Connect with us

POLITIK

Kehidupan Pribadi Indahwati yang Menginspirasi bagi Kaum Perempuan

Published

on

Surabaya – Politikus Partai Berkarya, Indahwati mengemukakan kehidupan pribadinya yang hobi memasak, dan untuk menyalurkan hobinya, dirinya menerima pesanan nasi kotak maupun tumpeng. Dan nama suaminya Irsan Setyawan.

Untuk pekerjaan di bidang finansial, kata Indah, wanita harus punya skill, jangan pernah berkata tidak bisa kalau kita belum mencobanya. Dan selalu berfikiran positif berusaha dan berdoa.

Kegiatan Indah, dirinya sekarang lebih banyak kegiatan keagamaan di Pondok Pesantren (Ponpes), bakti sosial (baksos), dan sosialisasi narkoba di GMDM (Garda Mencegah Dan Mengobati) narkoba.

“Suatu kepuasan sendiri bisa langsung terjun ke masyarakat apa lagi untuk penggalangan dana buat saudara kita yang terkena musibah,” ucapnya saat dimintai keterangan tentang kehidupan pribadinya.

“Alhamdulillah perjuangan teman-teman LSM SI, semua kita bisa kirim bantuan ke Palu kapan hari kemarin, kebetulan ada perwakilan SI disana, jadi bantuan logistik sampai langsung ke saudara kita,” imbuhnya.

Organisasi yang diikuti Indah tercatat sebagai berikut :

  • GMDM (Garda Mencegah Dan Mengobati) Narkoba 
  • Srikandi PP LSM SI (Lembaga Swadaya Masyarakat Saya Indonesia) sebagai Sekretaris.
  • Barisan Relawan Prabowo Sandi (BARPAS) Jawa Timur sebagai Bendahara.
  • Santri Pondok Pesantren Tarbiyatul Qulub yang dipimpin K.H. Zainuddin Husni, S.H., M.H. yang terletak di Asemrowo Surabaya.
  • Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perisai Berkarya Provinsi Jawa Timur yang merupakan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sayap Partai Berkarya sebagai Wakil Bendahara.
  • Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Media Online Indonesia (MOI) Provinsi Jawa Timur sebagai Wakil Bendahara.

Dengan berbagai organisasi yang banyak diikuti Indah, maka dirinya siap membawa aspirasi rakyat yang sekarang berstatus sebagai Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Surabaya dari Partai Berkarya Daerah Pemilihan (Dapil) 5 kota Surabaya (Asemrowo, Benowo Dukuh Pakis, Karang Pilang, Lakarsantri, Pakal, Sambikerep, Tandes dan Wiyung) nomor urut 4 (empat) pada Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019.

“Bagi saya, Berkarya itu dengan visi dan misi, bukan dengan emosi dan ambisi,” tegasnya.

“Bismillahirohmanirohim jika Allah berkehendak pada saya, untuk terpilih sebagai Anggota DPR nanti, saya akan lebih fokus di kesehatan, terutama wanita / ibu untuk mengurangi angka kematian. Terutama ibu yang melahirkan di usia dini, dan kanker serviks,” lanjutnya.

“Bismillah.. jika Allah memberikan kepercayaan pada saya untuk duduk di kursi DPR, saya akan selalu memperjuangkan suara rakyat dan berkeinginan membangun rumah aspirasi rakyat, dimana masyarakat bisa langsung datang untuk mengutarakan keluhan-keluhannya,” tuturnya.

Selanjutnya, Indah terus mensosialisasikan bahaya narkoba, terutama untuk anak-anak generasi kita, agar tidak mudah terjerumus dalam lingkaran setan. “Ini peran orang tua lebih utama untuk membekali mereka dengan keimanan untuk membentengi diri dari narkoba,” tutupnya. (ari)

 

NASIONAL

Sengaja Tak Ikut Jumpa Pers Bersama Jokowi, Ketum PB HMI Tegaskan Independensi HMI

Published

on

Jakarta – Organisasi terbesar mahasiswa Islam, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) kembali merayakan hari ulang tahunnya yang ke-72. Acara perayaan tersebut berlangsung di kediaman Ketua Dewan Penasihat Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Akbar Tandjung.

Pada perayaan ulang tahun ini juga turut dihadiri oleh Presiden RI, Joko Widodo, yang datang ke lokasi acara sekitar pukul 19.30 WIB.

Akbar Tanjung mengatakan dalam sambutannya, bahwa kader HMI memiliki komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI. Dengan mengutip pemikiran cendekiawan muslim yang juga aktivis HMI, Nurcholish Madjid (alm), Ia menegaskan bahwa dalam diri kader-kader HMI melekat dua nilai, yaitu nilai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan.

“Nurcholis Madjid mengatakan, nilai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan seperti dua sisi mata uang yang sama, yang tidak bisa dipisahkan,” terangnya. Selasa, (05/2/2019).

Namun tidak seperti biasanya, Ketua Umum PB HMI, Saddam al Jihad, memilih untuk tidak melakukan jumpa pers bersama dengan Presiden RI Joko Widodo. Hal tersebut lantaran untuk menjaga independensi HMI terutama di tengah memanasnya suhu politik menjelang Pilpres 2019.

“Saya sebagai Ketua Umum PB HMI, menegaskan bahwa HMI sebagai putera bangsa menjunjung tinggi sebagai Insan Pemersatu Bangsa dan menegaskan bahwa HMI menjaga Independensinya,” pungkasnya bersama puluhan Ketua Badan Koordinasi (Badko) HMI. 

Dalam kesempatan itu pula, R. Saddam Al Jihad mengajak kader HMI dan seluruh masyarakat Indonesia untuk menyambut tahun politik ini dengan kegembiraan dan penguatan gagasan keindonesiaan yang utuh.

“Dalam kesempatan ini, kami juga mengajak kepada seluruh kader HMI dan masyarakat Indonesia secara umum untuk menyambut tahun politik ini dengan memperkukuh kesatuan sosial kita, memperkuat gagasan nasionalisme kita, agar kita dapat bersatu secara utuh di bawah naungan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tandasnya.

Selain perayaan hari ulang tahun HMI, acara ini juga dihelat sebagai ungkapan syukur atas gelar pahlawan nasional bagi Lafran Pane. Lafran Pane dianugerahi gelar pahlawan pada 2017 melalui Keputusan Presiden RI Nomor: 115/TK/Tahun 2017 tanggal 6 November 2017 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. 

Lafran Pane adalah tokoh pergerakan pemuda dan memprakarsai pembentukan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada 5 Februari 1947. 

Terlihat sejumlah tokoh dan pejabat negara yang hadir pada acara ulang tahun dan syukuran tersebut, antara lain Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Natsir, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil. 

Selain itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD. Hadir pula Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (ari)

Continue Reading

NASIONAL

Di Pemilu 2019, KAHMI dan PJ Ketum PB HMI Dukung Jokowi-Ma’ruf

Published

on

Jakarta – Dukungan terhadap Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 terus berdatangan. Dukungan terbaru disampaikan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dan HMI.

Dukungan disampaikan langsung Ketua Majelis Pembina KAHMI Akbar Tanjung dan didampingi Arya Kharisma sebagai PJ (Penanggung Jawab) Ketua Umum PB HMI bersama Presiden Jokowi. Alasannya, agar Jokowi dapat melanjutkan pembangunan yang telah dirintisnya dalam empat tahun sebelumnya.

“Semoga Pak Jokowi dapat melanjutkan pembangunan yang telah dirintisnya. Kalau setuju tolong diaminkan,” tuturnya dalam acara HUT ke-72 HMI dan syukuran penetapan Lafran Pane sebagai Pahlawan Nasional di kediamannya, Jalan Purnawarman, Jakarta Selatan, Selasa (5/2/2019).

Akbar Tanjung menilai, komitmen pembangunan yang dilakukan Jokowi selaras dengan tujuan HMI. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HMI, Pasal 4 salah satu poinnya adalah adil dan makmur.

Komitmen Jokowi dalam keadilan dan kemakmuran dalam kehidupan bermasyarakat, menurut politikus senior Partai Golkar (Golongan Karya) ini, sudah terbukti. Deretan contohnya adalah banyaknya pembangunan di daerah mulai dari Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.

Bahkan, mantan ketua DPR ini menganggap, Jokowi merupakan Presiden yang paling konsisten dalam pembinaan Pancasila. Buktinya, dia mencontohkan, adalah dengan dibentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“Beliau juga terbukti mampu menciptakan kerukunan antar-hidup beragama dalam negara,” tegas pria kelahiran Sorkam, Sibolga ini.

Pada Pilpres 2019, Jokowi berduet dengan Ma’ruf Amin sebagai pasangan nomor urut 01. Mereka akan berhadapan dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, pasangan nomor urut 02. (ari)

Continue Reading

NASIONAL

Jawa Timur Merupakan Kunci dari Peta Demokrasi Nasional

Published

on

Surabaya – Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 baik pemilihan legislatif DPR-RI, DPD-RI , DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota hingga Pemilihan Presiden akan berlangsung beberapa bulan lagi. Jawa Timur sebagai Provinsi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbanyak kedua se-Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat (Data KPU 2018) merupakan barometer untuk menentukan kontestasi demokrasi nasional. Dinamika politik nasional memang sangat intensif. Jawa Timur merupakan daerah strategis karena dinamika yang terjadi merupakan kunci dari peta demokrasi nasional, dan hal tersebut didukung dengan corak sosiologis masyarakat Jawa Timur yang berbeda tiap tlatah membuat persoalan yang terjadi di Jawa Timur semakin kompleks.

Disisi lain, berbagai fenomena terjadi. Mulai dari gesekan antar pendukung, konflik antar-elektoral, hingga praktik money politic yang menjadi penyakit demokrasi. Pusat Studi Anti-Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) UMSurabaya merupakan pusat studi yang mengawal gerakkan anti-korupsi dan jalannya demokrasi yang luber dan jurdil mencoba melihat lebih dalam fenomena tersebut dalam riset politik. Survey dilaksanakan November-Desember 2018 di 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur tersebut menggunakan metode multistage random sampling sekaligus memadukannya dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk memperkuat paradigma penelitian dan menguraikan persoalan yang diangkat dalam penelitian politik.

Terkait dengan elektabilitas partai Politik, PUSAD UMSurabaya menemukan bahwa persaingan sengit elektabilitas PDI-P dengan PKB di Jawa Timur cukup sengit, dimana prosentase keterpilihan PDI-P sebesar 21,80% disusul PKB 21,68%, disusul Partai Gerindra sebesar 14,30%, Golkar 7,10%, Demokrat sebesar 4,5%, sementara beberapa partai lain dibawah ambang batas parliementary tresshold, yaitu PAN sebesar 2,70%, Partai Nasdem 1,90%, PPP 1,60%, Perindo 1,3%, dan Hanura 1,2%. Dan beberapa partai tingkat keterpilihan dibawah 1% seperti PSI, Partai Garuda, Partai Berkarya, PBB, dan PKPI, “dan sebanyak 14,20% masyarakat Jawa Timur belum menentukan pilihan, dan 4,325 memilih golput,” ujar Direktur PUSAD UMSurabaya, Satria Unggul W.P. Kamis, (24/1/2019).

Satria menyatakan bahwa cukup besar potensi konflik yang terjadi pada Pemilu 2019 di Jawa Timur,” kami mendapatkan data dari tim peneliti lapangan bahwa dalam tipologi potensi konflik yang didorong oleh fatwa/seruan atas nama agama sebanyak 40,5%, penyalahgunaan perizinan 24,5%, isu hoax dan black campaign sebanyak 13,2%, isu SARA 11,8 %, serta netralitas ASN dan penyalahgunaan APBN/APBD sebanyak 10%”, tambahnya.

Selain itu, praktik money politics juga menjadi tantangan besar untuk menciptakan pemilu yang luber dan jurdil, dimana 66,50% masyarakat Jawa Timur tetap menerima uang dari money politics yang diberikan calon, tetapi tetap memilih berdasarkan hati, dan sebanyak 15% menerima uang tersebut dan memilih calon yang memberikan uang, 16,67% menerima uang tersebut tetapi tidak memilih yang memberi uang, dan hanya 1,87% masyarakt Jawa Timur yang menolak menerima uang. “Dengan berbagai macam jenis dan sebutan (shodaqoh politik, serangan fajar, dsb), money politics sangat menentukan pilihan elektoral dengan presisi oleh masing-masing pasangan calon, ini yang menjadi keprihatinan kita bersama, kami menemukan fenomena tersebut di berbagai Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan pola yang beragam”, lanjutnya.

Acara yang diselenggarakan di AT-Tauhid Tower Lt. 13 pada 24 Januari 2019 tersebut, selain rilis hasil riset politik, juga diselenggarakan Talkshow untuk membahas hasil riset dari PUSAD UMSurabaya yang akan disajikan oleh Drs. Aribowo, M.S. selaku pakar politik Universitas Airlangga, dan Umar Sholahudin, M.Sosio sebagai direktur Parliament Watch. (ari)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending