Connect with us

INTERNASIONAL

Ketua Fraksi PKS : Rencana Pemberian Visa kepada Israel Harus Dibatalkan karena Bertentangan dengan Konsitusi

Published

on

JAKARTA – Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyampaikan sikap tegas agar Pemerintah membatalkan rencana pemberian visa (calling visa) kepada Israel karena bertentangan dengan konstitusi dan sikap antipenjajahan.

“Rencana itu bukan saja menciderai semangat antipenjajahan dan dukungan atas kemerdekaan Palestina, lebih dari itu juga bertentangan dengan konstitusi kita,” ungkap Jazuli.

Politik luar negeri (Polugri) Indonesia sejak zaman Presiden Sukarno hingga Presiden Jokowi jelas dan tegas berpihak pada rakyat dan negara Palestina merdeka. Sebaliknya melawan segala bentuk penjajah Israel atas Palestina.

“Fraksi PKS mengapresiasi sikap tegas Pemerintah yang selama ini mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan Israel _at all cost_. Oleh karena itu, tidak boleh ada kebijakan yang kontradiktif dan melemahkan sikap tersebut yang disinyalemenkan dengan rencana pemberian calling visa kepada warga negara Israel,” tegas Jazuli.

Menurut Wakil Presiden Forum Parlemen Muslim Dunia ini, Indonesia punya pengalaman sejarah pahit sebagai negara yang merdeka dari penjajahan. Pengalaman sejarah itu membulatkan sikap dan independensi yang kuat bahwa Indonesia antipenjajahan dan hal itu secara tegas dituliskan dalam konstitusi UUD 1945. Dengan alasan yang sama Prokalamator Bung Karno menginisiasi Konferensi Asia Afrika (KAA) hingga Gerakan Non-Blok (GNB).

“Oleh karena itu, Indonesia tidak perlu latah ikut-ikutan sebagian negara-negara di Timur Tengah yang sedang gandrung melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Indonesia negara berdaulat yang punya prinsip dan dignity sebagaimana digariskan oleh konstitusi,” tandas Jazuli.

Di samping itu, Ketua Fraksi PKS DPR ini mengingatkan bahwa mewujudkan kemerdekaan Palestina adalah hutang sejarah bangsa Indonesia. Palestina adalah satu-satunya negara peserta KAA yang belum merdeka hingga hari ini.

“Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, maka kita harus terus berjuang untuk mewujudkan kemerdekaanya secara penuh dari penjajahan Israel. Ini adalah amanat UUD 1945 untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia yang tidak bisa ditawar,” pungkas Jazuli. (J3)

INTERNASIONAL

MPR Dorong Maksimalkan Peluang Kerjasama Indonesia-Korea dalam Pembangunan Ibu Kota Negara Baru

Published

on

JAKARTA – Ketua MPR RI sekaligus Ketua Indonesia-Korea Network (IKN) Bambang Soesatyo mengungkapkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, proyek pembangunan Ibu Kota Negara diperkirakan menghabiskan biaya mencapai Rp 466,98 triliun. Terdiri dari pembiayaan APBN sebesar Rp 91,29 triliun, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha sebesar Rp 252,46 triliun dan pendanaan dari Badan Usaha sebesar Rp 123,23 triliun.

Agar pembangunan Ibu Kota Negara berjalan lancar, dibutuhkan payung hukum sehingga berbagai kebijakan yang diambil tidak dipersoalkan landasan legalitasnya di kemudian hari. Selain tertuang dalam RPJMN 2020-2024, Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara juga telah disepakati masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021.

“MPR RI yang sedang menyelesaikan pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), juga akan memasukan proyek pembangunan Ibu Kota Negara dalam PPHN. Sehingga siapapun presidennya, pembangunan IKN tetap dilaksanakan, tidak mangkrak akibat pergantian kekuasaan. Mengingat jika hanya melalui RPJMN maupun undang-undang, tidak menjamin adanya keberlanjutan pembangunan, karena sangat mudah diubah melalui Perppu,” ujar Bamsoet dalam seminar Indonesia Korea-Network untuk Ibu Kota Negara (IKN untuk IKN), secara virtual di Jakarta, Rabu (16/6/21).

Turut hadir antara lain Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Papua Barat Robert Joppy Kardinal, Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur Harum Rudy Mas’ud, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan Dumoly Freddy Pardede. Hadir pula Head of Korea Overseas Infrastructure and urban Development Corp Mr. Kwangbok Ryan Lee, serta perwakilan National Agency for Administrative Construction Mr. Hyungwook Choi.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, besarnya biaya yang dibutuhkan dan kompleksnya persoalan yang harus dihadapi dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara, meniscayakan Indonesia untuk membuka diri terhadap berbagai peluang kerjasama. Termasuk dengan negara sahabat, salah satunya Korea.

“Pengalaman Korea yang berhasil memindahkan kementerian dan lembaga negaranya dari Seoul ke Sejong, dapat dijadikan bahan rujukan bagi Indonesia. Kota Sejong saat ini dikenal sebagai kota termuda, terkaya, dan terpintar di Korea. Kota Sejong sebagian besar telah dibangun oleh Korea Land and Housing, pengembang dan pelaksana publik yang sangat profesional,” jelas Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menerangkan, pengetahuan dari Korea akan sangat membantu keberhasilan pembangunan Ibu Kota Negara dengan model pengembangan kota baru yang dapat menghemat anggaran nasional dengan ‘Sistem Sirkulasi Investasi dan Pulihkan’ sendiri. Karenanya, perlu dibangun jaringan kerjasama yang kuat antara Indonesia-Korea, sebagaimana telah dilakukan melalui Indonesia-Korea Network. Sehingga mendukung kegiatan para ahli, lembaga publik, dan perusahaan dari Korea untuk sebanyak mungkin terlibat dalam investasi pembangunan Ibu Kota Negara.

“Korea merupakan mitra strategis Indonesia dalam berbagai bidang. Kedua negara secara aktif telah bekerjasama dalam bidang politik, militer dan ekonomi. Secara khusus, misalnya, Hyundai Motor dan LG telah mendukung kebijakan ekonomi ramah lingkungan Indonesia melalui investasi pada kendaraan listrik dan baterai,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, hubungan bilateral kedua negara juga selalu meningkat tajam, terutama sejak ditandatanganinya Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century oleh kedua Kepala Negara pada 4 Desember 2006. Kemudian ditingkatkan oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Moon Jae-in menjadi Special Strategic Partnership pada 9 November 2017.

“Sebagai program pembangunan dengan pembiayaan besar, pembangunan Ibu Kota Negara juga dapat mendatangkan investasi yang besar, menyerap tenaga kerja, sekaligus membantu pemulihan ekonomi nasional. Mengingat akibat pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia, sebagaimana dicatat BPS hingga Februari 2021 jumlah pengangguran sudah mencapai 8,75 juta orang,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

INTERNASIONAL

Malaysia Lockdown, PDIP: Tiap Pintu Masuk, Bandara, Pelabuhan Harus Dijaga Ketat…

Published

on

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menekankan jika komisinya yang membidangi tenaga kerja memberikan perhatian lebih terhadap kepulangan 7.300 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI). Khususnya kepulangan TKI dari Negeri Jiran Malaysia.

Penguncian wilayah total atau lockdown yang diterapkan Malaysia berlaku sejak 1 Juni 2021. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI menjadwalkan kepulangan TKI pada Juni hingga Juli 2021 mendatang.

Meski dalam kenyataannya banyak TKI yang sudah pulang ke kampung halamannya sejak mengetahui akan diberlakukannya lockdown di Malaysia.

“Kami di Komisi IX sudah minta penjelasan dari 8 Kementerian dan Lembaga terkait pemulangan 7.300 PMI dari Malaysia, keseluruhan prosesnya harus dikawal dibawah komando Kementerian Koordinator PMK selaku leading sector,” tegas Edy Wuryanto kepada wartawan, Jumat 4 Juni 2021.

Ke delapan Kementerian/Lembaga yang telah diundang ke Komisi IX DPR RI itu antara lain, Kemenko PMK, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Perhubungan dan Kementerian Hukum dan HAM.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu menekankan, kementerian dan lembaga terkait dibawah komando Kemenko PMK harus bersinergi satu sama lain dalam rangka pemulangan TKI dari Malaysia.

Hal itu penting dilakukan sebab pemulangan TKI menyangkut banyak aspek. Bukan hanya menyangkut kesehatan di masa pandemi Covid-19, melainkan juga perlindungan secara menyeluruh bagi TKI.

Komisi X sebagaimana disampaikan Edy Wuryanto juga mendorong kementerian dan lembaga terkait membiayai pemulangan TKI.

Kemudian perlindungan TKI yang dikabarkan mendapatkan pelecehan atau tindak kekerasan di Malaysia serta koordinasi di Kemendagri dengan kepala daerah Tingkat I dan Tingkat II yang bersentuhan langsung dengan pemulangan TKI.

Berikut titik atau jalur pemulangan, apakah menggunakan jalur laut atau menggunakan jalur udara. Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Satgas Covid-19 dan Pemda dalam hal ini diminta tegas menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Pemulangan juga tidak boleh dilakukan terkonsentrasi pada satu jalur karena bisa menyebabkan penumpukan. Selanjutnya, saat tiba mereka juga perlu dipikirkan proses transportasinya ke tempat karantina.

“Tiap pintu masuk, baik di bandara maupun pelabuhan harus dijaga ketat, didata, jalankan prosedurnya secara ketat sesuai dengan SOP yang ada,” kata Edy Wuryanto.

Mengenai banyaknya TKI yang sudah pulang ke tanah air, politisi PDIP itu mengakui jika jumlah pahlawan devisa di Malaysia belum terdata dengan baik. Karenanya Komisi IX sejauh ini, sesuai dengan data yang disampaikan Pemerintah, fokus pada jumlah 7.300 TKI.

“Sekali lagi, ini bukan semata soal penerapan protokol kesehatan Covid-19, aspek lain juga harus diperhatikan menyangkut problem sosial ekonomi TKI setelah pulang ke tanah air,” pungkas Edy Wuryanto. (RH) we

Continue Reading

INTERNASIONAL

Lantik PAW Anggota MPR RI, Bamsoet Dukung Gencatan Senjata Hamas dan Israel

Published

on

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyambut baik pemberlakuan gencatan senjata antara Hamas (Palestina) dengan Israel yang mulai berlaku sejak Jumat (21/5/21) pukul 02.00 waktu setempat. Mengakhiri 11 hari pertempuran dari kedua pihak. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat, sedikitnya 219 warga Palestina tewas, termasuk 63 anak-anak dan 36 perempuan, serta 1.530 orang luka-luka. Sementara korban tewas di pihak Israel mencapai 12 orang. Termasuk seorang anak dan tentara, serta sedikitnya 300 orang terluka. 

Data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat, setelah 11 hari berperang, hampir 450 bangunan di Gaza hancur atau rusak berat, termasuk 6 rumah sakit dan 9 pusat layanan kesehatan utama. Selain itu, lebih dari 52.000 warga di Gaza mengungsi dari rumahnya. 

“Pada Selasa (18/5/21), saya dan Ketua Parlemen Turki Mustafa Sentop berkomunikasi melalui sambungan telepon. Kami menekankan perlunya Indonesia, Turki, Mesir, Qatar, dan negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) lainnya mendesak PBB secara aktif menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Mengingat Sidang Dewan Keamanan PBB yang dilakukan pada Minggu (16/5/21), gagal mengambil tindakan tegas terhadap Israel. Karenanya dalam Sidang Pleno ke-67, Majelis Umum PBB yang mulai berlangsung di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, pada Kamis (20/5/2021) malam waktu setempat, harus ada arah yang jelas dalam tercapainya perdamaian Palestina-Israel berdasarkan two state solution,” ujar Bamsoet dalam Pelantikan Penggantian Anggota Antar Waktu MPR RI, di komplek Majelis, Jakarta, Jumat (21/5/21). 

Turut hadir Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah. Anggota MPR RI yang dilantik antara lain Ali Mufthi dari Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Jawa Timur VII, serta Itet Tridjajati Sumarijanto dari Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Lampung II. 

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, sikap Indonesia menentang agresi Israel terhadap bangsa Palestina, bukanlah dalam rangka mencampuri urusan negara lain. Melainkan dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan konstitusi Indonesia. Pada alinea pertama konstitusi, secara tegas juga menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. 

“Sebagaimana juga dikemukakan Presiden Soekarno sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel,” jelas Bamsoet. 

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) menerangkan, selain isu internasional seperti kondisi Israel – Palestina, dirinya juga mengingatkan pemerintah pusat melalui Satgas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan, serta para pemerintah daerah di berbagai wilayah, untuk bersiap melakukan antisipasi dalam menghadapi potensi lonjakan kasus Covid-19 pasca periode larangan mudik. Antara lain dengan meningkatkan pemeriksaan spesimen, serta menggencarkan upaya tracing, agar persebaran virus covid-19 dapat ditanggulangi. 

“Walaupun pemerintah secara resmi sudah melarang mudik, namun tidak menutup mata masih ada saja warga yang bandel tidak mentaati aturan tersebut. Hasil Operasi Ketupat Polri 2021 mencatat, jumlah pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor mencapai 1.283.123 unit. Sebanyak 397.892 unit diantaranya harus diputar balik karena akan melakukan mudik. Dengan rincian untuk kendaraan roda dua sebanyak 234.324 unit, kendaraan roda empat sebanyak 142.426 unit, kendaraan penumpang roda empat sebanyak 12.914 unit, dan kendaraan roda empat kendaraan barang 8.228 unit,” terang Bamsoet. 

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga menekankan perlunya keseriusan seluruh pemangku kepentingan, agar bersama-sama disiplin menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah juga harus bijak dalam membuat keputusan terkait penanggulangan Covid-19, sehingga kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dapat diiringi dengan kebijakan yang mendukung. Seperti pembatasan berkumpulnya massa di ruang publik, termasuk kedatangan warga negara asing yang secara bergelombang terus berdatangan di tanah air, yang berpotensi menjadi carrier virus Covid-19 dari luar negeri. 

“Pengawasan dan pengetatan prosedur, bahkan jika perlu penutupan sementara akses masuk bagi pendatang warga negara asing ini penting. Mengingat situasi global saat ini, di mana kasus penyebaran virus Covid-19 di sejumlah negara kian meninggi, banyaknya negara yang telah memasuki pandemi gelombang kedua dan ketiga, serta banyaknya varian mutasi virus corona yang harus dicegah penyebarannya,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

Kategori

Topik Terkini

Trending