Connect with us

POLITIK

Jubir Bamsoet: Kalau Bamsoet Dukung Airlangga Itu agar Golkar Kondusif hingga Munas

Published

on

JAKARTA – Juru Bicara Calon Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet), Viktus Murin, menilai kubu Airlangga Hartarto mengalami sesat logika karena mempersoalkan kepastian sikap Bamsoet untuk mencalonkan diri menjadi Caketum Golkar pada Munas Golkar 3 sampai 6 Desember 2019.

Hal tersebut dikatakan Viktus, menanggapi pernyataan Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (22/11/2019). :Khusus untuk Pak Bamsoet, kami tidak pernah menghalangi beliau untuk maju menjadi caketum. Kami hanya ingin mempertanyakan soal komitmen yang pernah diucapkannya di depan publik soal kesepakatannya untuk memberikan dukungan kepada Pak Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar,” kata Ace sebagaimana dikutip media.

Menurut Viktus, apa yang disebut sebagai komitmen antara Bamsoet dan Airlangga itu tidak sama maknanya dengan Bamsoet batal maju menjadi Caketum.

“Kalau Bamsoet mendukung Airlangga, itu bentuk dukungan untuk membuat Partai Golkar kondusif sampai pelaksanaan Munas. Dukungan kepada Airlangga itu kan dukungan kepada kepemimpinan yang sedang berlangsung seorang ketua umum, bukan dukungan untuk Airlangga jadi Caketum lalu Bamsoet batal jadi Caketum. Wajar kan mendukung seorang ketua umum sampai selesai masa jabatan? Tetapi, kalau dukungan itu dimengerti sebagai Bamsoet batal mencalonkan diri, nah itu tafsir sepihak yang sesat logika,” papar Viktus yang juga Wasekjen DPP Partai Golkar bidang kajian strategis dan intelijen.

Merujuk pada penjelasan Bamsoet dalam pernyataan pers pada Jumat (22/11/2019) di kompleks parlemen Senayan, Viktus menegaskan, yang terjadi antara Bamsoet dan Airlangga adalah “moral agreement”. Viktus menjelaskan, substansi dari moral agreement itu berbeda sama sekali dengan kontrak politik. Basis dan panduan moral agreement itu adalah kesadaran etik untuk kebaikan kolektif Partai Golkar. Kalau kontrak politik itu tendensinya pertukaran kepentingan pragmatis dan sempit. “Kalau moral agreement dimengerti sebagai kontrak politik, apa itu bukan sesat logika?” tanya Viktus.

Mantan Sekjen Presidium GMNI yang juga aktivis mahasiswa 1998 ini mengatakan, dengan pertimbangan dan basis kesadaran etik untuk memperbaiki tata kelola organisasi sekaligus mengembalikan Partai Golkar ke khittah sejarahnya, maka Bamsoet dengan sikap tegas mengulangi sikapnya untuk maju bersaing dengan Airlangga dalam Munas 2019.

“Tidak mungkin dan tidak boleh Bamsoet membiarkan tata kelola Partai Golkar menjadi semakin amburadul. Masa sih Bamsoet rela membiarkan Partai Golkar akibat kepemimpinan bergaya suka-suka sebagaimana dipraktekkan rezim Airlangga saat ini. Melanggar AD/ART seenaknya, memecat pengurus di daerah, mencopot nama-nama panitia munas yang tidak mereka sukai, atau yang lebih tidak manusiawi memberhentikan tenaga ahli fraksi di DPR yang dicurigai atau dituduh mendukung Bamsoet. Mau jadi apa Partai Golkar ke depan kalau situasi buruk ini dibiarkan Bamsoet? Kami tidak rela Partai Golkar akan jadi fosil politik,” tegas Viktus, mantan pemimpin redaksi portal online Partai Golkar pada era kepemimpinan Ketua Umum Akbar Tanjung hingga Jusuf Kalla.

Bamsoet meluruskan tudingan

Sebagaimana ramai diberitakan media, pada Jumat sore Bamsoet telah meluruskan tudingan bahwa dirinya melanggar kesepakatan dengan Airlangga. Bamsoet mengatakan memang ada kesepakatan antara dia dan Airlangga, tetapi itu semata-mata untuk dmenjaga kondusivitas politik.

“Penting juga kita sampaikan adalah untuk meluruskan hal-hal di mana saya selalu disudutkan seolah-olah saya tidak berkomit atau saya tidak memiliki komitmen atau tidak menunjukkan komitmennya terhadap saudara Airlangga. Perlu saya jelaskan di sini komitmen kami berdua dengan Pak Airlangga adalah komitmen semacam gentlemen agreement,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLITIK

PSR Ajak Mahasiswa Menjadi Marketing Empat Pilar

Published

on

Anggota Komisi VI DPR Putu Supadma Rudana mengajak mahasiswa untuk menjadi agen penyebar gagasan gagasan empat pilar kebangsaan. Menutut Putu, gagasan empat pilar harus disebarluaskan kepada seluruh masyarakat. Mahasiswa sebagai agen perubahan pun diajak turut serta dalam mensosialisasikan nilai kebangsaan ini.
Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber sosialisasi empat pilar kebangsaan yang  digelar di Museum Rudana, Gianyar, Bali pada 10 Februari 2020.
“Jika nilai kebangsaan terus disebarluaskan secara masif maka saya yakin ancaman radikalisme kian minim. Karena itu mahasiswa dirasa perlu untuk mengambil peran dalam menyebarluaskan nilai kebangsaan,” ujar Putu.
Politisi Partai Demokrat ini menyoroti maraknya kasus kasus intoleransi atas nama agama yang kerap muncul di masyarakat. Menurutnya hal itu bisa diminimalisir manakala seluruh elemen masyarakat bersatu melawan radikalisme. Namun khusus untuk Bali, Putu menilai tindakan anakis atas nama agama pun jarang sekali atau tidak pernah terjadi di masyarakat.
“Meskipun kasus intoleransi ini hampir sebagian besar terjadi di luar Bali, namun sebagai anggota dewan pastinya harus berfikir skala nasional. Di beberapa daerah luar Bali masih kerap terjadi karena itu mari sama sama kita bersatu melawan radikalisme itu,” sambungnya.
Mahasiswa yang hadir dalam kegiatan tersebut sangat antusias dan menyimak dengan saksama terkait apa yang dipaparkan Putu. Para mahasiswa pun berharap kegiatan ini terus dilakukan secara konsisten. (krr)

Continue Reading

POLITIK

Sosialisasi 4 Pilar Penting Untuk Cegah Radikalisme

Published

on

Anggota Komisi VI DPR Putu Supadma Rudana berkomitmen untuk terus melakukan edukasi pada masyarakat tentang empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Edukasi ini menurut Putu betmanfaat dalam menghalau ancaman radikalisme agama yang kerap terjadi.
“Saya selaku wakil rakyat akan terus turun ke masyarakat dalam memberikan edukasi tentang pentingnya pilar negara. Apabila masyarakat diberikan pemahaman tersebut maka masyarakat akan sendirinya dijauhkan dari ancaman radikalisme yang mengancam NKRI,” ujar Putu saat memberikan sosialisasi empat pilar di Museum Rudana, Gianyar Bali pada Senin, 10 Februari 2020.
Masyarakat yang hadir sangat antusias dan sesekali memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar kebangsaan kepada PSR. Putu pun mengaku senang tiap memberikan edukasi kebangsaan seperti ini karena semakin mendekatkan dirinya dengan masyarakat.
“Saya sebagai legislator tentu sangat senang bila berada ditengah masyarakat seperti ini. Tak sekedar edukasi, masyarakat pun juga bisa menyampaikan keluh kesah secara langsung terkait kebijakan pemerintah saat ini,” terang Putu.
Masyarakat Gianyar pun berharap kegiatan sosialisasi empat pilar seperti ini dapat terus dilanjutkan. Karena selain ada transfer kwowledge, masyarakat bisa mrnyampaikan aspirasi secara langsung kepada anggota dewan yang mewakilinya. (hs)

Continue Reading

POLITIK

Apa Bedanya Sunda Empire dengan Haris jika Terus Ngaku Ketum KNPI tanpa SK?

Published

on

By

JAKARTA – Menyikapi polemik SK DPP KNPI, Haris Pertama menggelar konferensi pers yang diadakan di pelataran gedung DPP KNPI, Kuningan karena aset gedung tersebut masih dalam “police line” Kepolisian.

Haris Pertama mengklaim sebagai pimpinan DPP KNPI yang sah dan legal karena merasa dirinyalah yang telah memenangkan kongres dengan hasil bukti video. Dan foto-foto mereka bersama Menteri Yasonna Laolly. Ketika ditanyakan apakah dirinya mempunyai SK Haris Pertama mengaku SK-nya telah dicuri oleh Noer Fajrieansyah.

“SK kami saat ini dicuri oleh Noer Fajrieansyah dengan mengaku-aku sebagai Ketua KNPI. Insya Allah akan segera terbit. Apa bedanya Sunda Empure, yang ngaku-ngaku? Saya hari ini membagikan surat jawaban dari Kemenkumham atas permintaan blokir SK DPP KNPI Noer Fajrieansyah yang telah dijawab bahwa telah diblokir per tanggal 21 Februari 2019 untuk akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Ditjen AHU,” Haris mengklaim akan segera melaporkan ke kepolisian apabila ada orang yang mengaku-ngaku sebagai ketua KNPI karena SK Fajrie dinyatakan telah diblokir oleh Kemenkumham.

Dilain pihak, Zieko C Odang Ketua OKK DPP KNPI yang diketuai Noer Fajrieansyah menyayangkan pengetahuan Haris yang tidak paham maksud kata blokir yang disampaikan oleh jawaban Surat Kemenkumham tersebut.

“Kami justru berterima kasih karena Kemenkumham tetap menjaga komitmennya untuk menjaga agar tidak ada lagi oknum yang mengaku sebagai KNPI dan hendak menerbitkan SK baru atas nama KNPI.

Zieko menyatakan meskipun mereka telah mengajukan permohonan blokir pada Januari 2020 dijawab oleh Kemenkumham memang telah diblokir pada 21 Februari 2019.

“Perlu diketahui bersama pemblokiran akses administrasi tersebut memang kesepakatan bersama kami dengan KNPI versi Abdul Azis agar ketika kami sedang menggodok proses penyatuan bersama tidak ada lagi akses bagi oknum seperti Haris bila mereka ingin membentuk atau melakukan perubahan terhadap SK organisasi KNPI,”

Zieko sekali lagi mengingatkan kepada Haris untuk segera berhenti berpolemik dengan mengaku-aku sebagai ketua KNPI atau akan ada konsekuensi hukum yang dapat menimpanya.

“Saat ini yang memiliki SK secara sah dan berlaku adalah kami dibawah pimpinan Noer Fajrieansyah. Jadi apabila Haris tetap menjalankan polemik ini dimana bukti digitalnya banyak maka kami tidak akan segan-segan melaporkan ini ke ranah hukum karena jelas bukti-buktinnya,” tegas Zieko.

“Kalau Haris tidak bisa membedakan antara blokir akses adminisrasi dan pembatalan SK sebaiknya belajar lagi kepada ahli tata administrasi,” sindir Zieko.

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending