Connect with us

HUKUM

Keluarga Kesultanan Kutai Kartanegara Layangkan Somasi ke Gubernur Kaltim

Published

on

JAKARTA – Keluarga Besar dan Kerabat Kesultanan Kutai Ing Martadipura 6 (enam) menggelar pertemuan di Hotel Grand Elty Singgasana, Kutai Kartanegara pada Rabu, 30 Oktober 2019.

Pertemuan ini menyikapi pernyataan dari Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor tentang harta miliki Kerajaan Kesultanan Kutai Ing Martadipura. Gubernur Noor menyebutkan bahwa harta milik Kesultanan Kutai Ing Martadipura menjadi milik negara sejak kerajaan itu menyatakan diri bergabung dengan NKRI.

Ketua Kerabat 6 pemangku hibbah Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, H. Adji Pangeran Ario Jaya Winata mengungkapkan, hasil dari pertemuan itu disepakati akan meyangkan surat somasi kepada Gubernur Kaltim Isran Noor.

“Tim hukum yang segera melayangkan surat somasi kepada Gubernur Kaltim,” ungkap Ario Jaya Winata di Kutai Kartanegara, Rabu (30/10/2019).

Ia menjelaskan, pernyataan Gubernur Kaltim harta milik Kesultanan Kutai Ing Martadipura menjadi milik negara tidak benar sama sekali. Sebab, dalam surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Nomor: 01/Pem/KKTI/1966 tanggal 6 Oktober 2019, menegaskan bahwa semua benda milik pribadi atau warisan dikembalikan pada pribadi sedangkan hanya benda milik Kerajaan menjadi milik negara.

“Hal ini menjadi kontraditif karena tanah waris milik kerabat yang telah di bagikan kepada seluruh kerabat pada tahun 1902 sesuai surat hibah kemurahan Sultan yang disahkan oleh notaris belanda waktu itu sudah pasti menjadi hak ahli waris secara pribadi bukan menjadi asset kerajaan sesuai surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur nomor 01/Pem/KKTI/1966 tanggal 6 Oktober tersebut,” tegas Ario Jaya.

Ia mengatakan, sesuai dengan surat BPN RI No. 2316/25.2-600/VII/2011, pada tanggal 8 Juli 2011 kepada Gubernur Kaltim dalam huruf 2b poin 2 menyatakan, sebagai pemegang tanah-tanah grant Sultan , secara hukum dapat memperoleh kompensasi dari pihak yang akan mengusahakan atau memanfaatkan tanah-tanah tersebut sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Dengan demikian, ia menilai bahwa pernyataan Gubernur Kaltim tersebut telah menyimpang dari surat yang dikeluarkan BPN RI.

“Sehingga gubernur dianggap oleh kerabat kesultanan kutai kartanegara ing martadipura juga menyimpangi apa yang telah menjadi perintah BPN RI kepada Gubernur Kaltim,” jelasnya.

Ia menuturkan, atas ketidakpatuhan Gubernur Kaltim terhadap surat Kejati Kaltim Nomor: 01/Pem/KKTI/1966 tanggal 6 Oktober 2019, dan Surat Perintah BPN RI itu, pihaknya membentuk tim hukum dan melayangkan surat somasi kepada Gubernur Kaltim Isran Noor.

Adapun anggota tim hukum yang dibentuk yakni Warman, SH., Rudi Ebon, SH.,Aji Dendi, SH., Elisason, SH., dan Aji Bambang Purnawarman, SH., M, hum., sebagai pengarah& koordinator tim advokasi.

Ahli waris yang hadir dalam pertemuan itu adalah ahli waris Adji Pangeran Kartanegara II, ahli waris Adji Pangeran Sosronegoro, ahli waris Adji Raden Ario Sosro atau Adji Mahligai, ahli waris Sultan Adji Muhammad Parikesit, ahli waris Adji Raden Ario Joyo Boyo, dan ahli waris Adji raden godang, juga hadir68 orang mewakili tokoh lintas Suku kaltim awang zulkifli, hadir pula satu-satunya anak Sultan Parikesit yang masih hidup yakni Adji Pangeran Hario Adiningrat Bin Sultan Adji Muhammad Parikesit yang merupakan sesepuh masyarakat adat kutai.[]

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

ART Apresiasi Jaksa Agung Tetapkan Tersangka Kasus Jiwasraya

Published

on

JAKARTA – Anggota Komite I DPD RI, Abdul Rachman Thaha (ART) mengapresiasi Jaksa Agung Burhanudin dalam menuntaskan skandal Jiwasraya dengan menetapkan dan menahan lima orang tersangka.

Adapun para tersangka tersebut antara lain: Hary Prasetyo (Direktur Keuangan Jiwasraya 2013-2018), Hendrisman Rahim (Direktur Utama Jiwasraya 2002-2018), Benny Tjokrosaputro (Komisaris PT Hanson International), Heru Hidayat (Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera), dan Syahmirwan (Pensiunan Jiwasraya).

“Saya sebagai Anggota Komite I DPD RI yang kebetulan bermitra dengan Kejaksaan Agung memberikan apresiasi atas penetapan lima orang tersangka tersebut,” ujar ART menanggapi penetapan lima tersangka skandal Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (16/1/20).

Menurut ART, penetapan tersangka atas skandal Jiwasraya tersebut merupakan bentuk komitmen dari Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi di Indonesia.

“Dalam hal ini, saya minta juga Kejaksaan Agung tidak boleh takut dalam menegakan hukum. Tak perlu gentar dengan hambatan, tekanan, maupun intimidasi,” tutur Senator dari Sulteng ini.

Ia pun berharap proses pengusutan kasus ini tak berhenti sampai disitu.

“Pengembangan kasus ini harus terus dilakuka dengan melakukan penyidikan lebih lanjut. Menurut saya, tidak menutup kemungkinan masih banyak yang berpotensi dijadikan sebagai tersangka, seperti pihak-pihak dari luar Jiwasraya juga yang diduga turut terlibat,” demikian ungkap ART.[]

Continue Reading

HUKUM

Alasan PKS Dukung Irjen Pol Nana Sudjana sebagai Kapolda Metro Jaya

Published

on

By

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendukukung pengangkatan Irjen Pol Nana Sudjana menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya yang baru menggantikan Gatot Eddy. Bagi Habib Aboe, figur Nana sudah tepat menduduki jabatan itu.

“Saya mendukung Irjen Pol Nana Sudjana dimutasi menjadi Kapolda Metro Jaya yang baru menggantikan posisi Irjen Pol Gatot Eddy Pramono sangat tepat,” kata Habib Aboe pada Lintas Parlemen, Kamis (26/12/2019).

Habib Aboe menyampaikan, Polda Metro memerlukan profil seperti Irjen Nana Surdjana yang tidak banyak bicara namun banyak aksinya. Profilnya mirip dengan kapolda yang lama, kerja sangat taktis. Sehingga langkah yang diambil tidak menimbulkan kontroversi.

Ketua MKD DPR RI ini menjelaskan, latar belakang Irjend Nana Surdjana yang banyak menangani intelkam akan sangat bermanfaat untuk menjaga keamanan ibu kota.

“Beliau pernah dipercaya menjabat direktur Intelkam Polda Metro Jaya, pernah juga menjadi Analis Utama Tingkat III Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri, selain iti beliau pernah memimpin Direktorat Intelkam Polda Jateng. Kemudian beberapa kali menempati posisi di Baintelkam Polri, yang kemudian menjadi direktur Intelkam Polda Jatim,” ungkapnya.

Ketua DPP PKS ini menyebutkan, apresiasi gubernur NTB terhadap Irjen Nana adalah salah satu bukti keberhasilan beliau memimpin institusi dan menjalin hubungan dengan steakholder. Profil yang dapat berkomunikasi dengan baik kepada seluruh pihak seperti beliau ini samgay cocok memimpin polda metro, karena Jakarta di huni banyak pihak dengan berbagai dinamikanya. Karenanya kapolri tidak salah pilih menunjuk Irjen Nana sebagai Kapolda Metro.

“Harapan saya, Irjen Nana dapat melanjutkan program Pak Gatot sebelumnya. Kerja kerja bagus dari Kapolda sebelumnya harus dilanjutkan disertai dengan inovaai baru yanh dibutuhkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, pihak IPW sebelumnya merilis analisanya tentang penunjukan Irjen Pol Nana Sudjana sebagai Kapolda Metro Jaya, menggantikan Irjen Gatot Eddy Pramono yang dipromosikan sebagai Wakapolri.

Alasan itu, Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, mengungkapkan prestasi Nana semasa di kepolisian relatif biasa dan tidak menonjol. Tapi Nana merupakan mantan Kapolresta Solo semasa Jokowi menjabat sebagai wali kota di sana. (HMS)

Continue Reading

HUKUM

Habib Aboe: Dewan Pengawas KPK Cukup Keren

Published

on

By

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menilai Dewan Pengawas KPK yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi cukup keren. Bagi Habib Aboe, nama yang ada cukup baik.

“Melihat nama nama yang dipilih dalam dewan pengawas KPK terlihat cukup keren. Siapa yang tak kenal Artijo Alkostar ataupun Albertina Ho. Tentunya kita punya harapan mereka akan bekerja dengan baik untuk mengawal KPK,” kata Habib Aboe pada Lintas Parlemen, Jakarta, Sabtu, (21/12/2019).

Seperti diberitakan sebelumnya, sebelumnya Dewan Pengawas KPK periode 2019-2023 membacakan sumpah jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo. Dan engucapan sumpah jabatan dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2019) kemarin.

“Tugas berat mereka adalah meluruskan kerja KPK jika ditengah jalan terlihat gak lempeng lagi. Tentunya ini tidak mudah, karena mereka perlu mengawasi dalam upaya perbaikan dan penguatan, bukan mengawasi untuk melemahkan,” jelas Habib Aboe yang juga Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR ini.

“Harus disadari oleh Timwas KPK, bahwa kehadiran mereka yang ditunjuk presiden cukup membawa kontroversi,” sambung Ketua DPP PKS Bidang Dakwah Wilayah Kalimantan ini.

“Tentunya langkah mereka akan ditunggu publik, jangan sampai langkah yang diambil menguatkan dugaan adanya muatan agenda pihak tertentu. Keberadaan Timwas harus meningkatkan profesionalitas dan independensi KPK,” pungkasnya.

Berikut 5 Dewan Pengawas KPK:

1. Tumpak Hatorangan Panggabean (Ketua)
2. Syamsudin Haris (Anggota)
3. Artidjo Alkostar (Anggota)

4. Albertina Ho (Anggota)
5.  Harjono (Anggota)

 

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending