Connect with us

HUKUM

Kasus Vanessa Angel ‘Ngamar’: Ribetnya Bahas UU Prostitusi Online (KUHP) di DPR RI

Published

on

JAKARTA – Kembali tersiar kabar seorang artis terlibat prostitusi online. Adalah artis Vanessa Angel mengagetkan publik Indonesia usai terciduk oleh polisi ketika sedang ‘ngamar’ bersama pria hidung belang di hotel Surabaya. Vanessa disebut-sebut dibayar Rp80 juta melalui perantara mucikari.

Terungkapnya publik figur terlibat pada prostitusi online bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya sempat terungkap kasus serupa yang juga melibatkan publik figur. Namun sayang, aturanya belum mendukung untuk menjerat mereka.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani angkat suara terkait polemik tersebut. Bagi Arsul delik hukum terkait prostitusi online belum ada aturan jelas yang dapat menjerat para korban, pelaku dan pemasar (mucikari).

Selain itu, lanjut Arsul, pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ada pasal pidana yang membahas larangan untuk menyebarkan konten materi yang berbau porno. Sehingga perlu dibahas lebih lanjut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

“Selama ini (pelaku prostitusi oneline) hanya dijerat dengan pasal-pasal pidana tentang delik kesusilaan itu. Maka yang kena yang ada di KUHP itu adalah orang yang punya profesi sebagai pemasar (mucikari) perbuatan cabul. Yang kena hanya itu saja. Tapi pasal-pasal itu tidak mengatur pelaku, pemberi jasa, ataupun pengguna jasanya. Sehingga, kita di DPR melihatnya ada kelemahan dari aturan yang ada,” kata Arsul pada wartawan, Selasa (8/1/2019).

Untuk itu, Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengungkapkan dalam pembahasan Rancanan KUHP di Komisi III DPR RI akan mendiskusikan kembali mengenai hukum prostitusi dalam politik hukum Indonesia. Termasuk membahas apa bisa mencerat para pelaku dan pengguna jasa yang akan diatur sebagai tindak pidana.

Alumni HMI ini berjanji, ke depannya, perlu ditambahkan dalam KUHP terkait definisi perzinahan. Tujuannya, ujarnya, agar aturan yang ada lebih spesifik dalam persoalan prostitusi di Indonesia.

“Pasal perzinahan di dalam KUHP memiliki pengertian, bahwa hubungan seksual antara pria dan wanita, di mana salah satunya itu sudah bersuami atau beristri. Dan (ada delik hukumnya) jika itu diadukan oleh salah satu pihak suami atau istri,” imbuhnya.

Politisi asal Dapil Jawa Tengah X ini menyampaikan, pihaknya di Komisi III pernah membahas terkait persoalan prostitusi dan perzinahan. Namun, dalam rapat itu belum ditemukan titik temu di antara fraksi yang ada di DPR RI. Ia berharap, penyelesaian kasus prostitusi online harus dilakukan secara komitmen DPR RI bersama Pemerintah untuk mengatur kembali mekanisme hukum di Indonesia.

“Masalah (prostitusi online) itu berpulang kepada kita para pembentuk UU, dalam hal ini DPR dan pemerintah. Jika kita membiarkan ini terus berjalan tak ada pembahasan lanjutan, maka itu tak tersentuh oleh hukum. Jangan begitu kita mau atur malah di-nyinyiri, mengatakan kok negara masuk terlalu jauh dalam urusan orang, selalu ada yang seperti itu. Nanti kita (bahas), barangkali setelah Pemilu 2019 digelar,” pungkasnya.

Sebagai informasi, mandeknya sejumlah pembahasan di DPR banyak disebabkan oleh pihak pemerintah yang tidak tepat waktu menghadiri undangan DPR dalam membahas Rancangan Undang-undang (RUU). Sebagai contoh terkait pembahasan RUU Karantina Kesehatan.

Di saat bersamaan pihak Kementerian Kesehatan, sebagai wakil pemerintah, ada pergantian Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan sehingga Dirjen yang baru memerlukan waktu untuk mempelajari substansi RUU. (H3)

HUKUM

Gus Haris Ungkap Gerakan Pembubaran PA 212 Mirip Komunis Gaya Baru

Published

on

Malang –Menyikapi kekhawatiran kelompok tertentu yang ikut membubarkan Pembekalan Alumni 212 yang terjadi Minggu, 20 Januari 2019 di Gedung Muamalat Jalan Nusakambangan petang hari dengan tuduhan separatisme dan kampanye terselubung. Telah mengusik pikiran Haris Budi Kuncahyo yang biasa dipanggil Gus Haris dan selaku pemerhati Pro NKRI Kota Malang. 

Menurut Gus Haris, perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan memberikan kecurigaan berlebihan bila acara tersebut bagian dari kampanye terselubung Pilpres 2019 dan bermuatan Separatisme adalah salah besar. 

Mengapa demikian, gerakan pembubaran yang dipimpin oleh Korlap aksi Dimas Loka Jaya telah berbuat gegabah dan melawan hukum.

Sebab menurut Gus Haris, Kota Malang sudah kondusif dan cinta damai. Dampak dari gerakan Dimas dkk justru membuat Kota Malang tidak kondusif. “Pasti dibelakang Dimas ada oknum aktor intelektual yang menggerakkan, ini tugas BIN, BAIS, Bakesbangpol, Polri, TNI, KPU dan Bawaslu setempat untuk mengungkap dibalik Aksi yang melanggar UU HAM dan KUHP tersebut”, demikian kritik keras tertulis Gus Haris yang diterima di media ini. Selasa, (22/01/2019).

Perlu diketahui, sambung Gus Haris yang juga Alumni FAMI dan Eksponen 98 ini. Perbuatan Dimas dkk telah melawan UU HAM No. 39 Th. 1999 Pasal 23, 24, 29, 30, 31. Sedangkan KUHP yaitu Pasal 167.

“Gedung Muamalat di Jalan Nusakambangan tersebut milik Yayasan bukan milik umum atau Pemerintah. Sah saja digunakan, dan bersifat internal gerakan bukan dishare ke publik. Khusus Alumni 212.”, tambah Gus Haris.

Sehingga dalam perspektif UU HAM dan KUHP telah melanggar perbuatan memasuki pekarangan orang dan hak politik sebagai warga negara.

Maka Gus Haris berpesan agar warga Kota Malang tidak mudah diprovokasi untuk kepentingan sepihak yang akan meretakkan kerukunan dan kedamaian Kota Malang 

“Padahal kalau kegiatan Alumni 212 itu ada pelanggaran dalam temuan Bawaslu Kota Malang maka masih memerlukan kajian lebih lanjut selama 3 hari, Setelah waktu dilaporkan dan ada pemanggilan hingga persidangan, pungkas Gus Haris yang juga mantan Staf Panwaslu (sekarang Bawaslu) Kota Malang. 

Lanjut Gus Haris, maka dari itu, bila gerakan kemarin minggu mengaitkan dengan Kampanye Terselubung, “maka yang berhak membubarkan adalah PL (Pengawas Lapangan) bersama Panwascam dan Bawaslu Kota Malang. Warga cukup melaporkan ke Bawaslu, Panwascam bukan bergerak seenaknya sendiri.”

Gerakan Pembubaran Pembekalan Alumni 212 di Gedung Muamalat pada Minggu, 20 Januari 2019 jelas tindakan makar hukum dan adanya dugaan kuat digerakkan oleh “komunitas tertentu” yang mulai hilangnya netralitas. Gedung Muamalat adalah sejak awal basecamp Gerakan 212 bukan milik umum. Jadi tindakan untuk membubarkan tersebut bertentangan dengan KUHP dan UU HAM.

Gus Haris yang juga Deklarator Hari Santri Nasional bersama Capres Jokowi Tahun 2014 ini mengatakan, Gerakan Dimas dkk di Kota Malang yang masuk Kantor halaman pekarangan milik Yayasan Muamalat untuk Kegiatan Alumni 212 tersebut mirip atau menyerupai Gerakan Komunis Gaya Baru (KGB) yang berbahaya bagi keutuhan dan keharmonisan Umat Beragama dan Kepercayaan di Kota Malang dan sekitarnya.

“Kita menolak tegas segala bentuk perbuatan melawan hukum yang mengganggu kerukunan umat Beragama dan Kepercayaan di Kota Malang”, seru Gus Haris mengakhiri wawancara yang juga satu Alumni S2 Sosiologi Pascasarjana UMM dengan Kapolda Jatim Irjenpol Lucky Hermawan. (ari)

Continue Reading

HUKUM

Program P3 TGAI Dilaporkan LSM di Jombang

Published

on

Jombang – Menindaklanjuti laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Pengawas Anggaran dan Aset Nasional Indonesia terhadap Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3 TGAI) Desa Barongsawahan Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ditanggapi oleh Achmad Hidayat sebagai Tenaga Ahli DPR RI Dari Henky Kurniadi.

“Laporan itu salah alamat, dan terkesan ‘cari-cari’,  karena program sudah diawasi oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas bersama Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah, Pembangunan Pusat-Daerah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (TP4D Kejati Jatim) sehingga ‘clear’, buktinya juga tidak ada,” pungkas Achmad dalam keterangan tertulisnya. Senin, (21/01/2019).

Achmad menjelaskan, memang ada laporan itu ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang, sehingga dirinya hingga Kepala Desa (Kades) dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) sudah mendatangi Kantor Kejari untuk klarifikasinya dan hasilnya “clear”.

Lanjut Achmad, dirinya mengungkapkan, supaya tidak ada oknum yang berusaha mencari keuntungan maupun memperkeruh suasana dalam tahun politik, selain itu juga mengajak supaya pelapor beradu data.

“Apabila tuduhannya tidak terbukti, kami tuntut balik karena memberikan informasi Palsu,” imbuhnya.

Tambah Achmad, dirinya mengingatkan bahwa, semua berupaya keras serta berkomitmen agar program pemerintah melalui aspirasi DPR RI, dapat dilaksanakan dengan baik berdasar petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak juknis), “selain itu juga mengawasi secara optimal baik capaian fisik maupun kelengkapan administrasinya,” tegasnya. (ari)

Continue Reading

HUKUM

Yusril Yakinkan Jokowi Untuk Bebaskan Abubakar Baasyir

Published

on

Jakarta – Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang juga Penasehat Hukum Jokowi Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra berhasil meyakinkan Presiden Joko Widodo untuk membebaskan Ustadz Abubakar Baasyir dari LP Teroris Gunung Sindur, Bogor. (lebih…)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending