Connect with us

INTERNASIONAL

Ketua Fraksi PKS : Rencana Pemberian Visa kepada Israel Harus Dibatalkan karena Bertentangan dengan Konsitusi

Published

on

JAKARTA – Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyampaikan sikap tegas agar Pemerintah membatalkan rencana pemberian visa (calling visa) kepada Israel karena bertentangan dengan konstitusi dan sikap antipenjajahan.

“Rencana itu bukan saja menciderai semangat antipenjajahan dan dukungan atas kemerdekaan Palestina, lebih dari itu juga bertentangan dengan konstitusi kita,” ungkap Jazuli.

Politik luar negeri (Polugri) Indonesia sejak zaman Presiden Sukarno hingga Presiden Jokowi jelas dan tegas berpihak pada rakyat dan negara Palestina merdeka. Sebaliknya melawan segala bentuk penjajah Israel atas Palestina.

“Fraksi PKS mengapresiasi sikap tegas Pemerintah yang selama ini mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan Israel _at all cost_. Oleh karena itu, tidak boleh ada kebijakan yang kontradiktif dan melemahkan sikap tersebut yang disinyalemenkan dengan rencana pemberian calling visa kepada warga negara Israel,” tegas Jazuli.

Menurut Wakil Presiden Forum Parlemen Muslim Dunia ini, Indonesia punya pengalaman sejarah pahit sebagai negara yang merdeka dari penjajahan. Pengalaman sejarah itu membulatkan sikap dan independensi yang kuat bahwa Indonesia antipenjajahan dan hal itu secara tegas dituliskan dalam konstitusi UUD 1945. Dengan alasan yang sama Prokalamator Bung Karno menginisiasi Konferensi Asia Afrika (KAA) hingga Gerakan Non-Blok (GNB).

“Oleh karena itu, Indonesia tidak perlu latah ikut-ikutan sebagian negara-negara di Timur Tengah yang sedang gandrung melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Indonesia negara berdaulat yang punya prinsip dan dignity sebagaimana digariskan oleh konstitusi,” tandas Jazuli.

Di samping itu, Ketua Fraksi PKS DPR ini mengingatkan bahwa mewujudkan kemerdekaan Palestina adalah hutang sejarah bangsa Indonesia. Palestina adalah satu-satunya negara peserta KAA yang belum merdeka hingga hari ini.

“Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, maka kita harus terus berjuang untuk mewujudkan kemerdekaanya secara penuh dari penjajahan Israel. Ini adalah amanat UUD 1945 untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia yang tidak bisa ditawar,” pungkas Jazuli. (J3)

INTERNASIONAL

Butuh 400 Ribu Metrik Ton Minyak Sawit, Honduras Gandeng Indonesia Kerja Sama

Published

on

By

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

KabaRakyat | Panama – Guna mencukupi kebutuhan pasar ekspor minyak sawit Honduras sebesar 400 ribu metrik ton per tahun, Kementerian Pertanian dan Peternakan Honduras bakal melakukan kerja sama dengan Indonesia di bidang kelapa sawit. (lebih…)

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Continue Reading

INTERNASIONAL

Warga Malaysia Lecehkan RI, Komisi I DPR RI: Saya Minta Kasus Ini Diselesaikan Secara Baik-baik dengan Kedua Negara

Published

on

By

JAKARTA –  Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Syaiful Bahri Ansori ikut angkat suara terkait pelecehan lambang negara dan lagu kebangsaan Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Malaysia. Syaiful meminta pelaku ditangkap sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukannya.

“Pelaku perlu ditanyakan secara detail maksud tujuan melakukan penghinaan dan pelecehan itu,” kata Syaiful pada wartawan, Rabu (30/12/2020).

Politisi PKB asal daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur IV yang meliputi Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember ini menegaskan agar hukum yang berlaku tetap ditegakan. Sementara kasus hukumnya tetap berjalan terhadap tersangka.

“Saya minta kasus ini diselesaikan secara baik-baik dengan kedua negara. Penegak hukum kita harus cari tahu motivasinya, dan mereka menyanyikan dengan melecehkan Pancasila itu untuk apa? Jika sudah jelas, baru bisa diselesaikan secara hukum atau kekeluargaan? Jadi kasus pelecehan ini harus diselesaikan secara komprehensif, tidak parsial dan setengah-setengah karena ini menyangkut masalah ideologi Indonesia,” ujar mantan Ketua Umum PMII ini.

Ketua Ikatan Alumni UIN Sunan Kalijaga (IKA SUKA) Yogyakarta ini menyampaikan, kasus ini harus dibuka ke publik agar semua terang benderang. Ia juga berharap kasus serupa tak terjadi lagi dikemudian hari.

“Saya harap kasus ini diselesaikan dengan baik dan memberikan efek jera sehingga tidak terulang lagi di kemudian hari. Saya yakin dengan cara seperti itu semua akan clear, dan harus lebih terbuka, tidak boleh dengan cara sembunyi-sembunyi, biar semua tahu dan tak terjadi lagi hal serupa,” terang Syaiful.

Sebagai informasi, akun Youtube atas nama MY Asean telah mengunggah load sebuah konten video tidak pantas dengan hinaan dengan memparodikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bahkan lirik lagu Indonesia Raya diubah dengan kalimat-kalimat memancing emosi, sangat provokatif dengan penuh hinaan. Parahnya lagi, ada lirik menghina Presiden Jokowi serta Presiden pertama sekaligus Proklamator RI, Soekarno.

MY Asean dengan bangga menggunakan bendera Malaysia sebagai foto profilnya membuat video itu berdurasi 1 menit 31 detik. Dalam akunnya judulnya diberi nama ‘Indonesia Raya Instrumental (Parody + Lyrics Video,’ yang diawali dengan suara ayam berkokok.

Dalam video itu menampilkan latar bendera Merah Putih dengan diplesetkan logo burung Garuda Pancasila dengan logo ayam. Dan di sisi kanan dan kiri ada gambar yang ditampilkan sebagai karakter kartun bocah yang sedang kencing. (HMS)

Continue Reading

INTERNASIONAL

Karantina Total, Dubes Panama: Para Pejabat Setempat Berupaya Meningkatkan Kapasitas Rumah Sakit

Published

on

By

KabaRakyat.com | JAKARTA – Setelah melakukan lockdown pada 24-27 Desember dan 30 Desember 2020 hingga 1 Januari 2021 memdatang, pemerintah Panama kembali memperpanjang karantina total paska kenaikan rata-rata per hari 2735 kasus. (lebih…)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending