Connect with us

INTERNASIONAL

Ketua DPR: Kalau Kita Mau, Indonesia Bisa Desak PBB Tetapkan OPM sebagai Organisasi Teroris

Published

on

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengutuk keras kelompok pembantai bersenjata di Papua yang telah melakukan tindakan keji terhadap warga yang tidak berdosa. DPR juga berharap Pemerintah dapat mengambil tindakan tegas dan keras terhadap pelaku dan memulihkan kondisi keamanan di Papua.

“Sehubungan dengan terjadinya peristiwa penembakan karyawan PT. Istaka Karya di Papua yang menimbulkan korban jiwa, Dewan menyampaikan rasa prihatin dan belasungkawa yang mendalam terhadap para korban. Penembakan kelompok kriminal bersenjata yang sudah bertindak di luar batas dan sesungguhnya sudah bisa dikatagorikan sebagai tindakan teroris. Kalau kita mau, kita bisa mendesak Peserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk memasukan Organisasi Papua Merdeka sebagai organisasi teroris, sebagaimana definisi PBB itu sendiri,”  jelas Bamsoet dalam Pidato Penutupan Masa Persidangan II DPR RI Tahun Sidang 2018-2019, di Jakarta, Kamis (13/12/18).

Politisi Partai Golkar ini juga mengajak seluruh elemen bangsa menjaga suasana teduh dan damai jelang pesta demokrasi Pemilu pada tanggal 17 April 2019. Kontestasi Pileg dan Pilpres merupakan agenda politik kebangsaan yang sangat penting. Tetapi, di atas semua itu persatuan harus dijaga, kebinnekaan harus dipelihara serta keselamatan dan keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila adalah di atas segala-galanya.

“Buatlah pernyataan yang menyejukkan serta memperkuat rasa kebersamaan kita sebagai bangsa. Mari kita hindari pernyataan-pernyataan yang bernuasa permusuhan, saling menyerang, apalagi yang mengarah kepada fitnah dan adu domba. Kita harus senantiasa ingat akan ajaran agama bahwa perbedaan itu adalah sebuah rahmat,” kata Bamsoet.

Dalam pidato penutupan tersebut, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila menyampaikan pula berbagai capaian dan kegiatan DPR RI selama Masa Persidangan II. Pada masa sidang yang berlangsung sejak tanggal 21 November 2018 hingga 13 Desember 2018, DPR RI telah menyetujui empat rancangan undang-undang (RUU).

Keempat RUU tersebut adalah RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR), RUU  tentang Pengesahan Perjanjian antara RI dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi, RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan serta RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI  dan Pemerintah Serbia  tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan.

“Pengesahan UU SSKCKR sejalan dengan era revolusi industri 4.0. Karya cetak dan karya rekam merupakan aset berhara bangsa dengan nilai yang tak terkira. Dengan menyerahkan karya rekam dan karya cetak kepada negara melalui perpustakaan nasional dan perpustakaan daerah, pemilik karya sudah berkontribusi agar generasi mendatang bisa mengetahui jejak perkembangan zaman. Selain itu juga turut melestarikan nilai intelektual dan sejarah yang terkandung dalam karya tersebut,” kata Bamsoet.

Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menambahkan, dalam masa persidangan kali ini juga disahkan RUU tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) sebagai usul inisiatif DPR RI. Selanjutnya DPR RI menunggu Surat Perintah Pembahasan dari Presiden yang menunjuk menteri terkait sebagai wakil dari pemerintah untuk membahas RUU tersebut bersama DPR RI.

“RUU Migas bertujuan menguatkan kedaulatan, ketahanan dan kemandirian energi. Didalamnya akan membenahi tata kelola managemen permigasan. Sebagai pemegang kuasa pertambangan Migas, pemerintah memberikan kuasa usaha pertambangan kepada Badan Usaha Khusus (BUK) Migas. Kehadiran BUK inilah salah satu poin krusial dalam RUU tersebut,” tutur Bamsoet.

Tak hanya itu, DPR RI juga memperpanjang pembahasan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol dan RUU tentang Pertembakauan. Menurut Wakil Ketua Umum KADIN ini, sejak diusulkan pada 2015, RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol dihadapkan pada berbagai kendala karena terkait aspek kepentingan industri, tenaga kerja, pariwisata dan budaya. Pembahasannya dilakukan dengan sangat hati-hati dan mendalam.

“Sedangkan dalam RUU Pertembakauan belum ada poin yang dibahas karena pemerintah tak pernah hadir dalam rapat pembahasan. DPR RI tak bisa sendirian dalam membahas RUU, harus bersama pemerintah. Para menteri yang telah ditunjuk presiden harus lebih serius lagi, agar RUU bisa segera disahkan menjadi UU,” imbuh Bamsoet.

Lebih jauh Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, dalam masa sidang kali ini DPR RI melakukan pengawasan terhadap otonomi khusus Aceh, Yogyakarta dan Papua. DPR RI memastikan besarnya dana otonomi khusus bisa senantiasa dikelola secara tepat guna dan tepat sasaran oleh masih-masing pemerintah daerah.

“Selama melakukan pengawasan, Tim menemukan beberapa permasalahan. Di Aceh, misalnya, status kepemilikan lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Lhokseumawe sebagian besar masih di bawah pengelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Akibatnya, menghambat pengoperasian KEK yang akan diresmikan pada Desember 2018. Kondisi jalan yang buruk juga menambah kompleksitas masalah. DPR RI akan melaksanakan rapat kerja dengan kementerian teknis terkait untuk membereskan masalah tersebut,” jelas Bamsoet.

Sementara di Papua, Ketua Umum ARDINDO ini menerangkan masih ditemukannya permasalahan ketenagakerjaan dan kelestarian lingkungan yang perlu diselesaikan oleh PT. Freeport Indonesia. Diketahui pula bahwa kebijakan Otsus Papua mengalami perlambatan, sehingga perlu dilakukan pembenahan terutama dalam menyikapi dana Otsus yang akan berakhir pada 2025.

“Sedangkan di Yogyakarta, implementasi UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY telah ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan pelaksana berupa Perdais DIY. Namun, masih terjadi gap pemikiran antara lingkungan pemerintahan daerah dengan elemen masyarakat. Utamanya, berkaitan dengan penggunaan dana istimewa yang belum berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” terang Bamsoet.

Terakhir, mantan Ketua Komisi III DPR RI ini mengingatkan koleganya di DPR RI agar menjadikan masa reses sebagai momentum menyegarkan kembali komitmen bahwa jabatan yang dimiliki sebagai anggota dewan, sejatinya adalah milik rakyat. Penegasan ini sangat penting agar masa reses tidak dimaknai sebagai rutinitas belaka, melainkan kegiatan yang sarat dengan makna dan mempunyai tujuan mulia memakmurkan rakyat.

“Untuk seluruh rakyat Indonesia, inilah saatnya bertemu dengan para wakilnya dari masing-masing daerah pemilihan. Saya mengajak seluruah anggota DPR RI untuk meningkatkan bobot dan kualitas reses di Dapil masing-masing. Rakyat kita semakin cerdas, untuk anggota dewan yang tidak turun ke lapangan, siap-siap tidak terpilih lagi di Pemilu mendatang,” pungkas Bamsoet. (dwi)

INTERNASIONAL

Tim Robotik Spemma Juara 1 Internasional

Published

on

Surabaya – Tim Robotik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 5 Pucang Surabaya (Spemma) merebut juara satu lomba Robotik Tamrin Olimpiade Cup tingkat internasional di SMA Negeri Unggulan MH Tamrin. 

Syafi’ur Rohman Kepala urusan Hubungan Masyarakat (Kaur Humas) Spemma mengatakan, Tim perwakilan SMP Muhammadiyah 5 Surabaya yang menyabet juara pada kelas Robot Sumo ialah Gerrad Verrel Rafierly dan Rajendra Maulana Syaputra.

“Robot sumo cara permainan lomba dengan cara adu kekuatan robot untuk mendorong. Robot yang kalah dorongan kemudian keluar dari lingkaran pembatas dinyatakan kalah,” tegasnya. Jumat, (8/2/2019).

Lanjut Syafi’ur, dan itu pun harus dilakukan sampai 3 kali bermain, jika 2 atau 3 menang maka peserta dinyatakan menang untuk melanjutkan ke semi final sampai di final.

“Mereka untuk mempersiapkan lomba ini berlatih hanya satu hari karena robot yang di pakai sempat mengalami kerusakan di H -1 menjelang pertandingan,” tambahnya.

“Akhirnya mereka semalaman suntuk berusaha untuk memperbaikinya dan dilanjut latihan di pagi dini hari. Namun karena jam terbang mereka tinggi sudah sering mengikuti lomba robotik sehingga kerusakan itu tidak menjadikan mereka panik. Hingga pada akhirnya bisa nyebet juara satu di lomba tersebut,” imbuhnya.

Peserta lomba ini ada 40 tim dari seluruh Indonesia dan luar negeri. Ada yang dari Malaysia, Bandung, Jakarta, Bogor, Surabaya dan masih banyak kota-kota yang lainnya.

“Semoga bisa memotivasi anak-anak yang lain. Sangat bangga dan senang anak-anak bisa juara di tingkat internasional tentunya ini menjadi kebanggaan sekolah dan muhammadiyah,” harapnya.

Menurut Gerrad, salah satu siswa yang mewakili SMP Muhammadiyah 5 Pucang Surabaya dilomba tersebut mengatakan, Lomba Robotik Tamrin Olimpiade Cup sangat seru, lawanya berat-berat karena pesertanya jago-jago dari kandang disetiap kota asal mereka. 

“Peserta yang mengikuti mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan Universitas. Ahamdulillah saya menang sehingga bisa membanggakan sekolah dan kota Surabaya,” ungkapnya. (ari)

Continue Reading

INTERNASIONAL

Ketua DPR Ingin 7 September Ditetapkan sebagai Hari Tenun Nasional

Published

on

By

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) sangat mendukung penuh usulan Komunitas Tekstil Tradisional Indonesia (KTTI) mengusul agar tanggal 7 September ditetapkan sebagai Hari Tenun Nasional.

Bagi Bamsoet, Penetapan Hari Tenun tersebut akan menjadi tonggak baru bagi bangsa Indonesia dalam menjaga, merawat dan melestarikan kekayaan tekstil tradisional khas Indonesia.

“Penetapan Hari Tenun Nasional akan menjadi intangible heritage (warisan tak benda) yang dipersembahkan Presiden Joko Widodo kepada bangsa Indonesia. Bagi kita, itu usulan baik dari KTTI. Semoga sebelum akhir Maret 2019, Presiden sudah menandatangani Keppres penetapan Hari Tenun Nasional,” kata Bamsoet saat menerima pengurus KTTI, di Ruang Kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Selasa (12/03/19) kemarin.

Dalam pertemuan tersebut, Dewan Pembina KTTI, Musdalifah, dan Dewan Pakar KTTI, Anna Mariana, menjelaskan kerajinan tenun sudah lama tumbuh di nusantara. Bahkan diperkirakan sudah ada jauh sebelum zaman Sriwijaya di abad ke-7.

Sebagai informasi sesuai data KTTI, bahwa dr. Sutomo selaku tokoh pergerakan nasional pendiri Budi Utomo, pada tanggal 7 September 1926 mendirikan Sekolah Tenun. Sehingga peristiwa itu menjadi landasan diusulkannya Hari Tenun Nasional itu.

Alasan itu, politi Golkar Dapil VII Jawa Tengah ini menyampaikan, tidak banyak orang yang tahu bahwa tekstil tradisional khas nusantara bukan hanya batik. Waduh kok bisa?!

Bahkan, lanjut Bamsoet, tak jarang banyak yang salah paham menyamakan batik dengan tenun.

“Setelah ada Hari Batik Nasional, maka pemerintah perlu menetapkan Hari Tenun Nasional. Karena ini bisa menjadi sarana edukasi kepada masyarakat bahwa batik dan tenun itu dua hal yang berbeda. Namun keduanya menunjukan bahwa bangsa Indonesia punya banyak budaya dari kain tradisional yang menjadi kekayaan nusantara sekaligus kebanggaan nasional kita,” jelasnya..

Bamsoet menegaskan, usai Hari Tenun Nasional ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo, masyarakat akan langsung dilanda ‘demam tenun’. Untuk itu, KTTI harus mempersiapkan 12 juta home industry binaannya agar bisa memenuhi tingginya permintaan tenun dari masyarakat.

“Sekaligus ini menjadi tantangan bagi KTTI dan pengrajin tenun lainnya dalam mengelola pasar tenun tanah air. Selama ini terkesan penggunaan tenun hanya berada di kalangan elitis, stigma ini harus dirubah,” jelas Bamsoet.

“Sebagaimana batik, tenun juga bisa mendapat pengakuan dunia,” sambung Bamsoet.

Caranya dengan bagaimana? Bamsoet mengusulkan, segera mendaftarkan tenun ke United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) sebagai warisan budaya umat manusia.

“Di 34 provinsi di Indonesia, tiap daerah punya corak dan keragaman yang membedakan tenun satu dengan tenun provinsi lainnya. Karena di setiap daerah punya ciri khas masing-masing. Ini menunjukan kayanya budaya Indonesia kelalui tenun. Ini bukti, tenun juga layak mendapat pengakuan dunia internasional,” papar Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

INTERNASIONAL

Siswa SDN Mekarjaya 29 Depok Haus Kompetisi Matematika Internasional

Published

on

Depok – Pelajar SD sampai SMA turut menyemarakkan perhelatan babak semifinal  Kompetisi Matematika Nalaria Realistik (KNMR) se-Indonesia ke-14 hari minggu tanggal 24 Februari 2019. Sebelumnya diadakan babak penyisihan tanggal 25 November 2018. Kompetisi ini diselenggarakan oleh Klinik Pendidikan MIPA (KPM).

Menurut Ketua Panitia penyelenggara, Muchammad Fachri KNMR merupakan event yang sangat dinantikan oleh peserta dari berbagai daerah. Hal ini disebabkan selain dapat memberikan pengalaman dalam mengerjakan soal matematika bernalar dan HOTS (Higher Order Thinking Skills), KMNR juga dapat diikuti semua kalangan pelajar mulai kelas 1 SD hingga 12 SMA.

“Sehingga antusias semakin menjalar hingga ke pelosok daerah,” ujarnya. Selasa, (05/3/2019).

“Peningkatan jumlah peserta dari tahun ke tahun ini membuktikan bahwa KMNR sebagai salah satu kompetisi matematika yang semakin diminati siswa dan guru. Saat dibuka seluas-luasnya pada uji soal MNR, sekolah pun merasa terbantu dengan hadirnya KMNR guna mengetahui kemampuan matematika para pelajarnya,” tutur Fachri.

Salah satu peserta lomba Bintang Hatta Nazif, yang merupakan siswa SDN Mekarjaya 29 Depok mengatakan, agar lebih banyak lagi diselenggarakan kompetisi-kompetisi  matematika dan bidang lain yang berstandar internasional, agar para pelajar terbiasa dengan suasananya dan tipe soal soalnya.

Sebelum babak semifinal, telah dilaksanakan penyisihan pada hari minggu tanggal 25 November 2018 yang di ikuti peserta  dari daerah Provinsi Aceh (Kab. Aceh Besar), provinsi Sumatra Utara (Medan), provinsi Sumatra Barat (Padang), provinsi Riau (Pekanbaru), provinsi Jambi (Jambi), provinsi Sumatra Selatan (Palembang dan Prabumulih), provinsi Bengkulu (Kab. Seluma), provinsi lampung (Lampung).

Provinsi DKI Jakarta (Jakarta Timur, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan), provinsi Jawa Barat (Bogor, Depok, Bekasi, Banjar, Bandung, Cirebon, Subang, Tasikmalaya, Ciamis, Sumedang, Cikarang dan Sukabumi), provinsi Banten (Kota Serang, Kab. Serang, Cilegon, Lebak, Pandeglang, Tangerang).

Provinsi Jawa Tengah (Solo, Sleman, Pacitan, Wonosari, Magelang, Purwokerto, Sragen, Boyolali, Purwodadi, Kutoharjo, Kebumen, Wonosobo, Semarang, Kudus dan Jepara), D.I Yogyakarta (Yogyakarta).

Provinsi Jawa Timur (Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Malang, Pasuruan, Blitar, Kediri, Tulungagung, Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Situbondo, Probolinggo, Banyuwangi, Jember, Lumajang dan Sampang).

Provinsi Bali (Denpasar), provinsi NTB (Kota Bima dan Mataram), provinsi Kalimantan Barat (Kab. Landak dan Pontianak), provinsi Kalimantan Timur (Samarinda dan Balikpapan), provinsi Sulawesi Barat (Kab. Majene), provinsi Sulawesi Tengah (Palu), provinsi Selatan (Makassar) dan provinsi Papua (Timika). (ari)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending