Connect with us

INTERNASIONAL

Ketua DPR Ingin 7 September Ditetapkan sebagai Hari Tenun Nasional

Published

on

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) sangat mendukung penuh usulan Komunitas Tekstil Tradisional Indonesia (KTTI) mengusul agar tanggal 7 September ditetapkan sebagai Hari Tenun Nasional.

Bagi Bamsoet, Penetapan Hari Tenun tersebut akan menjadi tonggak baru bagi bangsa Indonesia dalam menjaga, merawat dan melestarikan kekayaan tekstil tradisional khas Indonesia.

“Penetapan Hari Tenun Nasional akan menjadi intangible heritage (warisan tak benda) yang dipersembahkan Presiden Joko Widodo kepada bangsa Indonesia. Bagi kita, itu usulan baik dari KTTI. Semoga sebelum akhir Maret 2019, Presiden sudah menandatangani Keppres penetapan Hari Tenun Nasional,” kata Bamsoet saat menerima pengurus KTTI, di Ruang Kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Selasa (12/03/19) kemarin.

Dalam pertemuan tersebut, Dewan Pembina KTTI, Musdalifah, dan Dewan Pakar KTTI, Anna Mariana, menjelaskan kerajinan tenun sudah lama tumbuh di nusantara. Bahkan diperkirakan sudah ada jauh sebelum zaman Sriwijaya di abad ke-7.

Sebagai informasi sesuai data KTTI, bahwa dr. Sutomo selaku tokoh pergerakan nasional pendiri Budi Utomo, pada tanggal 7 September 1926 mendirikan Sekolah Tenun. Sehingga peristiwa itu menjadi landasan diusulkannya Hari Tenun Nasional itu.

Alasan itu, politi Golkar Dapil VII Jawa Tengah ini menyampaikan, tidak banyak orang yang tahu bahwa tekstil tradisional khas nusantara bukan hanya batik. Waduh kok bisa?!

Bahkan, lanjut Bamsoet, tak jarang banyak yang salah paham menyamakan batik dengan tenun.

“Setelah ada Hari Batik Nasional, maka pemerintah perlu menetapkan Hari Tenun Nasional. Karena ini bisa menjadi sarana edukasi kepada masyarakat bahwa batik dan tenun itu dua hal yang berbeda. Namun keduanya menunjukan bahwa bangsa Indonesia punya banyak budaya dari kain tradisional yang menjadi kekayaan nusantara sekaligus kebanggaan nasional kita,” jelasnya..

Bamsoet menegaskan, usai Hari Tenun Nasional ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo, masyarakat akan langsung dilanda ‘demam tenun’. Untuk itu, KTTI harus mempersiapkan 12 juta home industry binaannya agar bisa memenuhi tingginya permintaan tenun dari masyarakat.

“Sekaligus ini menjadi tantangan bagi KTTI dan pengrajin tenun lainnya dalam mengelola pasar tenun tanah air. Selama ini terkesan penggunaan tenun hanya berada di kalangan elitis, stigma ini harus dirubah,” jelas Bamsoet.

“Sebagaimana batik, tenun juga bisa mendapat pengakuan dunia,” sambung Bamsoet.

Caranya dengan bagaimana? Bamsoet mengusulkan, segera mendaftarkan tenun ke United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) sebagai warisan budaya umat manusia.

“Di 34 provinsi di Indonesia, tiap daerah punya corak dan keragaman yang membedakan tenun satu dengan tenun provinsi lainnya. Karena di setiap daerah punya ciri khas masing-masing. Ini menunjukan kayanya budaya Indonesia kelalui tenun. Ini bukti, tenun juga layak mendapat pengakuan dunia internasional,” papar Bamsoet. (dwi)

INTERNASIONAL

Abu Sayyaf Culik 5 WNI, Syaiful Bahri Anshori: Kalau Perlu Prabowo Tambah Personil

Published

on

By

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR, Syaiful Bahri Anshori, mengatakan bahwa penculikan WNI oleh Abu Sayyaf bukan pertama kali terjadi. Sudah berulang kali peristiwa yang dinilainya merendahkan Indonesia sebagai negara besar. Sebab itu, Syaiful meminta pemerintah untuk perketat pengawasan di daerah-daerah perairan Indonesia yang rawan.

Untuk diketahui, Operasi gabungan terus dilakukan pemerintah dalam upaya pembebasan lima Warga Negara Indonesia (WNI) yang diculik kelompok Abu Sayyaf di Perairan Sabah, Malaysia, Kamis (16/1/2020). Tim gabungan melibatkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Badan Inteljen Indonesia (BIN), hingga Badan Inteljen Strategis (BAIS).

“Harus diperketat. Kan tidak lucu, negara sebesar Indonesia dipermainkan kelompok Abu Sayyaf,” ujar Syaiful Bahri Anshori di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Lebih lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini secara khusus meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk bersikap tegas terhadap kelompok-kelompok seperti Abu Sayyaf.

“Menhan harus tegas, perketat daerah-daerah yang rawan. Kalau perlu tambah personil dan lainnya,” katanya.

Legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur ini menambahkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) harus menempuh jalur diplomasi terhadap pemerintah Filipina atas berulang kalinya WNI disandera Abu Sayyaf.

“Kita tidak bisa ikut campur basmi Abu Sayyaf. Cara lainnya Kemenlu lakukan diplomasi,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kemenlu memastikan kelompok Abu Sayyaf sebagai pelaku penculikan lima WNI di Perairan Sabah, Malaysia, Kamis (16/1/2020).

“Kasus hilangnya kapal ikan milik Malaysia yang berawak 8 WNI di Perairan Tambisan, Lahad Datu, Sabah pada tanggal 16 Januari 2020 pukul 20.00 waktu setempat terkonfirmasi sebagai kasus penculikan oleh kelompok Abu Sayyaf,” demikian bunyi keterangan tertulis Kemenlu, Selasa (21/1/2020).

Konfirmasi diperoleh Kemenlu melalui tiga WNI yang dilepas Kelompok Abu Sayyaf. Mereka memastikan kelima WNI yang disandera dibawa oleh kelompok tersebut. (jurnal babel)

Continue Reading

INTERNASIONAL

Putu Supadma : GKSB Optimalkan Diplomasi Parlemen

Published

on

 

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Putu Supadma Rudana meyakini capaian kerja diplomasi parlemen BKSAP melalui Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) akan semakin optomal. Terlebih, saat ini jumlahnya bertambah dari 53 negara menjadi 102 negara. Dengan ini maka bisa memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi di dunia internasional.

“Kita putuskan di Rapat Pimpinan BKSAP untuk bertambah dari 53 jadi 102 negara. Ini saya apresiasi atas kerja sama temen temen Pimpinan BKSAP yang selalu mengatakan kita harus total diplomasi. Kita akan melakukan multitrack diplomacy salah satunya, disamping melakukan second track juga fast track diplomacy,” ujar Putu Supadma Rudana usai melakukan peresmian Grup Kerja Sama Bilateral yang diselenggarakan oleh BKSAP DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu, (26/02/2020).

Dari keseluruhan 102 negara tersebut menyambut baik dan ingin terus meningkatkan kerja sama dan peningkatan soliditas di berbagai bidang. Putu juga mengungkapkan seluruh jajaran pimpinan BKSAP akan terus mengawal proses diplomasi ini agar bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

“Tadi saya bertemu dengan semua ambassador dan mereka semua bilang ingin terus melakukan peningkatan dialog kerja sama dan pertemuan untuk peningkatan kerja sama di segala bidang. Dalam melakukan diplomasi ini, BKSAP akan akan menjadi leader dalam berkomunikasi dengan berbagai negara di dunia. Kita ada lima pimpinan dan semua ingin bekerja keras dalam mengawal diplomasi perlemen ini,” tegas Putu.

Putu menjelaskan beberapa hal yang menjadi konsen BKSAP dalam menjalankan tugas diplomasi parlemennya yakni untuk meningkatkan pemenuhan manfaat bagi rakyat Indonesia, lalu juga terkait kerjasama perdagangan diharapkan unsur UMKM dapat menjadi pelaku aktif.

“Dan bagaimana agar kita berharap agar kepentingan bangsa dan negara kita betul-betul terwakili di tingkat internasional baik pada pertemuan multilateral maupun pertemuan bilateral dengan negara negara lain. Ini lah esensi dari diplomasi yang pada akhirnya seluas luasnya memberikan keuntungan dan manfaat bagi bangsa dan negara kita,” jelasnya.

Sejumlah negara yang menjadi mitra BKSAP, lanjut Putu juga bersikap terbuka dan siap untuk menjalin kerja sama yang baik dengan DPR RI. Ini penting guna membangun jalinan kekerabatan antara Indonesia dengan negara lain dalam menyikapi sejumlah persoalan internasional untuk dihadapi secata bersama.

“Kita menyambut baik dan mereka sangat terbuka dan senang hati. Kedepan banyak isu internasional yang kita hadapi seperti isu kelapa sawit, budaya, pariwisata, virus corona atau isu papua. Dengan adanya panja pasifik kita akan bangun kerja sama yang baik sehingga kita ketahui bahwa kita ingin bersama sama untuk menjaga perdamaian dan kedamaian dunia dan juga memikirkan keamanan kawasan baik asia maupun kawasan pasifik,” lanjutnya.

Dengan adanya GKSB ini akan menjadi momentum untuk membangun kesepahaman tentang isu-isu global tersebut. Putu mengungkapkan akan terus mengawal secara bersama-sama dan saling bersinergi dalam melakukan pembicaraan di forum internasioanal.

Turut serta dalam peresmian GKSB ini yakni Ketua DPR Puan Maharani didampingi oleh wakil-wakilnya yakni Azis Syamsuddin, Rachmat Gobel, Muhaimin Iskandar dan Sufmi Dasco Ahamd. Serta seluruh jajaran pimpinan BKSAP dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar beserta duta besar negara sahabat. (Soe)

Continue Reading

INTERNASIONAL

Raja Salman Janji Akan Tamba Kuota Haji untuk Indonesia

Published

on

By

RIYADH – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud, untuk menambah kuota haji jamaah Indonesia dari 231 ribu menjadi 250 ribu. Besarnya antusias dan penduduk muslim Indonesia yang mencapai ratusan juta jiwa, menyebabkan masa tunggu berangkat haji bisa mencapai 20 tahun lebih.

“Alhamdulillah Raja Salman sebagai pelayan dua kota suci mengatakan akan upayakan sekuat tenaga tambahan kuota haji dari 231 ribu menjadi 250 ribu untuk memenuhi permintaan aspirasi rakyat Indonesia yang sudah dianggapnya sebagai saudara kandung sendiri dan menyampaikan salam hangat untuk Presiden Jokowi.” ujar Bamsoet saat bertemu Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud, di Istana Kerajaan Yamamah Riyadh Arab Saudi, Senin (23/12/19).

“Saya mengatakan kepada Raja Salman bahwa Kami memahami bukan hanya penduduk Indonesia saja yang ingin menunaikan ibadah haji, melainkan seluruh umat muslim dunia. Namun mengingat Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar dunia, kami memohon kepada Raja Salman agar kuota haji Indonesia ditambah. Penambahan itu bisa memangkas waktu tunggu setidaknya menjadi dibawah 10 tahun. Sehingga bisa mempercepat penduduk Indonesia menunaikan rukun Islam kelima, menunaikan ibadah haji,” jelas Bamsoet.

Mantan Ketua DPR RI dan Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menilai, Arab Saudi merupakan negara mitra strategis bagi Indonesia. Bukan hanya untuk urusan politik dan ekonomi saja. Melainkan juga urusan sosial dan budaya. Banyak para tokoh agama Islam Indonesia dari berbagai organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al Irsyad, dan lainnya, menimba ilmu agama di Arab Saudi.

“Bahkan sejarah mencatat, ada tiga ulama besar Indonesia yang pernah menjadi Imam di Masjidil Haram. Yakni Syeikh Junaid Al Batawi, Imam Nawawi Al Bantani, dan Syikh Ahmad Khatib Al Minangkabawi. Ini menandakan begitu dekatnya hubungan emosional antara Indonesia dengan Arab Saudi,” tutur Bamsoet.

Bamsoet juga menyampaikan apresiasi rakyat Indonesia atas kunjungan bersejarah Raja Salman ke Indonesia pada tahun 2017, dan sambutan hangat yang disampaikan dalam sidang Paripurna parlemen Indonesia. Indonesia juga kemudian mendapat kehormatan karena kunjungan Raja Salman di Bali bahkan di perpanjang. Hal itu menandakan dekatnya Indonesia di hati Raja Salman.

Dalam pertemuan yang berlangsung hampir tiga puluh menit di Istana Yamamah Riyadh itu Bamsoet menegaskan, Parlemen Indonesia sangat mendukung realisasi sebelas MOU kerjasama berbagai bidang antara Kerajaan Saudi dengan Pemerintah Indonesia. “Untuk kepentingan kedua negara, kami di MPR RI juga siap memperkuat hubungan antara ke dua negara dengan meningkatkan diplomasi parlemen, antara MPR RI bersama dengan Majelis Syura Arab Saudi,” ujar Bamsoet.

Dalam pertemuan dengan Raja Salman tersebut, Bamsoet juga menyampaikan bahwa Raja Salman menyambut baik inisiatif MPR RI yang mengajak Majelis Syuro Arab Saudi mempelopori pembentukan Forum Majelis Syura se dunia, khususnya dari negara-negara anggota OKI.

Tak hanya itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini, selain membicarakan peningkatan bea siswa bagi pelajar dan mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Arab Saudi juga menitipkan para warga negara Indonesia yang bekerja di Arab Saudi, baik di proyek perluasan kawasan Masjidil Haram maupun yang bekerja di berbagai sektor industri dan jasa rumah tangga. Sebagai sesama negara berpenduduk muslim, sudah seyogyanya mengedepankan persaudaraan sesama muslim.

“Kami berharap semua warga negara kami yang bekerja disini diberlakukan secara baik, selayaknya Rasulullah memperlakukan umatnya dengan cinta dan kasih sayang. Begitupun warga Arab Saudi di Indonesia yang kami jamin keselamatan lahir dan bathinnya. Jikapun ada beberapa dinamika dan permasalahan, kita bisa kedepankan dialog untuk penyelesaiannya,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending