Connect with us

PENDIDIKAN

Ketua DPR: Filosofi Permendikbud No.51/2018 Sudah Benar, Pola PPDB Harus Berkeadilan

Published

on

JAKARTA – Filosofi yang menjadi pijakan Permendikbud No.51/2018 sudah benar. Bahkan Permendikbud ini layak menjadi langkah awal perbaikan serta pembenahan pendidikan dasar dan menengah guna mewujudkan keadilan bagi semua anak didik.

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamseot) setuju bahwa penerapan Permendikbud No.51/2018 pada tahun ini memerlukan evaluasi karena adanya protes dari masyarakat di berbagai daerah. Namun, Ketua DPR juga berharap pemerintah konsisten menerapkan mekanisme PPDB berbasis zonasi demi terwujudnya keadilan bagi semua anak didik.

Bamsoet mengingatkan lagi bahwa dalam bidang pendidikan, prioritas kebijakan dan kewajiban negara yang tidak bisa ditawar-tawar adalah memberi akses yang sama besar bagi semua anak didik. Maka, pola penerimaan siswa berbasis zonasi paling tepat.

“Bukankah posisi atau lokasi sekolah negeri yang didirikan dan dibiayai negara itu disesuaikan dengan kebutuhan warga pada radius wilayah tertentu? Kalau ada anak didik dalam radius itu tidak mendapatkan akses, dia diperlakukan tidak adil.,” kata Bamsoet pada wartawan, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Pada sisi lain, lanjut Bamsoet, tergambar juga kelemahan pengawasan atau pengendalian oleh negara ketika banyak sekolah negeri mengembangkan standar nilai maksimal, yang menyebabkan tertutupnya akses bagi anak didik dengan nilai rata-rata atau standar.

“Mereka yang menjadi korban dari standar tinggi itu harus berjibaku mencari sekolah negeri yang jauh dari domisili keluarga. Di Jabodetabek saja, cukup banyak ditemui siswa/i yang berdomisili sangat jauh dari sekolahnya, karena tertutupnya akses untuk diterima di sekolah terdekat,” ujarnya.

Menurutnya, anak didik berkualifikasi cerdas atau ber-IQ tinggu pun harus diakomodasi oleh negara. Maka, negara bisa menyediakan beberapa sekolah negeri khusus bagi anak didik dengan kualifikasi yang demikian. Terpenting, tidak boleh ada anak didik yang haknya dirampas oleh pola PPDB yang tidak berkeadilan.

Karena itu, pintanya, DPR berharap agar Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tetap mempertahankan kebijakan dan semangat Permendikbud No.51/2018 itu. Semangat atau filosofi Permendikbud ini layak diterima sebagai kebijakan awal melakukan perbaikan.

“Kebijakan holistik seperti itu diperlukan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan yang sudah terjadi. Dalam proses perbaikan itu, segala sesuatunya memang tidak mudah, termasuk menuai protes dari masyarakat seperti yang terjadi tahun ini. Perbaikan memang selalu butuh waktu,” pungkas Bamsoet. (dwi)

PENDIDIKAN

Hari Ibu, Habib Aboe: Ibu Baik akan Mencetak Anak Tangguh, Pantang Menyerah dan Berkahlak Mulia

Published

on

By

JAKARTA – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI habib Aboe Bakar Alhabsyi mengucapkan hari ibu yang jatuh bertepatan dengan hari ini, Ahad (22/12/2019). Habib Aboe mengaku, karena ibu dirinya berada di titik ini.

“Saya sampaikan selamat hari ibu, peringatan ini penting untuk mengingat urgentnua peran ibu. Dalam konsep pendidikan Islam, ibu adalah sekolah pertama bagi anak. Melalui ibulah seseorang akan belajar banyak hal,” kata Habib Aboe.

Tentunya, lanjutnya, ibu memberikan pendidikan dasar sebagai karakter seorang anak. Bagaimana perlakuan ibu terhadp anak akan menentukan karakternya ke depan.

“Ibu yang baik akan dapat mencetak anak yang tangguh, pantang menyerah, dan berkahlak mulia,” terang Habib Aboe yang juga Anggota Komisi III DPR RI ini.

Menurut Habib Aboe, ibu yang cerdas yang melahirkan anak sehat cerdas dan sholeh akan menjadi investasi masa depan untuk bangsa dan negara. Nasib bangsa Indonesia 20 tahun kedepan tergantung bagaimana para ibu saat ini mendidik anaknya.

“Jika mereka menanamkan sifat egoisme yang tinggi maka akan menghasilkan generasi yang oportunis. Sebaliknya, jika para ibu berhasil mendidik agar mengutamakan kepentingan bersama, maka akan melahirkan generasi yang patriotik,” jelas Ketua DPP PKS ini.

Artinya, sambungnya, disinilah sel pertama dan utama untuk menumbuhkan ketahanan nasional. Bahwa ibu memiliki peran besar terhadap ketahanan nasional. Karena seorang ibu akan bisa melahirkan anak yang patriotik ataupun oportunistik

“Selamat hari Ibu, mari bakahtikan yang terbaik untuk bangsa dengan mendidik anak anak secara baik dan benar,” tutup Habib Aboe. (HMS)

Continue Reading

PENDIDIKAN

Isi Kuliah Umum, Muhammad Aras: Generasi Milenial Harus Pintar Baca Peluang

Published

on

By

PANGKEP – Anggota DPR RI Muhammad Aras mengimbau generasi milenial harus pintar membaca peluang usaha di era digital. Hal itu diungkapkan saat mengisi Kuliah Umum di hadapan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Da’wah Wal Irsyad (STAI DDI) Pangkep, Sabtu, (21/12/2019).⁣

Dikatakannya, di era digital seperti saat ini ada pergeseran jenis usaha dari konpensional merambah ke arah yang serba digital.⁣

“Saat ini banyak mall-mall yang tutup karena kurang peminat, toko-toko elektronik banyak yg gulung tikar, karena konsumen mulai bergeser dan merasa nyaman dengan belanja secara online,” jelasnya.⁣

Perubahan gaya hidup konsumen itu, kata Aras, harus disikapi dengan baik oleh mereka yang ingin terjun di dunia usaha.⁣

“Oleh karena itu, kita juga harus cepat membaca fenomena tersebut. Baik dengan membuka usaha yang baru dengan sentuhan digital, atau melakukan digitalisasi usaha yang ada,” paparnya.⁣

Di hadapan mahasiswa, Aras juga menegaskan, sebagai generasi milenial di Kabupaten Pangkep, mahasiswa juga harus melihat potensi daerah yang bisa dikembangkan menjadi sebuah bisnis yang baik.⁣

“Misalnya, membuat kedai kopi, kuliner seafood, atau mengembangkan usaha wisata lokal. Tentunya dengan sentuhan digital seperti melakukan penjualan atau promosi melalui Media Sosial,” kata nya.⁣

Kuliah umum tersebut bertemakan “Membangun Jiwa Entrepreneurship Kaum Milenial” dihadiri oleh 6 Program Studi STAI DDI, Pangkep.⁣ (*)

Continue Reading

NASIONAL

Anggota MPR RI Abdul Rachman Thaha Gelar Sosialisasi Empat Pilar di Palu

Published

on

PALU – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Abdul Rachman Thaha (ART) menggelar Sosialisasi Empat Pilar di SMA Negeri 4 Palu, Kamis (22/11/2019).

Dalam kegiatan tersebut, ART menegaskan bahwa Empat Pilar tersebut merupakan payung kebangsaan yang menjadi kiblat berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tungal Ika.

“Keempat pilar inilah yang harus kita tanamkan dalam hati dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya dilafalkan dan dijadikan simbol saja,” ujar ART di hadapan peserta sosialisasi.

ART dalam kegiatan itu juga menjelaskan secara rinci keempat pilar berbangsa dan bernegara tersebut. Pertama, Pancasila sebagai idiologi negara Indonesia menyatukan perbendaan ras, suku dan agama dalam bingkai nusantara.

“Ia menegaskan, Pansila adalah roh negara Indonesia yang telah digali oleh founding fathers kita demi menyatukan bangsan indonesia,” kata ART.

Kemudian, ART memaparkan bahwa UUD 1945 adalah wujud dari konsensus dan kesepakatan sebagai landasan bernegara, sehingga menjadi hukum tertiggi di negara ini.

“UUD 1945 menjadi dasar hukum yang mengatur dan membatasi warga negara, lembaga negara dan segala aktivitasnya agar tetap dalam koridor kebaikan dan moralitas dan dijauhkan dari segala bentuk pelanggaran,” jelas dia.

Sementara itu lanjut ART, NKRI adalah simbol kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Kesadaran akan NKRI inilah yang akan mencegah terjadinya perpecahan dan disintegrasi.

“Jika tidak terjadi perpecahan, maka tujuan berbangsa dan bernegara akan tercapai,” beber ART.

Terakhir, ART pun menguraikan tentang Bhineka Tunggal Ika, yang merupakan bentuk terakhir penyatuan bangsa dalam teori negara paripurna dalam perspektif keindonesiaan.

ART menjelaskan, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuno yang artinya adalah “Berbeda-beda tetapi tetap satu”.

“Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan,” pungkas ART.[]

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending