Connect with us

TEKNOLOGI

Ketua Komisi I DPR: Biadab Para Pembunuh Pekerja yang Membangun Papua!!!

Published

on

Jakarta – Diberitakan sejumlah media bahwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 sekitar pukul 15.30 WIT diperoleh informasi telah terjadi pembunuhan di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yall Kab. Nduga terhadap 31 orang tukang yang dilakukan oleh kelompok Gerakan Separatis Bersenjata/GSB Para korban meninggal 31 orang tersebut merupakan pekerja jembatan Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi Kab.Nduga yang sedang mengerjakan pembangunan di Papua.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari mengaku prihatin dan mengutuk tindakan GSB terhadap pekerjaan yang tidak bersalah dan meminta agar TNI/Polri bisa memberikan perlindungan kepada pekerja yang sedang membangun tanah Papua.

“Saya sebagai Ketua Komisi 1 DPR RI menyatakan bela sungkawa kepada semua keluarga pekerjaan yang dibunuh secara keji, saya meminta penegakan hukum dan kalau perlu terjunkan TNI jika dibutuhkan dan mendesak, jangan ada sejengkalpun tanah Indonesia yang dibawah kendali Gerakan Separatisme dan melakukan kekejian terhadap rakyat Indonesia” katanya dalam keterangan tertulis kepada Media, Selasa (3/12).

Menurut anggota DPR dari Fraksi PKS ini, TNI dan BIN tentu sudah mempunyai data dan infomasi intelijen tetkait kasus tersebut sehingga kita yakin dapat menganalisis situasi dan kondisi di lapangan untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan lain yang diperlukan. Tentu dengan kerjasama dan koordinasi dengan Kepolisian.

“Ini bukan lagi soal kelompok kriminal, ini menciderai kedaulatan NKRI, setiap jengkal tanah Republik ini harus aman dari setiap rongrongan kelompok macam ini,” tegas Kharis.

Anggota DPR asal Solo ini juga menyatakan bahwa keberingasan Gerakan Separatis ini juga harusnya membuka mata dunia agar proporsional melihat masalah di Papua.

“Bagaimana rakyat sipil tidak bersenjata, yang jelas mereka bekerja untuk membangun bumi Papua, dunia internasional juga harus membuka mata dan melihat persoalan di Papua ini dengan lebih obyektif. Dengan kejadian ini kita harap peran diplomasi terkait masalah Papua juga penting untuk lebih ditingkatkan. NKRI dan seluruh tanah air dari ujung timur sampai barat adalah wilayah kedaulatan yang wajib di hormati semua negara. Jangan sampai ada intervensi dalam masalah dalam negeri Indonesia,” pungkas Kharis. (fajar)

TEKNOLOGI

Komisi V DPR Minta Pemerintah Segera Ambil Alih FIR Milik Indonesia dari Singapura

Published

on

By

Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo secara tegas meminta pemerintah untuk memastikan pengambilalihan Flight Information Region (FIR) wilayah Kepulauan Riau dari Singapura secepatnya. Hal ini sesuai perintah Presiden RI melalui Instruksi Presiden pada 18 September 2015.

“Kami sepakat untuk segera diambil alih dan pemerintah membuat road map menuju pengambilalihan FIR yang selama ini dikelola Singapura,” ungkap Sigit dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi V DPR RI dengan Indonesia Aviation and Aerospace Watch (IAAW) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Dijelaskan legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, peringatan Hari Nusantara ke-61, yang jatuh pada tanggal 13 Desember 2018 ini merupakan momentum yang tepat untuk mengungkap kembali permasalahan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah berlangsung cukup lama.

Salah satunya adalah pengelolaan ruang udara atau FIR meliputi Kawasan Selat Malaka, Kepulauan Riau, dan Natuna sejak  tahun 1946. Padahal, sebenarnya pengelolaan FIR di kawasan tersebut oleh Singapura bertentangan dengan kedaulatan Indonesia.

Jika ditinjau dari aspek hukum, lanjutnya, perjanjian yang disahkan yang berisi penyerahan kewenangan pengontrolan lalu lintas udara oleh Pemerintah Indonesia kepada Singapura tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti. Sebab, pada salah satu pasal mengamanatkan perjanjian tersebut berlaku apabila memperoleh persetujuan dari International Civil Aviation Organization (ICAO). Namun,  sampai hari ICAO belum memberikan persetujuan.

“Karena itu kami mendorong Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri agar segera mengambil alih FIR, kapan kita siap.  Sebab menurut IAAW dan AirNav mengelola lalu lintas udara Kepulauan Riau tidak lebih rumit daripada mengelola ruang udara sipil di atas Cengkareng,” sambung Sigit.

Dalam kesempatan yang sama,  Wakil Ketua IAAW Juwono Kolbioen menyayangkan Perjanjian antara Indonesia dengan Singapura tahun 1995, yaitu untuk memperkuat pemberian wewenang pengontrolan sebagian ruang udara NKRI kepada Singapura tidak memiliki kekuatan hukum pasti, namun tetap diberlakukan.

Sisi lain, beberapa pihak dinilai cenderung mendukung kepentingan Singapura dengan mengakui bahwa Indonesia belum mampu mengontrol lalu lintas penerbangan. Sehingga apabila kewenangan Singapura diambil alih akan membahayakan keselamatan penerbangan.

“Pengakuan tersebut adalah suatu kebodohan, sebab selama ini Indonesia mengatur lalu lintas penerbangan yang lebih sibuk dan di kawasan yang lebih luas dari FIR Singapura tanpa kendala,” kata Kolbioen.

Menurutnya, akibat dari dampak penguasaan FIR tersebut sangat merugikan negara baik dari segi ekonomi melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diduga mencapai triliunan rupiah, aspek politik maupun aspek pertahanan negara.

IAAW mengusulkan DPR RI bersama pemerintah mengesahkan UU tentang Kedaulatan Negara yang mendeclare wilayah kedaulatan NKRI secara vertikal dan horizontal. “Kami juga berharap dilakukannya realignment FIR Singapura dengan FIR Jakarta, sehingga kedaulatan NKRI penuh dan utuh. Ibarat disebuah rumah ada tamu duduk setiap hari, ini enggak benar,” tandasnya. (dpr/kabarakyat)

Continue Reading

TEKNOLOGI

Sebut Jokowi PKI, Sodik Mudjahid: Itu Inisiatif La Nyalla Mattalitti Sendiri

Published

on

By

Jakarta – Eks Politikus Partai Gerindra La Nyalla Mattalitti mengaku menyebarkan isu Joko Widodo (Jokowi) PKI saat Pilpres 2014. Partai Gerindra menyebut penyebaran isu Jokowi PKI merupakan inisiatif pribadi La Nyalla.

Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid awalnya menyebut Gerindra tak pernah mengambil kebijakan memerintahkan kadernya untuk melontarkan tuduhan ke Jokowi. Tak ada pula perintah untuk menyebarkan propaganda tuduhan bahwa Jokowi PKI.

“Partai Gerindra, pemimpin partai Gerindra, tidak pernah berpikir, apalagi mengambil kebijakan, apalagi memerintahkan kepada kader dan anggotanya untuk menuduh Jokowi sebagai komunis atau anak komunis/anak PKI,” kata Sodik saat dikonfirmasi, Rabu (12/12/2018).

Anggota Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo-Sandiaga itu menegaskan pihaknya tak ikut campur mengenai tuduhan Jokowi PKI. Sodik menegaskan tak ada kaitan antara permintaan maaf La Nyalla dengan Gerindra.

“Jadi pernyataan dan tuduhan La Nyalla masa lalu, bahwa Jokowi seorang komunis dan atau anak komunis merupakan inisiatif dan pernyataan pribadi sendiri. Dengan demikian kalau sekarang La Nyalla merasa menyesal dan minta maaf, maka adalah juga urusan sendiri sehingga bebas melakukannya,” tegas Sodik.

Sekali lagi Sodik menegaskan isu PKI hingga Komunis bukan digaungkan Gerindra. Namun, dia menyebut Gerindra tak setuju dengan paham dan keberadaan PKI di negeri ini.

“Walau sikap Gerindra tidak menuduh apalagi memfitnah seseorang dan keluarganya sebagai komunis, tapi Gerindra berpendapat bahwa paham ateis dan keberadaan PKI di NKRI adalah tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan ketetapan MPR,” sebut Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu.

La Nyalla Mattalitti membuat pengakuan menggelegar setelah berganti haluan politik. Ia menyatakan ikut terlibat dalam penyebaran isu-isu hoax tentang petahana Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2014 dan kini telah bertobat.

Saat ini La Nyalla memilih berpaling dari Prabowo Subianto dengan mendukung Jokowi untuk Pilpres 2019. Namun ia membongkar berbagai manuvernya saat masih berada di posisi lawan Jokowi dulu, termasuk mengenai isu PKI.

Ketua Kadin Jawa Timur itu mengaku menyesal telah menyebarkan isu-isu negatif soal Jokowi. La Nyalla bahkan sudah mendatangi Jokowi langsung dan meminta maaf atas sikapnya pada pilpres lalu.

“Saya datang ke beliau, saya minta maaf. Bahwa saya yang isukan Pak Jokowi PKI. Karena sekarang saya bukan oposisi, saya harus tobat,” jelasnya. (detik/kabarakyat)

Continue Reading

TEKNOLOGI

Bamsoet: Club Motor Bisa Berkontribusi Menjaga Kesopanan dan kepatuhan Berlalu Lintas

Published

on

By

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak berbagai club motor Besar yang ada di Indonesia bisa berhimpun dalam satu wadah. Dimana keanggotaannya nanti adalah club-club motor besar, bukan perorangan. Tapi pengurusnya merupakan ex-officio dari pimpinan atau tokoh club-club motor besar yang ada. Jumlah club motor besar yang mencapai ratusan itu merupakan modal sosial untuk melakukan berbagai perubahan positif demi kemajuan bangsa dan negara.

“Dengan demikian club motor besar tidak hanya dijadikan tempat ajang persahabatan dan kumpul-kumpul, melainkan juga menjadi bagian dari kekuataan bangsa Indonesia. Club motor bisa berkontribusi dalam menjaga kesopanan dan kepatuhan dalam berlalu-lintas hingga dengan jaringan yang ada mampu mencegah anarkisme, radikalisme ataupun terorisme yang menjadi ancaman serius bagi keutuhan NKRI,” ujar Bamsoet dalam Silaturahmi Motor Besar Indonesia (MBI) di Jakarta, Senin malam (10/12/18).

Hadir dalam acara ini antara lain Dewan Pembina Irjen Pol Sam Budigusdian, Denny Mulyono, Joe Frans, Suherly, Sahat Manalu, Pembina Ikatan Motor Indonesia Dyan Dilato, Ketua HOG Nusantara Dicky Lukman serta pengurus MBI dari sejumlah daerah.

Bamsoet yang juga menjadi Dewan Pembina MBI ini, mendorong agar dari mulai motor besar sampai kecil, dari yang tua sampai muda, semua harus diayomi dalam satu kesatuan wadah. Berhimpunnya club motor dalam satu wadah juga akan membuat sejarah baru dalam dunia otomotif Tanah Air.

“Selain bisa lebih berkontribusi dalam kampanye kesadaran keselamatan berkendara di jalan raya maupun kegiatan sosial lainnya, juga bisa turut berkontribusi dalam arah pembangunan nasional. Misalnya, memberikan masukan kepada pemerintah agar setiap membangun jalan tol disiapkan satu ruas khusus motor. Seperti di Jalan Tol Bali Mandara. Apalagi Presiden Joko Widodo juga memiliki hobi bermotor,” imbuh Bamsoet.

Adanya ruas jalan tol khusus motor, menurut Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini, merupakan bentuk keadilan negara kepada setiap pengendara kendaraan. Pembangunan jalan tol tidak hanya dinikmati oleh pengendara roda empat saja, tetapi juga oleh pemilik kendaraan roda dua.

“Jalan tol bagi pengendara motor bisa menarik wisatawan asing maupun lokal yang hobi touring menggunakan motor. Geliat kegiatan club motor bisa pula mendorong berkembangnya ekonomi kreatif. Mulai dari aksesoris, pakaian, hingga makanan, minuman dan pariwisata yang bisa turut dikembangkan dari para anggota club motor ini,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending