Connect with us

HUKUM

Kasus Vanessa Angel ‘Ngamar’: Ribetnya Bahas UU Prostitusi Online (KUHP) di DPR RI

Published

on

JAKARTA – Kembali tersiar kabar seorang artis terlibat prostitusi online. Adalah artis Vanessa Angel mengagetkan publik Indonesia usai terciduk oleh polisi ketika sedang ‘ngamar’ bersama pria hidung belang di hotel Surabaya. Vanessa disebut-sebut dibayar Rp80 juta melalui perantara mucikari.

Terungkapnya publik figur terlibat pada prostitusi online bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya sempat terungkap kasus serupa yang juga melibatkan publik figur. Namun sayang, aturanya belum mendukung untuk menjerat mereka.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani angkat suara terkait polemik tersebut. Bagi Arsul delik hukum terkait prostitusi online belum ada aturan jelas yang dapat menjerat para korban, pelaku dan pemasar (mucikari).

Selain itu, lanjut Arsul, pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ada pasal pidana yang membahas larangan untuk menyebarkan konten materi yang berbau porno. Sehingga perlu dibahas lebih lanjut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

“Selama ini (pelaku prostitusi oneline) hanya dijerat dengan pasal-pasal pidana tentang delik kesusilaan itu. Maka yang kena yang ada di KUHP itu adalah orang yang punya profesi sebagai pemasar (mucikari) perbuatan cabul. Yang kena hanya itu saja. Tapi pasal-pasal itu tidak mengatur pelaku, pemberi jasa, ataupun pengguna jasanya. Sehingga, kita di DPR melihatnya ada kelemahan dari aturan yang ada,” kata Arsul pada wartawan, Selasa (8/1/2019).

Untuk itu, Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengungkapkan dalam pembahasan Rancanan KUHP di Komisi III DPR RI akan mendiskusikan kembali mengenai hukum prostitusi dalam politik hukum Indonesia. Termasuk membahas apa bisa mencerat para pelaku dan pengguna jasa yang akan diatur sebagai tindak pidana.

Alumni HMI ini berjanji, ke depannya, perlu ditambahkan dalam KUHP terkait definisi perzinahan. Tujuannya, ujarnya, agar aturan yang ada lebih spesifik dalam persoalan prostitusi di Indonesia.

“Pasal perzinahan di dalam KUHP memiliki pengertian, bahwa hubungan seksual antara pria dan wanita, di mana salah satunya itu sudah bersuami atau beristri. Dan (ada delik hukumnya) jika itu diadukan oleh salah satu pihak suami atau istri,” imbuhnya.

Politisi asal Dapil Jawa Tengah X ini menyampaikan, pihaknya di Komisi III pernah membahas terkait persoalan prostitusi dan perzinahan. Namun, dalam rapat itu belum ditemukan titik temu di antara fraksi yang ada di DPR RI. Ia berharap, penyelesaian kasus prostitusi online harus dilakukan secara komitmen DPR RI bersama Pemerintah untuk mengatur kembali mekanisme hukum di Indonesia.

“Masalah (prostitusi online) itu berpulang kepada kita para pembentuk UU, dalam hal ini DPR dan pemerintah. Jika kita membiarkan ini terus berjalan tak ada pembahasan lanjutan, maka itu tak tersentuh oleh hukum. Jangan begitu kita mau atur malah di-nyinyiri, mengatakan kok negara masuk terlalu jauh dalam urusan orang, selalu ada yang seperti itu. Nanti kita (bahas), barangkali setelah Pemilu 2019 digelar,” pungkasnya.

Sebagai informasi, mandeknya sejumlah pembahasan di DPR banyak disebabkan oleh pihak pemerintah yang tidak tepat waktu menghadiri undangan DPR dalam membahas Rancangan Undang-undang (RUU). Sebagai contoh terkait pembahasan RUU Karantina Kesehatan.

Di saat bersamaan pihak Kementerian Kesehatan, sebagai wakil pemerintah, ada pergantian Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan sehingga Dirjen yang baru memerlukan waktu untuk mempelajari substansi RUU. (H3)

HUKUM

Petani di Kota Batu Hadiri Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan

Published

on

By

MALANG – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nurhayati Ali Assegaf mengatakan bahwa petani Indonesia perlu terlibat aktif memahami hak dan kewajibannya pada negara. Mengingat profesi petani di Indonesia cukup banyak.

Menurut Nurhayati, sesuai data dari BPS yang telah dilansir beberapa waktu lalu bahwa jumlah pekerja di sektor pertanian tercatat 35,7 juta orang atau 28,79 persen dari jumlahpenduduk bekerja 124,01 juta jiwa.

“Tahun lalu saja, jumlah pekerja sektor pertanian di angka 35,9 juta orang atau 29,68 persen dari jumlah penduduk bekerja 121,02 juta orang,” kata Nurhayati saat menyampaikan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar Rumah Aspirasi Jalan Timah Nomor 4 Kota Malang di hadapan puluhan petani asal Kota Batu, Malang, Sabtu (2/2/2019) lalu.

Pada kesempatan itu, selain menyampaikan perlunya pemahaman Empat Pilar Kebangsaan, Nurhayati juga menggelar tanya jawab dengan para petani. Banyak persoalan ditanyakan oleh para petani, di antara terkait kepedulian pemerintah atau keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan di sektor pertanian.

“Bapak Ibu sekalian, tahukah apa itu Empat Pilar?,” tanya Nurhayati.

Dengan pertanyaan dari Nurhayati itu, ada beberapa petani terlihat sedang menjawab. Namun suara yang tidak terlalu terdengar. Dengan sigap, Nurhayati memanggil petani tersebut.

“Bapak yang di tengah,” kata Nurhayati sembari menunjuk seorang Bapak-bapak paru baya. Ia pun berdiri disamping Nurhayati.

“Siapa namanya Mas?” tanya Nurhayati.

“Namaku Pak Budi, Bu….,” jawabnya dengan suara agak pelan.

“Bagaimana hasil pertaniannya Pak Budi?” tanya Nurhayati.

“Alhamdulillah, baik-baik saja.”

Nurhayati dengan sang petani berdialog terkait Empat Pilar. Meski Budi tidak hafal keempat pilar negara Indonesia itu, namun semangat yang ditunjukan oleh para petani patut diapresiasi.

“Bapak tahu apa saja 4 Pilar itu?”

“Pancasila…”

“Tiga lagi?”

Budi terdiam saja.

“Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika,” jelas Nurhayati.

Dengan dituntun oleh Nurhayati, Budi seorang petani yang memiliki 3 anak ini berusaha memahami Empat Pilar Kebangsaan tersebut.

“Bapak Ibu sekalian, meski kita tak hafal. Tapi yang terpenting kita mengamalkan nilai-nilainya, karena memang kadang untuk menghafal itu susah di usai seperti kita ini. Meski menghafal itu lebih baik. Kalau bisa diusahakan di rumah,” terang Nurhayati. (LIA)

 

 

Continue Reading

HUKUM

Terima 11 Tahun Penjara, Bos Koperasi Di Pati Terbukti Rugikan Nasabah 4,2 M. 

Published

on

Pati – Ketua Majelis hakim Pengadilan Negeri Pati,Bertha Arry Wahyuni SH MKn menjatuhkan vonis 11 tahun penjara terhadap Ketua Koperasi Serba Usaha Artha Jaya Mandiri, H Kajri. Putusan tersebut lebih berat satu tahun dari tuntutan Jaksa yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan sepuluh tahun penjara.

Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Ketua Bertha Arry Wahyuni SH MKn, Niken Rochayati SH MH dan Agung Irawan SH MH dalam amar putusannya menyatakan, terdakwa Karji ST, 43 tahun warga Desa Tluwah Kecamatan Juwana terbukti melakukan perbuatan pidana melawan hukum.

“Terdakwa H Karji ST terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16’, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 46 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas UU Nomor7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,” kata Hakim Ketua Bertha Arry Wahyuni SH MKn saat membacakan putusan.

Putusan tersebut, karena pertimbangan yang memberatkan terdakwa H Karji juga menjadi narapidana dengan perkara lain dan ditahan di rumah tahanan Rembang, dan berbelit-belit dipersidangan. Sedang pertimbangan yang meringankan, terdakwa bersikap sopan saat dipersidangan.

“Majelis Hakim juga memerintahkan ratusan lembar warkat simpanan, kupon undian maupun buku rekening tabungan dikembalikan kepada dua puluh satu nasabah yang memperkarakan terdakwa,” tutur Majelis Hakim.

Dalam perkara ini, terdakwa yang telah divonis sebelas tahun penjara, H. Karji, ST selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Artha Jaya Mandiri secara bersama-sama General Manager KSU Artha Jaya Mandiri, dalam kurun waktu 2006 s/d tahun 2015, telah melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia. Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi 21 saksi korban yang juga nasabah KSU AJM mengalami kerugian kurang lebih Rp4,202 milyar.

Continue Reading

HUKUM

Ada 3 Landasan DPR-Pemerintah Merancang UU

Published

on

By

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menjelaskan bahwa dalam merancang sebuah undang-undang, pemerintah maupun DPR RI senantiasa berlandaskan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang saling mengikat satu sama lain. Tanpa ketiganya, sebuah undang-undang yang dihasilkan akan kehilangan ruhnya.

“Para pakar dan praktisi hukum punya kompetensi tinggi untuk menelaah aspek yuridis dalam setiap pembahasan undang-undang. Karena itu, sebagai mahasiswa hukum, kalian jangan lelah menimba ilmu pengetahuan di kampus ataupun melalui ruang-ruang pembelajaran lainnya. Masa depan undang-undang maupun produk hukum lainnya berada di tangan kalian semua,” ujar Bamsoet saat menerima perwakilan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Rabu (06/01/19).

Mahasiswa yang hadir antara lain, M. Raehan, Flaviana Meydi, Heru Amal, Govino Abdiella Dayanu dan Nadya L. Tampubolon.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, melalui pemikiran para praktisi hukum diharapkan sebuah produk undang-undang tidak menabrak UUD 1945. Disisi lain, berbagai ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945 juga perlu ditafsirkan lebih lanjut oleh para praktisi hukum.

Sebagai contoh, konstitusi negara dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 berbunyi: ‘Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota‎ dipilih secara demokratis’.

“Konstitusi mengamanahkan bahwa Pilkada dilakukan secara demokratis. Berbeda dengan Pilpres yang dengan lugas ditulis dipilih secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A UUD 1945). Artinya, UUD 1945 membuka ruang bagi kita semua untuk merumuskan lebih lanjut mekanisme penyelenggaraan Pilkada, baik secara langsung maupun tidak langsung,” tutur Bamsoet.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegera, dan Kebumen ini menambahkan, penyelenggaraan Pilkada secara tidak langsung melalui DPRD bisa jadi merupakan hal yang demokratis. Karena sila ke-4 Pancasila jelas menyebutkan ‘Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan’. Artinya, sistem perwakilan juga merupakan bagian dari jati diri bangsa Indonesia.

“Pilkada langsung atau tidak langsung, semua dikembalikan kepada kesepakatan bangsa Indonesia yang dirumuskan oleh para wakilnya di DPR RI. Tentu akan ada perdebatan dari banyak kalangan mengenai apakah pemilihan tidak langsung itu bentuk lain dari demokrasi sebagaimana yang dituliskan dalam UUD 1945. Disinilah pentingnya ahli hukum untuk menjelaskan lebih jauh,” papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menaruh harapan besar agar kelak para mahasiswa hukum tidak hanya pandai dalam aturan soal hukum, namun juga bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat agar senantiasa sadar terhadap hukum. Dengan demikian keamanan dan ketertiban masyarakat bisa terwujud.

“Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik harus didasarkan pada pengaturan dan penegakan hukum. Hukum harus dijadikan panglima, bukan alat politik untuk mengelabui masyarakat. Sebagai kalangan yang mempelajari hukum, mahasiswa Fakultas Hukum punya peran besar menjaga dan menegakan hukum agar kita tidak menjadi bangsa yang fasis, absolut dan represif,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending