Connect with us

PENDIDIKAN

Kembangkan Jiwa Entrepreneurship, SMA Labschool Unesa Gelar Workshop

Published

on

Surabaya – Sebagai upaya untuk mengembangkan jiwa enterpreunership para siswa SMA, SMA Labscshool Unesa mengadakan workshop enterpreneurship dengan narasumber Prof. Dr. Yoyok Soesatyo, S.H., M.M., Ph.D. Beliau juga menjabat sebagai Guru Besar dan Ketua Senat Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Dalam workshop tersebut Prof. Yoyok menyampaikan bahwa, menjadi seorang enterpreneur bukan hanya membuat atau menjual produk lalu memasarkan tetapi mempunyai jiwa dan karakter yang baik serta disiplin itu juga salah satu jiwa enterpreneur. 

“Ini merupakan pengalaman yang sangat istimewa bagi siswa/i Sekolah Menengah Atas (SMA) Labschool Unesa karena dipandu, diajari, dan dimotivasi oleh seorang guru besar dan juga Ketua Senat Unesa,” ucap Dewi Purwanti selaku Kepala Sekolah SMA Labschool Unesa. Jumat, (15/3/2019).

Di hari yang sama setelah workshop enterpreneurship, kata Dewi, bagi siswa diselenggarakan pula workshop untuk para guru SMA Labsschool Unesa.

“Workshopnya ada penulisan kisi-kisi, kartu telaah soal, dan soal berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS). Harapannya guru-guru SMA Labschool terutama yang muda-muda mampu membuat soal-soal HOTS yang sudah menjadi tuntutan di era revolusi industri 4.0,” terangnya.

Diketahui, workshop untuk para guru dinarasumberi Dr. Jack Parmin, M.Hum. merupakan Dosen dan sekaligus Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Unesa. (ari)

PENDIDIKAN

Junaidi Auly Berharap Pembiayaan Ultra Mikro Jangkau Pengusaha Kecil Baru

Published

on

By

LAMPUNG – Selasa, 13 Agustus 2019
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) berharap program Ultra Mikro (UMi) dapat menjangkau lebih luas lagi pengusaha kecil dan terus mendorong keberlangsungan usaha ulta mikro ini dalam mendapatkan akses pendanaan.

Hal ini diungkapkan Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly dalam agenda Sosialisasi Program Pembiayaan Ultra Mikro di Provinsi Lampung Bersama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) di Hotel Bukit Randu, Bandar Lampung (13/8/2019)

“Kebutuhan pendanaan untuk usaha ultra mikro menjadi sangat penting karena hampir tidak ada pendanaan resmi selain UMi ini, dalam hal ini pemerintah harus hadir dalam pendanaan usaha ultra mikro ini,” ujar Junaidi.

Perlu diketahui, Pembiayaan UMi merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha.

Program ini menyasar usaha mikro di lapisan terbawah yang belum dapat terfasilitasi oleh perbankan melalui program kredit usaha rakyat (KUR). Fasilitas pembiayaannya maksimal Rp 10 juta per nasabah dan disalurkan melalui lembaga keuangan bukan bank (LKBB).

Terkait LKBB, legislator asal Lampung ini menambahkan perlu adanya perluasan akses LKBB di provinsi Lampung dalam rangka meningkatkan jangkauan UMI

“Program ini harus bisa diakses oleh pengusaha mikro, karenanya perlu pemerataan, jangan sampai ada ketimpangan di tiap kabupaten/kota terkait akses fasilitas UMi,” ujar Bang Jun sapaan akrabnya.

Lebih lanjut, Bang Jun menyarankan dalam pemasaran produk usaha mikro, nasabah usaha ultra mikro yang tergabung dalam UMi agar memanfaatkan teknologi informasi guna memudahkan dan bisa menekan biaya pemasaran produknya.

Bang Jun yang juga anggota BAKN DPR ini menegaskan bahwa “peran usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan pilar penting dan strategis dalam perekonomian ditengah lesunya perekonomian nasional, dengan adanya pembiayaan dan penyaluran dana kepada usaha ultra mikro ini diharapkan berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan tentunya akan menumbuhkan lapangan kerja baru,” tutup Bang Jun kandidat Doktor di IPDN ini. (J3)

Continue Reading

PENDIDIKAN

Ketua Komite SMA 10 Padang Minta Pungutan Dihentikan

Published

on

By

Kabarakyat,(Padang)- Ketua Komite Sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA) 10 Padang Sam Salam mengatakan, terkait masalah SMA 10 yakni pelanggaran Permendikbud nomor 75 tahun 2016 bahwa dilarang memungut uang dari orang tua/wali murid.

Ketua Komite Sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA) 10 Padang Sam Salam

“Cara pemungutan ini, caranya berbeda bukan berbentuk pungutan, mereka melanggar diambil uang dari orang tua/wali murid sejumlah Rp 250 ribu ada Rp 220 ribu per anak dikumpulkan tanpa proposal, padahal kepmendikbud menarik bahwa menarik uang dari walimurid harus melalui proposal,”ujar Sam Salam di Padang, Kamis, 26 Juli 2019.

Menurut Sam Salam,komite sekolah SMA 10 Padang lama tidak ada melakukan dan menunjukkan proposal. Kemudian uang tersebut setelah dikumpulkan oleh orang tua wali murid harus dimasukkan ke rekening komite sekolah.

“Waktu pengeluarannya ditandatangani atau disahkan dibolehkan apabila ada perintah untuk membayar dari bendahara ditantangani kepala sekolah dan komite sekolah. Itu aturannya, Ketiga-tiga itu tidak dipunyai waktu pemungutan uang atau penarikan uang atau yang namanya apapun sumbangan yang jelas uang diambil orang tua wali murid,”ujarnya.

Lanjut Sam Salam, jadi orang tua walimurid, meminta laporan keuangan komite lama, setelah uang ini dilaporkan, kemudian laporanditolaklah laporan keuangantersebut ditolak karena tidak memenuhi unsur dari peraturan.

“Jadi dianggap ini mengambil uang tidak ada aturan, jadi semena-mena aja, itulah yang dituntut walimurid melalui korlas waktu itu,” kata Sam Salam.

Dijelaskan Sam Salam, peruntukan tidak jelas, kalau uang itu dicairkan jelas peruntukkan berdasarkan proposal yang ada. Bukan diserahkan ke si A, ke Si B ke diduga kepala sekolah. Wakil kepala sekolah ke sana kesini jangan begitu itulah masalahnya.

“Kemudian distoplah oleh komite baru atas perintah korlas untuk komite baru yang saya pimpin untuk tidak ada lagi uang ini diambil,”ujarnya.

Lanjut Sam Salam, kedua tidak ada lagi pelajaran tambahan,karena pelajaran tambahan, karena pelajaran menurut kami orang tua walimurid semua anak ini komplain penambahan pelajaran itu dari pulang setengah tiga sampai setengah empat mana ada lagi waktu anak untuk bermain.

“Saya usulkan kepada kepala sekolah hal ini tidak boleh dilakukan jam tambahan lagi dan saya dianggkat bulan Januari 2019, saya stop uang penerimaan dari orang tua walimurid seluruh pungutan kepada walimurid ,kalau tidak jelas,”ujarnya.

Ditambahkan Sam Salam, kalau jelas bisa-bisa saja, yang penting kesepakatan kita orang tua walimurid akan membantu sekolah semampunya kalau uangnya digunakan transparan,kalau tidak transparan ditolak udah jelas,namanya pungutan liar yang tidak jelas pengeluarannya.

“Kemudian setelah beberapa mungkin, tidak tahu saya masalahnya dibekukan komite ini, katanya korlas, padahal korlas sudah membuat korlas sendiri sudah membuat surat penyataan bahwa dia menolak pembekuan komite,” katanya.

Dikatakan Sam Salam, yang berhak memberhentikan ada aturan di Permendibud dia meninggal dunia, mengundurkan diri atau melanggar yang sudah ingkrah misal korupsi dia atau melanggar pidana dia, tidak boleh sekolah memberhentikan.

“Yang boleh memberhentikan ke korlas orang rua walimurid sedang walimurid tidak mau memberhentikan inikan menjadi dilematis.Saya kan belum melihat SK, kalau saya diganti saya semena-mena ada jalur yang harus saya tuntut orang ini melalui PTUN,”ujarnya.

Lanjut Sam Salam, siapa saja yang berani mengganti saya tanpa ada prosedur melanggar Permendikbud, pasri saya PTUN orang- orang itu.

“Negara-negarakan negara hukum ini saya punya hak untuk itu, komite punya hak bukan saya saja.Saya dulunya diminta oleh pihak-pihak tertentu untuk meluruskan komite di sekolah itu, saya luruskan semuanya.Harus ikut aturan, jadi akhirnya begini ini ada apa dibalik ini.Saya kan kasihan, tidak semua orang punya uang disekolah ini, banyak jiga orang miskin ada anak dua atau tiga orang,”ujarnya.

Dijelaskan Sam Salam, seharusnya komite lama me SK orang miskin disitu itu tanggung jawab Komite itu, bukan tanggungjawab sekolah,ternyata uang ini dipungut melalui apa, orang miskin mana ada di SK kan, orang Miskin harus di SK kan,orang miskin kapan perlu dibantu orang miskin disitu, ini merata saja semua.

“Mana buktinya ada orang miskin disitu, k arena tidak ada SK kan , karena ini tidak pernah disurvei , tidak pernah ditanggapin, akhirnya orang miskin juga terkena disitu,”ujarnya.

Seharusnya komite membuat Surat keputusan (SK) menurut Permendikbud komite harus membuat keputusan orang miskin tidak boleh dipungut.
“Tidak boleh diminta sumbangan mana ada itu, siapa yang ada Sk itu, pernah saya minta, mana SK anda jika orang miskin tidak ada berarti ini sudah tidak benar,”ujarnya.

Dijelaskan Sam Salam, berdasarkan notulen rapat dari Korlas dapat diselesaikan dengan pihak sekolah harus dilaporkan ke pihak yang berwajib.

“Bulan maret atau april sudah dilaporkan sama orang tua walimurid diputuskan dan dihadiri rakorlas. Sudah dilaporkan kepihak berwajib. Saya sudah dipanggil pihak berwajib, komite lama dan waka-wakanya,mungkin prosesnya lambat atau terlalu banyak terlibat masalah ini, kita positif aja, polisi belum selesai, laporan ini berdasarkan rapat komite,”kata Sam Salam mengakhiri.(adi)

Continue Reading

PENDIDIKAN

Menristekdikti: Ijazah Bamsoet Sah

Published

on

By

JAKARTA – Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir meminta agar No.12 Tahun 2012 Jangan jadi Alat Politisasi.

Sebab, kata Nasir banyak pihak seringkali menggunakan Undang-undang Pendidikan No. 20 tahun 2003 yang dikuatkan UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi itu untuk kepentingan tertentu. Diakui oleh Nasir, Aturan dalam perundang undangan ini kerap dijadikan alat politisasi.

“Publik harus tahu, bahwa Undang-undang yang dimaksud tidak berlaku surut. Jadi, sebelum UU itu diatur maka tidak berlaku apapun. Aturan itu berlaku setelah disahkan menjadi undang-undang. Jadi mereka yang lulus sebelum undang-undang ini diberlakukan, ijazahnya tetap sah. Termasuk Bamsoet,” ujarnya.

Ditegaskan, jika UU itu diberlakukan surut, maka akan menjadi ajang politisasi terutama bagi mereka yang lulus lalu kemudian kampusnya kini tutup setelah UU diberlakukan.

“Jadi, jika kampusnya sudah ditutup kemudian ada yang meragukan ijazah yang sudah dikeluarkan, saya tegaskan itu tidak benar. Jika ijazah itu keluar sebelum UU itu diberlakukan maka, kelulusannya tetap sah. Karena UU itu tidak berlaku surut,” tegas Menristekdikti.

Jadi, tambahnya, tidak berarti mahasiswa yang lulus sebelum UU itu diberlakukan, yaitu sebelum tahun 2011 dikatakan tidak sah kelulusannya. Berbeda jika UU itu telah berlaku tapi kemudian terjadi pelanggaran, baru dipertanyakan. Atau Jika masih ada mahasiswa yang lulusan pada saat setelah UU tersebut diberlakukan dan sudah ada penutupan (kampusnya),” lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo mempertanyakan, ada pihak yang mempertanyakan gelar master bisnis yang disandangnya berasal dari universitas fiktif alias bodong. Ia menegaskan, dirinya adalah salah seorang alumni Institute Management Newport Indonesia (IMNI) Angkatan ke-3 tahun 1991. Bamsoet mulai kuliah di IMNI tahun 1988. Atas berbagai tudingan itu, Bamsoet kemudian mempersilahkan jika para alumni IMNI ingin menempuh jalur hukum jika merasa dilecehkan kepada pihak yang mempertanyakan kelulusan mereka dari IMNI.

Bambang Soesatyo mengungkapkan merasakan sekali manfaatnya setelah berjuang studi memperoleh gelar MBA di IMNI tahun 1991 tersebut.
“Sempat gak mandi, gak makan mas, seusai kesibukan kerja sebagai wartawan langsung kerjakan tugas-tugas lalu langsung berangkat ke IMNI, ikut ujian, capai sekali saya saat itu selama tiga tahun,” ungkap Bambang.

Namun dari hasil jerih payahnya itu Bamsoet merasakan banyak manfaat bagi kehidupannya setelah berhasil menyelesaikan kuliahnya di IMNI. “Iya benar dengan penyelesaian tugas dan ujian, setelah selesai di IMNI, rasanya plong juga, dan pola pikir manajemen saya semakin tajam rasanya,” kata Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending