Connect with us

POLITIK

Kebijakan Aneh Airlangga pada Pergantian Anggota Komisi XI DPR yang Disebut Makin Amburadul

Published

on

JAKARTA – Jelang pemilihan pimpinan BPK, Hari ini (23/9/19) muncul kembali surat pergantian keanggotaan Komisi XI yang ditandatangani secara tunggal oleh Adies Kadir selaku sekretaris Fraksi Partai Golkar.

“Ada apa dengan surat pergantian sampai 3 kali ini, dalam rentang waktu empat hari? Apakah ada kepanikan atau bagaimana” kata Pengurus DPP sekaligus Inisiator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Sirajudin Abdul Wahab kepada wartawan (23/09/2019).

Sebagai informasi, surat ini sudah tiga kali dikeluarkan oleh fraksi partai Golkar, yang pertama tanggal 19 september 2019. Kemudian dikoreksi kembali tanggal 20 september 2019 dan terakhir dikeluarkan lagi hari ini, 23 september 2019.

“Pergantian yang dilakukan tiga kali, dalam hitungan hanya 4 hari ini mencerminkan tata kelola partai yang amburadul, partai Golkar dikelola tanpa mekanisme yang jelas dan berkepastian. Apakah Airlangga sudah mengganggap partai ini menjadi milik sendiri dan tidak menganggap keberadaan yang lain, keputusan dilakukan dengan sesuka hati dan menanamkan ketidakharmonisan sesama kader anggota fraksi Golkar,” jelas Sirajuddin.

Menurut Sirajuddin, Airlangga harus sadar dan perlu diingatkan kembali, bahwa salah satu dari visi Airlangga dalam membangun partai Gokar yaitu mewujudkan partai Golkar yang berintegritas, dengan cara-cara seperti itu justru menjauhkan partai golkar dari partai yang berintegritas.

“Apalagi pergantian anggota komisi XI DPR RI, terendus kuat dilatari untuk menjegal calon pimpinan BPK dari pro-Bamsoet. Sama halnya dengan “pemecatan” beberapa ketua DPD kab/kota, serta diskriminasi terhadap beberapa pengurus, yang tidak mendapat undangan pada saat rapat korbid di tingkat DPP Partai Golkar,” paparnya.

“Pembelajaran politik dan berdemokrasi apa yang mau kita contoh terhadap pemimpin partai golkar seperti Airlangga, tiga kali surat pergantian anggota Komisi XI DPR,  hanya dalam waktu 4 hari, inilah fakta politik terhadap tata kelola partai Golkar yang amburadul, serta mengharamkan siapa saja tidak boleh berbeda dengan dirinya,” lanjut sirajuddin.

“Hal ini tidak boleh kita biarkan lama, semakin lama perilaku politik “belah bambu” diterapkan dalam mengelola Partai Golkar, maka Partai Golkar akan semakin terpuruk dan akan ditinggalkan oleh rakyat.”

Mantan Sekjen DPP KNPI ini mengungkapkan, rapat pleno dan Rapimnas saja tidak dijalankan dalam kurun waktu satu tahun lebih, dengan berbagai alasan yang mengada-ada, ruh kolektif yang tertuang dalan konstitusi Partai Golkar semakin hilang.

“Kami sebagai Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), tidak akan berhenti untuk mengigatkan, mengkritisi setiap kebijakan Airlangga yang sesuka hatinya memengelola partai golkar, tapi jika terus menerus kebijakan seperti ini dilakukan, maka tinggal menunggu waktu munculnya perpecahan besar di golkar. “Sejarah akan mencatat, Airlangga sebagai orang yang menjadi penyebab perpecahan besar di tubuh partai Golkar,” pungkasnga. (dwi)

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLITIK

FPPS Minta Mendagri Prioritaskan Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa

Published

on

JAKARTA – Presidium Forum Pemuda Pulau Sumbawa (FPPS), Azwar meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar memasukkan pemekaran pulau sembawa sebagai salah satu prioritas Daerah Otonomi Baru (DOB).

“Sebagai putera daerah kami meminta kepada Mendagri Pak Tito Karnavian agar memprioritaskan pemekaran pulau sembawa, karena ini sudah lama sekali tertunda,” kata Azwar dalam keterangannya di Jakarta, Senin (17/2/2020).

Menurut Azwar, rencana Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa ini sudah diusulkan sejak lama, dan tertunda pembahasannya sejak kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Azwar menjelaskan, terdapat alasan yang cukup kuat kenapa Pulau Sumbawa harus mekar menjadi provinsi tersendiri dan tidak lagi masuk menjadi provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah satunya yaitu IPM NTB yang sangat rendah, yakni berada di posisi ke 29.

“Itu sangat rendah sekali dan bahkan dalam kajian kami jika pulau Sumbawa menjadi provinsi tersendiri IPM nya akan naik,” ujarnya.

Selain itu, Mantan Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta ini, kemanfaatan sumber daya alam yang tidak merata dan letak geografis menjadi faktor penghambat kemajuan ekonomi.

“Antara Lombok dan Sumbawa dipisahkan oleh laut sehingga membuat pelayanan publik terhambat,” jelas Azwar.[]

Continue Reading

POLITIK

PSR Ajak Mahasiswa Menjadi Marketing Empat Pilar

Published

on

Anggota Komisi VI DPR Putu Supadma Rudana mengajak mahasiswa untuk menjadi agen penyebar gagasan gagasan empat pilar kebangsaan. Menutut Putu, gagasan empat pilar harus disebarluaskan kepada seluruh masyarakat. Mahasiswa sebagai agen perubahan pun diajak turut serta dalam mensosialisasikan nilai kebangsaan ini.
Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber sosialisasi empat pilar kebangsaan yang  digelar di Museum Rudana, Gianyar, Bali pada 10 Februari 2020.
“Jika nilai kebangsaan terus disebarluaskan secara masif maka saya yakin ancaman radikalisme kian minim. Karena itu mahasiswa dirasa perlu untuk mengambil peran dalam menyebarluaskan nilai kebangsaan,” ujar Putu.
Politisi Partai Demokrat ini menyoroti maraknya kasus kasus intoleransi atas nama agama yang kerap muncul di masyarakat. Menurutnya hal itu bisa diminimalisir manakala seluruh elemen masyarakat bersatu melawan radikalisme. Namun khusus untuk Bali, Putu menilai tindakan anakis atas nama agama pun jarang sekali atau tidak pernah terjadi di masyarakat.
“Meskipun kasus intoleransi ini hampir sebagian besar terjadi di luar Bali, namun sebagai anggota dewan pastinya harus berfikir skala nasional. Di beberapa daerah luar Bali masih kerap terjadi karena itu mari sama sama kita bersatu melawan radikalisme itu,” sambungnya.
Mahasiswa yang hadir dalam kegiatan tersebut sangat antusias dan menyimak dengan saksama terkait apa yang dipaparkan Putu. Para mahasiswa pun berharap kegiatan ini terus dilakukan secara konsisten. (krr)

Continue Reading

POLITIK

Sosialisasi 4 Pilar Penting Untuk Cegah Radikalisme

Published

on

Anggota Komisi VI DPR Putu Supadma Rudana berkomitmen untuk terus melakukan edukasi pada masyarakat tentang empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Edukasi ini menurut Putu betmanfaat dalam menghalau ancaman radikalisme agama yang kerap terjadi.
“Saya selaku wakil rakyat akan terus turun ke masyarakat dalam memberikan edukasi tentang pentingnya pilar negara. Apabila masyarakat diberikan pemahaman tersebut maka masyarakat akan sendirinya dijauhkan dari ancaman radikalisme yang mengancam NKRI,” ujar Putu saat memberikan sosialisasi empat pilar di Museum Rudana, Gianyar Bali pada Senin, 10 Februari 2020.
Masyarakat yang hadir sangat antusias dan sesekali memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar kebangsaan kepada PSR. Putu pun mengaku senang tiap memberikan edukasi kebangsaan seperti ini karena semakin mendekatkan dirinya dengan masyarakat.
“Saya sebagai legislator tentu sangat senang bila berada ditengah masyarakat seperti ini. Tak sekedar edukasi, masyarakat pun juga bisa menyampaikan keluh kesah secara langsung terkait kebijakan pemerintah saat ini,” terang Putu.
Masyarakat Gianyar pun berharap kegiatan sosialisasi empat pilar seperti ini dapat terus dilanjutkan. Karena selain ada transfer kwowledge, masyarakat bisa mrnyampaikan aspirasi secara langsung kepada anggota dewan yang mewakilinya. (hs)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending