Connect with us

PENDIDIKAN

Junaidi Auly Berharap Pembiayaan Ultra Mikro Jangkau Pengusaha Kecil Baru

Published

on

LAMPUNG – Selasa, 13 Agustus 2019
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) berharap program Ultra Mikro (UMi) dapat menjangkau lebih luas lagi pengusaha kecil dan terus mendorong keberlangsungan usaha ulta mikro ini dalam mendapatkan akses pendanaan.

Hal ini diungkapkan Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly dalam agenda Sosialisasi Program Pembiayaan Ultra Mikro di Provinsi Lampung Bersama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) di Hotel Bukit Randu, Bandar Lampung (13/8/2019)

“Kebutuhan pendanaan untuk usaha ultra mikro menjadi sangat penting karena hampir tidak ada pendanaan resmi selain UMi ini, dalam hal ini pemerintah harus hadir dalam pendanaan usaha ultra mikro ini,” ujar Junaidi.

Perlu diketahui, Pembiayaan UMi merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha.

Program ini menyasar usaha mikro di lapisan terbawah yang belum dapat terfasilitasi oleh perbankan melalui program kredit usaha rakyat (KUR). Fasilitas pembiayaannya maksimal Rp 10 juta per nasabah dan disalurkan melalui lembaga keuangan bukan bank (LKBB).

Terkait LKBB, legislator asal Lampung ini menambahkan perlu adanya perluasan akses LKBB di provinsi Lampung dalam rangka meningkatkan jangkauan UMI

“Program ini harus bisa diakses oleh pengusaha mikro, karenanya perlu pemerataan, jangan sampai ada ketimpangan di tiap kabupaten/kota terkait akses fasilitas UMi,” ujar Bang Jun sapaan akrabnya.

Lebih lanjut, Bang Jun menyarankan dalam pemasaran produk usaha mikro, nasabah usaha ultra mikro yang tergabung dalam UMi agar memanfaatkan teknologi informasi guna memudahkan dan bisa menekan biaya pemasaran produknya.

Bang Jun yang juga anggota BAKN DPR ini menegaskan bahwa “peran usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan pilar penting dan strategis dalam perekonomian ditengah lesunya perekonomian nasional, dengan adanya pembiayaan dan penyaluran dana kepada usaha ultra mikro ini diharapkan berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan tentunya akan menumbuhkan lapangan kerja baru,” tutup Bang Jun kandidat Doktor di IPDN ini. (J3)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PENDIDIKAN

SMAN Unggulan MH. Thamrin Gelar Khatamul Quran di Lapangan Sekolah

Published

on

Keluarga besar SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Thamrin, Jakarta saat menggelar Tasyukuran Khatamul Quran pada Jumat, (4/10/2019) pagi

JAKARTA – Keluarga besar SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Thamrin, Jakarta menggelar Tasyukuran Khatamul Quran pada Jumat, (4/10/2019) pagi. Acara Khatamul Quran yang diikuti oleh seluruh civitas akademika SMAN Unggulan MH. Thamrin ini di lapangan sekolah.

Selain Khatamul Quran acara ini juga dirangkaikan dengan pemberian santunan kepada panti asuhan. Dalam kesempatan ini yang menerima santunan yakni Panti Asuhan Tunas Bangsa dan Panti Asuhan Tuna Grahita.

Dalam sambutanya Kepala SMAN Unggulan MH. Thamrin Warnoto mengatakan, tradisi membaca Al Quran awalnya dilaksanakan setiap hari jumat, tetapi sejak bulan Juli 2017 tradisi membaca Al Quran dilaksanakan setiap pagi oleh seluruh warga MH. Thamrin.

“Sejak itu juga sudah beberapa kali khatamul Quran,” kata Warnoto.

Warnoto juga mengungkapkan, kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial lainnya selain menumbuhkan kecerdasan intelegensi juga yang penting menumbuhkan sosial kompetensi siswa. “Kegiatan keagamaan membangun attitude kita kepada sesama,” tegas dia.

Sementara itu, menurut siswa kelas XII-2, Farel Al Izzah, kegiatan tadarus pagi sangat baik karena kesibukan siswa harus ada waktu khusus baca Quran setiap pagi.

“Sebagimana bagi seorang muslim kebiasaan yang baik yakni membaca, memahami dan mengamalkan Al. Quran,” ujar Farel.

SMA Negeri Unggulan MH. Thamrin adalah sekolah unggulan DKI Jakarta dengan konsep boarding school fokusnya ke mata pelajaran sains Ilmu Pengetahuan Alam.

Sejauh ini siswa SMA N. Unggulan MH. Thamrin banyak meraih medali olimpiade sains baik tingkat nasional bahkan internasional. Pada Ujian Nasional tahun 2018 dan 2019, sekolah SMA Negeri Unggulan MH. Thamrin mendapat nilai tertinggi nasional.[]

Continue Reading

PENDIDIKAN

Ini Alasan MUI Dukung RUU Pesantren

Published

on

By

JAKARTA – majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung RUU Pesantren untuk segera disahkan. Mui berharap dengan disahkan RUU Pesantren itu dapat memberikan pengakuan kesetaraan dan keadilan terhadap lembaga pendidikan pesantren sehingga menjadi satu kesatuan dari sebuah Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

“Selama ini lembaga pendidikan pondok pesantren seakan menjadi bagian yang terpisah dari Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sehingga tidak mendapatkan perlakuan yang adil dari negara. Baik dari aspek pengembangan kurikulum, tenaga guru dan kependidikan, ijazah kelulusannya maupun aspek anggaran negara baik melalui APBN maupun APBD,” kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi pada Lintas Parlemen, Ahad (22/9/2019).

Padahal, lanjutnya, pondok pesantren memiliki peran kesejarahan yang sangat besar dalam merebut dan mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Juga dalam mengawal, dan mempertahankan NKRI.

“Sehingga tidak pada tempatnya memperlakukan pesantren menjadi anak tiri di negerinya sendiri,” ujar Zainut.

“Untuk hal tersebut perlakuan diskriminatif terhadap pesantren harus segera diakhiri dengan memberikan payung hukum dalam bentuk Undang-undang agar kedudukan pondok pesantren lebih setara dan sederajat dengan lembaga pendidikan lainnya,” sambung Zainut.

Sebagai informasi, jumlah Pondok Pesantren tersebar di seluruh wilayah di Indonesia sebanyak 28.984 Pondok Pesantren dan 4.290.626 santri. (Data EMIS 2015/2016)). Hal tersebut merupakan jumlah yang sangat besar dan harus mendapat perhatian dan perlindungan serius dari Pemerintah. Pondok pesantren tersebut hampir semuanya dikelola secara mandiri oleh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, baik Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Dewan Dakwah Islamiyah dan yang lainnya.

“Hadirnya UU tentang Pesantren harus dapat memperkuat fungsi pesantren baik sebagai fungsi pendidikan, fungsi dakwah maupun fungsi pemberdayaan ekonomi umat,” ujarnya.

Zainut mengusulkan, bersatu dalam UU Pesantren itu harus tetap mempertahankan ciri khas pesantren dan kemandirian pesantren. Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan tradisi dan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh di pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki ciri khas yang menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan menanamkan nilai-nilai cinta tanah air dan kebhinnekaan Indonesia. (HMS)

Continue Reading

PENDIDIKAN

Pemerintah Ingin Hapus Materi Perang di Buku Pelajaran Madrasah, PKS: Ada Bisikan Asing dalam Penyusunan Kurikulum Pendidikan

Published

on

By

JAKARTA – politisi Senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi angkat suara terkait rencana Kemenag atau Kementerian Agama RI untuk merevisi isi pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) untuk tahun ajaran baru 2020. Bagi Habib Aboe, sikap itu sangat nyeleneh.

“Adalah ide itu yang cukup nyleneh. Keinginan Direktur Kurikulum untuk menghilangkan materi tentang perang dalam pelajaran sejarah Islam tidak bisa diterima akal sehat,” kata Habib Aboe pada Lintas Parlemen, Sabtu (21/9/2019).

Seperti diwartakan, adanya rencana penghapusan materi tentang perang yang terdapat pada buku pelajaran SKI (Sejarah Kebudayaan Islam) yang diajarkan di Sekolah Madrasah oleh Kementrian Agama Republik Indonesia.

“Menghilangkan sebagian catatan sejarah sama dengan mengaburkan sejarah, atau bisa juga dikatakan memalsukan sejarah. Tentunya ini adalah bagian dari pembodohan kepada siswa, karena mereka dicekoki pendidikan sejarah yang sudah tidak otentik,” tegas Habib Aboe.

Melihat situasi ini, poltisi Kalimantan Selatan itu menjelaskan, ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, munculnya ide ini adalah bentuk ketidak mampuan penyelenggara pendidikan untuk merumuskan kurikulum yang berkualitas. Sehingga yang dilakukan adalan trial and erorr secara serampangan.

“Kedua, adanya bisikan asing dalam penyusunan kurikulum ini, karena mereka tidak ingin bangsa ini menjadi kuat,” terang Anggota Komisi III DPR RI ini.

Harus diingat, pintanya, bahwa Kemerdekaan kita bukan lantaran rasa toleransi dari Belanda. Bangsa ini merdeka dengan cucuran darah dan air mata. Dikobarkan peperangan diberbagai daerah untuk melawan penjajah, mengusir mereka dan memperoleh kemerdekaan.

“Anak cucu kita harus paham akan hal itu, karena kedepan masih banyak bangsa asing yang mengendap ingin mencaplok Indonesia. Oleh karenanya, mereka harus tahu sejarah dan bisa mempersiapkan diri untuk masa depannya,” pungkas Habib Aboe. (HMS)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending