Connect with us

NASIONAL

Kenapa Ramai-ramai Dukung Bamsoet Jadi Ketua MPR?

Published

on

JAKARTA – Meski tak bisa mendahului takdir. Namun, setelah melihat kondisi di Senayan saat ini aliran dukungan ke Bambang Soesatyo (Bamsoet) terus mengalir, hampir seluruh fraksi diluar Gerindra yang mengusung kader sendiri.

“Insyalloh, kalau tak ada halangan Pak Bamsoet jadi Ketua MPR RI. Tinggal satu fraksi yang susah mendukung, sisa Gerindra susah,” kata salah satu anggota Fraksi Golkar yang tak mau disebut namanya, sebelum rapat Paripurna, Selasa (2/9/2019).

Optimiske yang sama juga disampaikan salah satu anggota Fraksi PDIP pada kesempatan yang sama. Menurutnya, Bamsoet bisa dipastikan memimpin MPR RI.

“Semoga ya (Bamsoet terpilihan). Asal pemilihan tidak voting. Kita tinggal tunggu saja besok (hari ini),” ujar anggota DPR RI yang meminta namanya dirahasikan.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Ace saat dihubungi memutuskan Ketua Fraksi MPR Partai Golkar adalah Zainudin Amali. Sedangkan di kursi pimpinan MPR, partai beringin menugaskan mantan Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).

“Partai menugaskan Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR RI periode 2019-2024,” pungkas Ace.

Kemampuan Bamsoet memimpin DPR diharapkan bisa tertular ke MPR RI. Untuk itu, mantan Wakil Ketua DPR 2014-2019 Fahri Hamzah menilai sangat Bamsoet cocok menjadi Ketua MPR periode 2019-2024.

“Figur Mas Bambang dapat menjadi salah satu figur alternatif yang kuat ke depan,” kata Fahri kepada wartawan, Senin (30/9/2019) lalu.

Fahri menilai Bamsoet sebagai seseorang yang tak sembarangan mengambil keputusan. Di mata Fahri, Bamsoet juga merupakan sosok yang senang menjamu orang yang berkunjung. Karakter seperti itu cocok menjadi Ketua MPR.

“Beliau memang figur yang amat selektif, senang sekali menerima tamu dan senang sekali ngobrol dengan semua pihak,” kata Fahri.

Bila Bamsoet memimpin, kata Fahri, kontestasi gagasan bisa berjalan rutin, intensif, dan dinamis. “Maka majelis itu sebenarnya lebih berfungsi sebagai forum-forum rekonsiliatif,” kata Fahri.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPR RI 2014-2019 dari Fraksi Partai Demokrat Agus Hermanto mendorong semua fraksi di DPR RI dan anggota DPD RI periode 2019-2024 memilih Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menjadi Ketua MPR RI periode 2019-2024.

Agus berpendapat, sosok Ketua MPR RI harus diduduki oleh orang yang berpengalaman, yang sudah teruji kapasitas, kapabilitas, dan track recordnya.

“Sebagai Ketua DPR RI, Pak Bamsoet sudah menjejaki berbagai keberhasilan. Sehingga sangat patut dan layak diteruskan menjadi Ketua MPR RI. Insya Allah, beliau bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” ujar Agus di DPR RI, Jakarta, Senin (30/09/19).

Agus menilai karena kepemimpinan DPR RI akan diduduki oleh PDI Perjuangan, maka sudah sepatutnya Kursi MPR RI ditempati oleh Partai Golkar yang merupakan partai politik peringkat kedua nasional. Selayaknya Partai Golkar mempercayakan Bamsoet menjadi pilihan utamanya.

“Insya Allah jika Pak Bamsoet terpilih menjadi Ketua MPR, kedepannya MPR RI akan lebih memiliki power. Dengan kemampuan yang dimilikinya, MPR RI akan  menjadi jauh lebih hebat lagi,” tandas Agus.

Agus memandang, sosok Bamsoet yang memimpin DPR RI selama lebih kurang 20 bulan, ditambah pengalaman beliau sebelumnya sebagai Ketua Komisi III DPR RI dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar, sudah mengenal dengan baik peta politik Parlemen. Selama memimpin DPR RI, Bamsoet juga dipandang mampu membangun hubungan baik dengan MPR RI.

“Jadi jika menjadi Ketua MPR RI, beliau sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja MPR RI, sebagaimana yang sudah ia lakukan dalam meningkatkan kinerja DPR RI. Karenanya, beliau layak dan pantas menjadi Ketua MPR RI,” tutur Agus.

Agus menambahkan, sebagai sesama rekan kerja di pimpinan DPR RI, dirinya menjadi saksi hidup bagaimana kepiawaian Bamsoet dalam mengelola DPR RI menjadi lebih baik. Bamsoet diyakini bisa membawa perubahan MPR RI menjadi lebih bergeliat lagi.

“Semua fraksi DPR RI maupun anggota DPD RI perlu mendukung Bamsoet menjadi Ketua MPR RI. Beliau yang paling layak karena telah memberikan keteladanan yang cukup hebat di dalam meningkatkan kinerja DPR RI,” pungkas Agus.

Sebelumnya, PKS juga mendukung Bamsoet sebagai ketua MPR RI. Menurut politisi senior PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Bamsoet figur yang sangat layak memimpin MPR. Itu berkaca saat Bamsoet memimpin DPR.

“Saya melihat Mas Bambang Soesatyo sangat cocok untuk duduk sebagai Ketua MPR. Sebelumnya beliau sudah berpengalaman menjabat sebagai ketua DPR, tentunya hal itu akan menjadi modal utama untuk beliau memimpin lembaga sebesar itu,” kata Habib Aboe.

“Selain itu Mas Bamsoet juga memiliki daya terima yang bagus, semua kalangan welcome dengan beliau. Ini adalah daya dukung yang diperlukan sebagai seorang yang akan memimpin lembaga yang berisi perwakilan dari berbagai latar belakang. Dengan profil yang akseptabilita tinggi, saya yakin dinamikan di MPR akan berjalan dengan baik,” sambung Habib Aboe.

Alasan Habib Aboe jatuh pilihannya ke Bamsoet, karena Bamsoet dunilai komunikator handal, mampu membuka kebuntuan komunikasi saat diperlukan. Contohnya saat kemarin terjadi tarik menarik saat pembahasan KUHP antara pemerintah dan DPR, ia bisa membuka ruang dialog dengan baik. (HMS)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

Gerindra Gabung Koalisi Jokowi, Habib Aboe: Kami Menghormati Pilihan Politik Pak Prabowo

Published

on

By

JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima keputusan Gerindra melalui Ketua Umumnya Prabowo Subianto memilih gabung koalisi Jokowi.

‘Tentu kami menghormati pilihan politik yang diambil oleh Pak Prabowo, kami tidak bisa mengurus dapur orang. Sedangkan PKS siap dengan segala situasi yang ada, Insha Allah kami siap di dalam pemerintahan ataupun di luar,’ kata Bendahara Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Jakarta, Sabtu (12/10/2019).

‘Saat zaman pak SBY kami bersama pemerintah, kemudian di zaman pak Jokowi kami di luar, semuanya baik-baik saja,’ sambung Habib Aboe.

Menurutnya, jika mengingat ketentuan Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945 kita dapat menyimpulkan bahwa Presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Ini menandakan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia menganut pola Presidensial.

Habib Aboe menjelaskan, sebenarnya dalam sistem presidensial, hubungan antara Presiden dan DPR tidak didesain dalam pola koalisi atau oposisi, melainkan lebih dalam pelaksanaan checks and balances.

‘Jika memang kami harus melaksanakan fungsi checks and balances sendirian, Insha Allah PKS siap menjalani. Ini adalah wujud kecintaan kami kepada bangsa dan negara ini. Artinya, tentu tetap harus ada pihak yang mengambil peran untuk melakukan proses checks and balances. Jangan sampai pemerintah dibiarkan berjalan sendiri tanpa kontrol,’ papar Habib Aboe.

‘Kita harus mendudukkan pilihan politik ini secara proporsional, tidak dalam satu kubu bukan berarti bermusuhan. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita membangun bangsa, harus ada yang mengambil peran menjaga keseimbangan, seperti ketika kita naik sepeda, perlu dikayuh kanan dan kiri agar bisa berjalan dan menjaga keseimbangan,’ tutupnya. (HMS)

Continue Reading

NASIONAL

Bamsoet Ajak Pemuda Aktif Pemberdayaan Masyarakat, Sebut MPR tak Bisa Jalan Sendiri

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak semua pihak untuk bersama-sama lebih mengenali dan memahami landasan ideologi, konstitusi, komitmen kebangsaan serta semangat kesatuan dalam perbedaan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral serta alat pemersatu bangsa; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional; Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai konsensus yang harus dijunjung tinggi serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu dalam untaian kemajemukan bangsa, adalah nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dikenali, dipahami dan diimplementasikan.

“Sudah lama, tepatnya dimulai sejak 2004, MPR RI berikhtiar melakukan sosialisasi  Empat Pilar dalam rangka menanamkan nilai-nilai luhur bangsa kepada seluruh lapisan masyarakat. Materi yang sudah disusun sebagai guidance bagi anggota MPR RI kemudian diturunkan dalam metode yang diserahkan kepada Badan Sosialiasi yang bertugas melakukan sosialisasi sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang,” ujar Bamsoet dalam acara Serah Terima Kepengurusan DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), di Jakarta, Jumat (11/10/19).

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, dalam melakukan salah satu tugas sesuai amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, yakni “mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pelaksanaanya, serta menyerap aspirasi,” MPR RI melalui alat kelengkapan yakni Badan Pengkajian pada tahun 2018 melakukan survei tentang efektifitas pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar dan Ketetapan MPR RI.

“Hasil survei menunjukan sebanyak 32,8 persen masyarakat secara nasional telah mengikuti sosialisasi Empat Pilar MPR yang dilakukan oleh MPR. Jika angka tersebut dikonversi sesuai dengan proyeksi BPS dan Bappenas yang menyebut jumlah penduduk Indonesia di tahun 2018 sebanyak 265 juta, maka jumlahnya menyentuh sekitar 87 juta jiwa,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, hasil survei terkait Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada publik juga menunjukkan sikap yang positif. Sebanyak 99,1 persen publik mengaku bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitupun dengan Bhinneka Tunggal Ika, sebanyak 99,8 persen berpendapat bahwa setiap warga negara Indonesia wajib menghormati warga lain, walaupun berbeda agama dan keyakinan.

“Salah satu pertanyaan survei yang ditanyakan ke respoden yakni tentang paparan Sosialisasi Empat Pilar berhasil memberikan efek ataukah tidak. Temuannya, sebanyak 65,1 persen responden mengaku mengalami perubahan pandangan dan sikap setelah mengikuti sosialisasi. Sisanya 34,9 persen mengaku tidak ada perubahan. Hal ini mengindikasikan bahwa Sosialisasi Empat Pilar MPR yang dilaksanakan berjalan cukup efektif. Selain juga memberikan catatan bagi MPR untuk terus meningkatkan efektifitas Sosialiasasi Empat Pilar dalam bidang materi dan media yang digunakan,” tandas Bamsoet.

Bendara Umum Partai Golkar 2014-2016 ini memandang, MPR RI tak bisa berjalan sendiri. Karenanya perlu dukungan pemuda untuk aktif dalam gerakan pemberdayaan masyarakat berbasis kemasyarakatan dalam perspektif kebangsaan.

“Selain tentang kemajemukan, sebagai sebuah bangsa kita juga berada ditengah bayang-bayang tantangan kebangsaan yang berat. Antara lain, masalah kemiskinan, belum optimalnya sektor pendidikan dalam membangun bangsa, kegaduhan para elit politik, terjadinya kerusakan sumberdaya alam, kondisi masyarakat di daerah-daerah perbatasan, konflik horisontal, terorisme, dan masalah ancaman kedaulatan negara di tengah cengkraman hegemoni ekonomi-politik dunia,” urai Bamsoet.

Sebagai salah satu kekuatan sosial masyarakat, Ketua DPR RI 2018-2019 ini mendorong pengurus dan anggota GAMKI terus aktif dalam kegiatan pemberdayaan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Tujuannya untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bangsa yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Hal tersebut memang bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana.

“Sebagai langkah konkrit, bisa diawali dengan menggali dan mengamalkan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia. Pemahaman dan pengimplementasian nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara dalam setiap aspek kehidupan secara menyeluruh dan konsisten, diharapkan mampu menumbuhkan komitmen yang kuat bagi seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

NASIONAL

Bawaslu Jakut Selenggarakan Evaluasi dan Monitoring Pengawasan Pemilu 2019

Published

on

Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Jakarta Utara menggelar acara Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Pengawasan Pemilu Tahun 2019 dengan jargon “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakan keadilan Pemilu “, di Hotel Swiss Belinn, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu (9/10).

Walikota Jakarta Utara Sigit Widjatmoko, mengatakan, berterima kasih kepada semua pihak khususnya Bawaslu Jakarta Utara yang sudah membantu terselenggaranya Pemilu dengan baik.

“Pemilu berjalan dengan lancar dan aman serta dalam situasi yang kondusif”, ujarnya

Lanjut, dalam ini kondisi Jakarta Utara yang bertengger di tingkat kedua dalam hal kerawanan.

“Dan ternyata Bawaslu bersama teman – teman di sini bisa mematahkan asumsi masyarakat luas dengan terselenggaranya Pemilu yang aman”.

Potensi konflik bisa dideteksi sejak awal, sehingga tidak mempengaruhi jalannya Pemilu 2019 kemarin. Peran Bawaslu Kota, KPU Kota sangat luar biasa,” tambah mantan Wakadishub ini.

Yang menjadi penting adalah apa yang menjadi hambatan, kendala pada Pemilu yang lalu bisa dijadikan catatan penting agar bisa diperbaiki sekaligus dicarikan solusinya.

Saya berharap kedepannya agar semua pihak yang hadir di sini baik Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Utara, Bawaslu Kota, KPU Kota sampai dengan Panwascam perencanaan yang lebih baik, lebih sempurna di tahun mendatang,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Jakarta Utara Moh. Dimyati, menjelaskan, kegiatan ini sebagai ajang evaluasi dan masukan terhadap apa yang telah dilakukan Bawaslu selama Pemilu 2019 lalu.
“Kegiatan ini selain sebagai evaluasi agar kedepan menjadi bahan Bawaslu untuk menjadi yang lebih baik juga sebagai ajang silahturahmi dengan pengurus Partai – Partai Peserta pemilu Tahun 2019 di Jakarta Utara,” jelas Dimyati.

Acara tersebut dihadiri Asisten Pemerintah Abdul Khalit dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Manson Sinaga. Kepala Sudin Dukcapil Eric, Kantor Kejaksaan, Polres Metro Jakarta Utara, Ketua Dewan kota M. Sidik Dahlan dan seluruh pengurus partai serta Panwascam se Jakarta Utara

Sementara itu Ketua Bawasku Kota Jakarta Utara M Dimyati menyerahkan plakat kepada Walikota Jakarta Utara Sigit Widjatmoko, KPU Jakarta Utara, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Kapolres KP 3,dan Kapolres Jakarta Utara, dalam acara Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Pemilu 2019.

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending