancara pada (dua) Media Elektronik selama 3 (tiga) hari berturut-turut sesuai Pasal 16 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 04 tahun 2016. Hal ini ditujukan atas hasil Pemberitaan Media Trans, tanggal 7 Maret 2020, disebutkan hanya di Webside Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, untuk mengaksesnyapun dalam kondisi error.

Berdasarkan Fakta tersebut diatas, dengan ini kami menuntut :

1. Meminta Kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk MEMBATALKAN proses seleksi calon Anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dikarenakan CACAT HUKUM.

2. Meminta Gubernur Untuk membubarkan TIM SELEKSI dan membentuk TIM SELEKSI yang baru untuk melaksanakan tahap wawancara calon anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta hingga akhir.

3. Meminta Komisi I DPR – RI untuk memanggil Seluruh Anggota Komisi Informasi Pusat termasuk Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia merangkap anggota TIM SELEKSI Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Saudara Gede Narayana, S.E., M.Si, terkait proses seleksi yang CACAT HUKUM.

4. Meminta Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memberhentikan saudari Atika Nur Rahmania, S.IP., M.Si dari jabatannya Sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta yang diduga tidak menjalankan tugas secara profesional dan cenderung melakukan maladministrasi, dimana saat tahap Wawancara TIDAK PROFESIONAL dan tidak menghadiri proses wawancara tersebut dan digantikan oleh RAIDES.

5. Meminta Ombudsman untuk memanggil dan melakukan penyelidikan terkait maladministrasi yang berlangsung pada saat proses seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

6. Menuntut Komisi Informasi Pusat untuk membentuk Dewan Kehormatan atas dugaan pelanggaran KODE ETIK yang dilakukan oleh Seluruh TIM SELEKSI termasuk saudara Gede Narayana, S.E., M.Si selaku Ketua Komisi Informasi Pusat merangkap anggota TIM SELEKSI Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Demikian tuntutan kami, agar menjadi perhatian.

JAKARTA, 7 MARET 2020

TERTANDA :
PESERTA CALON SELEKSI KOMISI INFORMASI DKI JAKARTA

1. Imam Mustafa
2. Abdul Muin
3. Ahmad Syukri
4. Dedi Poltak Tambunan
5. Muhammad Ikbal
6. Moch Sidik
7. Saryono Noto
8. Prianda Anatta
9. Agus Taufikqurrohman
10. Ferry Iswan

Continue Reading

POLITIK

FPPS Minta Mendagri Prioritaskan Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa

Published

on

JAKARTA – Presidium Forum Pemuda Pulau Sumbawa (FPPS), Azwar meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar memasukkan pemekaran pulau sembawa sebagai salah satu prioritas Daerah Otonomi Baru (DOB).

“Sebagai putera daerah kami meminta kepada Mendagri Pak Tito Karnavian agar memprioritaskan pemekaran pulau sembawa, karena ini sudah lama sekali tertunda,” kata Azwar dalam keterangannya di Jakarta, Senin (17/2/2020).

Menurut Azwar, rencana Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa ini sudah diusulkan sejak lama, dan tertunda pembahasannya sejak kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Azwar menjelaskan, terdapat alasan yang cukup kuat kenapa Pulau Sumbawa harus mekar menjadi provinsi tersendiri dan tidak lagi masuk menjadi provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah satunya yaitu IPM NTB yang sangat rendah, yakni berada di posisi ke 29.

“Itu sangat rendah sekali dan bahkan dalam kajian kami jika pulau Sumbawa menjadi provinsi tersendiri IPM nya akan naik,” ujarnya.

Selain itu, Mantan Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta ini, kemanfaatan sumber daya alam yang tidak merata dan letak geografis menjadi faktor penghambat kemajuan ekonomi.

“Antara Lombok dan Sumbawa dipisahkan oleh laut sehingga membuat pelayanan publik terhambat,” jelas Azwar.[]

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending