Connect with us

NASIONAL

Ketua DPR: Indonesia Kondusif Kendati Ada Upaya Mengeskalasi Tensi Politik

Published

on

Jakarta – Pimpinan DPR memastikan stabilitas negara sangat kondusif, karena TNI, Polri dan semua unsur penegak hukum tetap mengelola aspek keamanan dan ketertiban umum sebagaimana seharusnya. Masyarakat tidak perlu cemas menyikapi gerakan-gerakan yang provokatif maupun pernyataan-pernyataan yang cenderung menakut-nakuti.

Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menanggapi situasi politik akhir-akhir ini.

“Aktivitas pemerintah dan DPR yang tetap fokus pada tugas-tugas kenegaraan maupun kegiatan pembangunan menjadi bukti bahwa Indonesia sangat stabil dan kondusif. Tidak ada kepanikan atau kemarahan dari pemerintah, kendati Penghinaan dan upaya pembunuhan karakter yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo nyaris tak berkesudahan,” jelas Bamsoet seperti disampaikan pada wartawan, Senin (3/12/2018).

Karena itu, lanjut Bamsoet, bersama TNI dan Polri, pemerintah serta DPR juga memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 akan berlangsung aman dan damai. Pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) tetap akan menjadi pesta demokrasi sekaligus menjadi ruang bagi semua komponen masyarakat melaksanakan kedaulatannya.

Bagi Bamsoet, ada upaya untuk mengeskalasi tensi politik dengan sejumlah gerakan, pernyataan provokatif hingga penghinaan kepada Presiden RI. Namun, masyarakat hendaknya tidak terpancing atau cemas, karena segala sesuatunya bisa dikelola sebagaimana mestinya oleh aparat keamanan dan maupun penegak hukum.

“Untuk menyejukan suasana, pimpinan DPR mendorong semua kekuatan politik untuk lebih menahan diri. Silahkan berkampanye sambil menyuarakan kritik kepada pemerintah. Namun, jangan sampai kebebasan mengemukakan pendapat itu disalahgunakan dengan melancarkan penghinaan kepada bangsa dan negara, menghina lambang negara, atau memprovokasi publik,” paarnya.

Bamsoet menjelaskan, menuju pelaksanaan Pileg dan Pilpres tahun 2019, sangat ideal jika semua kekuatan politik lebih mengedepankan program-program yang realistis dan solutif.

“Para politisi diharapkan bisa menjadi panutan, sehingga etika dan moral patut dijunjung tinggi,” pesan Bamsoet. (BS)

NASIONAL

Hasil Pleno DPP KNPI: Kongres KNPI XV Dipindahkan ke Jakarta 18-21 Desember 2018

Published

on

By

Jakarta – Kongres KNPI XV yang sedianya digelar di Aceh digelar 15-18 Desember 2018 dipindahkan ke Jakarta menjadi tanggal 18-21 Desember 2018. Hal itu sesuai rapat pleno DPP KNPI malam ini di Hotel Sopyan, Menteng, Jakarta (13/12/2018).

“Mempertimbangkan banyak hal, maka Kongres Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang digelar tanggal 15-18 Desember 2018 di Provinsi Aceh menjadi tanggal 18-21 bulan ini (Desember 2018). Adapun tempatnya bisa dilaksanakan Jakarta dan sekitarnya. Tergantung rapat besok antara SC dan OC (panitia kongres),” jelas Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Rifai Darus membacakan keputusan Kongres Aceh didampingi Sekjen DPP KNPI Sirajuddin Abdul Wahab dan Ketua Panitia Kongres KNPI XV Nevi Nevi Ervina.

Sebagai informasi, Kongres Aceh 2015 dan amanat Rapat Pimpinan Paripurna Nasional (Rapimpurnas) Pemuda/KNPI di Kota Batam, Provinsi Riau, 28-30 September 2018 lalu memutuskan Aceh sebagai tuan rumah. Tapi sayang, Aceh ‘belum siap’ menyelenggarakan ajang tersebut.

Padahal, pada Rapimpurna itu, Aceh bersedia menjadi tuan rumah kongres berikutnya seperti kesepakatan Kongres Papua tahun 2015 lalu. Aceh mengalahkan beberapa provinsi lainnya yang juga bersedia menjadi tuan rumah Kongres XV Pemuda/KNPI 2018.

“Kita tak bisa mundur lagi (Kongres KNPI). Karena cara kita ini harus dilaksanakan di bulan ini. Kita tidak bisa menunggu komunikasi semua pihak, termasuk dari pemerintah Aceh dan Pengurus KNPI Aceh. Maka waktunya akan bergeser terus,” papar Rifai yang juga Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat ini.

“Saya minta ke kawan-kawan untuk ‘Satu Nafas’, ‘Satu Energi’ dan ‘Satu Kebahagiaan’. Mari menuju kongres ini dengan enerji yang kuat bersama. Kita tak putus putus asa kongres digelar,” sambung Rifai.

Kongres KNPI kali ini, mempertemukan dua kandidat kuat yakni Noer Fajriyansyah yang pernah menjadi calon anggota legislatif dari Partai PDIP di Pemilu 2014 dengan Haris Pratama yang kader Partai Golkar.

Dua kubu dalam satu koalisi, PDIP dan Golkar, akan saling bertarung untuk memperebutkan kursi KNPI-1. Kebetulan, Fajry dan Haris adalah alumni HMI.

Sementara kandidat yang ketiga yakni Jackson Andre William Kumaat. Adalah Jackson putra daerah Sulawesi Utara menjadi calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KNPI. Kans Jackson cukup terbuka lebar.

Pihak Jackson menyampaikan, ada sekitar 40 OKP nasional dan hampir 10 DPD se-Indonesia sudah menyatakan dukungan, agar Jackson sapaannya memimpin organisasi pemuda ini selama 3 tahun ke depan. (Jodira)

 

Continue Reading

NASIONAL

Ketua DPR: Penggunaan Aplikasi DPR NowTerus Meningkat

Published

on

By

Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) senang rakyat Indonesia semakin peduli terhadap kehidupan politik. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya pengguna aplikasi DPR NOW!. Sejak diluncurkan pada Agustus 2018 lalu, jumlah pengunduh aplikasi melonjak dari 517 menjadi 7.670 hingga pertengahan Desember 2018.

“Tercatat pada periode 1 September-10 Desember 2018, terdapat 180 aduan yang masuk dari masyarakat melalui aplikasi DPR NOW!. Masih ada 27 aduan yang ditolak karena bersifat ‘spam’, tidak ada data maupun dobel aduan. Saya harap masyarakat dalam menyampaikan aduannya bisa lebih terinci lagi. Sehingga kita mudah untuk tindaklanjuti,” ujar Bamsoet saat melaporkan hasil kinerja DPR NOW! pada Penutupan Masa Persidangan II DPR RI Tahun Sidang 2018-2019, di Jakarta, Kamis (13/12/18).

Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini memaparkan, dibandingkan alat kelengkapan dewan lainnya, Komisi II DPR RI paling banyak menerima pengaduan dengan jumlah 31 aduan. Disusul Komisi III dengan 22 aduan, dan Komisi I dan Komisi X  dengan 20 aduan.

“Sebagian besar aduan yang masuk ke Komisi II terkait dengan status tenaga honorer. Sedangkan di Komisi III sebagian besar tentang RUU KUHP yang minta segera disahkan. Aduan ke Komisi I tentang kejelasan nasib RUU Penyiaran, dan pada Komisi X banyak yang menyarankan DPR RI mendorong mall-mall tidak hanya membuat berbagai toko maupun wahana permainan, namun juga membuat perpustakaan,” papar Bamsoet.

Ketua Badan Bela Negara FKPPI ini menilai, berbagai aduan yang masuk ke aplikasi DPR NOW! merupakan big data yang sangat bermanfaat. Setiap aduan yang masuk ditabulasi untuk kemudian didistribusikan kepada komisi maupun kementerian terkait agar bisa segera ditindaklanjuti.

“Melalui big data inilah kita bisa mengetahui dan memperlajari perilaku masyarakat. Saya harap masyarakat selalu berpartisipasi aktif, terutama untuk mengajak keluarga dan sahabatnya mengunduh serta menggunakan aplikasi DPR NOW!. Aktifnya rakyat dalam kehidupan politik bisa mendorong DPR RI bekerja lebih baik lagi,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading

NASIONAL

Ribka Tjiptaning, Rieke Dyah Pitaloka, Emil Dardak hingga Putih Soekarno Masuk Pengurus Baru DPP Pemuda Demokrat

Published

on

By

Solo – Kongres Pemuda Demokrat Indonesia di Asrama Haji Donohudan Boyolali telah berakhir dini hari tadi (9/12/18). Dari kongres itu menghasil sejumlah catatan di antaranya, terpilihnya Fandi Utomo sebagai ketua umum.

Dari Rapat Formatur hingga dini hari yang dipimpin ketum terpilih Fandi Utomo telah menyepakati beberapa nama pengurus.

Salah satu anggota formatur Iwan Hendrawan yang juga Ketua Panitia Nasional Kongres Pemuda Demokrat mengatakan, berdasarkan rekomendasi dan usul dari DPC dan DPD Pemuda Demokrat Se- Indonesia telah disepakati komposisi pengurus.

“Ya kami telah sepakati komposisi pengurus DPP Pemuda Demokrat Indonesia periode 2018-2024 yang nanti akan di bacakan dalam sidang pleno terakhir Kongres sekaligus di Lantik,” ujar Iwan, Ahad (9/12/2018).

Dari hasil rapat formatur yang dibacakan Fandi Utomo terdapat Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) yang diisi Ribka Tjiptaning (Anggota DPR RI) dan Ketua Umum Demisioner H.Fachruddin.

Sedangkan untuk jajaran Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) terdapat nama Sekjend Demisioner Endro S Yahman yang juga adalah Anggota Komisi II DPR RI.

Selain itu, ada nama Baharudin Farawowan yang juga adalah Ketua Umum Geomaritim Indonesia, ada Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Putih Soekarno (Cucu Bung Karno) dan Rieke Dyah Pitaloka.

Untuk Sekretaris Jenderal (Sekjend) dijabat oleh Iwan Hendrawan yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Indramayu. Dan jabatan untuk Bendahara Umum (Bendum) diisi Budi Teguh Tenaga Ahli Anggota DPR RI. (BP)

 

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending