Connect with us

HUKUM

Keluarga Kesultanan Kutai Kartanegara Layangkan Somasi ke Gubernur Kaltim

Published

on

JAKARTA – Keluarga Besar dan Kerabat Kesultanan Kutai Ing Martadipura 6 (enam) menggelar pertemuan di Hotel Grand Elty Singgasana, Kutai Kartanegara pada Rabu, 30 Oktober 2019.

Pertemuan ini menyikapi pernyataan dari Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor tentang harta miliki Kerajaan Kesultanan Kutai Ing Martadipura. Gubernur Noor menyebutkan bahwa harta milik Kesultanan Kutai Ing Martadipura menjadi milik negara sejak kerajaan itu menyatakan diri bergabung dengan NKRI.

Ketua Kerabat 6 pemangku hibbah Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, H. Adji Pangeran Ario Jaya Winata mengungkapkan, hasil dari pertemuan itu disepakati akan meyangkan surat somasi kepada Gubernur Kaltim Isran Noor.

“Tim hukum yang segera melayangkan surat somasi kepada Gubernur Kaltim,” ungkap Ario Jaya Winata di Kutai Kartanegara, Rabu (30/10/2019).

Ia menjelaskan, pernyataan Gubernur Kaltim harta milik Kesultanan Kutai Ing Martadipura menjadi milik negara tidak benar sama sekali. Sebab, dalam surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Nomor: 01/Pem/KKTI/1966 tanggal 6 Oktober 2019, menegaskan bahwa semua benda milik pribadi atau warisan dikembalikan pada pribadi sedangkan hanya benda milik Kerajaan menjadi milik negara.

“Hal ini menjadi kontraditif karena tanah waris milik kerabat yang telah di bagikan kepada seluruh kerabat pada tahun 1902 sesuai surat hibah kemurahan Sultan yang disahkan oleh notaris belanda waktu itu sudah pasti menjadi hak ahli waris secara pribadi bukan menjadi asset kerajaan sesuai surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur nomor 01/Pem/KKTI/1966 tanggal 6 Oktober tersebut,” tegas Ario Jaya.

Ia mengatakan, sesuai dengan surat BPN RI No. 2316/25.2-600/VII/2011, pada tanggal 8 Juli 2011 kepada Gubernur Kaltim dalam huruf 2b poin 2 menyatakan, sebagai pemegang tanah-tanah grant Sultan , secara hukum dapat memperoleh kompensasi dari pihak yang akan mengusahakan atau memanfaatkan tanah-tanah tersebut sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Dengan demikian, ia menilai bahwa pernyataan Gubernur Kaltim tersebut telah menyimpang dari surat yang dikeluarkan BPN RI.

“Sehingga gubernur dianggap oleh kerabat kesultanan kutai kartanegara ing martadipura juga menyimpangi apa yang telah menjadi perintah BPN RI kepada Gubernur Kaltim,” jelasnya.

Ia menuturkan, atas ketidakpatuhan Gubernur Kaltim terhadap surat Kejati Kaltim Nomor: 01/Pem/KKTI/1966 tanggal 6 Oktober 2019, dan Surat Perintah BPN RI itu, pihaknya membentuk tim hukum dan melayangkan surat somasi kepada Gubernur Kaltim Isran Noor.

Adapun anggota tim hukum yang dibentuk yakni Warman, SH., Rudi Ebon, SH.,Aji Dendi, SH., Elisason, SH., dan Aji Bambang Purnawarman, SH., M, hum., sebagai pengarah& koordinator tim advokasi.

Ahli waris yang hadir dalam pertemuan itu adalah ahli waris Adji Pangeran Kartanegara II, ahli waris Adji Pangeran Sosronegoro, ahli waris Adji Raden Ario Sosro atau Adji Mahligai, ahli waris Sultan Adji Muhammad Parikesit, ahli waris Adji Raden Ario Joyo Boyo, dan ahli waris Adji raden godang, juga hadir68 orang mewakili tokoh lintas Suku kaltim awang zulkifli, hadir pula satu-satunya anak Sultan Parikesit yang masih hidup yakni Adji Pangeran Hario Adiningrat Bin Sultan Adji Muhammad Parikesit yang merupakan sesepuh masyarakat adat kutai.[]

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

Kenapa DPP Sarbumusi Resmi Keluar dari Tim Omnibus Law Cluster Ketenagakerjaan?

Published

on

By

JAKARTA – Presiden DPP Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K Sarbumusi), Syaiful Bahri Anshori mengatakan Sarbumusi telah resmi keluar dari tim koordinasi pembahasan dan Konsultasi Publik RUU Omnibus Law Bidang Ketenagakerjaan.

“Berdasarkan hasil rapat pleno yang digelar oleh pengurus DPP Sarbumusi, secara resmi Sarbumusi Keluar dari tim omnibus law bidang ketenagakerjaan yang dibentuk oleh Kemenko,” ungkap Syaiful, di Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Syaiful menjelaskan alasan keluarnya Sarbumusi dari tim omnibus law bidang ketenagakerjaan.

“Sarbumusi menilai bahwa dalam Draft RUU Cipta Lapangan Kerja yang telah dikirim oleh pemerintah ke DPR banyak merugikan pihak pekerja/buruh serta akan berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan, perlindungan pekerja, serta kebebasan dan kemerdekaan berserikat bagi pekerja/buruh dimasa yang akan datang serta pasar kerja liberal dengan membuka kran selebar-lebarnya untuk pekerja asing,” paparnya.

Selain itu Syaiful juga menyayangkan atas sikap pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Perekonomian yang tidak melibatkan Sarikat Pekerja/ Sarikat Buruh sejak awal penyusunan draft RUU Cipta Lapangan Kerja.

“Saat ini Draft dan Naskah Akademik RUU Cipta Lapangan Kerja secara resmi telah disampaikan ke DPR sehingga tim tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan RUU tersebut, mengingat kewenangan saat ini ada di DPR,” katanya.

Lebih lanjut Syaiful meminta kepada pemerintah untuk tidak merugikan pekerja disaat pemerintah sedag gencar menarik investasi didalam negeri.

“DPP K-Sarbumusi memandang tidak seharusnya pemenuhan hak-hak pekerja/buruh beserta perlindungannya direduksi dan dikontradiksikan dengan investasi, tetapi harus sebaliknya, investasi mestinya ditujukan untuk kesejahteraan warga negara termasuk pekerja/buruh,” kata Syaiful

“DPP K Sarbumusi terus mendorong pemerintah agar dibangunnya dialog sosial yang konstruktif, saling mengedepankan kepentingan bersama dalam kerangka Tripartit,” pungkasnya

Sebelumnya Surat Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Nomor 121 tahun 2020, tanggal 7 Februari 2020 tentang Tim Koordinasi Pembahasan dan Konsultasi Publik RUU Omnibus Law Bidang Ketenagakerjaan. Dalam SK dimaksud dicantumkan pula bahwa Presiden Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (KSarbumusi) termasuk dalam anggota tim. (Syaefuddin A)

Continue Reading

HUKUM

Terindikasi Bermotif Bisnis Pribadi, Forum Indonesia: Copot PPK Wilayah Bali

Published

on

Ketua Forum Indonesia, Hikma Ma'ruf Asli saat memberikan dukungan pada Novel Baswedan

JAKARTA – Forum Masyarakat Indonesia Bersih dan Adil (Forum Indonesia) kembali melontarkan pernyataan adanya indikasi kuat pengaturan tender proyek oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wilayah Bali terkait proses lelang Proyek Pekerjaan jalan APBN PUPR Wilayah Bali.

Sebelumnya, Forum Indonesia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK), Mabes Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung), serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan pemantauan dan monitoring lapangan terkait kasus tersebut.

“Data yang kami dapatkan dari beberapa sumber di lapangan menunjukkan adanya upaya mengarahkan dimenangkan oleh PT. Sanur Jaya Utama dalam lelang Proyek Pekerjaan jalan APBN PUPR Wilayah itu”, kata Ketua Forum Indonesia, Hikma Ma’ruf Asli di Jakarta, kamis (20/2/2020).

Lelang Proyek Pekerjaan jalan APBN PUPR Wilayah Bali di bawah koordinasi Balai Jalan Wilayah 8 menurut Ma’ruf, sarat kepentingan bisnis dari PPK proyek tersebut.

“Kami memiliki sejumlah data yang menunjukkan adanya kedekatan khusus dan saling menguntungkan secara imbal balik antara PPK dan PT. Sanur Jaya Utama. Salah satunya, kami mendapat informasi bahwa oknum tersebut memiliki usaha penjualan material dan usaha paving block,” ungkapnya.

Terkait hal itu, selaku Ketua Forum Indonesia, Ma’ruf mendesak dihentikannya semua proses lelang itu dan mengganti oknum PPK tersebut.

“Semestinya semua proses lelang itu dihentikan dan oknum PPK diganti untuk mencegah penyimpangan lebih jauh yang dapat merugikan keuangan negara,” tandas Ma’ruf.

Bukan hanya PPK, pihak kontraktor juga menurutnya sudah harus di black list. Sebab bukan saja telah berusaha menang dengan cara curang melainkan juga tidak memiliki kualifikasi yang baik untuk pekerjaan itu.

Beberapa catatan Forum Indonesia yang ditunjukkannya memperlihatkan bahwa PT. Sanur Jaya Utama memiliki track record kurang baik. Antara lain pernah di denda karena pekerjaan melewati batas waktu. Pekerjaan jembatan di Ampenan mendapat protes serta pekerjaan di Batam merenggut korban nyawa pekerjanya.

Bahkan Ma’ruf menengarai, PT. Sanur Jaya Utama sekitar beberapa tahun terakhir sepertinya hanya broker pekerjaan proyek karena tak memiliki kualifikasi SKN (Sisa Kemampunyan Nyata) sesuai PERKA LKPP No 09/2018 dan SE PUPR no 10/2018

Belum lagi menurut data yang dimilikinya, perusahaan tersebut tak memiliki peralatan memadai.dalam pekerjaan proyek sebesar yang dimenangkannya dalam proses lelang.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ma’ruf menjelaskan bahwa dari 6 paket pekerjaan jalan di biayai APBN 2020 Kementrian PUPR sebanyak 4 paket dimenangkan satu nama perusahaan kontraktor berdasarkan pengumuman hasil lelang di halaman LPSE, yaitu PT. Sanur jaya utama.

Ma’ruf mengatakan, empat paket di Provinsi Bali itu, pertama preservasi jalan klungkung-penelokan,sakah-ubud,teges-istana presiden, pagu anggaran Rp. 29.756.314.000 .Kedua preservasi jalan sp. Cokroaminoto-kosamba, sp tohpati – nusa dua,jimbaran – uluwatu. Pagu anggaran sebesar RP23.547.249.000.

Ketiga, preservasi jalan sp. kediri bts kota singaraja,mengwitani – dalam kota denpasar. pagu anggaran sebesar RP11.891.987.000.

Keempat, preservasi jalan dalam kota singaraja-kubutambahan-bts.kota amlapura.pagu anggaran sebesar rp. 40.878.932.000. Sehingga total pagu yang di kuasai sebesar RP106.074.482.000.

“Kami masih telusuri juga bahwa ada dugaan kuat group yang sama di Bali menguasai beberapa paket pekerjaan juga di NTB atau di balai jalan 9,” tutup maaruf.

Continue Reading

HUKUM

ART Minta Kapolri Idham Azis Sikapi Penanganan Kasus di Makassar

Published

on

JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Abdul Rachman Thaha (ART) meminta Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis untuk memberikan perhatian terhadap penanganan salah satu kasus di wilayah Polrestabes Makassar.

ART mempertanyakan tentang kasus berkaitan dengan sengketa lahan dengan terlapor bernama Hengki Lisady yang dinilainya hak-haknya sebagai warga negara dizalimi.

“Saya selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai pengejawantahan aspirasi masyarakat perlu mengawal dari pada penegakan hukum, saya menggunakan Hak Bertanya saya selaku anggota DPD yangdiatur dalam Pasal 257 paragraf 1 Hak Anggota sebagaimana diatur dalam UU No 17 Tahun 2014,” kata ART, Kamis (20/2/2020).

Apalagi, kata dia, posisinya saat ini berada di Komite I yang membidangi hukum. ART melihat kasus yang disorotinya itu dipaksakan di tingkatkan ke penyidikan, penuntutan hingga ke putusan pengadilan.

“Bayangkan orang yang tidak punya legalitas hukum melaporkan terlapor dalam suatu perkara yang dimana obyek perkara tersebut adalah tanah, yang saya maksudkan adalah obyek tanah atas nama ibu Siani yang melaporakan malah Aco ke pihak kepolisian,” tuturnya.

Senator asal Sulewsi Tengah ini mengaku heran penyidik begitu mudah menerimanya laporan tersebut dan menetapkan tersangka terlapor.

Untuk itu, ART meminta kepada Kapolri untuk kembali melakukan gelar perkara untuk mengetahui kebenaran kasus tersebut.

“Apabila ada pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut yang membackup pelapor mohon Kapolri menindak tegas sehingga citra Kepolisan di mana selama ini sudah terkisis akibat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan merusak institusi Polri,” tuturnya.

ART mengungkapkan keyakinan Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Idham Azis akan bekerja lebih baik. “Saya yakin dan percaya di tangan seorang Jenderal Pol Idham Azis Polri ini akan lebih baik lagi,” ujarnya.

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending