Connect with us

HUKUM

Kemunculan Kerajaan Kutai Mulawarman Resahkan Masyarakat, Harus Diproses Dihukum

Published

on

Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kemunculan berbagai kerajaan palsu di berbagai daerah, seperti Kerajaan Sunda Empire, Keraton Agung Sejagat, hingga sekelompok pihak yang mengklaim dirinya sebagai King Of The King. Fenomena ini menjadi semakin pelik ketika pihak-pihak tersebut mengklaim hak-hak tertentu, mulai dari gelar bangsawan hingga kedaulatan, hingga membuat masyarakat resah. Terbaru, Kerajaan Palsu yang viral di media sosial adalah Kerajaan Kutai Mulawarman di Muara Kaman, Kalimantan Timur.

Munculnya Kerajaan Kutai Mulawarman mendapatkan respon dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Sebagai catatan, Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura merupakan Kesultanan yang sah, dibuktikan dari dokumen sejarah hingga pengakuan pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura sebagai salah satu cagar budaya berbentuk lembaga adat. Sultan Aji Muhammad Arifin selaku Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura menyatakan, pihaknya sudah melaporkan Kerajaan Kutai Mulawarman ke Polres Kutai Kartanegara.

“Sudah, secara resmi melalui Laskar Kesultanan Remaong Kutai Berjaya,” ujarnya seperti dilansir Tribun Kaltim, (4/2).

Sultan Aji Muhammad Arifin menyatakan bahwa kehadiran Kerajaan Kutai Mulawarman meresahkan masyarakat karena mereka terbukti melakukan pemutarbalikan dan pemalsuan sejarah tanah Kutai. Menurutnya, Kerajaan Kutai Martadipura yang berada di Muara Kaman sudah melebur bersama Kerajaan Kutai Kartanegara, sehingga penyatuan ini menjadi Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Meresahkan Masyarakat

Pernyataan Sultan Aji Muhammad Arifin diperkuat dengan pengakuan Ketua Lembaga Adat Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu Kutai Kartanegara, Binjing Sumartono. Binjing menyatakan bahwa seluruh masyarakat Kutai hanya mengakui Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. “Kerajaaan yang ada di Kutai ini sudah melebur menjadi satu, yaitu Kutai Kartanegara Ing Martadipura, sehingga tidak ada kerajaan lain selain Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Masyarakat tidak tahu mengenai Raja yang di Muara Kaman, darimana dia, keuturunan siapa,” ujarnya melalui wawancara via telepon beberapa waktu lalu.

Menurutnya, Kerajaan Kutai Mulawarman tidak memiliki asal-usul yang jelas. Sebagai salah satu Ketua Lembaga Adat, Binjing menyatakan tidak pernah memberikan pengakuan apapun kepada Raja dari Kerajaan Kutai Mulawarman. “Semua lembaga adat itu tidak pernah mengakui dia sebagai Kepala Adat, Kepala Adat Besar, apalagi mengakui dia sebagai Raja. Karena kita ada lembaga adat sendiri di Kabupaten. Sekarang kalau dia mengaku sebagai Ketua Lembaga Adat, Lembaga Adat yang mana?,” lanjutnya.

Binjing berharap agar tidak ada lagi pihak-pihak yang mengaku-ngaku sebagai Kepala Adat, apalagi sebagai Raja Palsu. Untuk itu, pihaknya berharap kepada pihak berwenang untuk segera menindak kelompok-kelompok yang merusak tatanan sosial-budaya di Kutai Kartanegara. “Yang jelas, adat-istiadat yang ada disini adalah orang Dayak dan orang Kutai,” tutupnya.

Berkonsekuensi Hukum

Kehadiran Kerajaan Kutai Mulawarman sebagai kerajaan palsu tentu membawa konsekuensi hukum. Menurut Adji Dendy Hadimenggala SH., M.H, perwakilan Kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura sekaligus Ketua Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI) Samarinda, klaim yang digunakan oleh Kerajaan Kutai Mulawarman sebagai kerajaan Kutai Hindu merupakan pemutarbalikan fakta sejarah.

“Perlu dijelaskan bahwa pemerintahan Kutai Kartanegara Adji Pangeran Sinum Panji Pendapa tahun 1605 s/d 1635 sudah melebur menjadi satu kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Lalu saat ini dimunculkan lagi oleh Labok (Kutai Mulawarman) pada abad ke-21 merupakan suatu fakta kemustahilan. Sudah sepatutnya (Kutai Mulawarman) diduga adanya upaya pembohongan publik yang dapat diduga keras telah memalsukan asal-usul keturunan yang mempunyai efek sosial sangat meresahkan” ujarnya.

Dengan adanya dugaan-dugaan diatas, Adji Dendy memaparkan bahwa Kerajaan Kutai Mulawarman dan pihak-pihak yang terlibat dapat dikenakan pasal berlapis. “Dugaan pelanggaran pidana pada kasus ini sudah bisa terlihat di pasal 378 (penipuan), 263 (pemalsuan), dan 266 (Keterangan palsu atas akta otentik) KUHP. Pasal 55 bagi yang membantu melakukan tindak Pidana yang ancamannya 6 dan 7 tahun Kurungan. Lalu, jika itu dilakukan di media sosial, maka dapat dijerat dengan UU ITE tahun 2008 terkait berita hoaks atau pembohongan public,” lanjutnya.

Adji Dendy berharap kasus ini diselesaikan di ranah hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selain meresahkan, kerajaan palsu seperti Kutai Mulawarman dianggap dapat merusak budaya masyarakat yang sudah dilestarikan sejak lama. Lebih lanjut, Adji Dendy mengaku siap mengawal proses hukum kasus ini. “Saya sebagai Ketua PBH Peradi Samarinda beserta jajaran akan mengawal dan mendorong proses hukum seadil-adilnya mengungkap kasus ini, tumpas sampai ke akar-akarnya. Fiat Justicia ruar caelum,” tutupnya.

HUKUM

Kenapa DPP Sarbumusi Resmi Keluar dari Tim Omnibus Law Cluster Ketenagakerjaan?

Published

on

By

JAKARTA – Presiden DPP Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K Sarbumusi), Syaiful Bahri Anshori mengatakan Sarbumusi telah resmi keluar dari tim koordinasi pembahasan dan Konsultasi Publik RUU Omnibus Law Bidang Ketenagakerjaan.

“Berdasarkan hasil rapat pleno yang digelar oleh pengurus DPP Sarbumusi, secara resmi Sarbumusi Keluar dari tim omnibus law bidang ketenagakerjaan yang dibentuk oleh Kemenko,” ungkap Syaiful, di Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Syaiful menjelaskan alasan keluarnya Sarbumusi dari tim omnibus law bidang ketenagakerjaan.

“Sarbumusi menilai bahwa dalam Draft RUU Cipta Lapangan Kerja yang telah dikirim oleh pemerintah ke DPR banyak merugikan pihak pekerja/buruh serta akan berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan, perlindungan pekerja, serta kebebasan dan kemerdekaan berserikat bagi pekerja/buruh dimasa yang akan datang serta pasar kerja liberal dengan membuka kran selebar-lebarnya untuk pekerja asing,” paparnya.

Selain itu Syaiful juga menyayangkan atas sikap pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Perekonomian yang tidak melibatkan Sarikat Pekerja/ Sarikat Buruh sejak awal penyusunan draft RUU Cipta Lapangan Kerja.

“Saat ini Draft dan Naskah Akademik RUU Cipta Lapangan Kerja secara resmi telah disampaikan ke DPR sehingga tim tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan RUU tersebut, mengingat kewenangan saat ini ada di DPR,” katanya.

Lebih lanjut Syaiful meminta kepada pemerintah untuk tidak merugikan pekerja disaat pemerintah sedag gencar menarik investasi didalam negeri.

“DPP K-Sarbumusi memandang tidak seharusnya pemenuhan hak-hak pekerja/buruh beserta perlindungannya direduksi dan dikontradiksikan dengan investasi, tetapi harus sebaliknya, investasi mestinya ditujukan untuk kesejahteraan warga negara termasuk pekerja/buruh,” kata Syaiful

“DPP K Sarbumusi terus mendorong pemerintah agar dibangunnya dialog sosial yang konstruktif, saling mengedepankan kepentingan bersama dalam kerangka Tripartit,” pungkasnya

Sebelumnya Surat Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Nomor 121 tahun 2020, tanggal 7 Februari 2020 tentang Tim Koordinasi Pembahasan dan Konsultasi Publik RUU Omnibus Law Bidang Ketenagakerjaan. Dalam SK dimaksud dicantumkan pula bahwa Presiden Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (KSarbumusi) termasuk dalam anggota tim. (Syaefuddin A)

Continue Reading

HUKUM

Terindikasi Bermotif Bisnis Pribadi, Forum Indonesia: Copot PPK Wilayah Bali

Published

on

Ketua Forum Indonesia, Hikma Ma'ruf Asli saat memberikan dukungan pada Novel Baswedan

JAKARTA – Forum Masyarakat Indonesia Bersih dan Adil (Forum Indonesia) kembali melontarkan pernyataan adanya indikasi kuat pengaturan tender proyek oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wilayah Bali terkait proses lelang Proyek Pekerjaan jalan APBN PUPR Wilayah Bali.

Sebelumnya, Forum Indonesia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK), Mabes Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung), serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan pemantauan dan monitoring lapangan terkait kasus tersebut.

“Data yang kami dapatkan dari beberapa sumber di lapangan menunjukkan adanya upaya mengarahkan dimenangkan oleh PT. Sanur Jaya Utama dalam lelang Proyek Pekerjaan jalan APBN PUPR Wilayah itu”, kata Ketua Forum Indonesia, Hikma Ma’ruf Asli di Jakarta, kamis (20/2/2020).

Lelang Proyek Pekerjaan jalan APBN PUPR Wilayah Bali di bawah koordinasi Balai Jalan Wilayah 8 menurut Ma’ruf, sarat kepentingan bisnis dari PPK proyek tersebut.

“Kami memiliki sejumlah data yang menunjukkan adanya kedekatan khusus dan saling menguntungkan secara imbal balik antara PPK dan PT. Sanur Jaya Utama. Salah satunya, kami mendapat informasi bahwa oknum tersebut memiliki usaha penjualan material dan usaha paving block,” ungkapnya.

Terkait hal itu, selaku Ketua Forum Indonesia, Ma’ruf mendesak dihentikannya semua proses lelang itu dan mengganti oknum PPK tersebut.

“Semestinya semua proses lelang itu dihentikan dan oknum PPK diganti untuk mencegah penyimpangan lebih jauh yang dapat merugikan keuangan negara,” tandas Ma’ruf.

Bukan hanya PPK, pihak kontraktor juga menurutnya sudah harus di black list. Sebab bukan saja telah berusaha menang dengan cara curang melainkan juga tidak memiliki kualifikasi yang baik untuk pekerjaan itu.

Beberapa catatan Forum Indonesia yang ditunjukkannya memperlihatkan bahwa PT. Sanur Jaya Utama memiliki track record kurang baik. Antara lain pernah di denda karena pekerjaan melewati batas waktu. Pekerjaan jembatan di Ampenan mendapat protes serta pekerjaan di Batam merenggut korban nyawa pekerjanya.

Bahkan Ma’ruf menengarai, PT. Sanur Jaya Utama sekitar beberapa tahun terakhir sepertinya hanya broker pekerjaan proyek karena tak memiliki kualifikasi SKN (Sisa Kemampunyan Nyata) sesuai PERKA LKPP No 09/2018 dan SE PUPR no 10/2018

Belum lagi menurut data yang dimilikinya, perusahaan tersebut tak memiliki peralatan memadai.dalam pekerjaan proyek sebesar yang dimenangkannya dalam proses lelang.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ma’ruf menjelaskan bahwa dari 6 paket pekerjaan jalan di biayai APBN 2020 Kementrian PUPR sebanyak 4 paket dimenangkan satu nama perusahaan kontraktor berdasarkan pengumuman hasil lelang di halaman LPSE, yaitu PT. Sanur jaya utama.

Ma’ruf mengatakan, empat paket di Provinsi Bali itu, pertama preservasi jalan klungkung-penelokan,sakah-ubud,teges-istana presiden, pagu anggaran Rp. 29.756.314.000 .Kedua preservasi jalan sp. Cokroaminoto-kosamba, sp tohpati – nusa dua,jimbaran – uluwatu. Pagu anggaran sebesar RP23.547.249.000.

Ketiga, preservasi jalan sp. kediri bts kota singaraja,mengwitani – dalam kota denpasar. pagu anggaran sebesar RP11.891.987.000.

Keempat, preservasi jalan dalam kota singaraja-kubutambahan-bts.kota amlapura.pagu anggaran sebesar rp. 40.878.932.000. Sehingga total pagu yang di kuasai sebesar RP106.074.482.000.

“Kami masih telusuri juga bahwa ada dugaan kuat group yang sama di Bali menguasai beberapa paket pekerjaan juga di NTB atau di balai jalan 9,” tutup maaruf.

Continue Reading

HUKUM

ART Minta Kapolri Idham Azis Sikapi Penanganan Kasus di Makassar

Published

on

JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Abdul Rachman Thaha (ART) meminta Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis untuk memberikan perhatian terhadap penanganan salah satu kasus di wilayah Polrestabes Makassar.

ART mempertanyakan tentang kasus berkaitan dengan sengketa lahan dengan terlapor bernama Hengki Lisady yang dinilainya hak-haknya sebagai warga negara dizalimi.

“Saya selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai pengejawantahan aspirasi masyarakat perlu mengawal dari pada penegakan hukum, saya menggunakan Hak Bertanya saya selaku anggota DPD yangdiatur dalam Pasal 257 paragraf 1 Hak Anggota sebagaimana diatur dalam UU No 17 Tahun 2014,” kata ART, Kamis (20/2/2020).

Apalagi, kata dia, posisinya saat ini berada di Komite I yang membidangi hukum. ART melihat kasus yang disorotinya itu dipaksakan di tingkatkan ke penyidikan, penuntutan hingga ke putusan pengadilan.

“Bayangkan orang yang tidak punya legalitas hukum melaporkan terlapor dalam suatu perkara yang dimana obyek perkara tersebut adalah tanah, yang saya maksudkan adalah obyek tanah atas nama ibu Siani yang melaporakan malah Aco ke pihak kepolisian,” tuturnya.

Senator asal Sulewsi Tengah ini mengaku heran penyidik begitu mudah menerimanya laporan tersebut dan menetapkan tersangka terlapor.

Untuk itu, ART meminta kepada Kapolri untuk kembali melakukan gelar perkara untuk mengetahui kebenaran kasus tersebut.

“Apabila ada pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut yang membackup pelapor mohon Kapolri menindak tegas sehingga citra Kepolisan di mana selama ini sudah terkisis akibat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan merusak institusi Polri,” tuturnya.

ART mengungkapkan keyakinan Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Idham Azis akan bekerja lebih baik. “Saya yakin dan percaya di tangan seorang Jenderal Pol Idham Azis Polri ini akan lebih baik lagi,” ujarnya.

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending