Connect with us

HUKUM

Kejagung Harus Follow The Money Kasus Jiwasraya

Published

on

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Kejaksaan Agung membongkar kasus korupsi di PT Jiwasraya. Mengingat kasud tersebut telah merugikan rakyat dan negara.

“Hari ini (kemarin) Komisi III DPR RI rapat kerja dengan Kejaksaan Agung, salah satu agendanya membahas mengenai persoalan kasus Jiwasraya,” kata Habib Aboe pada wartawan, Senin (20/1/2020) kemarin.

“Saya sampaikan ini pekerjaan berat untuk Jampidsus dan Jaksa Agung. Namundemikian perkara ini tentunya harus di hadapi. Apalagi hal ini menyangkut nama bangsa dan negara. Nasabah Jiwasraya bukan cuman WNI, namun 437 warga negara Korsel yang diduga mengalami kerugian hingga Rp572 miliar atau lebih dari setengah trilyun. Karenanya, ini menyangkut kepercayaan dunia internasional terhadap iklim investasi dan keuangan di Indonesia,” jelas Habib Aboe.

Habib Aboe juga mengapresiasi kerja cepat dari kejaksaan yang mencekal 13 orang keluar negeri terkait kasus ini, dan ada 5 orang yang sudah di tahan. Ini sepertinya menunjukkan keseriusan Kejaksaan Agung dalam menuntaskan kasus ini.

Menurutnya, dalam penanganan kasus korupsi biasanya dilakukan dua pola, yaitu follow the money dan tracking the decicion maker.

“Merunut siapa saja yang menjadi decicion maker atau pengambil kebijakan adalah untuk mencari siapa saja yang harus bertanggung jawab. Apakah hal ini sudah dilakukan pada kasus jiwasraya ? ada berapa pihak yang harus bertanggung jawab atas persoalan ini ? siapa saja mereka ?” tanya Habib Aboe.

“Kemudian tak kalah pentingnya melakukan follow the money hal ini diperlukan untuk mengetahui kemana saja uang itu mengalir. Ke kantong-kantong siapa saja dana Jiwasraya ini berlabuh. Apakah hal ini sudah dilakukan ? kemana saja aliran
dana jiwasraya?,” sambungnya.

Habib Aboe menjelaskan, yang paling penting untuk kejaksaan bukan sekedar menahan atau mempidanakan orang, namun membongkar modus ini sampai ke akarnya agar menjadi pembelajaran untuk bangsa ini. Lebih penting lagi, kejaksaan agung harus mampu menyelamatkan keuangan negara. Karenanya, aset aset para tersangka ini perlu di sita.

Tentunya, tegasnya,  penyitaan juga perlu dilakukan saat pengembangan kasus, siapapun yang menerima aliran dana dari Jiwasraya langsung bekukan assetnya, siapa saja para pengambil kebijakan yang terkait kasus ini, juga langsung bekukan assetnya, atau langsung lakukan penyitaan.

“Dengan demikian kita harapkan uang negara akan segera banyak diselamatkan,” pungkas Habib Aboe. (HMS)

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

Bamsoet: Syarifuddin Sosok Tepat Pimpin Mahkamah Agung

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berharap terpilihnya Muhammad Syarifuddin sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA) periode 2020-2025 menggantikan Hatta Ali yang memasuki pensiun, semakin meningkatkan kualitas sistem peradilan. Sehingga bisa memberikan kepastian hukum, sekaligus menjamin keadilan masyarakat.

“Adigium hukum terkenal yang menyatakan ‘lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang tak bersalah’, harus dipahami oleh hakim bahwa putusan yang diambilnya sangat berpengaruh. MA sebagai ujung tombak penegakan keadilan, memikul tanggung jawab yang tak ringan. Pertanggungkawaban tugas dan kinerjanya tak hanya dihadapan manusia saja, melainkan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,” ujar Bamsoet di Jakarta, Senin (6/4/20).

Mantan Ketua Komisi III DPR RI yang membidangi Hukum dan HAM ini menilai sosok Muhammad Syarifuddin tepat memimpin MA. Syarifuddin mempunyai kapasitas, kapabilitas, dan profesionalitas untuk membawa Mahkamah Agung menjadi lembaga yang disegani rakyat.

Track record Syarifuddin yang memulai karir hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh pada 1981, hingga menjadi Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung pada 2011, dan terakhir sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial sejak 2016 ini terbilang tanpa masalah. Membuktikan integritas yang bersangkutan sebagai hakim sudah teruji dan terbukti.

“Kini waktu jugalah yang akan menjawab apakah beliau akan mampu menjaga integritasnya sebagai Ketua MA. Karena jabatan baru yang diembannya ini penuh godaan. Mengingat sebagai salah satu cabang kekuasaan dalam Trias Politika, peran Mahkamah Agung tak kalah penting dibanding kepresidenan (eksekutif) dan perwakilan rakyat (legislatif),” tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga mengajak rakyat memberikan pengawasan yang ketat terhadap perilaku hakim. Sebagaimana sudah dilakukan rakyat dalam mengawasi lembaga kepresidenan maupun para anggota dewan perwakilan rakyat. Apalagi di era digital saat ini, sangat mudah bagi rakyat mengawasi tindak tanduk dan perilaku menyimpang para hakim maupun institusi peradilan di berbagai daerah.

“Tinggal jentikan jari di media sosial, rakyat bisa membuat viral suatu kejadian yang akhirnya bisa mendapat perhatian luas. Karenanya para hakim dan institusi peradilan jangan bermain-main dengan kekuasaan yang dimiliki. Sangat penting bagi hakim dan institusi peradikan menjaga profesionalitasnya sebagai ‘wakil Tuhan di bumi’ dalam menjaga keadilan masyarakat,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

HUKUM

Kenapa DPP Sarbumusi Resmi Keluar dari Tim Omnibus Law Cluster Ketenagakerjaan?

Published

on

By

JAKARTA – Presiden DPP Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K Sarbumusi), Syaiful Bahri Anshori mengatakan Sarbumusi telah resmi keluar dari tim koordinasi pembahasan dan Konsultasi Publik RUU Omnibus Law Bidang Ketenagakerjaan.

“Berdasarkan hasil rapat pleno yang digelar oleh pengurus DPP Sarbumusi, secara resmi Sarbumusi Keluar dari tim omnibus law bidang ketenagakerjaan yang dibentuk oleh Kemenko,” ungkap Syaiful, di Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Syaiful menjelaskan alasan keluarnya Sarbumusi dari tim omnibus law bidang ketenagakerjaan.

“Sarbumusi menilai bahwa dalam Draft RUU Cipta Lapangan Kerja yang telah dikirim oleh pemerintah ke DPR banyak merugikan pihak pekerja/buruh serta akan berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan, perlindungan pekerja, serta kebebasan dan kemerdekaan berserikat bagi pekerja/buruh dimasa yang akan datang serta pasar kerja liberal dengan membuka kran selebar-lebarnya untuk pekerja asing,” paparnya.

Selain itu Syaiful juga menyayangkan atas sikap pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Perekonomian yang tidak melibatkan Sarikat Pekerja/ Sarikat Buruh sejak awal penyusunan draft RUU Cipta Lapangan Kerja.

“Saat ini Draft dan Naskah Akademik RUU Cipta Lapangan Kerja secara resmi telah disampaikan ke DPR sehingga tim tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan RUU tersebut, mengingat kewenangan saat ini ada di DPR,” katanya.

Lebih lanjut Syaiful meminta kepada pemerintah untuk tidak merugikan pekerja disaat pemerintah sedag gencar menarik investasi didalam negeri.

“DPP K-Sarbumusi memandang tidak seharusnya pemenuhan hak-hak pekerja/buruh beserta perlindungannya direduksi dan dikontradiksikan dengan investasi, tetapi harus sebaliknya, investasi mestinya ditujukan untuk kesejahteraan warga negara termasuk pekerja/buruh,” kata Syaiful

“DPP K Sarbumusi terus mendorong pemerintah agar dibangunnya dialog sosial yang konstruktif, saling mengedepankan kepentingan bersama dalam kerangka Tripartit,” pungkasnya

Sebelumnya Surat Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Nomor 121 tahun 2020, tanggal 7 Februari 2020 tentang Tim Koordinasi Pembahasan dan Konsultasi Publik RUU Omnibus Law Bidang Ketenagakerjaan. Dalam SK dimaksud dicantumkan pula bahwa Presiden Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (KSarbumusi) termasuk dalam anggota tim. (Syaefuddin A)

Continue Reading

HUKUM

Terindikasi Bermotif Bisnis Pribadi, Forum Indonesia: Copot PPK Wilayah Bali

Published

on

Ketua Forum Indonesia, Hikma Ma'ruf Asli saat memberikan dukungan pada Novel Baswedan

JAKARTA – Forum Masyarakat Indonesia Bersih dan Adil (Forum Indonesia) kembali melontarkan pernyataan adanya indikasi kuat pengaturan tender proyek oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wilayah Bali terkait proses lelang Proyek Pekerjaan jalan APBN PUPR Wilayah Bali.

Sebelumnya, Forum Indonesia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK), Mabes Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung), serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan pemantauan dan monitoring lapangan terkait kasus tersebut.

“Data yang kami dapatkan dari beberapa sumber di lapangan menunjukkan adanya upaya mengarahkan dimenangkan oleh PT. Sanur Jaya Utama dalam lelang Proyek Pekerjaan jalan APBN PUPR Wilayah itu”, kata Ketua Forum Indonesia, Hikma Ma’ruf Asli di Jakarta, kamis (20/2/2020).

Lelang Proyek Pekerjaan jalan APBN PUPR Wilayah Bali di bawah koordinasi Balai Jalan Wilayah 8 menurut Ma’ruf, sarat kepentingan bisnis dari PPK proyek tersebut.

“Kami memiliki sejumlah data yang menunjukkan adanya kedekatan khusus dan saling menguntungkan secara imbal balik antara PPK dan PT. Sanur Jaya Utama. Salah satunya, kami mendapat informasi bahwa oknum tersebut memiliki usaha penjualan material dan usaha paving block,” ungkapnya.

Terkait hal itu, selaku Ketua Forum Indonesia, Ma’ruf mendesak dihentikannya semua proses lelang itu dan mengganti oknum PPK tersebut.

“Semestinya semua proses lelang itu dihentikan dan oknum PPK diganti untuk mencegah penyimpangan lebih jauh yang dapat merugikan keuangan negara,” tandas Ma’ruf.

Bukan hanya PPK, pihak kontraktor juga menurutnya sudah harus di black list. Sebab bukan saja telah berusaha menang dengan cara curang melainkan juga tidak memiliki kualifikasi yang baik untuk pekerjaan itu.

Beberapa catatan Forum Indonesia yang ditunjukkannya memperlihatkan bahwa PT. Sanur Jaya Utama memiliki track record kurang baik. Antara lain pernah di denda karena pekerjaan melewati batas waktu. Pekerjaan jembatan di Ampenan mendapat protes serta pekerjaan di Batam merenggut korban nyawa pekerjanya.

Bahkan Ma’ruf menengarai, PT. Sanur Jaya Utama sekitar beberapa tahun terakhir sepertinya hanya broker pekerjaan proyek karena tak memiliki kualifikasi SKN (Sisa Kemampunyan Nyata) sesuai PERKA LKPP No 09/2018 dan SE PUPR no 10/2018

Belum lagi menurut data yang dimilikinya, perusahaan tersebut tak memiliki peralatan memadai.dalam pekerjaan proyek sebesar yang dimenangkannya dalam proses lelang.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ma’ruf menjelaskan bahwa dari 6 paket pekerjaan jalan di biayai APBN 2020 Kementrian PUPR sebanyak 4 paket dimenangkan satu nama perusahaan kontraktor berdasarkan pengumuman hasil lelang di halaman LPSE, yaitu PT. Sanur jaya utama.

Ma’ruf mengatakan, empat paket di Provinsi Bali itu, pertama preservasi jalan klungkung-penelokan,sakah-ubud,teges-istana presiden, pagu anggaran Rp. 29.756.314.000 .Kedua preservasi jalan sp. Cokroaminoto-kosamba, sp tohpati – nusa dua,jimbaran – uluwatu. Pagu anggaran sebesar RP23.547.249.000.

Ketiga, preservasi jalan sp. kediri bts kota singaraja,mengwitani – dalam kota denpasar. pagu anggaran sebesar RP11.891.987.000.

Keempat, preservasi jalan dalam kota singaraja-kubutambahan-bts.kota amlapura.pagu anggaran sebesar rp. 40.878.932.000. Sehingga total pagu yang di kuasai sebesar RP106.074.482.000.

“Kami masih telusuri juga bahwa ada dugaan kuat group yang sama di Bali menguasai beberapa paket pekerjaan juga di NTB atau di balai jalan 9,” tutup maaruf.

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending