Connect with us

HUKUM

Ketua DPR Berharap Calon Hakim Agung yang Lolos Fit and Proper Test Komisi III DPR Bisa Jaga Marwah Mahkamah Agung

Published

on

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) berharap para calon hakim agung yang lolos fit and proper test Komisi III DPR RI dapat menjaga marwah, harkat, dan martabat Mahkamah Agung. Sehingga dalam memutuskan suatu perkara, tidak hanya bisa memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan. Namun juga bisa menegakan kehormatan dari hakim yang memutuskan perkara tersebut.

“Tantangan yang dihadapi Mahkamah Agung tidaklah kecil. Masih banyak orang-orang yang memanfaatkan badan peradilan bukan untuk mencari kepastian hukum. Tetapi, justru untuk merusak keadilan itu sendiri. Karena itu, setelah menyeleksi para Hakim Agung, tugas Komisi Yudisial (KY) belum selesai. KY juga harus terus melakukan pengawasan terhadap para hakim agung agar dapat menjaga keluhuran mereka,” jelas Bamsoet usai memimpin rapat konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Komisi Yudisial terkait seleksi calon Hakim Agung, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Kamis (10/01/19).

Pimpinan KY yang hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Jaja Ahmad Jayus, Wakil Ketua Maradaman Harahap, Anggota Sukma Violeta, Joko Santoso dan Aidul Fitriaciada. Bamsoet ditemani Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Wakil Ketua Komisi III Erma Suryani, Anggota Komisi III DPR Asrul Sani dan Anggota Komisi III DPR TB Soemandjaya.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, seleksi calon hakim agung yang dilakukan KY telah selesai. Proses seleksi didasarkan pada UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dari seleksi yang diikuti 12 calon hakim agung, hanya lolos sebanyak 4 orang.

“Mereka yang lulus seleksi KY adalah Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H (kamar perdata), Matheus Samiaji, S.H., M.H (kamar perdata), Cholidul Azhar S.H., M. Hum (kamar agama) dan Dr. Sartono, S.H., M.H., M.Si (kamar tata usaha negara). Sebenarnya dibutuhkan 8 calon hakim agung untuk mengisi Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Tata Usaha, Kamar Militer dan Kamar Pidana. Untuk kamar militer dan pidana tidak ada yang lulus seleksi,” urai Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan langkah berikutnya adalah Komisi III DPR RI akan melakukan fit and proper test bagi keempat calon hakim agung tersebut. Hasil fit and proper test itulah yang akan menentukan siapa saja yang disetujui oleh DPR RI untuk menjadi hakim agung yang diharapkan mampu menjadi benteng terakhir keadilan.

“Hakim Agung bukan hanya sebagai penjaga benteng keadilan sebagaimana lazimnya diketahui masyarakat. Namun lebih dari itu, merekalah cerminan keadilan itu sendiri. Karenanya proses pemilihan hakim agung yang dilakukan oleh KY dengan melibatkan sejumlah pakar teknis, media massa, dan juga LSM, sepatutnya menghasilkan hakim agung yang tidak hanya profesional dan kredibel, namun juga punya kewibawaan dalam mengakan hukum dan keadilan,” kata Bamsoet.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini juga mendorong KY untuk terus melakukan berbagai tindakan pendisiplinan terhadap para hakim di lingkungan Mahkamah Agung maupun di berbagai badan peradilan dibawahnya. Selain tindakan pendisiplinan yang bersifat penindakan (represif), KY juga harus mengedepankan tindakan pencegahan (preventif) dalam struktur kekuasaan kehakiman.

“Masyarakat juga tidak boleh tinggal diam. Jika ada tindakan hakim atau badan peradilan yang menyimpang, segera laporkan ke KY. Jika tidak ada progres, bisa melaporkan ke DPR RI. Kita akan dorong KY dan Mahkamah Agung untuk tidak main-main dalam menjamin tegaknya hukum dan keadilan di masyarakat,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

HUKUM

Ketua Komisi I DPR Percaya Sistem Di Akmil, Enzo Clear, setia Pancasila dan NKRI

Published

on

By

JAKARTA – Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi langkah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa yang memastikan Enzo Zenz Allie tetap dipertahankan sebagai taruna di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Banhkan KSAD menegaskan, berdasarkan analisis moderasi keberagamaan, Enzo mendapat nilai 84 persen.

” Akademi Militer itu lembaga terakreditasi, terhormat dan kita junjung tinggi sebagai kawah candradimuka putra dan putri terbaik NKRI, saya percaya dan yakin 100% sangat profesional dan kredibel, sudahi polemiknya kita kawal putra dan putri terbaik yang lolos agar kelak menjadi prajurit TNI yang profesional, berintegritas, Cinta Pancasila dan NKRI, saya apresiasi langkah KSAD dan dukung terus langkah TNI” jelas Kharis dalam keterangan pers tertulis kepada media 13 Agustus 2019.

Legislator asal Solo yang kembali mengemban amanah di DPR RI hingga 2024 ini menekankan agar disudahi mempermasalahkan Enzo, percayakan semua proses pada lembaga terkait, untuk Taruna Akmil , percayakan pada Akmil TNI yang pasti profesional, bahkan Kharis mengibaratkan jika ada seseorang yang berfoto dengan sebuah buku Marxisme apakah lantas kita sekonyong-konyong mengatakan orang tersebut sebagai pendukung komunisme.

“Ini misal saja ya, ada Taruna telah memenuhi syarat untuk menjadi taruna Akmil di Magelang, WNI dan telah lolos syarat baik dari tes fisik mau pun psikologi, lalu anak ini lagi jalan ketoko buku lalu foto bersama buku Marxisme dia upload ke sosial media apa lantas dia kita katakan komunis yang jelas dilarang atau kita akan terus makan itu hasutan dan provokasi di sosial media, seharusnya kan tidak, percayakanlah bahwa TNI pasti lakukan yang terbaik” tegas Kharis mencontohkan.

Anggota DPR RI Fraksi PKS ini juga meminta agar warganet harus adil dan bertanggung jawab terutama yang memfitnah Enzo agar nama Baik Enzo Allie segera dipulihkan dan siapapun baiknya menghargai segala pilihan TNI terkait Enzo, bahwa bijaklah dalam bersosial media.

“Kita melihat bagaimana dampak sosial media dan literasi penggunaan sosial media dalam kasus Enzo, jangan mudah menilai apalagi membuat opini sedemikian rupa, jadilah pengguna sosial media yang bertanggung jawab, yang sudah memfitnah dan membuat opini segeralah minta maaf, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari hal ini” tutup Kharis. (fajar)

Continue Reading

HUKUM

KNPI Minta ICW Jangan Ganggu Pansel Capim KPK Bekerja

Published

on

By

JAKARTA – Wakil Sekretaris Jendera (Wasekjen) DPP KNPI M Syahwan Arey, SH, MH angkat suara terkait komentar Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menilai 40 nama calon pimpinan (capim) KPK yang lolos tes psikologi tak memuaskan publik. Bagi Syahwan, ICW jangan mudah mengatasnamakan publik terkait tahapan pemberantasan korupsi lewat KPK.

Syahwan mengingatkan ICW tidak menganggu kerja-kerja Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK dalam mencari figur yang terbaik. Apalagi yang mengangkat Pansel KPK adalah Presiden sehingga mereka bekerja atas nama tanggungjawab kepada Presiden Jokowi, bukan kepada ICW.

“Sejatinya ICW berhati-hati mengeluarkan statemen di hadapan publik terkait proses pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk memilih capim KPK. Komentar ICW itu bisa mengganggu fokus kerja Pansel, biarkan Pansel bekerja. Dan ICW jangan mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana? Kita pemuda ingin Pansel bekerja independen tanpa intervensi,” jelas Syahwan seperti dikutip dari Lintas Parlemen, Jakarta, Jumat (8/8/2019).

Syahwan yang juga Ketua LBH Ansor Maluku ini menyayangkan sikap nyinyir ICW kepada Pansel KPK. Ia curiga ada ‘udang di balik batu’ atas sikap nyinyir ICW tersebut.

“Jangan-jangan ICW ini ada sesuatu kok ngomong begitu di hadapan publik. Jangan-jangan ada kepentingan pribadi atau vested interest. Padahal, sejak awal Pansel mengundang ICW untuk mendaftar menjadi capim KPK. Terus kenapa dengan ICW kok tiba-tiba begitu?,” tanya Syahwan.

“Yang aneh lagi dari kawan-kawan ICW ini terkait LHKPN (Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara) yang mereka ributkan. Kita bisa tanya lagi ke ICW, kenapa waktu seleksi tahun 2015 dan periode sebelum-sebelumnya ICW diam sajam. Tidak segaduh ini? Karena setahu kami, persyaratan yang jadi capim tidak berbeda dari tahun ini. Di mana saat mereka mendaftar, disyaratkan membuat pernyataan tertulis di atas meterai akan menyerahkan LHKPN jika terpilih,” paparnya.

Tak hanya itu, Syahwan meminta publik memberikan dukungan kepada Pansel KPK dengan melaporkan data-data pendukung Capim KPK sebagai bahan tambahan untuk dipertimbangkan.

“Kita harus dukung Pansel bekerja, karena mereka bekerja yang didukung oleh KPK, juga BIN dan PPATK. Tapi laporan masyarakat jadi salah satu bahan pertimbangan untuk mengerucutkan 40 ke 20 hingga ke 10 yang diantar untukbdipilih di Komisi III DPR RI jadi 5 orang terbaik jadi Pimpinan KPK terbaru,” pungkasnya. (HMS)

Continue Reading

HUKUM

Penangkapan Lena Haro Tidak Sesuai Prosedur

Published

on

Reskrim Polsek Mandau Resort Bengkalis Polda Riau yang dipimpin langsung oleh IPTU Firman Fadhila telah melakukan penangkapan terhadap Lena Haro dan Timbul Siburian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 berdasarkan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/73/VI/RIAU/BKS/SEK – MDU, tanggal 12 Juni 2019.

Dalam kasus itu, yang melaporkan adalah Lia Indra Siahaan (Suami Lena Haro), anggota Polri yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok Polda Metro Jaya terkait dugaan adanya tindak pidana “menikah tanpa izin suami”.

Menurut kuasa Hukum Lena, Timbul Rajagukguk mengatakan, seharusnya penyidik Reskrim Polsek Mandau Resort Bengkalis Polda Riau tidak langsung menangkap Kliennya.

Mengingat kliennya belum sama sekali diperiksa dalam laporan tersebut.

“Hal ini diatur dalam Peraturan Kapolri tentang manajemen penyidikan,” kata Timbul Rajagukguk di Jakarta , Selasa (6/8/2019).

Kliennya menikah dengan timbul Siburian berdasarkan adanya surat pernyataan cerai, tertanggal 23 Maret 2017 yang ditandatangani kedua belah pihak di atas materai dan disaksikan ibu kandung Lia Indra Siahaan (Pelapor) dan Bibi Lena Haro, ujarnya

“Padahal pelapor adalah penegak hukum tentunya atau pastinya mengetahui proses perceraian dikesatuan tugasnya,” ucap Timbul.

Lanjut, Timbul menyayangkan sikap aparat tersebut. Padaha sudah ada bukti surat pernyataan dan harusnya menjadi pertimbangan penyidik Reskrim Polsek Mandau Resort Bengkalis Polda Riau.

bukti surat Pernyataan cerai itu menjadi bukti sah atas perceraian yang dilakukan pihak laki-laki (Pelapor). Di mana surat pernyataan itu diduga dibuat oleh pihak keluarga pelapor, ujarnya

Namun klien kami yang tidak paham hukum atas pernikahan dengan laki-laki yang ingin bertanggung jawab terhadap dirinya dan anaknya malah tersangkut masalah hukum. Dan hingga saat ini klien kami masih menderita dalam jeruji tahanan, maka atas adanya penahanan tersebut diduga adanya kriminalisasi yang diduga dilakukan oleh penyidik Reskrim Polsek Mandau Resort Bengkalis Polda Riau,” paparnya.

Berdasarkan dugaan kriminalisasi itu, kuasa hukum Lena Haro akan menempuh langkah hukum yaitu membuat laporan pengaduan atau permohonan di Kepolisian maupun pengadilan setempat serta mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada instansi terkait baik pemerintah maupun swasta,tuturnya.

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending