Connect with us

TEKNOLOGI

Kaukus Muda PPP Ajak Mahasiswa Ikut Serta Kawal UU Pesantren

Published

on

Jakarta – Kemajuan pendidikan pesantren diperkirakan akan semakin pesat dengan disahkannya Undang-undang Pesantren pada September 2019 lalu, hal tersebut dikarenakan UU itu mengatur adanya 5 pos anggaran untuk pesantren yang bisa diserap dalam pengembangan dunia pendidikan pesantren.

“Lima pos anggaran itu diantaranya adalah APBN, APBD, bantuan kerjasama luar negeri, bantuan kerjasama masyarakat, dan dana abadi ummat/pesantren. Oleh karena itu, kita harus mengawal implementasinya begitupun juga peraturan turunannya agar 5 pos ini bisa benar-benar terealisasi dan diserap dengan baik oleh pesantren,” papar Erfandi MH. Wakil Sekretaris Bidang Hukum MUI saat mengisi sosialisasi Undang-undang Pesantren yang diselenggarakan Kaukus Muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di RM. Sunda Jakarta Selatan, Sabtu (21 Desember 2019).

Dikatakannya, sebagai alumni pesantren, ia tahu betul bagaimana kondosi pesantren selama ini. Ada beberapa diantara ustadz atau guru di pesantren yang hampir tidak pernah menerima gaji. Seperti di Madura, sebagian para ustadz itu terkadang hanya mendapat bayaran pada saat musim panen jagung atau padi.

“Sekarang dengan adanya UU Pesantren, kepastian alokasi anggaran dari negara untuk pesantren sangat jelas, sehingga bisa membantu gaji para ustadz dan pengembangan pesantren lainnya,” papar Erfandi yang juga aktif mengawal perumusan UU Pesantren sejak 2013.

Sementara itu, Koordinator Nasional Kaukus Muda PPP, Mj. Ja’far Shodiq mengatakan UU Pesantren dan Hari Santri merupakan sebuah hadiah bagi kaum Santri di Indonesia. Sebagai santri dirinya sangat bangga adanya UU Pesantren apalagi PPP merupakan partai yang paling konsisten dalam memperjuangkan terealsisasnya undang-undang tersebut.

“Kita bersyukur, pesantren yang sudah ada sejak berabad-abad lalu sebelum Indonesia merdeka akhirnya diakui keberadaannya melalui Uu Pesantren tersebut. Artinya, selama ini kita sebagai kaum sarungan dianggap tidak pernah ada, dan pemerintah selama itu tidak memperhatikan kita,” paparnya.

Di hadapan peserta diskusi yang didominasi mahasiswa UIN Jakarta, UMJ, Unpam dan lainnya, Ja’far menegaskan sebagai mahasiswa tentu memiliki kewajiban untuk memahamkan kepada masyarakat adanya Undang-undang tersebut.

“Mahasiswa juga mempunyai kewajiban untuk mengawal betul implementasi UU pesantren agar tepat sasaran, sehingga kedepan pesantren bisa lebih maju lagi dan semakin berkembang,” pungkasnya. (Rml)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

TEKNOLOGI

Pandemi Covid-19 di Hari Fitri, Anggota DPR Ini Bagikan 1900 Paket Ikan Olahan

Published

on

By

Padang – Anggota Komisi VI DPR RI Hermanto dalam perjalanan dinasnya ke daerah pemilihan (Dapil) ia berkesempatan menyerahkan bantuan berupa 1900 paket ikan dan olahan ikan bantuan Pemerintah secara simbolis kepada masyarakat di 12 kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Penyerahan bantuan paket ikan tersebut merupakan bentuk Kegiatan Bulan Mutu Karantina 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mengambil tema: Ikan Sehat Bermutu untuk Menanggulangi Covid-19.

“Paket ikan yang dibagikan ini berasal dari jenis ikan tuna, ikan bermutu tinggi kualitas ekspor. Ikan ini bergizi tinggi, bermanfaat untuk meningkatkan imun tubuh. Imun tubuh yang kuat bisa menangkal berbagai macam penyakit, termasuk covid-19,” papar Hermanto dalam sambutannya pada penyerahan secara simbolis paket ikan tingkat Sumatera Barat di halaman Kantor Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang, belum lama ini.

“Karena karakternya yang bergizi tinggi sekaligus bisa meningkatkan imun tubuh tersebut maka paket ikan ini cocok dikonsumsi oleh masyarakat dalam menanggulangi wabah covid-19,” tambah legislator dari FPKS DPR ini.

Hermanto meminta kepada KKP agar kegiatan ini tidak hanya dilakukan tahun ini.

“Saya berharap kegiatan ini bisa dilakukan tiap tahun sebagai upaya meningkatkan gizi masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah,” ucap legislator dari dapil Sumbar 1 ini.

Disamping penyerahan secara simbolis tingkat Sumatera Barat, Hermanto didampingi Kepala Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang Rudi Bambara melakukan roadshow penyerahan simbolis paket ikan di Padang Panjang, Tanah Datar, Pariaman, Padang (untuk masyarakat Padang dan Pesisir Selatan), Pelabuhan Muaro Padang (untuk Masyarakat Mentawai), Kabupaten Solok (untuk masyarakat Kabupaten Solok, Kota Solok dan Sawahlunto) dan Silungkang (untuk masyarakat Sawahlunto, Sijunjung dan Dharmasraya). (Joko)

Continue Reading

TEKNOLOGI

Pelatihan Kartu Pra Kerja: Ini Sebagai Kasus Hukum Akan Terbuka Lebar

Published

on

By

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Arsul sani menilai skema Pelatihan Kartu-Prakerja bisa jadi kasus hukum di masa depan. Kok bisa?

Arsul menceritakan, dirinya sebagai Anggota Komisi III DPR RI yang bidangi antara lain terkait penegakan hukum dalam cuitan akun twitter-nya @arsul_sani sempat menyampaikan bahwa skema pelatihan kartu-prakerja yang melibatkan beberapa perusahaan star-up berpotensi menjadi kasus hukum setelah tahun 2024.

Dan cuitan Arsul Sani yang juga Wakil Ketua MPR ini bermula dari cuitan akun twitter Yunarto Wijaya yang menganggap tidak seharusnya Presiden Jokowi mendiamkan persoalan skema pelatihan kartu prakerja ini. Di mana para pengkritiknya melalui akun medsos prakerja.org telah menciptakan modul-modul pelatihan yang semuanya gratis.

Dihubungi terpisah, Sekjen PPP ini menyampaikan bahwa program kartu prakerja-nya sendiri tidak bermasalah.

“Apalagi ini merupakan pemenuhan janji Jokowi pada Pilpres 2019 lalu. Yang dianggap bermasalah adalah pelaksanaannya melalui skema pelatihan kerja secara online dimana sebagian anggarannya yang Rp5,6 triliun tersebut menjadi pendapatan dan keuntungan sejumlah perusahaan star up,” jelas Arsul pada Bela Rakyat, Rabu (20/5/2020).

Arsul mengingatkan kasus-kasus hukum terkait kebijakan publik dalam masa krisis tahun 1998 dan 2008, yakni BLBI dan Bank Century. Juga kasus e-KTP.

Semua kasus itu menurutnya, tidak bermasalah pada lingkup kebijakannya, tetapi pada tataran pelaksanaan kebijakan.

Lebih lanjut Arsul menyatakan jika nanti hasil audit BPK atau BPKP menemukan ketidakwajaran pada komponen pembiayaan yang telah dikeluarkan. Misalnya melakukan perbandingan dan pendalaman terhadap pelaksanaan skema pelatihan dengan para penyedia jasa yang memberikannya secara cuma-cuma seperti prakerja.org ini.

“Maka menggelindingnya skema pelatihan kartu prakerja ini sebagai kasus hukum akan terbuka lebar,” ujar Sekjen DPP PPP ini.

Arsul mengingatkan agar para pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan terkait skema kartu prakerja ini jangan mengandalkan Pasal 27 Perppu 1/2020 yg sudah menjadi UU No. 2 Tahun 2020 itu.

“Absurd kalau para pembantu Presiden dan jajarannya merasa sudah aman karena diberikan kekebalan hukum oleh Pasal tersebut,” terang Arsul.

Mengakhiri keterangannya, Arsul mengingatkan agar pemerintahan Presiden Jokowi melalui kementerian dan lembaga terkait dengan implementasi skema kartu prakerja ini untuk meninjau kembali skema pelatihan dan penganggarannya.

“Lebih baik mencegah potensi kasus hukum dari sekarang dari pada nanti berhadapan dengan lembaga penegak humum,” pungkas Arsul. (HMS)

Continue Reading

TEKNOLOGI

Bamsoet juga Berikan Bantuan ke PMII

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (GERAK BS) dan Relawan 4 Pilar memberikan bantuan sosial berupa paket sembako kepada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Untuk kemudian dibagikan kepada mahasiswa anggota dan kader PB PMII yang merelakan diri tak mudik ke kampung halaman, demi menekan penyebaran virus Covid-19.

“Bantuan sosial ini adalah hak mereka sebagai warga negara yang turut terdampak pandemi Covid-19. Jadi bukan untuk membungkam suara kritis mahasiswa terhadap lembaga perwakilan rakyat maupun pemerintahan. Mahasiswa harus tetap kritis, khususnya dalam mengoreksi penyelenggaraan negara,” ujar Bamsoet saat menyerahkan bantuan, di Jakarta, Senin (18/5/20).

Sebagai mantan aktifis mahasiswa yang turut terlibat dalam berbagai pergerakan, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengungkapkan dahulu musuh mahasiswa adalah pejabat yang tak amanah. Kini mahasiswa dan pejabat punya musuh yang sama, yakni virus Covid-19.

“Walaupun pemerintah pusat dan daerah telah mengeluarkan berbagai perangkat kebijakan untuk menanggulangi penyebaran Covid-19, namun bukan berarti mereka tak memerlukan side opinion. Suara kritis dari kaum intelektual seperti mahasiswa tetap dibutuhkan. Saran maupun kritik akan bisa mengoreksi seandainya ada kekeliruan dari kebijakan yang diambil. Sehingga bisa segera diperbaiki demi kemaslahatan bersama,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga mendorong kalangan mahasiswa turut terlibat melakukan berbagai penelitian ataupun kajian seputar managemen penanggulangan pandemi maupun bencana alam dan non alam. Sehingga bisa menjadi input bagi para penyelenggara negara agar kedepannya tak gagap dalam menghadapi berbagai musibah yang datang.

“Walaupun sebagian besar kegiatan perkuliahan dihentikan, bukan berarti daya nalar dan kritis mahasiswa juga berhenti. Pandemi maupun krisis seharusnya bisa menjadi pijakan bagi mahasiswa untuk melakukan berbagai penelitian dan kajian. Baik seputar managemen kesehatan nasional, penanggulangan bencana, maupun sistem jaminan sosial nasional. Tinggal bagaimana mahasiswa mau mengkajinya,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending