Connect with us

HUKUM

Ketua MPR: Bangsa Indonesia Butuh KUHP yang Baru

Published

on

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bangsa Indonesia sangat memerlukan KUHP yang baru mengingat sudah 74 tahun merdeka, Indonesia masih menggunakan KUHP peninggalan Belanda. Karenanya, Bamsoet berharap DPR RI dan Pemerintah bisa segera membahas kembali RUU KUHP dengan memperhatikan semua kritik dan aspirasi dari masyarakat.

“Pembahasan RUU KUHP memang sedang ditunda terlebih dahulu. Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk cooling down sehingga bisa sama-sama kembali terjun menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Kita sangat membutuhkan KUHP yang baru karena KUHP saat ini masih merupakan produk kolonial Belanda,” ujar Bamsoet saat menerima Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, komplek MPR, DPR, dan DPD RI, Jakarta, Senin (7/10/10).

Turut hadir 15 dekan Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia, antara lain Dekan FISIP UNHAS Prof. Dr Amin, Dekan FIS UNJ Dr. Muhammad Zid, Dekan IPDN Bandung Dr. Ismail Nurdin, Dekan FISIP UNAND Dr. Hardi Warsono, Dekan FISIP UNPATTI Prof. Tonny D. Pariela, Dekan FISIP UNTIRTA Dr. Agus Sjafri, dan Dekan FISIP UNSIL Dr. Iis Marwan.

Dalam pertemuan tersebut para dekan menyoroti sejumlah hal, diantaranya pengesahan revisi UU KPK, pembahasan RUU KUHP, gerakan demonstrasi dari berbagai mahasiswa dan pelajar, hingga moralitas Parlemen.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, jika dahulu dalam pembahasan RUU KUHP, pemerintah dan DPR RI lebih banyak fokus menyerap aspriasi dari LSM maupun praktisi hukum, kedepan juga dirinya berharap DPR akan banyak melibatkan kalangan ilmuan sosial dan politik seperti Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia maupun forum akademis lainnya untuk sama-sama membedah RUU KUHP. Sehingga DPR RI dan pemerintah punya insight dari berbagai disiplin ilmu.

“Tak hanya membedah, jika nantinya RUU ini rampung, berbagai kalangan dan praktisi juga bisa membantu sosialisasi secara masif. Sehingga, masyarakat bisa ikut tercerahkan,” terang Bamsoet.

Terkait penolakan revisi RUU KPK, Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini menjelaskan, mengingat UU KPK sudah disahkan, maka kini bolanya ada di pemerintah. Jika masyarakat tak puas, bisa juga mengajukan juducial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Karena itu tak perlu ada gerakan yang sampai berujung kerusuhan. Demonstrasi merupakan hak politik setiap warga negara yang diatur dalam perundangan. Namun jika ada gerakan rusuh, siap-siap berhadapan dengan aparat hukum untuk diproses sesuai koridor hukum. Karena negara kita merupakan negara hukum, tak boleh siapapun membuat kerusuhan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat,” jelas Bamsoet.

Dalam pertemuan tersebut, Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi moralitas Parlemen yang dianggapnya belum ada perubahan signifikan. Bagi Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini, DPR RI dan DPD RI sebagai lembaga perwakilan, terdiri dari berbagai macam tipe orang yang dipilih langsung oleh rakyat.

“Terlepas dari latar belakang dan kualitas masing-masing individu yang menjadi anggota DPR RI dan DPD RI, faktanya mereka adalah orang-orang yang dipilih langsung oleh rakyat di masing-masing daerah pemilihan. Kini berbagai partai politik tengah melakukan pembenahan besar-besaran, menarik sebanyak mungkin milenial ke kancah politik dengan harapan ada alih generasi,” tuturnya.

Wakil ketua Umum KADIN Indonesia ini juga menambahkan, sudah saatnya sistem Pilkada dan Pemilu secara langsung dikaji ulang. Karena, secara tidak langsung menjadikan politik berbiaya tinggi.

“Dapat dibayangkan untuk menjadi kepala daerah saja dibutuhkan puluhan miliar. Begitu juga untuk terpilih menjadi anggota Parlemen. Kalau dipikir jernih, hanya mengandalkan gaji yang diterima tentu tidak akan menutupi pengeluaran yang ada. Akibatnya, ada yang kemudian melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan. Karenanya, sistem pemilihan langsung seperti sekarang perlu dikaji ulang lagi untuk menghindari mudharat yang lebih besar,” pungkas Bamsoet. (Dwi )

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

Senator Ini Nilai Jabatan Kapolri Idham Azis Perlu Dipertimbangkan untuk Dapat Perpanjangan

Published

on

JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Abdul Rachman Thaha (ART) menilai, Kapolri Idham Aziz perlu mendapatkan pertimbangan khusus untuk di perpanjang jabatannya sebagai orang nomor satu di Polri.

ART beralasan, Idham Azis memiliki kemampuan dan komitmen yang sangat tinggi untuk melakukan perbaikan di tubuh Polri.

“Yang lebih penting lagi adalah sehingga dapat membantu secara kinerja-kinerja Presiden Jokowi kedepan di bidang hukum,” kata ART dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (5/7/2020).

Selain itu, Senator asal Sulawesi Tengah (Sulteng) ini menilai, peran Idham Azis dalam memperbaiki citra Polri sangat signifikan dan banyak membawa perubahan.

“Dengan kepemimpinan seorang Idham Azis bahwa komitmennya untuk memperbaiki citra dari pada Polri sudah sangat bagus dan banyak membawa perubahan,” ujar dia.

Selain itu, selama kepemimpinan Idham Azis, Kamtibmas di setiap daerah memberikan dampak positif dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan di tengah-tengah masyarakat.

Menurutnya, Polri bisa meredam masalah dengan cara-cara persuasif dan mampu menyelesaikan konflik di setiap daerah dengan baik. “Beliau juga dibantu oleh Kapolda setempat yang selalu mengikuti perintahnya dengan baik,” jelas ART.

Kemudian, kondusifnya suasana saat Pandemi Covid-19 saat ini tak terlepas dari peran penting Polri di bawah kepemimpinan Idham Azis.

“Dimana kita lihat saat ini situasi dan kondisi sangat memprihatinkan warga kita dengan adanya pandemi virus corona 19, tapi Polri mampu melakukan giat-giat sosial untuk meredam masyarakat.

“Salah satunya Kapolri meminta jajarannya sampai pelosok untuk melakukan pembagian sembako, baik bagian timur dan barat saya mengikuti perkembangan yang di lakukan oleh Polri, karena kebetulan saya berada di komite I DPD RI yang melakukan pengawasan Langsung untuk Bidang Hukum,” imbuhnya.

Continue Reading

HUKUM

Syarief Hasan: Kami Ingin RUU HIP Didrop dari Prolegnas 2020 atau Diberhentikan

Published

on

By

JAKARTA – Banyak pihak meminta Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tidak dilanjutkan. Termasuk politisi senior Partai Demokrat Syarif Hasan berharap RUU HIP dihentikan. Bahkan Syarief meminta RUU HIP itu dikeluarkansaja dari program legislasi nasional (Prolegnas) di DPR RI tahun 2020.

“Saya tetap berkeinginan sesuai arahan dari ketum (ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan seperti yang diterangkan ketua fraksi di DPR bahwa Demokrat menginginkan RUU HIP itu didrop dari prolegnas 2020 diberhentikan,” ujar Syarief saat webinar bertema ‘Bedah Tuntas RUU HIP’, Jakarta, Jumat (26/6/2020) lalu seperti dikutip detikcom.

Pada kesempatan itu, Syarief menegaskan Pancasila yang ada saat ini sudah final, tak perlu diutak-atik. Namun, Wakil Ketua MPR RI itu berharap penerapan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat perlu dijalankan secara bersama-sama.

Syarief menyoroti kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat BPIP.  Syarief menduga adanya konspirasi di balik RUU HIP itu. Alasnnya, di BPIP sudah cukup diatur dalam perpres.

Ia juga menduga, tak tertutup kemungkinan melalui RUU ini BPIP disamakan kedudukannya dengan DPR untuk mensosialisasikan pancasila di tengah masyarakat.

“Yang paling menjadi fokus perhatian kita di sini ternyata mereka membuka ruang kepada BPIP ini akan diangkat menjadi dilindungi UU. Seperti kita ketahui BPIP dibentuk melalui perpres. Nah, dari situ mereka mengatakan bahwa kalau dengan adanya perpres itu tidak kuat sehingga mereka menginginkan juga memiliki UU sendiri,” terang Syarief.

Ia mengajak seluruh elemen bangsa terus memegang nilai-nilai pancasila dari kehidupan sehari-hari. Mengingat Pancasila sudah menjadi satu kesatuan dari jadi diri bangsa.

“Mari kita hidup berbangsa dan bernegara dengan satu kesatuan dengan falsafah Pancasila yang sudah final dan Insya Allah dengan Pancasila sudah membuktikan kepada kita bahwa dengan Pancasila kita bisa hadapi tantangan baik tantangan internal maupun luar,” lanjutnya.

“Nah kalau kita lihat RUU HIP ini sepertinya isi RUU sepertiga berisi bagaimana peran dan fungsi BPIP, saya melihat ternyata ini ada satu konspirasi tertentu. Sebab, dari pengalaman sebelumnya peran BPIP itu sebenarnya tidak perlu diatur di UU tetapi cukup melalui perpres karena BPIP seperti pengalaman kita dulu,” ungkap Syarief.

Ia juga membeberkan terkait kedudukan BPIP dalam RUU HIP tersebut. Baginya, BPIP ingin menjadi lembaga seperti DPR dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat.

“Itu dibentuk dan bahkan dibubarkan melalui perpres, nah itu yang tidak mereka kehendaki dengan demikian kami melihat mereka ingin berikan BPIP menjadi satu lembaga yang ingin sama-sama dengan DPR untuk melakukan sosialisasi Pancasila. Ini ada konspirasi tertentu, berkepentingan BPIP menjadi salah satu pemikiran mereka sehingga RUU HIP ini dilanjutkan,” terangnya. (HMS)

Continue Reading

HUKUM

Habib Aboe: Saya Maklumi Langkah Kapolri Mencabut Maklumat Penanganan Covid-19

Published

on

By

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendukung keputusan Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis yang telah mencabut maklumat secara resmi  tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Corona (Covid-19) di Indonesia.

Di mana pencabutan maklumat yang bernomor MAK/2/III/2020 yang terbit 19 Maret 2020 lalu. Dalam maklumat itu diatur terkait Surat Telegram Rahasia (TR) Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, dengan Nomor STR/364/VI/OPS.2./2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Herry Rudolf Nahak.

“Saya memaklumi langkah Kapolri Jenderal Idham Azis mencabut maklumat Nomor MAK/2/III/2020 yang diterbitkan pada 19 Maret 2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19,” jelas Habib Aboe pada wartawan Bela Rakyat, Sabtu (27/6/2020).

Dalam telegram itu menyebutkan bahwa adaptasi kebiasaan baru itu dilakukan di daerah-daerah yang berkategori zona hijau dan zona kuning di wilayah masing-masing.

Tak hanya itu, isi dalam telegram itu menyebutkan seluruh jajaran Kepolisian tetap diingatkan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih tetap dilakukan di daerah-daerah yang masih dalam zona oranye atau daerah dengan risiko atau daerah yang memiliki risiko penyebaran masih tinggi terhadap Covid-19.

“Sepertinya ini mengikuti kebijakan pemerintah yang menuju new normal. Namun saya berharap terbitnya Surat Telegram Rahasia Nomor STR/364/VI/OPS.2./2020 tersebut disikapi dengan bijak. Jangan sampai ada efuria yang dapat membuat second wave dari Covid-19,” harap Habib Aboe.

Sebagaimana kita diketahui, Presiden Joko Widodo terus mengingatkan kepada masyarakat, meski diberlakukan new normal. Namun, harus tetap menjalankan standar protokol kesehatan secara ketat dan sangat disiplin.

Apalagi, lanjut Habib Aboe, Polri terus meningkatkan kerja sama lintas sektoral dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 ini.  Polri telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara terus menerus atas risiko penyebaran second wave Covid-19 ini di Indonesia.

“Kenyataan di lapangan masih banyak zona merah, bahkan saya dengar ada yang sampai hitam. Tentunya ini gak bisa sembarangan, protokol kesehatan harus dipatuhi, jaga jarak harus dipertahankan dan kerumunan tetap harus dilarang. Keberhasilan kita melawan pesebaran Covid-19 sangat bergantung pada kedisiplinan kita,” jelas politisi senior PKS ini.

Oleh karenanya, mintanya, di cabutnya Maklumat Kapolri bukan berarti kita semua bebas mengumpulkan massa.

“Saya minta Polri berkoordinasi dengan para Kepala Daerah yang sekaligus ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,” sambung politisi asal Kalimantan Selatan ini.

Menurut Habib Aboe, Kebijakan-kebijakan derah yang mereka buat harus selalu disusun oleh Polri. Termasuk penertipan jaga jarak di tempat umum.

“Apalagi untuk wilayah zona merah, kita minta Polri terus membantu penyelenggaraab tertib masyarakat,” pungkasnya. (HMS)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending