Connect with us

OPINI

Kenapa Bawaslu Begitu Nafsu Pada Anies Baswedan?

Published

on

Oleh: Dr. H. Ahmad Yani, SH,MH

Sebuah pernyataan terbuka Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tentang dukungan Gubernur kepada pasangan Calon Presiden Nomor urut 01 adalah tamparan keras bagi Bawaslu RI.

Saya mengutip pernyataan tersebut, sebagai dasar bahwa Bawaslu RI sudah tidak netral. Dalam akun twitter Romy Mengatakan “Sudah 18 Gubernur mendukung #Jokowi2Periode … sementara di sebelah belum satupun. Insya Allah ini akan menambah signifikan kemenangan pak @jokowi dibandingkan 2014 ” Jumat (14/9/2018).

Pernyataan lain lagi di kemukakan oleh Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Indonesia Kerja (TKN KIK) Abdul Kadir Karding optimistis Joko Widodo dan Ma’aruf Amin (Jokowi – Ma’ruf) akan meraup 55 persen suara dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2019. Angka tersebut dinilai merupakan target realistis mengingat kantong-kantong dukungan dari daerah. Ia mengklaim, saat ini, sudah ada 30 gubernur dan 359 bupati serta wali kota yang telah menyatakan dukungannya secara gamblang kepada Jokowi dan Ma’aruf Amin.

Beberapa Gubernur sudah terang-terangan menyatakan dukungan kepada Jokowi – Ma’ruf. Awal September lalu, Gubernur Papua yang juga Ketua DPP Demokrat, Lukas Enembe, menyatakan dukungan untuk Jokowi tersebut. Ia membelot dari sikap politik partainya.

Begitu pula dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Gubernur bali I Wayan Koster, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji pun menyatakan secara gamblang dukungan ke Jokowi-makruf.

Kalau klaim tim kampanye itu dihitung, maka masih banyak nama yang belum disebutkan, termasuk walikota dan Bupati yang Secara terbuka menyatakan dukungan kepada 01 tetapi mereka tidak dikatakan melanggar UU Pemilu. Jadi ini ironi negara hukum.

Tenyata bukan hanya Gubernur, Menteri pun, dalam acara kenegaraan bersama IMF di Bali mengangkat 1 jari. Mereka adalah Sri Mulyani dan Luhut Binsar Panjaitan. Sudah dilaporkan, tapi tidak diproses. Bawaslu lagi-lagi menjadi pemain, bukan wasit. Maka sampai disini Wasit (Bawaslu) saya kasih piala pemain terbaik dalam liga pemilu Indonesia.

Akan tetapi acungan jari itu ketika tiba kepada Anies Baswedan, maka dukung mendukung itu adalah tindak pidana pemilu. Sebuah tontonan ketidakadilan yang mencolok mata, yang menggugah nurani dan melahirkan perlawanan.

Anies hanya mengangkat 2 jari kemudian diadili. Pernyataan dukungan pun tidak segamblang para Gubernur pendukung Jokowi-makruf. Lalu ia harus dikebiri oleh Penegak hukum, dalam hal ini Bawaslu.

Saya melihat ini sebagai ironi negara hukum. Semua menjadi perpanjangan tangan kepentingan politik pihak tertentu, sehingga integritas penyelenggara pemilu wajib dipertanyakan.

Kenapa mereka begitu takut kepada 2 jari Anies Baswedan?

2 jari itu adalah jari kebenaran dan jari kemenangan. 2 jari itu juga akan memegang paku di bilik suara. Tidak mungkin menggunakan satu jari. Kertas suara tidak akan tercoblos kalau menggunakan satu jari. Mereka takut karena Anies lebih berpengaruh dari 30 Gubernur yang diklaim itu tadi.

Apabila tim 02 Prabowo-Sandi mengkritik cara Bawaslu ini, mereka akan mengatakan, bahwa tim 02 Prabowo-Sandi sedang mendelegitimasi pemilu. Pikiran ini kasarnya sangat picik. Sementara tontonan ketidakadilan terbuka dihadapan publik. Mereka ingin melemparkan tuduhan, tetapi mereka sendiri sedang merusak sistem hukum dan sistem demokrasi.

Lalu dimana netralitas itu? Netralitas adalah kata yang tidak baik untuk digunakan. Alasan netralitas mempertebal topeng ketidakjujuran lembaga negara. Mereka harus menegakkan hukum, bukan berdiri netral untuk menunggu dikte dari penguasa.

Kita tidak lagi berharap lagi pada netralitas. Maka jalan yang paling mungkin adalah memberikan dukungan sebesar-besarnya kepada Anies Baswedan. Ia orang baik, jujur, memiliki integritas, tetapi dia akan ‘dibunuh’ karakter dan gerakannya oleh alat negara.

Dari apa yang berkembang, kesimpulan terakhir saya, meskipun ini merupakan dugaan, Bawaslu seakan-akan sudah menjadi perpanjangan tangan kekuasaan untuk melegitimasi hembusan angin kecurangan dalam pemilu.

Maka kewaspadaan harus ditingkatkan, karena secara kasat mata, dapat dilihat bagaimana Bawaslu telah menjadi bagian dari pemain, bukan sebagai wasit.

Negara dibikin gaduh karena sikap lembaga negara yang tidak adil. Tapi apabila protes disampaikan maka dianggap mengacaukan pemilu, dan lain sebagainya.

Wallahualam bis shawab

Dr H Ahmad Yani,SHMH
Caleg DPR RI PBB Dapil DKI 1
Jakarta Timur.

NASIONAL

Berdalih Campur Urusan Sipil, Negara Haram Kembalikan Dwi Fungsi ABRI

Published

on

Malang – Wacana penempatan perwira menengah dan tinggi ke dalam jabatan sipil (restrukturisasi) yang diwacanakan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menuai banyak kritik dan penolakan. Penempatan TNI aktif pada jabatan sipil dapat mengembalikan fungsi kekaryaan TNI yang dulunya berpegang pada doktrin DwiFungsi ABRI yang sudah dihapus pasca reformasi.

Latar belakang konsep DwiFungsi ABRI sendiri pertama kali dilontarkan Jenderal (Purn.) Abdul Haris Nasution ketika menjabat Kepala Staf Angkatan Darat di tahun 1958. A.H Nasution memperkenalkan konsep “Jalan Tengah”. Jalan Tengah sendiri membuka jalan bagi prajurit angkatan bersenjata untuk berpolitik, bahkan mencampuri urusan sipil dengan dalih “stabilitas nasional”.

Saat itu, ABRI juga menduduki jabatan-jabatan strategis, seperti Menteri, Gubernur, Bupati, serta berada didalam parlemen. ABRI juga melakukan kontrol penuh dan mengintervensi terhadap proses politik pergantian kekuasaan melalui pemilihan umum (pemilu).

Agenda Reformasi 1998 / Reformasi TNI sejatinya sudah digaungkan. Selama ini prajurit TNI sudah punya koridor kerja yang diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Semangat Undang-Undang itu adalah memastikan bahwa prajurit TNI kembali menjadi alat pertahanan dan keamanan negara. Tidak ada dwifungsi lagi seperti zaman Orde Baru.

Saya berharap TNI bisa memahami jernih dan berpikir holistik bahwa sejatinya mereka (TNI) tidak boleh masuk lagi pada pos-pos sipil itu tertuang dalam Pasal 47 UU TNI yang dimana hanya boleh masuk pos-pos yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung. Masuknya TNI di jabatan-jabatan tersebut juga atas permintaan pimpinan institusi itu. Artinya, TNI pasif menerima permintaan. Bukan malah meminta.

Tak hanya itu penempatan perwira TNI di kementerian atau institusi sipil bakal menghambat upaya reformasi peradilan militer. Pasti akan terjadi tarik menarik yurisdiksi antara peradilan militer dan umum. Pun dengan pasal 155 hingga pasal 159 UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang sebetulnya menutup pintu rapat bagi Prajurit TNI untuk menduduki jabatan ASN. Penempatan Perwira TNI ke birokrasi sipil jelas akan melemahkan demokrasi dan langkah mundur bagi reformasi yang selama ini kita perjuangkan selama 21 tahun.

Siapapun kamu, apapun profesimy, apapun pilihan presiden dan politikmu, ayo tolak Dwi Fungsi ABRI !

Oleh : Reza Zia Ulhaq 

  • Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Koordinator Komisariat (HMI Koorkom) Brawijaya

Continue Reading

NASIONAL

Merajalela Politisasi Simbol Dalam Pemilu 2019

Published

on

Surabaya – Riuh ramai pileg (pemilihan legislatif) dan pilpres (pemilihan presiden) semakin kencang dirasakan publik hari-hari ini. Terlebih demokrasi simbolik yang berkembang telah membawa kita ke jurang perpecahan antar warga negara. 

Realitas ini ditandai dengan adanya perluasan arena dan penguatan institusi demokrasi tetapi minus kapasitas demokrasi. Diperparah politisasi simbol / labeling yang diidentikkan kepada pasangan calon tertentu dalam pilpres maupun pileg. 

Dalam narasi demokratisasi Indonesia hari ini telah mampu membangun dan mengembangkan kebebasan sipil ditandai perluasan arena dan ghiroh partisipasi politik publik yang terus meningkat. Akan tetapi, di satu sisi partisipasi publik yang tinggi dalam politik tidak diimbangi dengan perilaku demokrasi yang baik dan kapasitas lembaga demokrasi yang menampung, menyalurkan dan merespon aspirasi publik. 

Implikasinya adalah hak-hak politik dan kebebasan sipil diekspresikan dalam bentuk tindak kekerasan seperti persekusi dan pembubaran sepihak terhadap lawan politik.

Kebebasan sipil dalam berekspresi, mengungkapkan pendapat sejatinya dijamin oleh Undang-undang Dasar. Fenomena labelling atas ekspresi publik kian membuat keruh politik negeri ini. 

Sebagai contoh, salam satu atau dua jari kemudian seakan dimiliki oleh pihak pihak tertentu. Padahal tidak semua simbol yang diekspresikan publik mengarah ke sana. 

Dalam konteks yang lebih luas, perkembangan demokrasi kita pasca reformasi lebih terfokus  kepada penguatan institusi negara tetapi lemah dalam pembangunan kapasitas negara. Ini ditunjukkan dengan banyaknya institusi demokrasi seperti KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

Tetapi tidak diimbangi dengan kapasitas lembaga demokrasi yang baik dan pembangunan perilaku demokrasi dikalangan penyelenggara negara dan masyarakat yang cenderung terabaikan. Dalam kondisi seperti ini tidak salah jika yang sedang kita rasakan adalah “demokrasi simbolik” (struktur dan prosedur). 

Sementara ”yang menggerakkan ”jasad demokrasi” yang terbangun masih sangat kental diisi nilai dan perilaku ”kontra-demokrasi” yang ditunjukkan oleh, antara lain, masih dominannya praktik kekerasan dan politik transaksional. Kondisi seperti ini sangatlah menguntungkan bagi mereka yang berpaham otoritarianisme. 

Kebutuhan mendesak dan harus dipenuhi dalam waktu dekat adalah membangun dan menghadirkan ”keberadaban demokrasi”  di kalangan penyelenggara negara, politisi, dan masyarakat. 

Dengan fondasi kepentingan nasional tidak boleh dikalahkan oleh perbedaan pandangan dalam politik. Semakin dewasa dalam bersikap sebagai warga bangsa yang baik dan taat pada perintah konstitusi. Karena dengan penguatan itulah “ruh demokrasi” akan ditemukan oleh bangsa ini.

Oleh : Andik Setiawan – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Surabaya

Continue Reading

NASIONAL

Politik Gagasan Sebagai Diskursus Demokrasi Hari Ini

Published

on

Surabaya – Diskursus politik gagasan merupakan ekspresi atas ketidakpuasan para kaum intelektual dengan keadaan politik hari ini yang menuhankan kekuasaan. Para aktor politik seolah melupakan anugerah dari Tuhan berupa nalar yang sehat untuk menuju pada kebenaran transendental. Akibatnya, politik dalam definisi terburuk hanyalah proses untuk merebut, mengelola, dan mempertahankan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Black campaign dan “politik adu domba” menjadi pilihan paling logis untuk memikat konstituen. Tentu saja hal ini bukan yang diinginkan oleh para pendiri bangsa yang telah meletakkan fondasi berbangsa dan bernegara dengan mempertandingkan secara intelek gagasan dan konsep yang dimiliki.

Politik gagasan sangat diperlukan mengingat hari ini terjadi surplus kebencian dan minus gagasan karena seorang pemimpin bukan hanya dapat menawarkan janji politik, namun pemimpin perlu mengemukakan jalan pikiran yang brilian. Adu gagasan diperlukan untuk menilai seberapa sanggup dan pantas seorang pemimpin menjadi problem solver. Setidaknya, seorang pemimpin yang berintelektual dapat ditinjau dari rekam jejaknya. Rekam jejak yang baik akan menghasilkan trust dari rakyat kepada pemimpin, sehingga pemimpin tidak hanya dapat menggenggam hati rakyat, namun juga menjadi genggaman hati rakyat. Harapan tersebut tidaklah berlebihan mengingat seorang pemimpin menjadi panutan yang bertanggung jawab atas moralitas publik.

Demokrasi sebagai sebuah sistem politik yang menjamin kebebasan berpikir membutuhkan partisipasi gagasan dari rakyat sebagai tuan dari demokrasi setidaknya dalam memilih pemimpin. Sebab, di pundak pemimpinlah dipikul amanat atas hak politik rakyat sebagaimana Jean Jacques Rousseau menteorisasikan dalam teori kontrak social. Demokrasi akan mengalami kelumpuhan apabila rakyat menolak untuk berpasrtisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih dari itu, partisipasi intelektual niscaya akan mengantarkan rakyat untuk menjadi pelopor dan penikmat kemajuan peradaban.

Oleh : Bero Santoso *Mahasiswa Jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarga-negaraan (PMP-Kn) Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH) Universitas Negeri Surabaya (UNESA)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending