Connect with us

POLITIK

Kenapa Fungsionaris Golkar Minta Airlangga Fokus Urusan Ekonomi Nasional dan Bamsoet Paling Tepat Pimpin Golkar?

Published

on

JAKARTA – Fungsionaris dan Pengurus Pleno DPP Partai Golkar meminta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto fokus menjalankan tugasnya sebagai Menko Perekonomian, agar kondisi ekonomi nasional tidak terpuruk. Hal ini terkait dengan warning yang diberikan Presiden Joko Widodo terhadap perekonomian nasional yang tengah menghadapi gejolak perekonomian dunia.

“Mengingat beratnya tantangan ekonomi yang dihadapi Presiden Joko Widodo dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, kami yakin jika keduanya bisa bekerjasama tanpa dicampuri urusan politik, fokus menghadapi guncangan ekonomi dunia dan menggerakan perekonomian rakyat, Indonesia akan bisa keluar dari bayang-bayang resesi ekonomi. Jangan pertaruhkan masa depan ekonomi Indonesia hanya karena urusan politik,” ujar Ahmadi Noor Supit yang menjadi juru bicara Fungsionaris dan Pengurus Pleno DPP Partai Golkar dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (7/11/19).

Turut hadir para fungsionaris dan Pengurus DPP Partai Golkar, antara lain Bendahara Umum Robert Kardinal, Wakil Koordinator Bidang Kepartaian Darul Siska, Ketua Bidang Kemaritiman Elvis Junaidi, Ketua Bidang Kebencanaan Fatahillah Ramli, Ketua Bidang Kebudayaan Daerah sekaligus Dewan Pembina Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Ulla Nachrawati, serta Ketua Departemen Profesional Syamsul Rizal. Hadir pula Ketua SOKSI Bobby Suhardiman dan Ketua MKGR 1960 Fahd el Fouz.

Mengenai Musyawarah Nasional Partai Golkar yang akan dilakukan awal Desember 2019 di Jakarta untuk memilih Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024, Supit menegaskan ini sepenuhnya kewenangan internal rumah tangga Partai Golkar. Karena itu mereka meyakini, Presiden Joko Widodo pasti tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apapun.

“Pernyataan Presiden Joko Widodo dalam HUT ke-55 Partai Golkar yang bernada mendukung Airlangga Hartarto dalam Munas di internal Partai Golkar kami anggap hal yang biasa. Rule yang berlaku diinternal Partai Golkar, ya rule Partai Golkar. Kami juga yakin Presiden tidak ingin mengintervensi Partai Golkar,” ujar Supit.

Karena itu, Supit menjelaskan, untuk kepemimpinan Partai Golkar 2019-2024, lebih tepat jika dipegang oleh Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang kini menjabat Ketua MPR RI. Dukungan luas terhadap Bamsoet sudah datang dari pengurus DPP, DPD provinsi dan kabupaten/kota, organisasi pendiri Partai Golkar, Organisasi Sayap Partai Golkar, organisasi yang didirikan Partai Golkar, serta para pinisepuh dan senior Partai Golkar. Karenanya, Bamsoet tetap akan maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024.

“Dukungan ini tak tak terlepas dari rekam jejak, pengalaman, kepemimpinan, dan kompetensi Bamsoet yang sudah terbukti dan teruji. Bisa dilihat dari kesuksesan dirinya menjalankan tugas sebagai Ketua Komisi III dan Ketua DPR RI, yang berimplikasi terhadap kesuksesannya membangun kinerja positif DPR RI di mata rakyat. Kesuksesan ini harus diturunkan kepada Partai Golkar yang saat ini sedang berada di titik nadir,” tegas Supit.

Supit menambahkan, Bamsoet juga terbukti merupakan seorang pemimpin egaliter, mampu membangun kebersamaan dan rasa kekeluargaan, serta menjadi pemimpin bagi semua buat semua. Tak heran jika dalam pemilihan Ketua MPR RI 2019-2024, Bamsoet mendapatkan dukungan penuh dari berbagai partai politik lainnya, termasuk dari Partai Gerindra yang saat itu juga mengajukan calon dan akhirnya mendukung penuh Bamsoet.

“Secara politik konstitusional, posisi MPR RI sebagai lembaga tinggi negara sejajar dengan lembaga kepresidenan. Konsekuensinya, Ketua Umum Partai Golkar yang menjabat Ketua MPR RI memiliki posisi tawar politik yang lebih kuat, dibandingkan seorang menteri yang sejatinya menjadi pembantu presiden. Sehingga di mata rakyat, Partai Golkar akan lebih mendapatkan tempat terhormat,” pungkas Supit. (dwi)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLITIK

Rapimnas Golkar, Musyawarah Mufakat Bukan Berarti Aklamasi atau Calon Tunggal

Published

on

By

Jakarta – Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Viktus Murin menegaskan, prinsip musyawarah mufakat tidak boleh dipersempit maknanya sebagai aklamasi atau harus tampilnya calon tunggal. Prinsip musyawarah mufakat juga tidak boleh ditabukan dan diposisikan vis a vis dengan pemungutan suara. Sebab, musyawarah mufakat juga dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai pemungutan suara atau voting.

Hal tersebut disampaikan Viktus di sela-sela acara Rapimnas Partai Golkar yang berlangsung di Hotel Ritz Carlton Jakarta Kamis (14/11/2019).

Menurut Viktus yang juga Juru Bicara Calon Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo ini, sebagai partai moderen yang berbasis intelektual, Partai Golkar diharapkan meningkatkan kualitas pencerahan demokrasi kepada publik.

“Partai Golkar sejak pasca reformasi 1998 telah melahirkan paradigma baru. Jangan lagi kita menarik Golkar kembali pada era kegelapan demokrasi seperti di masa rezim Orde Baru,” tegas mantan aktivis mahasiswa 1998, yang juga mantan Sekjen Presidium GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia).

Menyinggung kemungkinan dan peluang Bamsoet di Musyawarah Nasional Golkar 3 sampai 6 Desember 2019, Viktus memastikan bahwa Tim Pemenangan Bamsoet optimis dapat menghantar kemenangan Bamsoet di Munas Golkar.

“Saat ini belum Munas, masih Rapimnas. Kami Tim Pemenangan Bamsoet saat ini berkonsentrasi penuh untuk mengikuti kegiatan Rapimnas. Tidak patut kami bicara dukung-mendukung calon ketua umum di dalam forum Rapimnas. Kami tidak mau dinilai oleh publik sebagai pihak yang tidak paham fatzun dan tata krama berorganisasi, yang menyalahgunakan forum Rapimnas untuk kepentingan sempit berkaitan dengan Munas,” tegas Viktus, mantan wartawan harian Pos Kupang. (dwi)

Continue Reading

POLITIK

Wacana Aklamasi di Munas, Pengamat: Golkar Bukan Partai Milik Dinasti

Published

on

JAKARTA, Partai Golkar akan melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) pada awal bulan Desember di Jakarta. Pihak Airlangga Hartaro saat ini sedang mengupayakan agar di Munas Golkar kali ini Calon Ketua Umum dipilih secara aklamasi dan hanya ada calon tunggal.

Menanggapi hal itu, APengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, jika mekanisme pemilihan ketua umum secara aklamasi dilakukan pada Munas, maka Partai Berlambang Beringin ini tidak mencerminkan dirinya sebagai partai yang demokratis atau demokrasi di tubuh Golkar akan semakin suram.

“Golkar ini termasuk partai tertua di Indonesia, sudah matang dan melewati berbagai era perpolitikan di Indonesia, dari orde lama, orde baru hingga era reformasi saat ini. Mestinya lebih maju dan demokratis dari partai lain,” kata Pangi di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Menurut Pangi, mestinya moment Munas seperti ini harus dijadikan moment untuk memunculkan kader dan tokoh terbaik Golkar untuk tampil dan menunjukkan kemampuan dan kapasitas mereka, bukan malah memunculkan calon tunggal dan mematikan yang lainnya.

“Kalau seperti ini gayanya, Golkar kembali ke era orde baru. Karena, hanya ingin mempertahankan status quo saja. Partai Golkar adalah partai milik publik tertua di Indonesia, bukan partai milik saham tertentu, bukan partai milik dinasti” jelas Pangi.

Dia menambahkan, Partai Golkar tidak akan melawan demokrasi, karena partai ini dari dulu penuh dinamika dan memberi ruang kontestasi kepada setiap kader, memberi ruang gerak pada siapapun untuk memimpin nahkoda partai tersebut.

Pangi pun menyarankan agar Munas Golkar membuka ruang pada kader lain yang secara kapasitas intelektual dan kepemimpinannya sudah mumpuni untuk tampil.

“Karena dengan seperti itu, Golkar akan kelihatan lebih demokratis dan terbuka dan tidak dikapling oleh satu orang atau kelompok tertentu saja yang ingin berkuasa,” ujar Pangi.[]

Sementara itu, Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia Sulthan Muhammad Yus mengungkapkan, Partai Golkar dikenal selalu dinamis dan terjadi persaingan sengit antarcalon ketua umum dalam setiap penyelenggaraan Munas.

“Ini merupakan ciri khas Golkar. Oleh karenanya, jika dalam Munas Golkar pada Desember mendatang ada pihak-pihak yang ingin meredam persaingan tersebut dengan memaksakan aklamasi, hal tersebut berbahaya bagi eksistensi Partai Golkar,” katanya.[]

Continue Reading

POLITIK

Bamsoet: Merawat Demokrasi Berarti Menjaga dan Merawat Partai Politik

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memaparkan dalam sebuah negara demokrasi, termasuk Indonesia, miniatur pengelolaan lalu lintas kehidupan politiknya bisa dilihat dari tata kelola partai politiknya. Jika partai politik dikelola sangat baik, maka pengelolaan kehidupan politik di negara tersebut juga baik. Demikian juga sebaliknya. Karena itu, untuk membenahi dan memajukan Indonesia, terlebih dahulu harus dibenahi dan dimajukan partai politiknya.

“Menjaga dan merawat demokrasi adalah menjaga dan merawat partai politik. Demokrasi telah dipilih menjadi cara hidup (way of life) kita dalam berbangsa dan bernegara, dan partai politik adalah batang tubuhnya. Negara demokrasi kuat jika partai politiknya kuat. Negara demokrasi rapuh jika partai politiknya keropos,” ujar Bamsoet saat menjadi Keynote Speaker dalam Diskusi Publik ‘Golkar Mencari Nahkoda Baru’, yang diadakan Posbakum Golkar di Jakarta, Selasa (12/11/19).

Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menjelaskan lebih jauh, semua instrumen yang bekerja pada negara terlebih dahului melalui assessment partai politik. Bisa dibayangkan jika partai politik terkelola dengan buruk, taruhannya tentu masa depan rakyat, masa depan bangsa dan negara.

“Harus disadari, sesungguhnya partai politik lahir untuk mengemban tugas-tugas besar, kerja-kerja luhur dan penuh kemuliaan. Karena itu, seluruh visi dan misi partai politik tidak pernah membicarakan tentang hal hal kecil, remeh temeh atau pribadi-pribadi orang per perorang. Tetapi, partai politik membicarakan hal-hal besar, membicarakan bangsa, umat, negara serta khalayak seluruhnya,” jelas Bamsoet.

Karena itu, khusus bagi Partai Golkar sebagai partai politik tertua di Indonesia yang pada bulan Desember 2019 nanti akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional untuk memilih Ketua Umum, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mempunyai sejumlah catatan. Terlebih, setelah melihat perolehan suara yang tidak menggembirakan dari Pemilu 2019, kehilangan 1,2 juta suara dan 6 kursi DPR RI, Partai Golkar harus melakukan konsolidasi membangun kembali kekuatan dengan merangkul semua golongan dan komunitas.

“Selain untuk kepentingan masa depan Partai Golkar, akumulasi semua sumber kekuatan nasional itu diperlukan untuk membentengi Pancasila dan merawat serta memperkokoh persatuan-kesatuan bangsa. Di masa lalu, Sekber Golkar berhasil mengakumulasi kekuatan yang bersumber dari ratusan organisasi, yang kemudian dikelompokan dalam tujuh Kelompok Induk Organisasi (KINO), antara lain Kosgoro, Soksi dan MKGR, serta sejumlah organisasi kepemudaan dan keagamaan,” tutur Bamsoet.

Catatan singkat tentang peran strategis Partai Golkar di masa lalu tersebut, bagi Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini perlu dikedepankan lagi agar semua unsur di dalam keluarga besar Partai Golkar paham betapa bangsa dan negara sangat membutuhkan Partai Golkar. Sebagai partai yang terbukti menjadi penjaga dan pengamal Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, Partai Golkar di masa lalu juga mampu menjalankan perannya sebagai perekat keberagaman bangsa, sehingga turut menjadi kekuatan politik yang tak terpisahkan dari eksistensi Indonesia.

“Maka, karena panggilan sejarah pula, takdir itu harus diaktualisasikan lagi karena kehendak zaman. Termasuk menyatukan kembali berbagai kekuatan yang lama terserak menjadi satu kekuatan penuh, termasuk para purnawirawan dan keluarga TNI/Polri serta Satkar Ulama, MDI dan Al Hidaiyah yang selama ini jalan sendiri-sendiri,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, sudah saatnya Partai Golkar melakukan re-branding untuk menyesuaikan diri terhadap tantangan zaman. Agar dapat terus menerus melakukan akselelari dan modernisasi agar Partai Golkar melepaskan diri dari stigma ‘Partai Jadul’, menjadi Partai masa depan yang memberikan kebanggaan dan harapan bagi generasi milenial.

“Golkar harus mau melakukan perubahan dari dalam agar mampu berbaur dengan generasi milenial yang demokratis dan anti-ketergantungan. Golkar bisa membentuk gugus tugas khusus yang pro aktif untuk lebih dekat dengan generasi milenial. Pola lama dalam upaya merangkul konstituen atau simpatisan partai harus diubah, disesuaikan dengan perilaku dan budaya milenial,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending