Connect with us

OPINI

Kenapa Bawaslu Begitu Nafsu Pada Anies Baswedan?

Published

on

Oleh: Dr. H. Ahmad Yani, SH,MH

Sebuah pernyataan terbuka Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tentang dukungan Gubernur kepada pasangan Calon Presiden Nomor urut 01 adalah tamparan keras bagi Bawaslu RI.

Saya mengutip pernyataan tersebut, sebagai dasar bahwa Bawaslu RI sudah tidak netral. Dalam akun twitter Romy Mengatakan “Sudah 18 Gubernur mendukung #Jokowi2Periode … sementara di sebelah belum satupun. Insya Allah ini akan menambah signifikan kemenangan pak @jokowi dibandingkan 2014 ” Jumat (14/9/2018).

Pernyataan lain lagi di kemukakan oleh Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Indonesia Kerja (TKN KIK) Abdul Kadir Karding optimistis Joko Widodo dan Ma’aruf Amin (Jokowi – Ma’ruf) akan meraup 55 persen suara dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2019. Angka tersebut dinilai merupakan target realistis mengingat kantong-kantong dukungan dari daerah. Ia mengklaim, saat ini, sudah ada 30 gubernur dan 359 bupati serta wali kota yang telah menyatakan dukungannya secara gamblang kepada Jokowi dan Ma’aruf Amin.

Beberapa Gubernur sudah terang-terangan menyatakan dukungan kepada Jokowi – Ma’ruf. Awal September lalu, Gubernur Papua yang juga Ketua DPP Demokrat, Lukas Enembe, menyatakan dukungan untuk Jokowi tersebut. Ia membelot dari sikap politik partainya.

Begitu pula dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Gubernur bali I Wayan Koster, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji pun menyatakan secara gamblang dukungan ke Jokowi-makruf.

Kalau klaim tim kampanye itu dihitung, maka masih banyak nama yang belum disebutkan, termasuk walikota dan Bupati yang Secara terbuka menyatakan dukungan kepada 01 tetapi mereka tidak dikatakan melanggar UU Pemilu. Jadi ini ironi negara hukum.

Tenyata bukan hanya Gubernur, Menteri pun, dalam acara kenegaraan bersama IMF di Bali mengangkat 1 jari. Mereka adalah Sri Mulyani dan Luhut Binsar Panjaitan. Sudah dilaporkan, tapi tidak diproses. Bawaslu lagi-lagi menjadi pemain, bukan wasit. Maka sampai disini Wasit (Bawaslu) saya kasih piala pemain terbaik dalam liga pemilu Indonesia.

Akan tetapi acungan jari itu ketika tiba kepada Anies Baswedan, maka dukung mendukung itu adalah tindak pidana pemilu. Sebuah tontonan ketidakadilan yang mencolok mata, yang menggugah nurani dan melahirkan perlawanan.

Anies hanya mengangkat 2 jari kemudian diadili. Pernyataan dukungan pun tidak segamblang para Gubernur pendukung Jokowi-makruf. Lalu ia harus dikebiri oleh Penegak hukum, dalam hal ini Bawaslu.

Saya melihat ini sebagai ironi negara hukum. Semua menjadi perpanjangan tangan kepentingan politik pihak tertentu, sehingga integritas penyelenggara pemilu wajib dipertanyakan.

Kenapa mereka begitu takut kepada 2 jari Anies Baswedan?

2 jari itu adalah jari kebenaran dan jari kemenangan. 2 jari itu juga akan memegang paku di bilik suara. Tidak mungkin menggunakan satu jari. Kertas suara tidak akan tercoblos kalau menggunakan satu jari. Mereka takut karena Anies lebih berpengaruh dari 30 Gubernur yang diklaim itu tadi.

Apabila tim 02 Prabowo-Sandi mengkritik cara Bawaslu ini, mereka akan mengatakan, bahwa tim 02 Prabowo-Sandi sedang mendelegitimasi pemilu. Pikiran ini kasarnya sangat picik. Sementara tontonan ketidakadilan terbuka dihadapan publik. Mereka ingin melemparkan tuduhan, tetapi mereka sendiri sedang merusak sistem hukum dan sistem demokrasi.

Lalu dimana netralitas itu? Netralitas adalah kata yang tidak baik untuk digunakan. Alasan netralitas mempertebal topeng ketidakjujuran lembaga negara. Mereka harus menegakkan hukum, bukan berdiri netral untuk menunggu dikte dari penguasa.

Kita tidak lagi berharap lagi pada netralitas. Maka jalan yang paling mungkin adalah memberikan dukungan sebesar-besarnya kepada Anies Baswedan. Ia orang baik, jujur, memiliki integritas, tetapi dia akan ‘dibunuh’ karakter dan gerakannya oleh alat negara.

Dari apa yang berkembang, kesimpulan terakhir saya, meskipun ini merupakan dugaan, Bawaslu seakan-akan sudah menjadi perpanjangan tangan kekuasaan untuk melegitimasi hembusan angin kecurangan dalam pemilu.

Maka kewaspadaan harus ditingkatkan, karena secara kasat mata, dapat dilihat bagaimana Bawaslu telah menjadi bagian dari pemain, bukan sebagai wasit.

Negara dibikin gaduh karena sikap lembaga negara yang tidak adil. Tapi apabila protes disampaikan maka dianggap mengacaukan pemilu, dan lain sebagainya.

Wallahualam bis shawab

Dr H Ahmad Yani,SHMH
Caleg DPR RI PBB Dapil DKI 1
Jakarta Timur.

OPINI

Pendidikan Independen

Published

on

SURABAYA – Pendidikan merupakan alat dan media untuk kemajuan suatu negara. Peran pendidikan yang mengembangkan peradaban manusia serta meningkatkan sumber daya manusia (SDM) adalah kunci kemajuan negara tersebut.

Untuk itu pendidikan menjadi tempat strategis bagi kepentingan-kepentingan kelompok maupun individu di pemerintahan suatu negara. Hal ini sangat wajar melihat besar nya dampak yang diberikan oleh pendidikan dan sebagai kebutuhan primer masyarakat.

Keadaan ini yang menjadi titik lemah bagi kemajuan pendidikan, karena banyak politisi yang memanfaatkannya untuk kepentingan kelompok atau dirinya sendiri.

Pendidikan hanya dijadikan alat politis dan media kampanye bagi mereka yang sedang mencari suara di pemilihan eksekutif dan legislatif disuatu negara.

Parahnya lagi pendidikan dijadikan sebagai janji-janji manis serta tempat uji coba para politis hanya untuk sekedar eksis di publik dan sangat disayangkan keadaan ini terjadi pada sistem pendidikan di Negara Indonesia.

Sistem pendidikan yang sering berganti dan tidak konsisten dalam penerapannya, membuktikan bahwa sistem pendidikan di Indonesia belum menerapkan perbaikan dan kemajuan secara berkelanjutan akibat adanya politisasi yang terjadi.

Setiap pergantian rezim pemerintahan sistem atau program pendidikan yang tidak sesuai dengan keinginan rezim, kelompok maupun individu tidak akan dilanjutkan atau diperbaiki secara berlanjut.

Hal ini tentunya membingungkan tujuan pendidikan itu sendiri serta investasi sumber daya manusia cenderung tidak akan dapat dinikmati dan terhambat. Padahal untuk menikmati sistem atau produk pendidikan kita harus menunggu 10 tahun bahkan lebih.

Sudah saat nya kita mengatakan bahwa education is outside politics (pendidikan berada di luar politik) sehingga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya nya untuk menjalani sistem dan produk pendidikan bagi kemajuan yang berkelanjutan.

Gagasan ini tentunya sudah teraliasi di negara Norwegia yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia. Sejak reformasi pendidikan pada tahun 1997 kurikulum pendidikan di negara tersebut tidak pernah berubah walupun ada pergantian rezim dalam pemerintahan.

Perubahan hanya terjadi pada wilayah teknis sebagai bentuk inovasi dan kreatifitas menghadapi perubahan Global. Nilai-nilai fundamental dalam sistem pendidikan yang diterapkan tidak berubah sehingga menguat dan mengakar membentuk karakter sumber daya manusia yang matang.

Bangsa ini harus berani mengambil langkah baru untuk merevolusi sistem pendidikan ke arah yang maju berkelanjutan melalui Pendidikan Independen!

Terus menerus melakukan inovasi dan perbaikan serta fokus untuk kepentingan bersama yaitu masyarakat Indonesia. Dengan begitu kita bisa menikmati investasi sumber daya manusia untuk kemajuan Bangsa.

Oleh : Digdo Dwi A.P. – Direktur Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam Himpunan Mahasiswa Islam (Lapenmi HMI) Cabang Surabaya

Continue Reading

OPINI

Freddy Latumahina: Harus Taat Konstitusi Partai Jangan Otoriter

Published

on

By

Oleh: Freddy Latumahina,  Senior Partai Golkar/Ketua DPP Golkar 1978-2015/Mantan Anggota DPR 1977-2004

Demokratisasi di tubuh Partai Golkar yang terus bertumbuhkembang jangan lagi ditarik mundur dengan perilaku otoriter untuk sekadar mempertahankan jabatan atau kekuasaan. Semua elit partai juga harus menjaga kehormatan dan wibawa DPP agar semua elemen dalam hierarki Partai Golkar berfungsi efektif.

Karena itu, DPP Partai Golkar disarankan untuk jangan takut melakukan evaluasi, rapat pleno hingga penyaringan dan verifikasi bakal calon (Balon) ketua umum (ketum) partai. Semua tahapan persiapan penyelenggaraan musyawarah nasional (Munas) harus berjalan sesuai konstitusi partai, atau AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga) partai.

Evaluasi, rapat pleno hingga proses penyaringan dan verifikasi Balon Ketum harus dilaksanakan agar DPP tidak menimbun masalah. Potensi masalah adalah benih friksi. Potensi masalah itu sudah mengemuka, karena DPP Golkar tidak merespons tuntutan evaluasi dan rapat pleno yang telah disuarakan dengan lantang oleh para kader.

Padahal, penyelenggaraan agenda evaluasi dan rapat pleno akan dilihat publik sebagai tanda berkembangnya demokratisasi di tubuh partai. Sebaliknya, jika agenda-agenda tersebut ditiadakan, DPP akan dinilai tidak demokratis. Ketum Golkar dan orang-orang di sekitarnya akan dinilai otoriter.

Perilaku otoriter seperti itu pada gilirannya akan mendapatkan perlawanan dari bawah, karena para kader akan merasa dilecehkan.

Jangan lupa bahwa pengelolaan dan pengendalian partai dengan gaya otoriter tidak relevan lagi dengan era reformasi sekarang ini.

Kini,  semua elemen kader Golkar dari tingkat terbawah sudah menyuarakan aspirasinya kepada DPP untuk menyelenggarakan evaluasi, rapat pleno serta penyaringan dan verifikasi Balon Ketum. Agar tidak ada lagi friksi di tubuh partai, DPP Golkar diharapkan segera menyiapkan rangkaian agenda itu. Dengan begitu, akan tampil profil dan wajah Golkar yang demokratis. []

 

Continue Reading

OPINI

Daripada Golkar Disandera Politik, Sebaiknya Airlangga Mundur Secara Terhormat

Published

on

By

Oleh: SYAMSUL RIZAL, Kader Muda Golkar

Kalau kita memahami sejarah bahwa setelah pemerintahan Soeharto selesai dan reformasi bergulir, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar, dan untuk pertama kalinya mengikuti Pemilu tanpa ada bantuan kebijakan-kebijakan yang berarti seperti sebelumnya pada masa pemerintahan Soeharto.

Pada Pemilu 1999 yang diselenggarakan Presiden BJ. Habibie perolehan suara Partai Golkar dibawah kepemimpinan Ir. Akbar Tandjung signifikan menjadi peringkat kedua setelah PDIP dalam posisi Partai Golkar mengalami tsunami politik yang begitu dahsyat.

Kemudian pasca reformasi dari pemilu ke pemilu dalam setiap pergantian kepemimpinan, Partai Golkar bukan hanya sekedar menjadi partai posisi kedua tetapi peran golkar dan kadernya sangat piawai dalam memainkan pion – pion politiknya terutama politik kebangsaan dalam menjaga eksistensi dan marwahnya.

Sebut saja bahwa kepiawaian peran Golkar yang paling spekatkuler saat masa kepemimpinan Pak Jusuf Kalla dan Pak Ir. Aburizal Bakrie.

Periode pak JK dan Pak ARB ini bisa dikatakan Golkar dalam peran politik Nasional menjadi bahasan seksi di semua kalangan karena posisi partai golkar selain sebagai partai pendukung pemerintah, partai Golkar juga vokal dalam melakukan kritik kepada pemerintah, Golkar berselancar dengan segala taktik strategi selayaknya seorang peselancar ulung yang mampuh menaklukan ombak dan angin.

Peralihan dari kepemimpinan ARB ke Setya Novanto, partai Golkar kembali mengalami badai politik namun posisi Golkar tetap tegak dan eksis karena kepiawaian SN dalam mengambil posisi politik yang dibarengi dengan penguatan konsolidasi baik secara internal maupun external.

Tak bisa kita pungkiri bahwa kepemimpinan Partai Golkar dibawah kepemimpinan Setya Novanto jualah yg pertama kali mendeklarasikan Presiden Jokowidodo periode pertama menjadi calon presiden periode kedua dari partai golkar.

Artinya bahwa Setiya Novanto berhasil menempatkan partai golkar pada poisioning yang kuat dan berhasil walaupun posisi golkar berada dalam hantaman badai yang begitu kuat.

Melanjutkan kepemimpinan Setiya Novanto dengan ketua Umum penggantinya adalah Ir. Airlangga Hartarto, semua kader golkar menaruh harapan besar bahwa kepemimpinan Airlangga dapat membawa golkar akan lebih baik dari pemimpin pemimpin sebelumnya, sayang seribu sayang harapan – harapan golkar akan besar itu pupus ditengah jalan akibat lemahya kepemimpinan Airlangga dalam membawa golkar menjadi partai besar, partai yang berwibawah yg disegani kawan maupun lawan.

Pemilu 2019 masih menyisakan ribuan masalah dan banyak sekali kekecawaan yang dialami oleh kader partai golkar mulai dari lemahnya konsolidasi DPP ke DPD, kesiapan atribut partai yg tidak sesuai seperti lazimnya, persoalan uang saksi, maupun pelanggaran – pelanggaran AD – ART, PO dan lain lain yang akibatnya adalah PG dibawah kepimpinan Airlangga Hartarto bukan mengalami kemajuan tapi makin mundur yakni makin berkurangnya kursi dan suara partai baik di tingkat DPR RI maupun DPRD bahkan daerah – daerah yg merupakan daerah lumbung suara partai golkar rata – rata suara dan kursi partai berkurang.

Terakhir menurut saya akan membuat partai golkar menjadi hilang kewibawaaannya dan menjadi partai amatiran ketika Airlangga hadiri Pertemuan 4 Pimpinan Partai koalisi di Gondangdia cikini berdampak pada posisi Poitik Partai Golkar menjadi murah harganya dalam dinamika politik nasional.

Terakhir saya menegaskan juga bahwa langkah politik yang diperankan Airlangga dan beberapa koleganya ini hanya memanfaatkan partai untuk kepentingan personal dan kelompoknya bukan kepentingan partai secara kolektif.

Untuk Himbauan saya kepada kader idiologis Partai Golkar untuk bangkit dan segera menyudahi permainan politik busuk ini sebelum partai golkar akan menjadi sandraan politik baru yang kelak merusak marwah partai. []

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending