Connect with us

INTERNASIONAL

Ketua DPR: Kalau Kita Mau, Indonesia Bisa Desak PBB Tetapkan OPM sebagai Organisasi Teroris

Published

on

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengutuk keras kelompok pembantai bersenjata di Papua yang telah melakukan tindakan keji terhadap warga yang tidak berdosa. DPR juga berharap Pemerintah dapat mengambil tindakan tegas dan keras terhadap pelaku dan memulihkan kondisi keamanan di Papua.

“Sehubungan dengan terjadinya peristiwa penembakan karyawan PT. Istaka Karya di Papua yang menimbulkan korban jiwa, Dewan menyampaikan rasa prihatin dan belasungkawa yang mendalam terhadap para korban. Penembakan kelompok kriminal bersenjata yang sudah bertindak di luar batas dan sesungguhnya sudah bisa dikatagorikan sebagai tindakan teroris. Kalau kita mau, kita bisa mendesak Peserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk memasukan Organisasi Papua Merdeka sebagai organisasi teroris, sebagaimana definisi PBB itu sendiri,”  jelas Bamsoet dalam Pidato Penutupan Masa Persidangan II DPR RI Tahun Sidang 2018-2019, di Jakarta, Kamis (13/12/18).

Politisi Partai Golkar ini juga mengajak seluruh elemen bangsa menjaga suasana teduh dan damai jelang pesta demokrasi Pemilu pada tanggal 17 April 2019. Kontestasi Pileg dan Pilpres merupakan agenda politik kebangsaan yang sangat penting. Tetapi, di atas semua itu persatuan harus dijaga, kebinnekaan harus dipelihara serta keselamatan dan keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila adalah di atas segala-galanya.

“Buatlah pernyataan yang menyejukkan serta memperkuat rasa kebersamaan kita sebagai bangsa. Mari kita hindari pernyataan-pernyataan yang bernuasa permusuhan, saling menyerang, apalagi yang mengarah kepada fitnah dan adu domba. Kita harus senantiasa ingat akan ajaran agama bahwa perbedaan itu adalah sebuah rahmat,” kata Bamsoet.

Dalam pidato penutupan tersebut, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila menyampaikan pula berbagai capaian dan kegiatan DPR RI selama Masa Persidangan II. Pada masa sidang yang berlangsung sejak tanggal 21 November 2018 hingga 13 Desember 2018, DPR RI telah menyetujui empat rancangan undang-undang (RUU).

Keempat RUU tersebut adalah RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR), RUU  tentang Pengesahan Perjanjian antara RI dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi, RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan serta RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI  dan Pemerintah Serbia  tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan.

“Pengesahan UU SSKCKR sejalan dengan era revolusi industri 4.0. Karya cetak dan karya rekam merupakan aset berhara bangsa dengan nilai yang tak terkira. Dengan menyerahkan karya rekam dan karya cetak kepada negara melalui perpustakaan nasional dan perpustakaan daerah, pemilik karya sudah berkontribusi agar generasi mendatang bisa mengetahui jejak perkembangan zaman. Selain itu juga turut melestarikan nilai intelektual dan sejarah yang terkandung dalam karya tersebut,” kata Bamsoet.

Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menambahkan, dalam masa persidangan kali ini juga disahkan RUU tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) sebagai usul inisiatif DPR RI. Selanjutnya DPR RI menunggu Surat Perintah Pembahasan dari Presiden yang menunjuk menteri terkait sebagai wakil dari pemerintah untuk membahas RUU tersebut bersama DPR RI.

“RUU Migas bertujuan menguatkan kedaulatan, ketahanan dan kemandirian energi. Didalamnya akan membenahi tata kelola managemen permigasan. Sebagai pemegang kuasa pertambangan Migas, pemerintah memberikan kuasa usaha pertambangan kepada Badan Usaha Khusus (BUK) Migas. Kehadiran BUK inilah salah satu poin krusial dalam RUU tersebut,” tutur Bamsoet.

Tak hanya itu, DPR RI juga memperpanjang pembahasan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol dan RUU tentang Pertembakauan. Menurut Wakil Ketua Umum KADIN ini, sejak diusulkan pada 2015, RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol dihadapkan pada berbagai kendala karena terkait aspek kepentingan industri, tenaga kerja, pariwisata dan budaya. Pembahasannya dilakukan dengan sangat hati-hati dan mendalam.

“Sedangkan dalam RUU Pertembakauan belum ada poin yang dibahas karena pemerintah tak pernah hadir dalam rapat pembahasan. DPR RI tak bisa sendirian dalam membahas RUU, harus bersama pemerintah. Para menteri yang telah ditunjuk presiden harus lebih serius lagi, agar RUU bisa segera disahkan menjadi UU,” imbuh Bamsoet.

Lebih jauh Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, dalam masa sidang kali ini DPR RI melakukan pengawasan terhadap otonomi khusus Aceh, Yogyakarta dan Papua. DPR RI memastikan besarnya dana otonomi khusus bisa senantiasa dikelola secara tepat guna dan tepat sasaran oleh masih-masing pemerintah daerah.

“Selama melakukan pengawasan, Tim menemukan beberapa permasalahan. Di Aceh, misalnya, status kepemilikan lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Lhokseumawe sebagian besar masih di bawah pengelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Akibatnya, menghambat pengoperasian KEK yang akan diresmikan pada Desember 2018. Kondisi jalan yang buruk juga menambah kompleksitas masalah. DPR RI akan melaksanakan rapat kerja dengan kementerian teknis terkait untuk membereskan masalah tersebut,” jelas Bamsoet.

Sementara di Papua, Ketua Umum ARDINDO ini menerangkan masih ditemukannya permasalahan ketenagakerjaan dan kelestarian lingkungan yang perlu diselesaikan oleh PT. Freeport Indonesia. Diketahui pula bahwa kebijakan Otsus Papua mengalami perlambatan, sehingga perlu dilakukan pembenahan terutama dalam menyikapi dana Otsus yang akan berakhir pada 2025.

“Sedangkan di Yogyakarta, implementasi UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY telah ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan pelaksana berupa Perdais DIY. Namun, masih terjadi gap pemikiran antara lingkungan pemerintahan daerah dengan elemen masyarakat. Utamanya, berkaitan dengan penggunaan dana istimewa yang belum berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” terang Bamsoet.

Terakhir, mantan Ketua Komisi III DPR RI ini mengingatkan koleganya di DPR RI agar menjadikan masa reses sebagai momentum menyegarkan kembali komitmen bahwa jabatan yang dimiliki sebagai anggota dewan, sejatinya adalah milik rakyat. Penegasan ini sangat penting agar masa reses tidak dimaknai sebagai rutinitas belaka, melainkan kegiatan yang sarat dengan makna dan mempunyai tujuan mulia memakmurkan rakyat.

“Untuk seluruh rakyat Indonesia, inilah saatnya bertemu dengan para wakilnya dari masing-masing daerah pemilihan. Saya mengajak seluruah anggota DPR RI untuk meningkatkan bobot dan kualitas reses di Dapil masing-masing. Rakyat kita semakin cerdas, untuk anggota dewan yang tidak turun ke lapangan, siap-siap tidak terpilih lagi di Pemilu mendatang,” pungkas Bamsoet. (dwi)

INTERNASIONAL

20 WNA Buka Pijat Terapi tanpa Izin, Ketua DPR: Lakukan Razia…

Published

on

By

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta aparat yang bertugas bertindak tegas kepada ditemukannya 20 orang Warga Negara Asing (WNA) dari beberapa Negara yang datang ke Palembang, Sumatera Selatan, menggunakan paspor wisata (9/1/2018). Mereka telah melanggar izin tinggal di Indonesia.

Menurut Bamsoet, tindakan mereka itu tak bisa ditolerir mengingat sebelumnya ada kejadian serupa di Medan, Jakarta, Bali dan Surabaya. Untuk itu, pihak terkait segera menindak lanjuti hal tersebut.

“Kami berharap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Imigrasi, bersama Kepolisian untuk melakukan razia terhadap WNA. Terutama bagi yang WNA yang visa tinggalnya sudah hampir habis maupun yang menyalahi ketentuan visa yang berlaku,” jelas Bamsoet, Jumat (10/1’2019) kemarin.

“Juga segera mengusut tuntas kasus tersebut dan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam kasus ini sebagaimana diatur dalam Pasal 122 A Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian,” tegasnya.

Bamsoet juha akan meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meningkatkan pengawasan dan lebih ketat dalam melakukan pemberian visa izin tinggal terbatas terhadap WNA yang akan berkunjung ke Indonesia.

Tak hanya itu, politisi Senior Partai Golkar itu, akan menyampaikan pada pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan lebih ketat terhadap perizinan-perizinan usaha yang dilakukan oleh WNA untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan izin dan memantau aktivitas WNA selama berada di Indonesia.

“(Sejatinya) Direktorat Jenderal Imigrasi bersama instansi terkait lainnya untuk melakukan upaya pencegahan secara komprehensif guna menghindari atau mencegah terjadinya penyalahgunaan izin terhadap WNA yang datang ke Indonesia,” terangnya.

Alumni aktivis HMI ini, mengimbau kepada masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi atau melaporkan kepada pihak yang berwenang, seperti kepada aparat Kepolisian, Direktorat Jenderal Imigrasi, atau melalui aplikasi DPRNow!

“Jika mengetahui adanya WNA yang tidak memiliki izin tinggal atau usaha yang valid,” terangnya.

20 WNA Ditangkap di Palembang karena Buka Terapi Tanpa Izin

Ilustrasi penangkapan WNA. (DOK. Ditjen Imigrasi)

Seperti diberitakan sebelumnya Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah (Kanwil) Sumatera Selatan menangkap 20 warga negara asing Asing yang melanggar wisata. Selain melanggar visa wisata, mereka membuka praktik pijat terapi di Palembang tanpa izin.

Secara rinci 20 WNA itu adalah 16 warga negara Malaysia, 2 warga negara China, 1 warga negara Belgia, dan 1 warga negara Hongkong. (Dwi)

Continue Reading

INTERNASIONAL

Diboikot Negara Teluk: Bamsoet Minta Blokade Qatar Diselesaikan dengan Baik

Published

on

By

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) minta blokade diselesaikan secara baik terhadap Qatar diteluk seperti Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Mesir sejak 2017 lalu. Bagi Bamsoet, sesama negara muslim di dunia, Indonesia selalu ingin berkontribusi sebagai jembatan untuk menyelesaikan persoalan di Timur Tengah.

“Saat ini Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020. Indonesia merupakan sahabat bagi semua negara, baik Qatar maupun bagi negara-negara kawasan teluk. Kita sebagai sesama negara berpenduduk muslim, Indonesia ingin kawasan teluk dan Timur Tengah dipenuhi kedamaian,” kata Bamsoet usai menerima Chairman Of the Board Trustees Humanitarian Funds Of Royal Charity Qatar Abdulaziz Bin Ali Al-Thani di Ruang Kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Rabu (9/1/19) kemarin.

Pada pertemuan itu dihadiri Duta Besar Qatar untuk Indonesia Ahmed  Bin Jassim Mohammed Ali Al-Hamar,

Director Of Financial Resources Development Othman Abdel Qader, dan Director Of Communication and Information Administration Mohanad Al-Shourbaji,

Sementara itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo didampingi Wakil Ketua DPR RI RI Fadli Zon, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI Nurhayati Ali Assegaf, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI Dave Laksono, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.

Politisi asal Dapil VII Jawa Tengah ini menyampaikan,  DPR  selama ini telah menjalankan fungsi Diplomasi Parlemen dengan menciptakan perdamaian dunia.  DPR RI merangkul seluruh parlemen dunia melalui Inter Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC).

Untuk itu, pada kesempatan itu Bamsoet menyampaikan harapan agar penyelenggaraan sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-140 yang akan diselenggarakan di Doha Qatar pada 6-10 April 2019, berlangsung sukses. Bamsoet berjanji, DPR RI turut serta berpartisipasi.

“Kita ingin Parlemen Indonesia dan Qatar dapat berbuat banyak dalam forum IPU tersebut. Karena itu, kita perlu mengajak parlemen negara lainnya untuk semakin mempererat hubungan dan menghasilkan resolusi-resolusi  mendukung perdamaian dan kesejahteraan masyarakat dunia,” terang Bamsoet.

Terkait peningkatan hubungan bilateral, Bamsoet mengapresiasi usaha Pemerintah Qatar untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia yang sudah terbangun sejak tahun 1976. Itu terlihat dari  saling kunjung pemimpin kedua negara. Kerjasama terbaru, yakni investasi Qatar sebesar USD 500 juta dollar untuk pengembangan pariwisata di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB)

“Nilai perdagangan bilateral kedua negara di tahun 2017 telah  meraih USD 916 juta. Itu mengalami peningkatan dari USD 915 juta pada tahun 2016. Sehingga kita lihat, angka ini bisa ditingkatkan di tahun berikutnya. Apalagi peluang kerjasama ekonomi dan perdagangan masih terbuka lebar,” harapnya.

Politisi Senior Partai Golkar itu menjelasakan program sosial, Royal Charity Qatar telah membantu meringankan beban rakyat dunia, termasuk Indonesia. Apalagi bantuan pihak Qatar itu tanpa memandang warna kulit, agama, ras atau kebangsaan. Indonesia menerima bantuan USD 5 juta sebagai bantuan untuk pemulihan pasca bencana Tsunami Palu, Sulawei Tengah.

“Royal Charity Qatar telah banyak membantu masyarakat dunia, khususnya di daerah-daerah konflik yang tingkat kehidupannya sangat memprihatinkan yang membutuhkan bantuan. Untuk itu, saya selalu yakin bahwa dunia akan semakin lebih indah jika kita saling peduli antar sesama,” pungkasnya.  (dwi)

Continue Reading

INTERNASIONAL

Fraksi PKS DPR Bertemu Kongres AS Bahas Penguatan Demokrasi dan Pembelaan HAM terhadap Palestina, Rohingnya juga Uighur

Published

on

By

WASHINGTON DC – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini dan Sekretaris Fraksi PKS Sukamta mendampingi Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri melakukan lawatan ke Amerika Serikat untuk sejumlah agenda kunjungan kerja resmi Fraksi PKS. Delegasi diantaranya bertemu dengan Anggota Senior Kongres AS David Price di Kantor Kongres AS (Kamis siang, 21/12).

Pada pertemuan hangat yang turut didampingi Wakil Duta Besar Indonesia di AS tersebut dibahas berbagai topik tentang penguatan kerjasama dua negara umumnya serta antarparlemen dan Fraksi PKS khususnya. Selain itu, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini juga menyampaikan kepedulian PKS terhadap sejumlah isu hak asasi manusia di dunia khususnya yang terjadi di Palestina, Rohingnya, dan Uighur di Cina.

“Hari ini kami menemui Anggota Senior Kongres AS David Price dan menyampaikan langsung keinginan untuk meningkatkan kerjasama bilateral antarparlemen Indonesia-AS. Secara khusus Fraksi PKS membuka diri untuk kerjasama peningkatan kualitas demokrasi dalam area kepartaian dan keparlemenan dan mengundang beliau untuk hadir ke Indonesia dalam acara konsolidasi Anggota Legislatif Nasional PKS pada Januari 2018,” kata Jazuli dalam keterangan tertulis yang dikirim ke sejumlah media.

Pada kesempatan tersebut, lanjut Anggota Komisi I DPR ini, kami juga menyerukan AS sebagai negara adidaya untuk semakin berperan aktif dalam upaya mempromosikan dan mewujudkan perdamaian dunia, pembelaan hak asasi manusia dan rakyat tertindas di berbagai belahan dunia seperti yang saat ini terjadi di Palestina, etnis Rohingnya, dan minoritas muslim Uighur di Cina.

“Tanpa bermaksud mengintervensi politik luar negeri Pemerintah AS kami mengharap kesamaan agenda dalam upaya mempromosikan dan mewujudkan perdamaian dunia, pembelaan HAM, dan pembebasan rakyat yang masih terjajah atau tertindas di berbagai belahan dunia khususnya terhadap rakyat Palestina, etnis Rohingnya di Myanmar, dan minoritas muslim di Uighur Cina. Kami suarakan kemerdekaan penuh Palestina dan kebebasan hak asasi manusia bagi etnis Rohingnya dan minoritas muslim Uighur di Cina,” tandasnya.

Upaya tersebut, lanjut Anggota DPR Dapil Banten ini, sebagai satu-satunya jalan untuk mewujudkan tata dunia yang lebih aman, damai, dan bermartabat yang semestinya menjadi tanggung jawab kolektif seluruh bangsa di dunia termasuk Indonesia dan AS.

Maksud kunjungan Fraksi PKS tersebut mendapat sambutan hangat dan bersahabat dari David Price.

Menurutnya, kerjasama AS dan Indonesia semakin kuat dari masa ke masa dan dia berharap akan terus dapat ditingkatkan. Ia juga sangat konsen terhadap peningkatan kualitas demokrasi, perdamaian dunia dan hak asasi manusia sebagaimana harapan Fraksi PKS. Semoga! (J3)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending