Connect with us

HUKUM

Kasus Vanessa Angel ‘Ngamar’: Ribetnya Bahas UU Prostitusi Online (KUHP) di DPR RI

Published

on

JAKARTA – Kembali tersiar kabar seorang artis terlibat prostitusi online. Adalah artis Vanessa Angel mengagetkan publik Indonesia usai terciduk oleh polisi ketika sedang ‘ngamar’ bersama pria hidung belang di hotel Surabaya. Vanessa disebut-sebut dibayar Rp80 juta melalui perantara mucikari.

Terungkapnya publik figur terlibat pada prostitusi online bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya sempat terungkap kasus serupa yang juga melibatkan publik figur. Namun sayang, aturanya belum mendukung untuk menjerat mereka.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani angkat suara terkait polemik tersebut. Bagi Arsul delik hukum terkait prostitusi online belum ada aturan jelas yang dapat menjerat para korban, pelaku dan pemasar (mucikari).

Selain itu, lanjut Arsul, pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ada pasal pidana yang membahas larangan untuk menyebarkan konten materi yang berbau porno. Sehingga perlu dibahas lebih lanjut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

“Selama ini (pelaku prostitusi oneline) hanya dijerat dengan pasal-pasal pidana tentang delik kesusilaan itu. Maka yang kena yang ada di KUHP itu adalah orang yang punya profesi sebagai pemasar (mucikari) perbuatan cabul. Yang kena hanya itu saja. Tapi pasal-pasal itu tidak mengatur pelaku, pemberi jasa, ataupun pengguna jasanya. Sehingga, kita di DPR melihatnya ada kelemahan dari aturan yang ada,” kata Arsul pada wartawan, Selasa (8/1/2019).

Untuk itu, Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengungkapkan dalam pembahasan Rancanan KUHP di Komisi III DPR RI akan mendiskusikan kembali mengenai hukum prostitusi dalam politik hukum Indonesia. Termasuk membahas apa bisa mencerat para pelaku dan pengguna jasa yang akan diatur sebagai tindak pidana.

Alumni HMI ini berjanji, ke depannya, perlu ditambahkan dalam KUHP terkait definisi perzinahan. Tujuannya, ujarnya, agar aturan yang ada lebih spesifik dalam persoalan prostitusi di Indonesia.

“Pasal perzinahan di dalam KUHP memiliki pengertian, bahwa hubungan seksual antara pria dan wanita, di mana salah satunya itu sudah bersuami atau beristri. Dan (ada delik hukumnya) jika itu diadukan oleh salah satu pihak suami atau istri,” imbuhnya.

Politisi asal Dapil Jawa Tengah X ini menyampaikan, pihaknya di Komisi III pernah membahas terkait persoalan prostitusi dan perzinahan. Namun, dalam rapat itu belum ditemukan titik temu di antara fraksi yang ada di DPR RI. Ia berharap, penyelesaian kasus prostitusi online harus dilakukan secara komitmen DPR RI bersama Pemerintah untuk mengatur kembali mekanisme hukum di Indonesia.

“Masalah (prostitusi online) itu berpulang kepada kita para pembentuk UU, dalam hal ini DPR dan pemerintah. Jika kita membiarkan ini terus berjalan tak ada pembahasan lanjutan, maka itu tak tersentuh oleh hukum. Jangan begitu kita mau atur malah di-nyinyiri, mengatakan kok negara masuk terlalu jauh dalam urusan orang, selalu ada yang seperti itu. Nanti kita (bahas), barangkali setelah Pemilu 2019 digelar,” pungkasnya.

Sebagai informasi, mandeknya sejumlah pembahasan di DPR banyak disebabkan oleh pihak pemerintah yang tidak tepat waktu menghadiri undangan DPR dalam membahas Rancangan Undang-undang (RUU). Sebagai contoh terkait pembahasan RUU Karantina Kesehatan.

Di saat bersamaan pihak Kementerian Kesehatan, sebagai wakil pemerintah, ada pergantian Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan sehingga Dirjen yang baru memerlukan waktu untuk mempelajari substansi RUU. (H3)

HUKUM

Bakornas LKBHMI PB HMI Minta Polri Usut Tuntas Kasus Novel dan Skandal Buku Merah

Published

on

Jakarta – Terkait kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK terhadap Novel Baswedan yang diduga melibatkan Jendral Polisi dan skandal buku merah. 

Bakornas LKBHMI PB HMI pada Jumat petang pukul 18.47 WIB melakukan aksi simbolik dengan memberikan “keranda kematian” sebagai bentuk keprihatinan terhadap instusi penegak hukum yang hingga kini belum juga mampu mengungkap dua kasus besar tersebut.

“Aksi ini sebagai tindak lanjut dari aksi Bakornas LKBHMI PB HMI, sebelumnya di setiap DPP Partai politik,” terang Abdul Rahmatullah Rorano (Direktur Eksekutif Bakornas LKBHMI PB HMI) pada keterang tertulisnya yang diterima di media ini. Jumat, (12/4/2019).

Oleh sebab itu, LKBHMI mendesak agar Kapolri harus tegas dan transparan dalam menuntaskan dua kasus tersebut sehingga menghilangkan stigma publik yang sebagian besar menganggap kedua kasus tersebut cenderung dipolitisasi, apalagi di tahun politik ini. 

Selain itu, terdapat beberapa tuntutan LKBHMI PB HMI diantaranya : (1) Meminta Pimpinan Parpol agar mendesak Fraksi-Fraksi Parpol di DPR RI khususnya di Komisi III untuk segera memanggil Kapolri guna mempertanyakan kasus novel yang diduga melibatkan Jendral Polisi.

Selain itu memanggil KPK untuk mempertanyakan skandal kasus buku merah yang sampai hari in juga belum menemukan Titik terang. 

(2) Mendesak Presiden Jokowi agar melakukan evaluasi terhadap Polri sebagai bentuk komitmen dalam penegakkan hukum sebagaimana nawacita yang selama ini beliau sampaikan di berbagai forum publik.

Lanjut Rorano, karena dua kasus ini punya kecenderungan mendelegitimasi kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. LKBHMI PB HMI meminta isu tersebut menjadi concern para pemangku kepentingan. 

“Desakan ini akan terus kami suarakan dan ikut serta mengawal hingga tuntas dan transparan. Dalam beberapa hari kedepan kami juga akan melakukan diskusi secara terbuka untuk kedua kasus tersebut,” tegasnya. (ari)

Continue Reading

HUKUM

Sudah 700 Hari Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Selesai Temukan Pelaku Penyiraman

Published

on

Jakarta – 700 hari kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Novel Baswedan terjadi. Hingga kini polisi belum juga bisa mengungkap siapa pelaku dan dalang dibalik penyiraman air keras tersebut pada 11 April 2017.

Dalam menyikapi hal tersebut, Badan Koordinasi Nasional Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI) menyampaikan sikap dengan melakukan longmarch dan aksi demontrasi di setiap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik. 

“Hari ini kami melakukan aksi di tiga titik yaitu kantor DPP PDIP, DPP Demokrat, dan DPP PPP untuk mendesak para Ketua Umum Partai Politik (Parpol) agar menyampaikan ke fraksi-fraksinya yang ad di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya Komisi III untuk segera melakukan pemanggilan terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Dan mempertanyakan perkembangan kasus penyiraman air keras yang menimpa Novel. Bahkan ada dugaan keterlibatan Jendral Polisi dalam kasus tersebut,” ungkap Abd. Rahmatullah Rorano Direktur Eksekutif Bakornas LKBHMI PB HMI). Jumat, (05/4/2019).

Rorano menambhkan, selama proses pengungkapan kasus ini berjalan, terdapat berbagai macam kejanggalan. Salah satunya ialah rilis sketsa wajah terduga pelaku yang berbeda antara Markas Besar (Mabes) Polri & Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. Selain itu beberapa terduga pelaku yang ditangkap tetapi kemudian di bebaskan.

“Desakan ini bukan hanya untuk Parpol, tetapi juga kepada Presiden Joko Widodo agar tegas dan komitmen dalam penegakan hukum sebagaimana nawacita yang selama in beliau sampaikan di berbagai forum publik. 

Sehingga apabila dalam proses kedepannya aksi ini tidak mendapat respon, maka kami meminta Presiden Jokowi segera untuk mencopot Kapolri,” tegasnya. (ari)

Continue Reading

HUKUM

Menyimpang, Dana Desa Aeng Panas Sumenep Tak Kunjung Selesai

Published

on

Sumenep – Lambannya pengerjaan proyek dana desa tahun anggaran 2018 di desa Aeng Panas, kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep yang ditengarai tidak tepat waktu dan diduga telah menyimpang dari prosedur yang ada kini semaki memanas.  

Pasalnya dari dua item kegiatan tahun anggaran 2018 tersebut selain pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu, juga administrasi dari dua kegiatan tersebut menjadi persoalan yang baru, dikarenakan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari dua kegiatan tersebut selesai terebih dahulu sebelum kegiatan dilaksanakan.   

Aktifis Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempur), Wani, mengecam salah fatal ketika kegitan 2018 dikerjakan tahun 2019, lebih-lebih jika SPJ sampai deselasikan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan dilaksanakan. 

“Jadi itu sudah salah total karena selain peksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu,  tambah fatal lagi ketika SPJ itu bisa selesai terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan, jadi itu kan sudah ngawur dan pastinya itu sudah ada kerja sama antar pihak desa, pihak pendamping dan yang lainnya,  karena tidak mungkin hal itu bisa sampai terjadi ketika tidak ada kerja sama antar kelembagaan tersebut,” tegas Wani melalui keterangan tertulisnya yang dikirim ke media ini. Rabu, (20/3/2019).

Pihaknya juga mengecam, seluruh pihak yang berwenang dalam hal kegiatan dana desa di desa Aeng Panas kecamatan Pragaan, untuk bersama-sama mempertanggung jawabkan hal itu.

Terpisah, Arif Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) kecamatan Pragaan ketika dimintai komentarnya via telepon, membenarkan bahwa, kegiatan di desa Aeng Panas tersebut memang program tahun anggaran 2018 namun memang baru dilaksanakan pada bulan 2 tahun 2019, dan ia pun mengakui bahwa SPJ dari dua kegiatan tersebut memang selesai terlebih dahulu, yaitu pada tahun 2018 berkisar pada bulan Desember tahun 2018.

“Ia mas pengerjaan Dana Desa (DD) di desa Aeng Panas yang dua titik itu SPJnya memang sudah selesai sekitar bulan Desember 2018 dan pekerjaannya memang baru dikerjakan 2019 ini, namun mohon maaf mas itu diluar sepengetahuan saya, karena saya tidak hanya memantau yang desa Aeng Panas mas, tapi juga ada desa yang lain, jadi itu merupakan keteledoran saya,” ungkapnya melalui via telepon.

Namun berbeda dengan Rofik Pendamping Lokal Desa (PLD) desa Aeng Panas kecamatan Pragaan, pihaknya mengaku kegiatan di dua titik di desa Aeng Panas tersebut memang dikerjakan pada bulan 2  tahun 2019 namun berkaitan dengan SPJ dari dua titik kegitan tersebut menurutnya belum selesai.

Padahal sebelumnya, Arif Pendamping Desa (PD) kecamatan paragaan Saat dikonfirmasi oleh wartawan TeraDesa.com melalui via teleponnya mengakui bahwa SPJ dari dua kegiatan tersebut sudah selesai pada Desember 2018 (sebelum pekerjaan dilakukan).

Selain itu, dilansir dari pernyataan Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPMD)  kabupaten Sumenep, Masuni menyampaikan bahwa pada awal bulan Maret 2019, hanya ada empat desa saja di kabupaten sumenep ini yang belum menyetorkan SPJ, namun desa Aeng Panas tidak termasuk dari empat desa yang belum menyetorkan SPJ terdebut. (ari)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending