Connect with us

NASIONAL

Kenapa Ramai-ramai Dukung Bamsoet Jadi Ketua MPR?

Published

on

JAKARTA – Meski tak bisa mendahului takdir. Namun, setelah melihat kondisi di Senayan saat ini aliran dukungan ke Bambang Soesatyo (Bamsoet) terus mengalir, hampir seluruh fraksi diluar Gerindra yang mengusung kader sendiri.

“Insyalloh, kalau tak ada halangan Pak Bamsoet jadi Ketua MPR RI. Tinggal satu fraksi yang susah mendukung, sisa Gerindra susah,” kata salah satu anggota Fraksi Golkar yang tak mau disebut namanya, sebelum rapat Paripurna, Selasa (2/9/2019).

Optimiske yang sama juga disampaikan salah satu anggota Fraksi PDIP pada kesempatan yang sama. Menurutnya, Bamsoet bisa dipastikan memimpin MPR RI.

“Semoga ya (Bamsoet terpilihan). Asal pemilihan tidak voting. Kita tinggal tunggu saja besok (hari ini),” ujar anggota DPR RI yang meminta namanya dirahasikan.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Ace saat dihubungi memutuskan Ketua Fraksi MPR Partai Golkar adalah Zainudin Amali. Sedangkan di kursi pimpinan MPR, partai beringin menugaskan mantan Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).

“Partai menugaskan Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR RI periode 2019-2024,” pungkas Ace.

Kemampuan Bamsoet memimpin DPR diharapkan bisa tertular ke MPR RI. Untuk itu, mantan Wakil Ketua DPR 2014-2019 Fahri Hamzah menilai sangat Bamsoet cocok menjadi Ketua MPR periode 2019-2024.

“Figur Mas Bambang dapat menjadi salah satu figur alternatif yang kuat ke depan,” kata Fahri kepada wartawan, Senin (30/9/2019) lalu.

Fahri menilai Bamsoet sebagai seseorang yang tak sembarangan mengambil keputusan. Di mata Fahri, Bamsoet juga merupakan sosok yang senang menjamu orang yang berkunjung. Karakter seperti itu cocok menjadi Ketua MPR.

“Beliau memang figur yang amat selektif, senang sekali menerima tamu dan senang sekali ngobrol dengan semua pihak,” kata Fahri.

Bila Bamsoet memimpin, kata Fahri, kontestasi gagasan bisa berjalan rutin, intensif, dan dinamis. “Maka majelis itu sebenarnya lebih berfungsi sebagai forum-forum rekonsiliatif,” kata Fahri.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPR RI 2014-2019 dari Fraksi Partai Demokrat Agus Hermanto mendorong semua fraksi di DPR RI dan anggota DPD RI periode 2019-2024 memilih Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menjadi Ketua MPR RI periode 2019-2024.

Agus berpendapat, sosok Ketua MPR RI harus diduduki oleh orang yang berpengalaman, yang sudah teruji kapasitas, kapabilitas, dan track recordnya.

“Sebagai Ketua DPR RI, Pak Bamsoet sudah menjejaki berbagai keberhasilan. Sehingga sangat patut dan layak diteruskan menjadi Ketua MPR RI. Insya Allah, beliau bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” ujar Agus di DPR RI, Jakarta, Senin (30/09/19).

Agus menilai karena kepemimpinan DPR RI akan diduduki oleh PDI Perjuangan, maka sudah sepatutnya Kursi MPR RI ditempati oleh Partai Golkar yang merupakan partai politik peringkat kedua nasional. Selayaknya Partai Golkar mempercayakan Bamsoet menjadi pilihan utamanya.

“Insya Allah jika Pak Bamsoet terpilih menjadi Ketua MPR, kedepannya MPR RI akan lebih memiliki power. Dengan kemampuan yang dimilikinya, MPR RI akan  menjadi jauh lebih hebat lagi,” tandas Agus.

Agus memandang, sosok Bamsoet yang memimpin DPR RI selama lebih kurang 20 bulan, ditambah pengalaman beliau sebelumnya sebagai Ketua Komisi III DPR RI dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar, sudah mengenal dengan baik peta politik Parlemen. Selama memimpin DPR RI, Bamsoet juga dipandang mampu membangun hubungan baik dengan MPR RI.

“Jadi jika menjadi Ketua MPR RI, beliau sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja MPR RI, sebagaimana yang sudah ia lakukan dalam meningkatkan kinerja DPR RI. Karenanya, beliau layak dan pantas menjadi Ketua MPR RI,” tutur Agus.

Agus menambahkan, sebagai sesama rekan kerja di pimpinan DPR RI, dirinya menjadi saksi hidup bagaimana kepiawaian Bamsoet dalam mengelola DPR RI menjadi lebih baik. Bamsoet diyakini bisa membawa perubahan MPR RI menjadi lebih bergeliat lagi.

“Semua fraksi DPR RI maupun anggota DPD RI perlu mendukung Bamsoet menjadi Ketua MPR RI. Beliau yang paling layak karena telah memberikan keteladanan yang cukup hebat di dalam meningkatkan kinerja DPR RI,” pungkas Agus.

Sebelumnya, PKS juga mendukung Bamsoet sebagai ketua MPR RI. Menurut politisi senior PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Bamsoet figur yang sangat layak memimpin MPR. Itu berkaca saat Bamsoet memimpin DPR.

“Saya melihat Mas Bambang Soesatyo sangat cocok untuk duduk sebagai Ketua MPR. Sebelumnya beliau sudah berpengalaman menjabat sebagai ketua DPR, tentunya hal itu akan menjadi modal utama untuk beliau memimpin lembaga sebesar itu,” kata Habib Aboe.

“Selain itu Mas Bamsoet juga memiliki daya terima yang bagus, semua kalangan welcome dengan beliau. Ini adalah daya dukung yang diperlukan sebagai seorang yang akan memimpin lembaga yang berisi perwakilan dari berbagai latar belakang. Dengan profil yang akseptabilita tinggi, saya yakin dinamikan di MPR akan berjalan dengan baik,” sambung Habib Aboe.

Alasan Habib Aboe jatuh pilihannya ke Bamsoet, karena Bamsoet dunilai komunikator handal, mampu membuka kebuntuan komunikasi saat diperlukan. Contohnya saat kemarin terjadi tarik menarik saat pembahasan KUHP antara pemerintah dan DPR, ia bisa membuka ruang dialog dengan baik. (HMS)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

HMI Pro Perkaderan Tak Akui Affandi Ismail

Published

on

PERNYATAAN SIKAP

Tentang hasil Kongres HMI ke-XXXII di Kendari

Kongres HMI ke-XXXII di Kendari merupakan pertemuan HMI Cabang se-Indonesia untuk membahas internal HMI, eksternal HMI, dan pemilihan Ketua Umum PB HMI untuk estafeta kepemimpinan HMI. Namun, hasil pemilihan Formatur PB HMI Periode 2020-2022 yang dimenangkan Sdr. Affandi Ismail dari HMI Cabang Makassar cacat administrasi, karena Sdr. Affandi Ismail tidak pernah menjadi Pengurus HMI Cabang Makassar dan Tidak Lulus Senior Course. (lebih…)

Continue Reading

NASIONAL

Seleksi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta di Nilai Cacat Hukum

Published

on

Jakarta – Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 25 ayat (2) menyebutkan bahwa Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

Manindaklanjuti hal tersebut, Komisi Informasi lalu membentuk Tim Seleksi sebagaimana yang telah diamanatkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 04 Tahun 2016.

Sesuai dengan pasal 2 ayat (2) peraturan Komisi Informasi Nomor 04 tahun 2016, bahwa Tim Seleksi melakukan perekrutan anggota Komisi Informasi tingkat Provinsi ditetapkan melalui Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur yang salah satunya tugasnya adalah melakukan perekrutan, pendaftaran dan penyeleksian calon anggota Komisi Informasi tingkat Provinsi.

Tim Seleksi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melalui Nomor : 01/TIMSEL-KIP/XII/2019, tertanggal 17 Desember 2019 mengumumkan Pendaftran Seleksi Calon Anggota Komsi Informasi Provinsi DKI Jakarta periode 2020 – 2024, secara tertulis TIM SELEKSI dengan susunan adalah ; Henri Subagiyo, SH., M.H sebagai ketua, Atika Nur Rahmania, S.IP., M.Si sebagai Sekretaris dan anggota adalah Prof. Dr. Ibnu Hamad, M.Si, Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum, Gede Narayana, S.E., M.Si.

Setelah melalui proses pengumanan, secara normatif Tim Seleksi bekerja mulai proses Test Potensi yang melahirkan 40 peserta untuk mengikuti tahap Psikotes dan Dinamika kelompok diteruskan dengan tahap wawancara, untuk menghasilkan 15 orang yang diajukan untuk mengikuti tahap pembuatan makalah untuk dilakukan wawancara di DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Dalam proses yang telah berjalan tersebut, kami berpandangan bahwa terdapat permasalahan terutama mulai dari tahap Psikotes dan Dinamika kelompok diteruskan dengan tahap wawancara. Permasalahan terkait proses tersebut adalah :

1.Tim Seleksi telah melanggar pasal 16 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor No. 04 Tahun 2016. Dimana disebutkan bahwa tahap wawancara dilakukan oleh Seluruh Timsel dan Bukan Orang yang tidak termasuk dalam SK yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam setiap pengumuman yang dikeluarkan oleh Tim Seleksi.

Realitasnya, dalam tahap wawancara hari pertama kamis, tanggal 20 Februari 2020, SEKRETARIS TIMSEL bernama Atika Nur Rahmania, S.IP., M.Si TIDAK HADIR sama sekali, disisi oleh RAIDES dan hari kedua jum’at tanggal 21 Februari 2020, yang bersangkutan hanya hadir setengah hari, lalu selanjutnya diisi kembali oleh RAIDES yang TIDAK tercantum dalam nama-nama TIM SELEKSI.

2. Penundaan Jadwal Pengumuman hasil seleksi psikotes dan wawancara merupakan bentuk pelanggaran dari TIM SELEKSI sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 04 Tahun 2016. Dimana disebutkan bahwa hasil tahap wawancara dilakukan 5 (lima) hari kerja setelah itu diumumkan 2 (dua) hari setelah mendapatkan hasil wawancara.

3. Seluruh TIM SELEKSI tidak menghadiri sama sekali tahap Psikotes dan Dinamika Kelompok.

4. Tidak mengumumkan hasil Tahap Psikotes, Dinamika Kelompok dan Wawancara pada (dua) Media Elektronik selama 3 (tiga) hari berturut-turut sesuai Pasal 16 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 04 tahun 2016. Hal ini ditujukan atas hasil Pemberitaan Media Trans, tanggal 7 Maret 2020, disebutkan hanya di Webside Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, untuk mengaksesnyapun dalam kondisi error.

Berdasarkan Fakta tersebut diatas, dengan ini kami menuntut :

1. Meminta Kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk MEMBATALKAN proses seleksi calon Anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dikarenakan CACAT HUKUM.

2. Meminta Gubernur Untuk membubarkan TIM SELEKSI dan membentuk TIM SELEKSI yang baru untuk melaksanakan tahap wawancara calon anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta hingga akhir.

3. Meminta Komisi I DPR – RI untuk memanggil Seluruh Anggota Komisi Informasi Pusat termasuk Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia merangkap anggota TIM SELEKSI Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Saudara Gede Narayana, S.E., M.Si, terkait proses seleksi yang CACAT HUKUM.

4. Meminta Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memberhentikan saudari Atika Nur Rahmania, S.IP., M.Si dari jabatannya Sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta yang diduga tidak menjalankan tugas secara profesional dan cenderung melakukan maladministrasi, dimana saat tahap Wawancara TIDAK PROFESIONAL dan tidak menghadiri proses wawancara tersebut dan digantikan oleh RAIDES.

5. Meminta Ombudsman untuk memanggil dan melakukan penyelidikan terkait maladministrasi yang berlangsung pada saat proses seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

6. Menuntut Komisi Informasi Pusat untuk membentuk Dewan Kehormatan atas dugaan pelanggaran KODE ETIK yang dilakukan oleh Seluruh TIM SELEKSI termasuk saudara Gede Narayana, S.E., M.Si selaku Ketua Komisi Informasi Pusat merangkap anggota TIM SELEKSI Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Demikian tuntutan kami, agar menjadi perhatian.

JAKARTA, 7 MARET 2020

TERTANDA :
PESERTA CALON SELEKSI KOMISI INFORMASI DKI JAKARTA

1. Imam Mustafa
2. Abdul Muin
3. Ahmad Syukri
4. Dedi Poltak Tambunan
5. Muhammad Ikbal
6. Moch Sidik
7. Saryono Noto
8. Prianda Anatta
9. Agus Taufikqurrohman
10. Ferry Iswan

Continue Reading

NASIONAL

Gegara Banjir Ansor DKI Minta Anies Baswedan Mundur

Published

on

By

JAKARTA – Banjir yang melanda Jakarta beberapa kali beberapa bulan terakhir ini jadi bola panas yang menyerang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajarannya termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah.

Bagi Pemprov DKI, banjir tidak hanya terjadi di Jakarta saja, tapi juga terjadi di beberapa wilayah pulau Jawa. Yang jadi masalah, saat Saefullah berujar bahwa kondisi banjir tersebut dinikmati saja.

“Jadi dinikmati saja, itu soal manajemen, tubuh kita dua per tiga persen air, sering keluar air, di kepala di mata, harus ada manajemennya,” ujar  Saefullah yang juga pria asli Betawi itu berseloroh.

Dengar tanggapan Sekda terkait bajir Jakarta itu, Gerakan Pemuda (GP) Ansor DKI Jakarta geram. Ketua Ansor DKI Jakarta Abdul Azis angkat suara dan meminta Pemprov DKI tidak hanya melakukan pencitraan. Menurut Abdul bahwa Pemprov DKI tak melakukan antisipasi sehingga banjir kembali terjadi.

Ansor pun berjanji akan seruduk Balai Kota untuk meminta Anies Baswedan dan Saefullah mundur. Karena keduanya tak memperlihatkan kinerja yang baik.

“Dari banjir di Jakarta GP ANSOR DKI meminta Gubernur DKI dan Sekda fokus penanganan banjir bukan pencitraan, ” kata Abdul Azis pada Lintas Parlemen, Selasa (3/3/2020).

Abdul Azis meminta Pemprov DKI, dalam penangan pasca banjir harus lebih serius dilakukan. Mengingat Gubernur dan Sekda belum ada keseriusan menangani dan mengantisipasi banjir.

“Daerah-daerah banjir dari hasil pantauan darr Ansor DKI belum ada yang menyentuh langsung ke masyarakat DKI,” ujarnya.

Abdul Azis memcontohkan, banyak warga yang terjangkit penyakit pasca banjir. Kali belum Dinormalisasi. Dan anggaran untuk penanganan banjir juga tidak maksimal padahal sangat penting.

“Banjir kemarin membuktikan Pemprov DKI tidak melakukan apa-apa dalam mengantispasi banjir,” tegasnya.

Untuk itu, Ansor memimta Pemprov DKI mampu menyiapkan sarana dan prasarana pasca banjir.

Abdul Azis juga berjanji,  akan melakukan seruduk ke Balai Kota bersama-sama semua Cabang Ansor se-DKI untuk meminta mundur Gubernur dan Sekda.

“Kami akan demo untuk meminta mundur Gubernur dan Sekda,” pungkasnya. (Jodira)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending