Connect with us

PENDIDIKAN

Ketua Komite SMA 10 Padang Minta Pungutan Dihentikan

Published

on

Kabarakyat,(Padang)- Ketua Komite Sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA) 10 Padang Sam Salam mengatakan, terkait masalah SMA 10 yakni pelanggaran Permendikbud nomor 75 tahun 2016 bahwa dilarang memungut uang dari orang tua/wali murid.

Ketua Komite Sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA) 10 Padang Sam Salam

“Cara pemungutan ini, caranya berbeda bukan berbentuk pungutan, mereka melanggar diambil uang dari orang tua/wali murid sejumlah Rp 250 ribu ada Rp 220 ribu per anak dikumpulkan tanpa proposal, padahal kepmendikbud menarik bahwa menarik uang dari walimurid harus melalui proposal,”ujar Sam Salam di Padang, Kamis, 26 Juli 2019.

Menurut Sam Salam,komite sekolah SMA 10 Padang lama tidak ada melakukan dan menunjukkan proposal. Kemudian uang tersebut setelah dikumpulkan oleh orang tua wali murid harus dimasukkan ke rekening komite sekolah.

“Waktu pengeluarannya ditandatangani atau disahkan dibolehkan apabila ada perintah untuk membayar dari bendahara ditantangani kepala sekolah dan komite sekolah. Itu aturannya, Ketiga-tiga itu tidak dipunyai waktu pemungutan uang atau penarikan uang atau yang namanya apapun sumbangan yang jelas uang diambil orang tua wali murid,”ujarnya.

Lanjut Sam Salam, jadi orang tua walimurid, meminta laporan keuangan komite lama, setelah uang ini dilaporkan, kemudian laporanditolaklah laporan keuangantersebut ditolak karena tidak memenuhi unsur dari peraturan.

“Jadi dianggap ini mengambil uang tidak ada aturan, jadi semena-mena aja, itulah yang dituntut walimurid melalui korlas waktu itu,” kata Sam Salam.

Dijelaskan Sam Salam, peruntukan tidak jelas, kalau uang itu dicairkan jelas peruntukkan berdasarkan proposal yang ada. Bukan diserahkan ke si A, ke Si B ke diduga kepala sekolah. Wakil kepala sekolah ke sana kesini jangan begitu itulah masalahnya.

“Kemudian distoplah oleh komite baru atas perintah korlas untuk komite baru yang saya pimpin untuk tidak ada lagi uang ini diambil,”ujarnya.

Lanjut Sam Salam, kedua tidak ada lagi pelajaran tambahan,karena pelajaran tambahan, karena pelajaran menurut kami orang tua walimurid semua anak ini komplain penambahan pelajaran itu dari pulang setengah tiga sampai setengah empat mana ada lagi waktu anak untuk bermain.

“Saya usulkan kepada kepala sekolah hal ini tidak boleh dilakukan jam tambahan lagi dan saya dianggkat bulan Januari 2019, saya stop uang penerimaan dari orang tua walimurid seluruh pungutan kepada walimurid ,kalau tidak jelas,”ujarnya.

Ditambahkan Sam Salam, kalau jelas bisa-bisa saja, yang penting kesepakatan kita orang tua walimurid akan membantu sekolah semampunya kalau uangnya digunakan transparan,kalau tidak transparan ditolak udah jelas,namanya pungutan liar yang tidak jelas pengeluarannya.

“Kemudian setelah beberapa mungkin, tidak tahu saya masalahnya dibekukan komite ini, katanya korlas, padahal korlas sudah membuat korlas sendiri sudah membuat surat penyataan bahwa dia menolak pembekuan komite,” katanya.

Dikatakan Sam Salam, yang berhak memberhentikan ada aturan di Permendibud dia meninggal dunia, mengundurkan diri atau melanggar yang sudah ingkrah misal korupsi dia atau melanggar pidana dia, tidak boleh sekolah memberhentikan.

“Yang boleh memberhentikan ke korlas orang rua walimurid sedang walimurid tidak mau memberhentikan inikan menjadi dilematis.Saya kan belum melihat SK, kalau saya diganti saya semena-mena ada jalur yang harus saya tuntut orang ini melalui PTUN,”ujarnya.

Lanjut Sam Salam, siapa saja yang berani mengganti saya tanpa ada prosedur melanggar Permendikbud, pasri saya PTUN orang- orang itu.

“Negara-negarakan negara hukum ini saya punya hak untuk itu, komite punya hak bukan saya saja.Saya dulunya diminta oleh pihak-pihak tertentu untuk meluruskan komite di sekolah itu, saya luruskan semuanya.Harus ikut aturan, jadi akhirnya begini ini ada apa dibalik ini.Saya kan kasihan, tidak semua orang punya uang disekolah ini, banyak jiga orang miskin ada anak dua atau tiga orang,”ujarnya.

Dijelaskan Sam Salam, seharusnya komite lama me SK orang miskin disitu itu tanggung jawab Komite itu, bukan tanggungjawab sekolah,ternyata uang ini dipungut melalui apa, orang miskin mana ada di SK kan, orang Miskin harus di SK kan,orang miskin kapan perlu dibantu orang miskin disitu, ini merata saja semua.

“Mana buktinya ada orang miskin disitu, k arena tidak ada SK kan , karena ini tidak pernah disurvei , tidak pernah ditanggapin, akhirnya orang miskin juga terkena disitu,”ujarnya.

Seharusnya komite membuat Surat keputusan (SK) menurut Permendikbud komite harus membuat keputusan orang miskin tidak boleh dipungut.
“Tidak boleh diminta sumbangan mana ada itu, siapa yang ada Sk itu, pernah saya minta, mana SK anda jika orang miskin tidak ada berarti ini sudah tidak benar,”ujarnya.

Dijelaskan Sam Salam, berdasarkan notulen rapat dari Korlas dapat diselesaikan dengan pihak sekolah harus dilaporkan ke pihak yang berwajib.

“Bulan maret atau april sudah dilaporkan sama orang tua walimurid diputuskan dan dihadiri rakorlas. Sudah dilaporkan kepihak berwajib. Saya sudah dipanggil pihak berwajib, komite lama dan waka-wakanya,mungkin prosesnya lambat atau terlalu banyak terlibat masalah ini, kita positif aja, polisi belum selesai, laporan ini berdasarkan rapat komite,”kata Sam Salam mengakhiri.(adi)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PENDIDIKAN

Junaidi Auly Berharap Pembiayaan Ultra Mikro Jangkau Pengusaha Kecil Baru

Published

on

By

LAMPUNG – Selasa, 13 Agustus 2019
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) berharap program Ultra Mikro (UMi) dapat menjangkau lebih luas lagi pengusaha kecil dan terus mendorong keberlangsungan usaha ulta mikro ini dalam mendapatkan akses pendanaan.

Hal ini diungkapkan Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly dalam agenda Sosialisasi Program Pembiayaan Ultra Mikro di Provinsi Lampung Bersama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) di Hotel Bukit Randu, Bandar Lampung (13/8/2019)

“Kebutuhan pendanaan untuk usaha ultra mikro menjadi sangat penting karena hampir tidak ada pendanaan resmi selain UMi ini, dalam hal ini pemerintah harus hadir dalam pendanaan usaha ultra mikro ini,” ujar Junaidi.

Perlu diketahui, Pembiayaan UMi merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha.

Program ini menyasar usaha mikro di lapisan terbawah yang belum dapat terfasilitasi oleh perbankan melalui program kredit usaha rakyat (KUR). Fasilitas pembiayaannya maksimal Rp 10 juta per nasabah dan disalurkan melalui lembaga keuangan bukan bank (LKBB).

Terkait LKBB, legislator asal Lampung ini menambahkan perlu adanya perluasan akses LKBB di provinsi Lampung dalam rangka meningkatkan jangkauan UMI

“Program ini harus bisa diakses oleh pengusaha mikro, karenanya perlu pemerataan, jangan sampai ada ketimpangan di tiap kabupaten/kota terkait akses fasilitas UMi,” ujar Bang Jun sapaan akrabnya.

Lebih lanjut, Bang Jun menyarankan dalam pemasaran produk usaha mikro, nasabah usaha ultra mikro yang tergabung dalam UMi agar memanfaatkan teknologi informasi guna memudahkan dan bisa menekan biaya pemasaran produknya.

Bang Jun yang juga anggota BAKN DPR ini menegaskan bahwa “peran usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan pilar penting dan strategis dalam perekonomian ditengah lesunya perekonomian nasional, dengan adanya pembiayaan dan penyaluran dana kepada usaha ultra mikro ini diharapkan berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan tentunya akan menumbuhkan lapangan kerja baru,” tutup Bang Jun kandidat Doktor di IPDN ini. (J3)

Continue Reading

PENDIDIKAN

Menristekdikti: Ijazah Bamsoet Sah

Published

on

By

JAKARTA – Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir meminta agar No.12 Tahun 2012 Jangan jadi Alat Politisasi.

Sebab, kata Nasir banyak pihak seringkali menggunakan Undang-undang Pendidikan No. 20 tahun 2003 yang dikuatkan UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi itu untuk kepentingan tertentu. Diakui oleh Nasir, Aturan dalam perundang undangan ini kerap dijadikan alat politisasi.

“Publik harus tahu, bahwa Undang-undang yang dimaksud tidak berlaku surut. Jadi, sebelum UU itu diatur maka tidak berlaku apapun. Aturan itu berlaku setelah disahkan menjadi undang-undang. Jadi mereka yang lulus sebelum undang-undang ini diberlakukan, ijazahnya tetap sah. Termasuk Bamsoet,” ujarnya.

Ditegaskan, jika UU itu diberlakukan surut, maka akan menjadi ajang politisasi terutama bagi mereka yang lulus lalu kemudian kampusnya kini tutup setelah UU diberlakukan.

“Jadi, jika kampusnya sudah ditutup kemudian ada yang meragukan ijazah yang sudah dikeluarkan, saya tegaskan itu tidak benar. Jika ijazah itu keluar sebelum UU itu diberlakukan maka, kelulusannya tetap sah. Karena UU itu tidak berlaku surut,” tegas Menristekdikti.

Jadi, tambahnya, tidak berarti mahasiswa yang lulus sebelum UU itu diberlakukan, yaitu sebelum tahun 2011 dikatakan tidak sah kelulusannya. Berbeda jika UU itu telah berlaku tapi kemudian terjadi pelanggaran, baru dipertanyakan. Atau Jika masih ada mahasiswa yang lulusan pada saat setelah UU tersebut diberlakukan dan sudah ada penutupan (kampusnya),” lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo mempertanyakan, ada pihak yang mempertanyakan gelar master bisnis yang disandangnya berasal dari universitas fiktif alias bodong. Ia menegaskan, dirinya adalah salah seorang alumni Institute Management Newport Indonesia (IMNI) Angkatan ke-3 tahun 1991. Bamsoet mulai kuliah di IMNI tahun 1988. Atas berbagai tudingan itu, Bamsoet kemudian mempersilahkan jika para alumni IMNI ingin menempuh jalur hukum jika merasa dilecehkan kepada pihak yang mempertanyakan kelulusan mereka dari IMNI.

Bambang Soesatyo mengungkapkan merasakan sekali manfaatnya setelah berjuang studi memperoleh gelar MBA di IMNI tahun 1991 tersebut.
“Sempat gak mandi, gak makan mas, seusai kesibukan kerja sebagai wartawan langsung kerjakan tugas-tugas lalu langsung berangkat ke IMNI, ikut ujian, capai sekali saya saat itu selama tiga tahun,” ungkap Bambang.

Namun dari hasil jerih payahnya itu Bamsoet merasakan banyak manfaat bagi kehidupannya setelah berhasil menyelesaikan kuliahnya di IMNI. “Iya benar dengan penyelesaian tugas dan ujian, setelah selesai di IMNI, rasanya plong juga, dan pola pikir manajemen saya semakin tajam rasanya,” kata Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading

PENDIDIKAN

Gubernur Ajak Perantau Sukseskan MTQ Nasional 2020

Published

on

By

Kabarakyat, (Jakarta)- Gubernur Provinsi Sumatera Barar Irwan Prayitno mengajak seluruh masyarakat Sumatera Barat untuk bekerjasama menyukseskan penyelenggaraan MTQ Nasional ke XXVIII tahun 2020 agar berhasil menjadi tuan rumah yang baik dan juga sukses dalam prestasi.

“Ini tanggung jawab kita bersama seluruh masyarakat Sumatera Barat baik yang di kampung ataupun rantau dengan sinerjisitas kita bersama saya yakin penyelenggaraan MTQ Nasional ke XXVIII tahun 2020 nantinya di Sumbar pada 18 Juli sampai 26 Juli 2020 di Sumbar tak akan sukses, tak akan berjalan dengan baik,” ujar Irwan Prayitno saat acara halal bil halal antara Pemprov Sumbar dengan tokoh perantau Minangkabau sekaligus sosialisasi program pembangunan dalam rangka persiapan pelaksanaan MTQ ke XXVIII tahun 2020 di Sumatera Barat, di Hotel Balairung, Jakarta Minggu (30/06/2019).

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, untuk itu pihaknya mengajak seluruh tokoh Minangkabau, baik yang diranah ataupun dirantau, mari bersama-sama kita sukseskan MTQ Nasional ini.

“Kalau ada waktu, pulang kampunglah saat acara MTQ tersebut, biar tambah semarak acara kita. Kesuksesan MTQ tahun 1983 lalu di Sumbar, bisa juga diwujudkan nanti di tahun 2020 dan diharapkan lebih fenomenal, baik dalam penyelenggaraan maupun dalam kualitas hasilnya. Bukankah basamo mangko manjadi dan saikek sakabek arek,” ujar Irwan Prayitno yang disebut-sebut bakal jadi Menteri ini.

Dikatakan Irwan Prayitno,setelah 37 tahun penyelenggaaraan MTQ Nasional di Sumbar yaitu tahun 1983.

“Kita semua masyarakat Sumbar bertekad untuk menyelenggarakan MTQ Nasional ke XXVIII itu dengan sukses. Sukses penyelenggaraan dan sukses dalam kualitas secara keseluruhan. Apalagi nantinya sistim penilaian telah berbasis IT, tentu kualitas hasilpun semakin fair dan adil,” ungkap Gubernur optimis.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam kapasitasnya sebagai Ketua LPTQ Provinsi Sumatera Barat dalam paparannya menyampaikan kesiapan-kesiapan secara keseluruhan dalam pelaksanaan MTQ.

Dikatakan Nasrul Abit, para perantau dapat berkonstribusi langsung untuk membantu penyelenggaraan MTQ Nasional di Sumbar ini.

“Saya ditugaskan oleh Pak Gubernur untuk bertanggungjawab penuh melaksanakan event besar ini (MTQ Nasional-red). Sangat berbeda kondisi tahun 1983 dengan kondisi tahun 2020. Tahun 1983, kita disupport oleh APBN sangat besar, namun sekarang tidak lagi. Anggaran penyelenggaraan lebih besar porsinya dibebankan kepada daerah penyelenggara,” kata Nasrul Abit.

Lebih lanjut Nasrul Abit menjelaskan “Dulu di tahun 1983, kita banyak dibantu oleh perantau dari segi pendanaan. Itu hal yang luar biasa. Dulu juga kita bisa cari dana dengan cara jual kupon, tetapi sekarang tidak boleh lagi. Makanya kita sekarang mencoba kembali minta bantuan perantau Minangkabau dimanapun berada, kiranya berkenan membantu agar acara ini sukses. Ini adalah harga diri kita orang Minangkabau selaku tuan rumah.Tidak mungkin semua dibebankan kepada APBD Prov Sumbar, karena untuk tahun 2020, ada lima agenda nasional di Sumbar yang juga butuh dana penyelenggaraan yang besar”,ujarnya.

Acara sosialiasi dilanjutkan dengan sambuatan Kepala Biro Umum Kemenag RI dan paparan Elly Kasim tentang persiapan open ceremony yang akan dilaksanakan di Maen Stadium Sikabu Kabupaten Padang Pariaman serta acara penutupan yang berlokasi di Masjid Raya Sumatera Barat, Padang.

Turut hadir sesepuh masyarakat rantau Minangkabau bapak Azwar Anas mantan Gubernur Sumbar, anggota DPR RI Syuir Syam, Leonardy Harmaini, Donny Monek Sekjen DPD RI, tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan Minangkabau, IKM, Gebu Minang, Bupati dan Walikota atau yang mewakili se Sumbar, anggota DPRD Sumbar, SKPD Provinsi Sumbar terkait, anggota LPTQ, staf Kemenag Prov Sumbar serta undangan lainnya.(chandra/birohumassetdaSumbar)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending