Connect with us

INTERNASIONAL

Ketua DPR: Politik Luar Negeri Indonesia untuk Membangun Dunia yang Damai dan Bebas dari Konflik Permusuhan

Published

on

Wellington – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan politik luar negeri Indonesia diabdikan untuk membangun dunia yang damai, bebas dari konflik dan permusuhan. Selain, untuk mewujudkan dunia yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan dan perdamaian.

“Sejarah mencatat bahwa Indonesia selalu menampilkan citra bangsa yang cinta damai. Karena itulah Indonesia selalu bersedia berperan aktif menjaga perdamaian dunia, sejalan dengan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif,” ujar Bamsoet saat berdiskusi dengan para akademisi dari Victoria University of Wellington, di Wellington, Jumat (9/11/18).

Dalam acara ini hadir Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia Tantowi Yahya, Prof. Dewi Fortuna Anwar, Anggota Partai Golkar DPR RI Mukhamad Misbakun dan Ahmadi Noor Supit, Anggota Fraksi Nasdem DPR RI Akbar Faisal, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Masinton Pasaribu serta Staf Khusus Ketua DPR RI Yahya Zaini dan Yorrys Raweyai.

Sementara dari Victoria University of Wellington hadir antara lain Prof. David Capie, Prof. Malcolm McKinnon, Prof. Roberto Rabel, Manjeet Pardesi, Terrence O’Brien, Jim Rolfe, Peter Rider serta Dr. Eva Nisa.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menuturkan, diangkatnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 mewakili wilayah Asia-Pasifik, merupakan bentuk nyata kepercayaan komunitas internasional atas peran Indonesia menjaga perdamaian dunia. Sebelumnya, sudah tiga kali Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Keanggotaan terakhir pada periode tahun 2007-2008.

“Dipercayanya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB merupakan salah satu prestasi besar Indonesia di kancah internasional. Pemerintahan Presiden Jokowi berhasil meyakinkan kepada negara-negara di dunia, bahwa Indonesia mampu memegang peran penting dalam menjaga perdamaian dunia,” kata Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, Indonesia merupakan negara yang sangat peduli dengan perdamaian. Sebagai bangsa yang heterogen, terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan kepercayaan, Indonesia telah terbukti mampu menjadi bangsa yang toleran dan penuh kedamaian.

“Indonesia yang sangat majemuk dapat tumbuh menjadi negara demokrasi dan terhindar dari perpecahan, karena mempunyai platform bersama yang bernama Pancasila. Pancasila menjadi payung dalam melindungi kemajemukan masyarakat Indonesia. Sehingga, kelompok mayoritas dan minoritas dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai,” urai Bamsoet.

Lebih jauh, Wakil Ketua Umum KADIN ini menuturkan, setelah 20 tahun mengalami reformasi, Indonesia kini tumbuh menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Indonesia berhasil menyelenggarakan  empat kali pemilu legislatif, tiga kali pemilihan presiden langsung dan ratusan kali pemilihan kepala daerah langsung secara demokratis, damai dan tanpa gejolak yang berarti.

“Dengan pemilu yang demokratis terbentuk pemerintahan yang legitimate dan stabil, sehingga agenda pembangunan dapat dijalankan. Ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata di atas 5 persen pertahun, kesejahteraan masyarakat meningkat, jumlah penduduk miskin turun setiap tahun, kini tinggal sekitar 26 juta orang atau 10 persen dari jumlah penduduk Indonesia,” terang Bamsoet.

Legislator Partai Golkar ini memaparkan, salah satu unsur penting dalam demokrasi, adalah kebebasan dan kesetaraan dalam masyarakat. Di Indonesia, kebebasan menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang.

“Pers sebagai pilar keempat demokrasi tumbuh menjadi saluran yang efektif bagi penyampaian kritik kepada pemerintah, lembaga perwakilan dan lembaga-lembaga lainnya. Kelompok-kelompok sipil berkembang pesat dan berperan dalam setiap penyusunan kebijakan pemerintah, termasuk dalam penyusunan Undang-undang,” ujar Bamsoet.

Tak hanya itu, pengangkatan pejabat publik semuanya dipilih oleh masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Di Indonesia juga terdapat lembaga semi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan pelayanan bagi masyarakat. Antara lain,  Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Penyiaran, Komisi Informasi Publik, Ombusman, Komisi Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Perlindungan Anak, Komisi Kepolisian serta Komisi Kejaksaan.

“Indonesia juga berhasil melaksanakan otonomi daerah. Dulu pertumbuhan ekonomi hanya ada di Jakarta dan sekitarnya, sekarang banyak daerah yang berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Otonomi daerah menjadi solusi bagi ancaman perpecahan, sekaligus dapat menciptakan pemerataan pembangunan,” ujar Bamsoet.

Legislator Dapil Jawa Tengah VII yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini menandaskan, dengan demokrasi dan ekonomi yang stabil, Indonesia tampil di dunia internasional dengan penuh percaya diri. Banyak prakarsa yang dilakukan Indonesia dalam berbagai forum internasional. Sejak tahun 2008 Indonesia memelopori Bali Democracy Forum yang diikuti 20 negara guna memperkuat kapasitas dan institusi demokrasi di negara-negara Asia. Indonesia juga aktif mengambil peran dalam isu-isu perdamaian dan kemanusiaan, seperti penyelesaian konflik di Mindanau Pilipina Selatan, Myanmar, Afganistan  serta Palestina.

“Selain itu, Indonesia aktif dalam forum-forum ekonomi internasional, seperti IMF, World Bank, APEC, World Economic Forum, AFTA, NAFTA. Baru-baru ini Indonesia berhasil menjadi tuan rumah Annual Meetings IMF-World Bank Group 2018 yang dikuti 4.000 orang lebih dari 189 negara di seluruh dunia,” kata Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menambahkan, DPR RI  ikut aktif memperkuat peran diplomasi Indonesia di berbagai forum internasional, baik bilateral maupun multilateral. DPR berhasil membangun hubungan yang baik dengan parlemen negara-negara di dunia. Hubungan ini sangat penting guna membangun saling pengertian terutama terkait dengan isu-isu seputar keamanan,  perdamaian, kelautan dan lingkungan.

“Sebagai komitmen menjalankan idelogi Pancasila dan amanat pembukaan UUD 1945, DPR selalu aktif di berbagai organisasi internasional untuk menyuarakan toleransi dan perdamaian dunia. Antara lain dalam forum Inter Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), Asian Parliamentary Assembly (APA), ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), serta masih banyak lagi forum parlemen dunia lainnya,” pungkas Bamsoet. (MM)

INTERNASIONAL

DPR Desak PBB Gelar Rapat Darurat Bentuk Tim Independen Laporkan Hasil Agresi Gaza

Published

on

By

Solo – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, mengutuk keras serangan tentara Israel terhadap warga Palestina di Gaza yang telah menewaskan 7 orang lebih dan meluluhlantakkan bangunan media dan warga sipil.

“Kebiadaban dan apalagi kata yang tepat buat negara zionis yang membantai warga sipil di Gaza, mereka diblokade sejak 2006 hingga sekarang terus di serang dan di bom, terkutuklah Israel dan pendukungnya,” ujar Kharis, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/11/2018).

Kharis menyampaikan duka cita mendalam dan solidaritas penuh kepada korban serta keluarga korban akibat aksi serangan tentara Israel.

Anggota DPR RI asal Fraksi PKS ini mengingatkan bahwa ada amanah Konstitusi dalam kaitan Paletina yang hingga kini belum juga bebas dari teror Israel.

“Dalam Pembukaan UUD 45 jelas sekali amanat Konstitusi kita menyatakan dan menegaskan bahwa Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena itu soal Palestina bukan sekedar isu agama, tapi Indonesia melihatnya sebagai isu Kemerdekaan, Kemerdekaan Palestina,” ungkap pria asal Solo, Jawa Tengah itu.

Lebih lanjut, ia meminta agar Indonesia mendorong Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar rapat darurat dan membentuk tim independen serta melaporkan hasilnya kepada dunia atas kejadian di Gaza.

“Israel memiliki tanggung jawab di bawah hukum Hak Asasi Manusia dan kemanusiaan internasional untuk melindungi warga sipil, karena itu PBB harus mengusut hingga tuntas dan jangan biarkan pelanggaran HAM didepan mata rakyat dunia terjadi di Gaza, Palestina,” katanya.

Kkharis juga meminta langkah kongkret Kementerian Luar Negeri dimana Indonesia sebagai Anggota Dewan Keamanan PBB bisa segera mengusulkan untuk mengutuk penggunaan kekuatan Israel terhadap warga Palestina, terutama di Jalur Gaza, dan menyebarkan pasukan internasional untuk melindungi masyarakat sipil.

“Sebuah rancangan resolusi bisa Indonesia ajukan di Dewan Keamanan PBB, juga menuntut agar Israel segera menghentikan pembalasan militernya, hukuman kolektif, dan penggunaan kekuatan yang melanggar hukum terhadap warga sipil, termasuk di Jalur Gaza,” tegas Kharis menutup keterangannya. (fajar)

Continue Reading

INTERNASIONAL

Kondisi Belum Aman, Pengungsi Rohingya Kabur Tolak Dipulangkan dari Bangladesh

Published

on

By

Jakarta ‐ Puluhan keluarga pengungsi Rohingya kabur dari kamp-kamp penampungan di Bangladesh untuk menghindari pemulangan ke Myanmar setelah nama mereka masuk dalam daftar repatriasi.

“Sebagian besar orang dalam daftar itu telah melarikan diri untuk menghindar dipulangkan,” kata Abdus Salam, seorang pemimpin Rohingya, di kamp Jamtoli.

Salam mengatakan bahwa sebagian besar dari mereka melarikan diri ke kamp tetangga karena takut dipaksa kembali ke Myanmar.

Seorang pengungsi juga mengaku kabur dari kamp Jamtoli ke kamp Kutupalong untuk menghindari pemulangan.

“Orang-orang takut teridentifikasi. Mereka juga menghindari salat Jumat di masjid,” katanya.

Pada Oktober lalu, Bangladesh dan Myanmar sepakat untuk memulai pemulangan ratusan ribu pengungsi Rohingya yang melarikan diri akibat genosida oleh militer di Myanmar.

Kesepakatan ini tetap berjalan meskipun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa kondisi di wilayah Rakhine masih belum kondusif.

Menteri Sosial Myanmar, Win Myat Aye, mengatakan bahwa pihaknya sudah mempersiapkan logistik untuk membawa 2.251 orang ke tempat transit dengan perahu pada Kamis mendatang.

Sementara itu, 2.095 orang Rohingya lainnya akan menyusul dalam kloter dua yang berangkat melalui jalur darat.

Pada pekan lalu, lebih dari 20 muslim Rohingya di daftar pengungsi menolak untuk kembali ke Rakhine karena ketakutan.

Badan PBB untuk pengungsi (UNHCR) menyatakan bahwa kaum Rohingya seharusnya diizinkan untuk pergi dan melihat kondisi di Myanmar sebelum memutuskan untuk kembali atau tidak.

Bangladesh juga menyatakan bahwa negara mereka tidak akan memaksa kaum Rohingya untuk kembali ke Myanmar.

“Pengembalian akan bersifat sukarela. Tidak ada yang akan dipaksa untuk kembali,” kata Abul Kalam, Komisioner Repatriasi, Bantuan, dan Pengungsi Bangladesh.

Menurut Amnesty International, lebih dari 750 ribu pengungsi Rohingya yang terdiri dari anak-anak dan perempuan melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh pada Agustus 2017.

Mereka kabur dari Myanmar untuk melarikan diri dari diskriminasi, pembunuhan, hingga pemerkosaan oleh militer di negara bagian Rakhine. (cnn/kabarakyat)

 

Continue Reading

INTERNASIONAL

Ini Bukti Jokowi Peduli Penderitaan Muslim Rohingya

Published

on

By

Singapura – KTT ke-33 ASEAN telah dibuka. Presiden Jokowi mengajak negara-negara ASEAN bergotong-royong mengatasi krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Rakhine State. Alhamdulillah.

“Krisis kemanusiaan Rakhine State (Rohingnya) belum juga dapat diselesaikan. Krisis ini telah mengundang kekhawatiran dan menciptakan defisit kepercayaan masyarakat internasional. Sebagai satu keluarga, Indonesia sangat mengharapkan kiranya dapat dilakukan langkah maju penyelesaian krisis kemanusiaan ini,” kata Jokowi seperti dalam keterangan tertulis dari Biro Pers Sekretariat Kepresidenan, Selasa (13/11/2018).

Para kepala negara/kepala pemerintahan ASEAN itu adalah PM Singapura Lee Hsien Loong, PM Thailand Prayut Chan-o-cha, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, PM Kamboja Hun Sen, PM Laos Thongloun Sisoulith, PM Malaysia Mahathir Mohamad, Presiden Filipina Rodrigo Duterte, dan PM Vietnam Nguyen Xuan Phuc. Selain itu, State Counsellor Myanmar Aung San Suu Kyi juga hadir.

“Indonesia siap! ASEAN saya yakin juga siap membantu Pemerintah Myanmar untuk menciptakan kondisi kondusif di Rakhine State di mana freedom of movement dihormati, tidak terdapat diskriminasi, dan pembangunan dilakukan secara inklusif,” kata Jokowi.

Jokowi berharap negara-negara ASEAN tetap bersatu menghadapi berbagai permasalahan global. Dia kembali mengungkit ketika ASEAN dibentuk di tengah hegemoni dua negara adikuasa.

“Tahun 1967, ketika kawasan lain di dunia terpecah dan terjebak dalam perebutan kekuasaan dua negara adikuasa, para pemimpin ASEAN sepakat untuk bersatu dan menciptakan kawasan damai dan sejahtera,” kata Jokowi.

Isu krisis kemanusiaan di Rakhine State selalu jadi topik pembicaraan Indonesia dalam setiap pertemuan dengan para pemimpin ASEAN ataupun negara lain. Krisis tersebut telah membuat etnis Rohingya mengungsi dari Myanmar.

Jokowi menyambangi mereka yang tinggal di kamp pengungsian Jamtoli di Cox’s Bazar, Bangladesh, Minggu (28/1/2018) lalu.

Sebelumnya, saat kunjungan kerjanya ke Bangladesh, Presiden Jokowi menyempatkan waktu mengunjungi pengungsi dari wilayah Rakhine, Myanmar. Jokowi menyambangi mereka yang tinggal di kamp pengungsian Jamtoli di Cox’s Bazar, Bangladesh, Minggu (28/1/2018) lalu.

“Alhamdulilah, hari ini (kemarin) saya dapat berkunjung di kamp pengungsi Jamtoli di Cox’s Bazar,” kata Presiden Jokowi di Kompleks Pelayanan Medis IHA melalui keterangan tertulis, Senin (29/1/2018).

Presiden Jokowi pun menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Bangladesh yang telah menerima para pengungsi.

Jokowi juga memberikan secara simbolis paket bantuan kepada mereka. Paket yang diberikan antara lain sarung, selimut, dan perlengkapan sekolah. Bantuan kemanusiaan lain diberikan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan kebutuhan mendesak para pengungsi di kamp.

Kunjungan Presiden Jokowi kala ini merupakan solidaritas dan kepedulian besar Pemerintah Indonesia terhadap krisis kemanusiaan yang menimpa warga Rakhine di Myanmar.

Para pengungsi Rohingya mengantre untuk mendapat bantuan makanan di kamp Kutupalong di Coxs Bazar, Bangladesh. (detik/kompas/kabarakyat)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending