Connect with us

PENDIDIKAN

Ketua Komite SMA 10 Padang Minta Pungutan Dihentikan

Published

on

Kabarakyat,(Padang)- Ketua Komite Sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA) 10 Padang Sam Salam mengatakan, terkait masalah SMA 10 yakni pelanggaran Permendikbud nomor 75 tahun 2016 bahwa dilarang memungut uang dari orang tua/wali murid.

Ketua Komite Sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA) 10 Padang Sam Salam

“Cara pemungutan ini, caranya berbeda bukan berbentuk pungutan, mereka melanggar diambil uang dari orang tua/wali murid sejumlah Rp 250 ribu ada Rp 220 ribu per anak dikumpulkan tanpa proposal, padahal kepmendikbud menarik bahwa menarik uang dari walimurid harus melalui proposal,”ujar Sam Salam di Padang, Kamis, 26 Juli 2019.

Menurut Sam Salam,komite sekolah SMA 10 Padang lama tidak ada melakukan dan menunjukkan proposal. Kemudian uang tersebut setelah dikumpulkan oleh orang tua wali murid harus dimasukkan ke rekening komite sekolah.

“Waktu pengeluarannya ditandatangani atau disahkan dibolehkan apabila ada perintah untuk membayar dari bendahara ditantangani kepala sekolah dan komite sekolah. Itu aturannya, Ketiga-tiga itu tidak dipunyai waktu pemungutan uang atau penarikan uang atau yang namanya apapun sumbangan yang jelas uang diambil orang tua wali murid,”ujarnya.

Lanjut Sam Salam, jadi orang tua walimurid, meminta laporan keuangan komite lama, setelah uang ini dilaporkan, kemudian laporanditolaklah laporan keuangantersebut ditolak karena tidak memenuhi unsur dari peraturan.

“Jadi dianggap ini mengambil uang tidak ada aturan, jadi semena-mena aja, itulah yang dituntut walimurid melalui korlas waktu itu,” kata Sam Salam.

Dijelaskan Sam Salam, peruntukan tidak jelas, kalau uang itu dicairkan jelas peruntukkan berdasarkan proposal yang ada. Bukan diserahkan ke si A, ke Si B ke diduga kepala sekolah. Wakil kepala sekolah ke sana kesini jangan begitu itulah masalahnya.

“Kemudian distoplah oleh komite baru atas perintah korlas untuk komite baru yang saya pimpin untuk tidak ada lagi uang ini diambil,”ujarnya.

Lanjut Sam Salam, kedua tidak ada lagi pelajaran tambahan,karena pelajaran tambahan, karena pelajaran menurut kami orang tua walimurid semua anak ini komplain penambahan pelajaran itu dari pulang setengah tiga sampai setengah empat mana ada lagi waktu anak untuk bermain.

“Saya usulkan kepada kepala sekolah hal ini tidak boleh dilakukan jam tambahan lagi dan saya dianggkat bulan Januari 2019, saya stop uang penerimaan dari orang tua walimurid seluruh pungutan kepada walimurid ,kalau tidak jelas,”ujarnya.

Ditambahkan Sam Salam, kalau jelas bisa-bisa saja, yang penting kesepakatan kita orang tua walimurid akan membantu sekolah semampunya kalau uangnya digunakan transparan,kalau tidak transparan ditolak udah jelas,namanya pungutan liar yang tidak jelas pengeluarannya.

“Kemudian setelah beberapa mungkin, tidak tahu saya masalahnya dibekukan komite ini, katanya korlas, padahal korlas sudah membuat korlas sendiri sudah membuat surat penyataan bahwa dia menolak pembekuan komite,” katanya.

Dikatakan Sam Salam, yang berhak memberhentikan ada aturan di Permendibud dia meninggal dunia, mengundurkan diri atau melanggar yang sudah ingkrah misal korupsi dia atau melanggar pidana dia, tidak boleh sekolah memberhentikan.

“Yang boleh memberhentikan ke korlas orang rua walimurid sedang walimurid tidak mau memberhentikan inikan menjadi dilematis.Saya kan belum melihat SK, kalau saya diganti saya semena-mena ada jalur yang harus saya tuntut orang ini melalui PTUN,”ujarnya.

Lanjut Sam Salam, siapa saja yang berani mengganti saya tanpa ada prosedur melanggar Permendikbud, pasri saya PTUN orang- orang itu.

“Negara-negarakan negara hukum ini saya punya hak untuk itu, komite punya hak bukan saya saja.Saya dulunya diminta oleh pihak-pihak tertentu untuk meluruskan komite di sekolah itu, saya luruskan semuanya.Harus ikut aturan, jadi akhirnya begini ini ada apa dibalik ini.Saya kan kasihan, tidak semua orang punya uang disekolah ini, banyak jiga orang miskin ada anak dua atau tiga orang,”ujarnya.

Dijelaskan Sam Salam, seharusnya komite lama me SK orang miskin disitu itu tanggung jawab Komite itu, bukan tanggungjawab sekolah,ternyata uang ini dipungut melalui apa, orang miskin mana ada di SK kan, orang Miskin harus di SK kan,orang miskin kapan perlu dibantu orang miskin disitu, ini merata saja semua.

“Mana buktinya ada orang miskin disitu, k arena tidak ada SK kan , karena ini tidak pernah disurvei , tidak pernah ditanggapin, akhirnya orang miskin juga terkena disitu,”ujarnya.

Seharusnya komite membuat Surat keputusan (SK) menurut Permendikbud komite harus membuat keputusan orang miskin tidak boleh dipungut.
“Tidak boleh diminta sumbangan mana ada itu, siapa yang ada Sk itu, pernah saya minta, mana SK anda jika orang miskin tidak ada berarti ini sudah tidak benar,”ujarnya.

Dijelaskan Sam Salam, berdasarkan notulen rapat dari Korlas dapat diselesaikan dengan pihak sekolah harus dilaporkan ke pihak yang berwajib.

“Bulan maret atau april sudah dilaporkan sama orang tua walimurid diputuskan dan dihadiri rakorlas. Sudah dilaporkan kepihak berwajib. Saya sudah dipanggil pihak berwajib, komite lama dan waka-wakanya,mungkin prosesnya lambat atau terlalu banyak terlibat masalah ini, kita positif aja, polisi belum selesai, laporan ini berdasarkan rapat komite,”kata Sam Salam mengakhiri.(adi)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PENDIDIKAN

SMAN Unggulan MH. Thamrin Gelar Khatamul Quran di Lapangan Sekolah

Published

on

Keluarga besar SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Thamrin, Jakarta saat menggelar Tasyukuran Khatamul Quran pada Jumat, (4/10/2019) pagi

JAKARTA – Keluarga besar SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Thamrin, Jakarta menggelar Tasyukuran Khatamul Quran pada Jumat, (4/10/2019) pagi. Acara Khatamul Quran yang diikuti oleh seluruh civitas akademika SMAN Unggulan MH. Thamrin ini di lapangan sekolah.

Selain Khatamul Quran acara ini juga dirangkaikan dengan pemberian santunan kepada panti asuhan. Dalam kesempatan ini yang menerima santunan yakni Panti Asuhan Tunas Bangsa dan Panti Asuhan Tuna Grahita.

Dalam sambutanya Kepala SMAN Unggulan MH. Thamrin Warnoto mengatakan, tradisi membaca Al Quran awalnya dilaksanakan setiap hari jumat, tetapi sejak bulan Juli 2017 tradisi membaca Al Quran dilaksanakan setiap pagi oleh seluruh warga MH. Thamrin.

“Sejak itu juga sudah beberapa kali khatamul Quran,” kata Warnoto.

Warnoto juga mengungkapkan, kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial lainnya selain menumbuhkan kecerdasan intelegensi juga yang penting menumbuhkan sosial kompetensi siswa. “Kegiatan keagamaan membangun attitude kita kepada sesama,” tegas dia.

Sementara itu, menurut siswa kelas XII-2, Farel Al Izzah, kegiatan tadarus pagi sangat baik karena kesibukan siswa harus ada waktu khusus baca Quran setiap pagi.

“Sebagimana bagi seorang muslim kebiasaan yang baik yakni membaca, memahami dan mengamalkan Al. Quran,” ujar Farel.

SMA Negeri Unggulan MH. Thamrin adalah sekolah unggulan DKI Jakarta dengan konsep boarding school fokusnya ke mata pelajaran sains Ilmu Pengetahuan Alam.

Sejauh ini siswa SMA N. Unggulan MH. Thamrin banyak meraih medali olimpiade sains baik tingkat nasional bahkan internasional. Pada Ujian Nasional tahun 2018 dan 2019, sekolah SMA Negeri Unggulan MH. Thamrin mendapat nilai tertinggi nasional.[]

Continue Reading

PENDIDIKAN

Ini Alasan MUI Dukung RUU Pesantren

Published

on

By

JAKARTA – majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung RUU Pesantren untuk segera disahkan. Mui berharap dengan disahkan RUU Pesantren itu dapat memberikan pengakuan kesetaraan dan keadilan terhadap lembaga pendidikan pesantren sehingga menjadi satu kesatuan dari sebuah Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

“Selama ini lembaga pendidikan pondok pesantren seakan menjadi bagian yang terpisah dari Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sehingga tidak mendapatkan perlakuan yang adil dari negara. Baik dari aspek pengembangan kurikulum, tenaga guru dan kependidikan, ijazah kelulusannya maupun aspek anggaran negara baik melalui APBN maupun APBD,” kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi pada Lintas Parlemen, Ahad (22/9/2019).

Padahal, lanjutnya, pondok pesantren memiliki peran kesejarahan yang sangat besar dalam merebut dan mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Juga dalam mengawal, dan mempertahankan NKRI.

“Sehingga tidak pada tempatnya memperlakukan pesantren menjadi anak tiri di negerinya sendiri,” ujar Zainut.

“Untuk hal tersebut perlakuan diskriminatif terhadap pesantren harus segera diakhiri dengan memberikan payung hukum dalam bentuk Undang-undang agar kedudukan pondok pesantren lebih setara dan sederajat dengan lembaga pendidikan lainnya,” sambung Zainut.

Sebagai informasi, jumlah Pondok Pesantren tersebar di seluruh wilayah di Indonesia sebanyak 28.984 Pondok Pesantren dan 4.290.626 santri. (Data EMIS 2015/2016)). Hal tersebut merupakan jumlah yang sangat besar dan harus mendapat perhatian dan perlindungan serius dari Pemerintah. Pondok pesantren tersebut hampir semuanya dikelola secara mandiri oleh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, baik Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Dewan Dakwah Islamiyah dan yang lainnya.

“Hadirnya UU tentang Pesantren harus dapat memperkuat fungsi pesantren baik sebagai fungsi pendidikan, fungsi dakwah maupun fungsi pemberdayaan ekonomi umat,” ujarnya.

Zainut mengusulkan, bersatu dalam UU Pesantren itu harus tetap mempertahankan ciri khas pesantren dan kemandirian pesantren. Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan tradisi dan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh di pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki ciri khas yang menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan menanamkan nilai-nilai cinta tanah air dan kebhinnekaan Indonesia. (HMS)

Continue Reading

PENDIDIKAN

Pemerintah Ingin Hapus Materi Perang di Buku Pelajaran Madrasah, PKS: Ada Bisikan Asing dalam Penyusunan Kurikulum Pendidikan

Published

on

By

JAKARTA – politisi Senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi angkat suara terkait rencana Kemenag atau Kementerian Agama RI untuk merevisi isi pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) untuk tahun ajaran baru 2020. Bagi Habib Aboe, sikap itu sangat nyeleneh.

“Adalah ide itu yang cukup nyleneh. Keinginan Direktur Kurikulum untuk menghilangkan materi tentang perang dalam pelajaran sejarah Islam tidak bisa diterima akal sehat,” kata Habib Aboe pada Lintas Parlemen, Sabtu (21/9/2019).

Seperti diwartakan, adanya rencana penghapusan materi tentang perang yang terdapat pada buku pelajaran SKI (Sejarah Kebudayaan Islam) yang diajarkan di Sekolah Madrasah oleh Kementrian Agama Republik Indonesia.

“Menghilangkan sebagian catatan sejarah sama dengan mengaburkan sejarah, atau bisa juga dikatakan memalsukan sejarah. Tentunya ini adalah bagian dari pembodohan kepada siswa, karena mereka dicekoki pendidikan sejarah yang sudah tidak otentik,” tegas Habib Aboe.

Melihat situasi ini, poltisi Kalimantan Selatan itu menjelaskan, ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, munculnya ide ini adalah bentuk ketidak mampuan penyelenggara pendidikan untuk merumuskan kurikulum yang berkualitas. Sehingga yang dilakukan adalan trial and erorr secara serampangan.

“Kedua, adanya bisikan asing dalam penyusunan kurikulum ini, karena mereka tidak ingin bangsa ini menjadi kuat,” terang Anggota Komisi III DPR RI ini.

Harus diingat, pintanya, bahwa Kemerdekaan kita bukan lantaran rasa toleransi dari Belanda. Bangsa ini merdeka dengan cucuran darah dan air mata. Dikobarkan peperangan diberbagai daerah untuk melawan penjajah, mengusir mereka dan memperoleh kemerdekaan.

“Anak cucu kita harus paham akan hal itu, karena kedepan masih banyak bangsa asing yang mengendap ingin mencaplok Indonesia. Oleh karenanya, mereka harus tahu sejarah dan bisa mempersiapkan diri untuk masa depannya,” pungkas Habib Aboe. (HMS)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending