Connect with us

HUKUM

Ketua DPR Berharap Calon Hakim Agung yang Lolos Fit and Proper Test Komisi III DPR Bisa Jaga Marwah Mahkamah Agung

Published

on

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) berharap para calon hakim agung yang lolos fit and proper test Komisi III DPR RI dapat menjaga marwah, harkat, dan martabat Mahkamah Agung. Sehingga dalam memutuskan suatu perkara, tidak hanya bisa memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan. Namun juga bisa menegakan kehormatan dari hakim yang memutuskan perkara tersebut.

“Tantangan yang dihadapi Mahkamah Agung tidaklah kecil. Masih banyak orang-orang yang memanfaatkan badan peradilan bukan untuk mencari kepastian hukum. Tetapi, justru untuk merusak keadilan itu sendiri. Karena itu, setelah menyeleksi para Hakim Agung, tugas Komisi Yudisial (KY) belum selesai. KY juga harus terus melakukan pengawasan terhadap para hakim agung agar dapat menjaga keluhuran mereka,” jelas Bamsoet usai memimpin rapat konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Komisi Yudisial terkait seleksi calon Hakim Agung, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Kamis (10/01/19).

Pimpinan KY yang hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Jaja Ahmad Jayus, Wakil Ketua Maradaman Harahap, Anggota Sukma Violeta, Joko Santoso dan Aidul Fitriaciada. Bamsoet ditemani Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Wakil Ketua Komisi III Erma Suryani, Anggota Komisi III DPR Asrul Sani dan Anggota Komisi III DPR TB Soemandjaya.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, seleksi calon hakim agung yang dilakukan KY telah selesai. Proses seleksi didasarkan pada UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dari seleksi yang diikuti 12 calon hakim agung, hanya lolos sebanyak 4 orang.

“Mereka yang lulus seleksi KY adalah Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H (kamar perdata), Matheus Samiaji, S.H., M.H (kamar perdata), Cholidul Azhar S.H., M. Hum (kamar agama) dan Dr. Sartono, S.H., M.H., M.Si (kamar tata usaha negara). Sebenarnya dibutuhkan 8 calon hakim agung untuk mengisi Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Tata Usaha, Kamar Militer dan Kamar Pidana. Untuk kamar militer dan pidana tidak ada yang lulus seleksi,” urai Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan langkah berikutnya adalah Komisi III DPR RI akan melakukan fit and proper test bagi keempat calon hakim agung tersebut. Hasil fit and proper test itulah yang akan menentukan siapa saja yang disetujui oleh DPR RI untuk menjadi hakim agung yang diharapkan mampu menjadi benteng terakhir keadilan.

“Hakim Agung bukan hanya sebagai penjaga benteng keadilan sebagaimana lazimnya diketahui masyarakat. Namun lebih dari itu, merekalah cerminan keadilan itu sendiri. Karenanya proses pemilihan hakim agung yang dilakukan oleh KY dengan melibatkan sejumlah pakar teknis, media massa, dan juga LSM, sepatutnya menghasilkan hakim agung yang tidak hanya profesional dan kredibel, namun juga punya kewibawaan dalam mengakan hukum dan keadilan,” kata Bamsoet.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini juga mendorong KY untuk terus melakukan berbagai tindakan pendisiplinan terhadap para hakim di lingkungan Mahkamah Agung maupun di berbagai badan peradilan dibawahnya. Selain tindakan pendisiplinan yang bersifat penindakan (represif), KY juga harus mengedepankan tindakan pencegahan (preventif) dalam struktur kekuasaan kehakiman.

“Masyarakat juga tidak boleh tinggal diam. Jika ada tindakan hakim atau badan peradilan yang menyimpang, segera laporkan ke KY. Jika tidak ada progres, bisa melaporkan ke DPR RI. Kita akan dorong KY dan Mahkamah Agung untuk tidak main-main dalam menjamin tegaknya hukum dan keadilan di masyarakat,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

HUKUM

Petani di Kota Batu Hadiri Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan

Published

on

By

MALANG – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nurhayati Ali Assegaf mengatakan bahwa petani Indonesia perlu terlibat aktif memahami hak dan kewajibannya pada negara. Mengingat profesi petani di Indonesia cukup banyak.

Menurut Nurhayati, sesuai data dari BPS yang telah dilansir beberapa waktu lalu bahwa jumlah pekerja di sektor pertanian tercatat 35,7 juta orang atau 28,79 persen dari jumlahpenduduk bekerja 124,01 juta jiwa.

“Tahun lalu saja, jumlah pekerja sektor pertanian di angka 35,9 juta orang atau 29,68 persen dari jumlah penduduk bekerja 121,02 juta orang,” kata Nurhayati saat menyampaikan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar Rumah Aspirasi Jalan Timah Nomor 4 Kota Malang di hadapan puluhan petani asal Kota Batu, Malang, Sabtu (2/2/2019) lalu.

Pada kesempatan itu, selain menyampaikan perlunya pemahaman Empat Pilar Kebangsaan, Nurhayati juga menggelar tanya jawab dengan para petani. Banyak persoalan ditanyakan oleh para petani, di antara terkait kepedulian pemerintah atau keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan di sektor pertanian.

“Bapak Ibu sekalian, tahukah apa itu Empat Pilar?,” tanya Nurhayati.

Dengan pertanyaan dari Nurhayati itu, ada beberapa petani terlihat sedang menjawab. Namun suara yang tidak terlalu terdengar. Dengan sigap, Nurhayati memanggil petani tersebut.

“Bapak yang di tengah,” kata Nurhayati sembari menunjuk seorang Bapak-bapak paru baya. Ia pun berdiri disamping Nurhayati.

“Siapa namanya Mas?” tanya Nurhayati.

“Namaku Pak Budi, Bu….,” jawabnya dengan suara agak pelan.

“Bagaimana hasil pertaniannya Pak Budi?” tanya Nurhayati.

“Alhamdulillah, baik-baik saja.”

Nurhayati dengan sang petani berdialog terkait Empat Pilar. Meski Budi tidak hafal keempat pilar negara Indonesia itu, namun semangat yang ditunjukan oleh para petani patut diapresiasi.

“Bapak tahu apa saja 4 Pilar itu?”

“Pancasila…”

“Tiga lagi?”

Budi terdiam saja.

“Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika,” jelas Nurhayati.

Dengan dituntun oleh Nurhayati, Budi seorang petani yang memiliki 3 anak ini berusaha memahami Empat Pilar Kebangsaan tersebut.

“Bapak Ibu sekalian, meski kita tak hafal. Tapi yang terpenting kita mengamalkan nilai-nilainya, karena memang kadang untuk menghafal itu susah di usai seperti kita ini. Meski menghafal itu lebih baik. Kalau bisa diusahakan di rumah,” terang Nurhayati. (LIA)

 

 

Continue Reading

HUKUM

Terima 11 Tahun Penjara, Bos Koperasi Di Pati Terbukti Rugikan Nasabah 4,2 M. 

Published

on

Pati – Ketua Majelis hakim Pengadilan Negeri Pati,Bertha Arry Wahyuni SH MKn menjatuhkan vonis 11 tahun penjara terhadap Ketua Koperasi Serba Usaha Artha Jaya Mandiri, H Kajri. Putusan tersebut lebih berat satu tahun dari tuntutan Jaksa yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan sepuluh tahun penjara.

Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Ketua Bertha Arry Wahyuni SH MKn, Niken Rochayati SH MH dan Agung Irawan SH MH dalam amar putusannya menyatakan, terdakwa Karji ST, 43 tahun warga Desa Tluwah Kecamatan Juwana terbukti melakukan perbuatan pidana melawan hukum.

“Terdakwa H Karji ST terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16’, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 46 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas UU Nomor7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,” kata Hakim Ketua Bertha Arry Wahyuni SH MKn saat membacakan putusan.

Putusan tersebut, karena pertimbangan yang memberatkan terdakwa H Karji juga menjadi narapidana dengan perkara lain dan ditahan di rumah tahanan Rembang, dan berbelit-belit dipersidangan. Sedang pertimbangan yang meringankan, terdakwa bersikap sopan saat dipersidangan.

“Majelis Hakim juga memerintahkan ratusan lembar warkat simpanan, kupon undian maupun buku rekening tabungan dikembalikan kepada dua puluh satu nasabah yang memperkarakan terdakwa,” tutur Majelis Hakim.

Dalam perkara ini, terdakwa yang telah divonis sebelas tahun penjara, H. Karji, ST selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Artha Jaya Mandiri secara bersama-sama General Manager KSU Artha Jaya Mandiri, dalam kurun waktu 2006 s/d tahun 2015, telah melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia. Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi 21 saksi korban yang juga nasabah KSU AJM mengalami kerugian kurang lebih Rp4,202 milyar.

Continue Reading

HUKUM

Ada 3 Landasan DPR-Pemerintah Merancang UU

Published

on

By

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menjelaskan bahwa dalam merancang sebuah undang-undang, pemerintah maupun DPR RI senantiasa berlandaskan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang saling mengikat satu sama lain. Tanpa ketiganya, sebuah undang-undang yang dihasilkan akan kehilangan ruhnya.

“Para pakar dan praktisi hukum punya kompetensi tinggi untuk menelaah aspek yuridis dalam setiap pembahasan undang-undang. Karena itu, sebagai mahasiswa hukum, kalian jangan lelah menimba ilmu pengetahuan di kampus ataupun melalui ruang-ruang pembelajaran lainnya. Masa depan undang-undang maupun produk hukum lainnya berada di tangan kalian semua,” ujar Bamsoet saat menerima perwakilan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Rabu (06/01/19).

Mahasiswa yang hadir antara lain, M. Raehan, Flaviana Meydi, Heru Amal, Govino Abdiella Dayanu dan Nadya L. Tampubolon.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, melalui pemikiran para praktisi hukum diharapkan sebuah produk undang-undang tidak menabrak UUD 1945. Disisi lain, berbagai ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945 juga perlu ditafsirkan lebih lanjut oleh para praktisi hukum.

Sebagai contoh, konstitusi negara dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 berbunyi: ‘Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota‎ dipilih secara demokratis’.

“Konstitusi mengamanahkan bahwa Pilkada dilakukan secara demokratis. Berbeda dengan Pilpres yang dengan lugas ditulis dipilih secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A UUD 1945). Artinya, UUD 1945 membuka ruang bagi kita semua untuk merumuskan lebih lanjut mekanisme penyelenggaraan Pilkada, baik secara langsung maupun tidak langsung,” tutur Bamsoet.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegera, dan Kebumen ini menambahkan, penyelenggaraan Pilkada secara tidak langsung melalui DPRD bisa jadi merupakan hal yang demokratis. Karena sila ke-4 Pancasila jelas menyebutkan ‘Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan’. Artinya, sistem perwakilan juga merupakan bagian dari jati diri bangsa Indonesia.

“Pilkada langsung atau tidak langsung, semua dikembalikan kepada kesepakatan bangsa Indonesia yang dirumuskan oleh para wakilnya di DPR RI. Tentu akan ada perdebatan dari banyak kalangan mengenai apakah pemilihan tidak langsung itu bentuk lain dari demokrasi sebagaimana yang dituliskan dalam UUD 1945. Disinilah pentingnya ahli hukum untuk menjelaskan lebih jauh,” papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menaruh harapan besar agar kelak para mahasiswa hukum tidak hanya pandai dalam aturan soal hukum, namun juga bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat agar senantiasa sadar terhadap hukum. Dengan demikian keamanan dan ketertiban masyarakat bisa terwujud.

“Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik harus didasarkan pada pengaturan dan penegakan hukum. Hukum harus dijadikan panglima, bukan alat politik untuk mengelabui masyarakat. Sebagai kalangan yang mempelajari hukum, mahasiswa Fakultas Hukum punya peran besar menjaga dan menegakan hukum agar kita tidak menjadi bangsa yang fasis, absolut dan represif,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending