Connect with us

HUKUM

Ketua DPR Berharap Calon Hakim Agung yang Lolos Fit and Proper Test Komisi III DPR Bisa Jaga Marwah Mahkamah Agung

Published

on

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) berharap para calon hakim agung yang lolos fit and proper test Komisi III DPR RI dapat menjaga marwah, harkat, dan martabat Mahkamah Agung. Sehingga dalam memutuskan suatu perkara, tidak hanya bisa memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan. Namun juga bisa menegakan kehormatan dari hakim yang memutuskan perkara tersebut.

“Tantangan yang dihadapi Mahkamah Agung tidaklah kecil. Masih banyak orang-orang yang memanfaatkan badan peradilan bukan untuk mencari kepastian hukum. Tetapi, justru untuk merusak keadilan itu sendiri. Karena itu, setelah menyeleksi para Hakim Agung, tugas Komisi Yudisial (KY) belum selesai. KY juga harus terus melakukan pengawasan terhadap para hakim agung agar dapat menjaga keluhuran mereka,” jelas Bamsoet usai memimpin rapat konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Komisi Yudisial terkait seleksi calon Hakim Agung, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Kamis (10/01/19).

Pimpinan KY yang hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Jaja Ahmad Jayus, Wakil Ketua Maradaman Harahap, Anggota Sukma Violeta, Joko Santoso dan Aidul Fitriaciada. Bamsoet ditemani Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Wakil Ketua Komisi III Erma Suryani, Anggota Komisi III DPR Asrul Sani dan Anggota Komisi III DPR TB Soemandjaya.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, seleksi calon hakim agung yang dilakukan KY telah selesai. Proses seleksi didasarkan pada UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dari seleksi yang diikuti 12 calon hakim agung, hanya lolos sebanyak 4 orang.

“Mereka yang lulus seleksi KY adalah Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H (kamar perdata), Matheus Samiaji, S.H., M.H (kamar perdata), Cholidul Azhar S.H., M. Hum (kamar agama) dan Dr. Sartono, S.H., M.H., M.Si (kamar tata usaha negara). Sebenarnya dibutuhkan 8 calon hakim agung untuk mengisi Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Tata Usaha, Kamar Militer dan Kamar Pidana. Untuk kamar militer dan pidana tidak ada yang lulus seleksi,” urai Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan langkah berikutnya adalah Komisi III DPR RI akan melakukan fit and proper test bagi keempat calon hakim agung tersebut. Hasil fit and proper test itulah yang akan menentukan siapa saja yang disetujui oleh DPR RI untuk menjadi hakim agung yang diharapkan mampu menjadi benteng terakhir keadilan.

“Hakim Agung bukan hanya sebagai penjaga benteng keadilan sebagaimana lazimnya diketahui masyarakat. Namun lebih dari itu, merekalah cerminan keadilan itu sendiri. Karenanya proses pemilihan hakim agung yang dilakukan oleh KY dengan melibatkan sejumlah pakar teknis, media massa, dan juga LSM, sepatutnya menghasilkan hakim agung yang tidak hanya profesional dan kredibel, namun juga punya kewibawaan dalam mengakan hukum dan keadilan,” kata Bamsoet.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini juga mendorong KY untuk terus melakukan berbagai tindakan pendisiplinan terhadap para hakim di lingkungan Mahkamah Agung maupun di berbagai badan peradilan dibawahnya. Selain tindakan pendisiplinan yang bersifat penindakan (represif), KY juga harus mengedepankan tindakan pencegahan (preventif) dalam struktur kekuasaan kehakiman.

“Masyarakat juga tidak boleh tinggal diam. Jika ada tindakan hakim atau badan peradilan yang menyimpang, segera laporkan ke KY. Jika tidak ada progres, bisa melaporkan ke DPR RI. Kita akan dorong KY dan Mahkamah Agung untuk tidak main-main dalam menjamin tegaknya hukum dan keadilan di masyarakat,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

HUKUM

KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi di Dinas Kesehatan Papua

Published

on

By

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Mesakh Mirin angkat suara terkait sejumlah tenaga medis di Puskesmas Arso Kota dan Rumah Sakit Kwaingga, Kabupaten Keerom, Papua, melakukan mogok kerja akibat tunjangan kerja insentif penanganan covid-19 mereka belum dibayarkan sehingga mereka memalang atau memblokir gedung Puskesmas tersebut.

Sebagai informasi, aksi mogok kerja di Puskesmas Arso Kota Senin, 25 Mei 2020 dan Rumah Sakit Kwaingga sejak, Jumat, 22 Mei 2020 lalu mengakibatkan aktivitas pelayanan kesehatan lumpuh total.

“Pihak terkait harus menyelesaikan persoalan ini. Mengingat pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan masyarakat di Keeroom,” kata Mesakh Mirin pada Bela Rakyat saat dihubungi, Jumat (29/5/2020).

Mesakh menyampaikan, puluhan dan perawat di Puskesmas dan Rumah Sakit itu melakukan aksi mogok lantaran tak diterimanya upah insentif Covid-19, sehingga membuat pasien terlantar.

Politisi PAN itu mengungkapkan, ada indikasi korupsi yang terjadi sehingga tenaga medis mendapatkan haknya selama menangani pasien Covid-19. Menurutnya, jika ada indikasi itu, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus turun tangan.

“Kita buka ke KPK(kasus) ini, jika benar dugaan ada penyelewengan. Ini meresahkan rakyat di sana. Segera lakukan investigasi,” terang Mesakh.

Sementara itu, saat dihubungi secara terpisah Kepala Puskesmas Arso Kota, Yusnita Pabeno menjelaskan, aksi mogok kerja rekannya itu lantaran tak menerima upah insentif Covid-19. Ia menyadari aksinya itu mengakibatkan pasien terlantar.

“Kami tahu ada tersedia insentif Covid-19, masalahnya kami tak diberitahu mengenai (insentif) ini,” kata Yusnita Pabeno.

Yusnita menegaskan, aksi pemalangan itu bentuk kekecewaan dari tenaga medis yang sama sekali tidak menerima insentif covid-19. Padahal sejumlah tenaga medis ini telah melakukan pelayanan pada pasien Covid-19 di Kabupaten Keerom, Papua.

“Karena tidak dibayarkanya insetif kami, sehingga tenaga medis di sini membuat pelayanan medis di puskesmas itu tidak berjalan sesuai,” ujar Yusnita.

Baik Mesakh maupun Yusnita sangat berharap permasalahan ini segera diselesaikan oleh Bupati Keerom Muhammad Markumagar pelayanan kesehatan di daerah tersebut segera membaik. (HMS)

Continue Reading

HUKUM

Komisi I DPR: Pelantikan PAW Dirut TVRI Melanggar UU MD3

Published

on

By

SOLO – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI yang melantik Direktur Utama Pergantian Antar Waktu (PAW) TVRI periode 2020-2022 sebagai tindakan yang melanggar Undang-Undang MD3. Komisi I DPR RI dalam RDP dengan Dewas LPP TVRI pada tanggal 25 Februari 2020 menghasilkan kesimpulan dalam point 1 bahwa Dewas LPP TVRI menerima Keputusan Rapat Intern Komisi I DPR RI yang meminta Dewas LPP TVRI untuk menghentikan sementara proses seleksi calon Direktur Utama LPP TVRI.

”Langkah Dewas LPP TVRI untuk melanjutkan proses seleksi dan pada akhirnya menetapkan Iman Broto sebagai Dirut PAW, sebagai bentuk tidak mengindahkan dari hasil keputusan Rapat yang jelas dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 98 ayat (6) UUD MD3 yang menyebutkan bahwa keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan Pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh Pemerintah,” jelas Kharis dalam keterangan tertulis kepada media Jum’at 29 Mei 2020.

Anggota DPR dari fraksi PKS ini menambahkan dalam Pasal 317 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyebutkan bahwa setiap keputusan rapat DPR, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak.

“Jelas sekali langkah Dewas LPP TVRI melanjutkan seleksi dan menetapkan Dirut PAW Iman Brotoseno tanpa persetujuan dari Komisi I DPR RI mengingat Komisi I DPR RI tetap mengacu pada hasil kesimpulan rapat pada tanggal 25 Februari 2020, agar Dewas LPP TVRI menghentikan sementara proses seleksi calon Dirut LPP TVRI,” tegas Kharis.

Anggota DPR RI asal Solo ini juga menyesalkan kemelut/kekisruhan yang terjadi di LPP TVRI dan mengharapkan agar kekisruhan tersebut tidak mengganggu kinerja dan operasional LPP TVRI dan meminta kepada Dewas untuk memastikan bahwa permasalahan yang terjadi tidak menganggu TVRI.

“Sebagaimana hasil kesimpulan RDP Komisi I DPR RI dengan Dewas LPP TVRI pada tanggal 21 Januari 2020 poin 3 (tiga) yang berbunyi: “Komisi I DPR RI meminta kepada Dewas LPP TVRI untuk memastikan bahwa permasalahan yang terjadi tidak menganggu kinerja LPP TVRI sebagai media pemersatu bangsa, harusnya itu yang diutamakan,” tutup Kharis. (fajar)

Continue Reading

HUKUM

Mukhtarudin: RUU Cipta Kerja Ini akan Mengatur Sistem Kemitraan Usaha

Published

on

By

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Partai Golkar Mukhtarudin menilai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) akan memberi kemudahan dan perlindungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berkembang ke depannya.

Bagi Mukhtarudin, setidaknya RUU Ciptaker tersebut memuat empat poin sehubungan dengan sektor yang dibahas dalam RUU tersebut.

“Di antaranya ada penyederhanaan terkait perizinan basis data tunggal memakai sistem OSS (one single submission) kemudahan bagi UMKM untuk pengajuan nomor induk berusaha (NIB) yang merupakan perizinan tunggal yang berlaku bagi semua kegiatan usaha, seperti perizinan usaha, SNI, sertifikasi jaminan produk halal dan lain sebagainya,” terang Mukhtarudin seperti dikutip Antara Jakarta, Kamis (28/5/2020).

Menurut Mukhtarudin, pada program itu ada kemudahan akses pembiayaan di kegiatan UMKM yang bisa dijadikan jaminan kredit. Di mana lembaga pembiayaan itu berorientasi pada kelayakan usaha, bukan lagi pada jaminan atau collateral.

“Dalam RUU itu juga mengatur insentif/ketersediaan dana alokasi khusus (DAK) dalam mendanai kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM,” terangnya.

Tak hanya itu, dalam RUU Cipta Kerja itu akan mengatur sistem kemitraan antara usaha menengah/besar dengan usaha mikro/kecil dalam menjalankan bisnis besar itu lewat pembinaan dan pendampingan.

“Ada yang diatur soal pengecualian upah minimum bagi UMKM, sehingga diharapkan akan mendorong kemitraan dan menjadikan UMKM lebih kompetitif di tengah persaingan global,” kata Mukhtarudin.

Keempat, lanjutnya, perluasan akses pasar bagi UMKM dalam RUU ini akan memberikan perluasan dan kepastian bagi pemasaran produk dan jasa. Yakni, dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik di kementerian atau Lembaga, BUMN maupun BUMD.

Untuk itu, RUU Cipta Kerja itu diharapkan mampu memberikan kemudahan dan perlindungan terhadap kepentingan pelaku UMKM. Tujuannya,  agar UMKM diperlakukan secara adil dan dipastikan tidak ada kebijakan yang menyulitkan untuk meningkatkan usahanya.

“Untuk menindaklanjuti RUU itu, Kementerian Koperasi dan UKM diharapkan untuk menyiapkan peraturan pemerintah yang akan menjelaskan lebih rinci mengenai aturan cipta kerja klaster UMKM dan koperasi agar dapat dilaksanakan dengan baik,” bebernya.

Ia berharap, dalm RUU Cipta Kerja itu bisa meningkatkan kinerja UMKM menjadi lebih optimal. Jika bisa bekerja optimal sehingga mampu menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia yang lebih baik dan mampu menyerap tenaga kerja seluas-luasnya di tengah pandemi Covid-19. (Antara) (lebih…)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending