Connect with us

HUKUM

Kemunculan Kerajaan Kutai Mulawarman Resahkan Masyarakat, Harus Diproses Dihukum

Published

on

Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kemunculan berbagai kerajaan palsu di berbagai daerah, seperti Kerajaan Sunda Empire, Keraton Agung Sejagat, hingga sekelompok pihak yang mengklaim dirinya sebagai King Of The King. Fenomena ini menjadi semakin pelik ketika pihak-pihak tersebut mengklaim hak-hak tertentu, mulai dari gelar bangsawan hingga kedaulatan, hingga membuat masyarakat resah. Terbaru, Kerajaan Palsu yang viral di media sosial adalah Kerajaan Kutai Mulawarman di Muara Kaman, Kalimantan Timur.

Munculnya Kerajaan Kutai Mulawarman mendapatkan respon dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Sebagai catatan, Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura merupakan Kesultanan yang sah, dibuktikan dari dokumen sejarah hingga pengakuan pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura sebagai salah satu cagar budaya berbentuk lembaga adat. Sultan Aji Muhammad Arifin selaku Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura menyatakan, pihaknya sudah melaporkan Kerajaan Kutai Mulawarman ke Polres Kutai Kartanegara.

“Sudah, secara resmi melalui Laskar Kesultanan Remaong Kutai Berjaya,” ujarnya seperti dilansir Tribun Kaltim, (4/2).

Sultan Aji Muhammad Arifin menyatakan bahwa kehadiran Kerajaan Kutai Mulawarman meresahkan masyarakat karena mereka terbukti melakukan pemutarbalikan dan pemalsuan sejarah tanah Kutai. Menurutnya, Kerajaan Kutai Martadipura yang berada di Muara Kaman sudah melebur bersama Kerajaan Kutai Kartanegara, sehingga penyatuan ini menjadi Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Meresahkan Masyarakat

Pernyataan Sultan Aji Muhammad Arifin diperkuat dengan pengakuan Ketua Lembaga Adat Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu Kutai Kartanegara, Binjing Sumartono. Binjing menyatakan bahwa seluruh masyarakat Kutai hanya mengakui Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. “Kerajaaan yang ada di Kutai ini sudah melebur menjadi satu, yaitu Kutai Kartanegara Ing Martadipura, sehingga tidak ada kerajaan lain selain Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Masyarakat tidak tahu mengenai Raja yang di Muara Kaman, darimana dia, keuturunan siapa,” ujarnya melalui wawancara via telepon beberapa waktu lalu.

Menurutnya, Kerajaan Kutai Mulawarman tidak memiliki asal-usul yang jelas. Sebagai salah satu Ketua Lembaga Adat, Binjing menyatakan tidak pernah memberikan pengakuan apapun kepada Raja dari Kerajaan Kutai Mulawarman. “Semua lembaga adat itu tidak pernah mengakui dia sebagai Kepala Adat, Kepala Adat Besar, apalagi mengakui dia sebagai Raja. Karena kita ada lembaga adat sendiri di Kabupaten. Sekarang kalau dia mengaku sebagai Ketua Lembaga Adat, Lembaga Adat yang mana?,” lanjutnya.

Binjing berharap agar tidak ada lagi pihak-pihak yang mengaku-ngaku sebagai Kepala Adat, apalagi sebagai Raja Palsu. Untuk itu, pihaknya berharap kepada pihak berwenang untuk segera menindak kelompok-kelompok yang merusak tatanan sosial-budaya di Kutai Kartanegara. “Yang jelas, adat-istiadat yang ada disini adalah orang Dayak dan orang Kutai,” tutupnya.

Berkonsekuensi Hukum

Kehadiran Kerajaan Kutai Mulawarman sebagai kerajaan palsu tentu membawa konsekuensi hukum. Menurut Adji Dendy Hadimenggala SH., M.H, perwakilan Kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura sekaligus Ketua Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI) Samarinda, klaim yang digunakan oleh Kerajaan Kutai Mulawarman sebagai kerajaan Kutai Hindu merupakan pemutarbalikan fakta sejarah.

“Perlu dijelaskan bahwa pemerintahan Kutai Kartanegara Adji Pangeran Sinum Panji Pendapa tahun 1605 s/d 1635 sudah melebur menjadi satu kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Lalu saat ini dimunculkan lagi oleh Labok (Kutai Mulawarman) pada abad ke-21 merupakan suatu fakta kemustahilan. Sudah sepatutnya (Kutai Mulawarman) diduga adanya upaya pembohongan publik yang dapat diduga keras telah memalsukan asal-usul keturunan yang mempunyai efek sosial sangat meresahkan” ujarnya.

Dengan adanya dugaan-dugaan diatas, Adji Dendy memaparkan bahwa Kerajaan Kutai Mulawarman dan pihak-pihak yang terlibat dapat dikenakan pasal berlapis. “Dugaan pelanggaran pidana pada kasus ini sudah bisa terlihat di pasal 378 (penipuan), 263 (pemalsuan), dan 266 (Keterangan palsu atas akta otentik) KUHP. Pasal 55 bagi yang membantu melakukan tindak Pidana yang ancamannya 6 dan 7 tahun Kurungan. Lalu, jika itu dilakukan di media sosial, maka dapat dijerat dengan UU ITE tahun 2008 terkait berita hoaks atau pembohongan public,” lanjutnya.

Adji Dendy berharap kasus ini diselesaikan di ranah hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selain meresahkan, kerajaan palsu seperti Kutai Mulawarman dianggap dapat merusak budaya masyarakat yang sudah dilestarikan sejak lama. Lebih lanjut, Adji Dendy mengaku siap mengawal proses hukum kasus ini. “Saya sebagai Ketua PBH Peradi Samarinda beserta jajaran akan mengawal dan mendorong proses hukum seadil-adilnya mengungkap kasus ini, tumpas sampai ke akar-akarnya. Fiat Justicia ruar caelum,” tutupnya.

HUKUM

Senator Ini Nilai Jabatan Kapolri Idham Azis Perlu Dipertimbangkan untuk Dapat Perpanjangan

Published

on

JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Abdul Rachman Thaha (ART) menilai, Kapolri Idham Aziz perlu mendapatkan pertimbangan khusus untuk di perpanjang jabatannya sebagai orang nomor satu di Polri.

ART beralasan, Idham Azis memiliki kemampuan dan komitmen yang sangat tinggi untuk melakukan perbaikan di tubuh Polri.

“Yang lebih penting lagi adalah sehingga dapat membantu secara kinerja-kinerja Presiden Jokowi kedepan di bidang hukum,” kata ART dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (5/7/2020).

Selain itu, Senator asal Sulawesi Tengah (Sulteng) ini menilai, peran Idham Azis dalam memperbaiki citra Polri sangat signifikan dan banyak membawa perubahan.

“Dengan kepemimpinan seorang Idham Azis bahwa komitmennya untuk memperbaiki citra dari pada Polri sudah sangat bagus dan banyak membawa perubahan,” ujar dia.

Selain itu, selama kepemimpinan Idham Azis, Kamtibmas di setiap daerah memberikan dampak positif dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan di tengah-tengah masyarakat.

Menurutnya, Polri bisa meredam masalah dengan cara-cara persuasif dan mampu menyelesaikan konflik di setiap daerah dengan baik. “Beliau juga dibantu oleh Kapolda setempat yang selalu mengikuti perintahnya dengan baik,” jelas ART.

Kemudian, kondusifnya suasana saat Pandemi Covid-19 saat ini tak terlepas dari peran penting Polri di bawah kepemimpinan Idham Azis.

“Dimana kita lihat saat ini situasi dan kondisi sangat memprihatinkan warga kita dengan adanya pandemi virus corona 19, tapi Polri mampu melakukan giat-giat sosial untuk meredam masyarakat.

“Salah satunya Kapolri meminta jajarannya sampai pelosok untuk melakukan pembagian sembako, baik bagian timur dan barat saya mengikuti perkembangan yang di lakukan oleh Polri, karena kebetulan saya berada di komite I DPD RI yang melakukan pengawasan Langsung untuk Bidang Hukum,” imbuhnya.

Continue Reading

HUKUM

Syarief Hasan: Kami Ingin RUU HIP Didrop dari Prolegnas 2020 atau Diberhentikan

Published

on

By

JAKARTA – Banyak pihak meminta Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tidak dilanjutkan. Termasuk politisi senior Partai Demokrat Syarif Hasan berharap RUU HIP dihentikan. Bahkan Syarief meminta RUU HIP itu dikeluarkansaja dari program legislasi nasional (Prolegnas) di DPR RI tahun 2020.

“Saya tetap berkeinginan sesuai arahan dari ketum (ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan seperti yang diterangkan ketua fraksi di DPR bahwa Demokrat menginginkan RUU HIP itu didrop dari prolegnas 2020 diberhentikan,” ujar Syarief saat webinar bertema ‘Bedah Tuntas RUU HIP’, Jakarta, Jumat (26/6/2020) lalu seperti dikutip detikcom.

Pada kesempatan itu, Syarief menegaskan Pancasila yang ada saat ini sudah final, tak perlu diutak-atik. Namun, Wakil Ketua MPR RI itu berharap penerapan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat perlu dijalankan secara bersama-sama.

Syarief menyoroti kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat BPIP.  Syarief menduga adanya konspirasi di balik RUU HIP itu. Alasnnya, di BPIP sudah cukup diatur dalam perpres.

Ia juga menduga, tak tertutup kemungkinan melalui RUU ini BPIP disamakan kedudukannya dengan DPR untuk mensosialisasikan pancasila di tengah masyarakat.

“Yang paling menjadi fokus perhatian kita di sini ternyata mereka membuka ruang kepada BPIP ini akan diangkat menjadi dilindungi UU. Seperti kita ketahui BPIP dibentuk melalui perpres. Nah, dari situ mereka mengatakan bahwa kalau dengan adanya perpres itu tidak kuat sehingga mereka menginginkan juga memiliki UU sendiri,” terang Syarief.

Ia mengajak seluruh elemen bangsa terus memegang nilai-nilai pancasila dari kehidupan sehari-hari. Mengingat Pancasila sudah menjadi satu kesatuan dari jadi diri bangsa.

“Mari kita hidup berbangsa dan bernegara dengan satu kesatuan dengan falsafah Pancasila yang sudah final dan Insya Allah dengan Pancasila sudah membuktikan kepada kita bahwa dengan Pancasila kita bisa hadapi tantangan baik tantangan internal maupun luar,” lanjutnya.

“Nah kalau kita lihat RUU HIP ini sepertinya isi RUU sepertiga berisi bagaimana peran dan fungsi BPIP, saya melihat ternyata ini ada satu konspirasi tertentu. Sebab, dari pengalaman sebelumnya peran BPIP itu sebenarnya tidak perlu diatur di UU tetapi cukup melalui perpres karena BPIP seperti pengalaman kita dulu,” ungkap Syarief.

Ia juga membeberkan terkait kedudukan BPIP dalam RUU HIP tersebut. Baginya, BPIP ingin menjadi lembaga seperti DPR dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat.

“Itu dibentuk dan bahkan dibubarkan melalui perpres, nah itu yang tidak mereka kehendaki dengan demikian kami melihat mereka ingin berikan BPIP menjadi satu lembaga yang ingin sama-sama dengan DPR untuk melakukan sosialisasi Pancasila. Ini ada konspirasi tertentu, berkepentingan BPIP menjadi salah satu pemikiran mereka sehingga RUU HIP ini dilanjutkan,” terangnya. (HMS)

Continue Reading

HUKUM

Habib Aboe: Saya Maklumi Langkah Kapolri Mencabut Maklumat Penanganan Covid-19

Published

on

By

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendukung keputusan Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis yang telah mencabut maklumat secara resmi  tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Corona (Covid-19) di Indonesia.

Di mana pencabutan maklumat yang bernomor MAK/2/III/2020 yang terbit 19 Maret 2020 lalu. Dalam maklumat itu diatur terkait Surat Telegram Rahasia (TR) Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, dengan Nomor STR/364/VI/OPS.2./2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Herry Rudolf Nahak.

“Saya memaklumi langkah Kapolri Jenderal Idham Azis mencabut maklumat Nomor MAK/2/III/2020 yang diterbitkan pada 19 Maret 2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19,” jelas Habib Aboe pada wartawan Bela Rakyat, Sabtu (27/6/2020).

Dalam telegram itu menyebutkan bahwa adaptasi kebiasaan baru itu dilakukan di daerah-daerah yang berkategori zona hijau dan zona kuning di wilayah masing-masing.

Tak hanya itu, isi dalam telegram itu menyebutkan seluruh jajaran Kepolisian tetap diingatkan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih tetap dilakukan di daerah-daerah yang masih dalam zona oranye atau daerah dengan risiko atau daerah yang memiliki risiko penyebaran masih tinggi terhadap Covid-19.

“Sepertinya ini mengikuti kebijakan pemerintah yang menuju new normal. Namun saya berharap terbitnya Surat Telegram Rahasia Nomor STR/364/VI/OPS.2./2020 tersebut disikapi dengan bijak. Jangan sampai ada efuria yang dapat membuat second wave dari Covid-19,” harap Habib Aboe.

Sebagaimana kita diketahui, Presiden Joko Widodo terus mengingatkan kepada masyarakat, meski diberlakukan new normal. Namun, harus tetap menjalankan standar protokol kesehatan secara ketat dan sangat disiplin.

Apalagi, lanjut Habib Aboe, Polri terus meningkatkan kerja sama lintas sektoral dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 ini.  Polri telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara terus menerus atas risiko penyebaran second wave Covid-19 ini di Indonesia.

“Kenyataan di lapangan masih banyak zona merah, bahkan saya dengar ada yang sampai hitam. Tentunya ini gak bisa sembarangan, protokol kesehatan harus dipatuhi, jaga jarak harus dipertahankan dan kerumunan tetap harus dilarang. Keberhasilan kita melawan pesebaran Covid-19 sangat bergantung pada kedisiplinan kita,” jelas politisi senior PKS ini.

Oleh karenanya, mintanya, di cabutnya Maklumat Kapolri bukan berarti kita semua bebas mengumpulkan massa.

“Saya minta Polri berkoordinasi dengan para Kepala Daerah yang sekaligus ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,” sambung politisi asal Kalimantan Selatan ini.

Menurut Habib Aboe, Kebijakan-kebijakan derah yang mereka buat harus selalu disusun oleh Polri. Termasuk penertipan jaga jarak di tempat umum.

“Apalagi untuk wilayah zona merah, kita minta Polri terus membantu penyelenggaraab tertib masyarakat,” pungkasnya. (HMS)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending