Connect with us

POLITIK

Ketum KPPG Disomasi Karena Dukung Airlangga Secara Sepihak

Published

on

JAKARTA – Kader Perempuan dan Pengurus Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) melayangkan somasi keberatan kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat KPPG, Hetifah Sjaifudian.

Ketum KPPG dinilai menyalahi peraturan organisasi dengan menyampaikan dukungan terbuka kepada Airlangga Hartarto sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar, tanpa melalui mekanisme organisasi sementara mayoritas rapat pleno menyatakan keberatan atas penyampaian dukungan secara mendadak yang melanggar konstitusi. Rapat pleno yang semula diagendakan menyoal Evaluasi Kinerja Pemilu Serentak 2019 pun berubah menjadi penggiringan dukungan untuk Caketum tertentu.

“Selama rapat pleno KPPG tanggal 18 Juli lalu, mayoritas peserta rapat pleno tidak setuju dengan rencana pernyataan dukungan kepada Bapak Airlangga tanpa mekanisme organisasi. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya perdebatan yang sangat alot antara pimpinan dan peserta rapat, dikarenakan pimpinan rapat tetap bersikeras untuk melaksanakan rencana penyampaian pernyataan dukungan tersebut,” ungkap salah satu pengurus PP KPPG, Dina Hidayana kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (20/07/19).

Namun, lanjut Dina, Ketum KPPG bersama Waketum KPPG Christina Ariyani, Sekjen KPPG Tetty Kady dan Bendum KPPG Lindsey Afsari tetap menyampaikan dukungan langsung kepada Airlangga pada hari Jumat (19/07/19). Sementara undangan yang diedarkan hanyalah forum silaturahmi KPPG dengan Ketua Umum Partai Golkar. Hal inilah yang kemudian memicu kekecewaan dan somasi dari para kader KPPG. Terlebih, evaluasi dan paparan visi dan misi masing-masing calon pun belum disampaikan di forum resmi KPPG untuk pengambilan keputusan strategis yang sesuai mekanisme.

“Ini jelas melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) dan peraturan terkait. Fakta rapat pleno tidak kuorom, mayoritas peserta rapat pleno juga tidak setuju dengan adanya dukungan tersebut,” tegas Dina.

Dina menambahkan, KPPG adalah organisasi sayap Partai Golkar yang bersifat kolektif dan menjadi badan integral dari kepengurusan Partai Golkar. Sehingga, secara _mutatis mutandis_ seluruh kebijakan yang diambil oleh KPPG juga harus tunduk pada ketentuan AD/ART Partai Golkar.

“Karena jelas melanggar AD/ART Partai, kami meminta agar Ketua Umum PP KPPG segera mencabut kembali atau membatalkan pernyataan dukungan yang dilaksanakan secara sepihak, yang sudah disebarluaskan di media massa secara luas, mengatasnamakan institusi dan tidak berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan yang berlaku. Cara-cara pengambilan keputusan sepihak seperti ini tidak boleh dibiarkan,” tandas Dina.

Para kader perempuan mengharapkan Pimpinan KPPG terlebih dahulu melakukan evaluasi terkait pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 yang lalu, agar keterlibatan perempuan di dunia politik lebih strategis dan lebih bermakna. Bukan sekedar pemanis atau menjadi pengekor belaka.

“Tradisi KPPG sebagai organisasi besar dalam hal pengambilan keputusan sangat strategis selalu melibatkan stakeholder KPPG se-Indonesia. Semisal, terkait penentuan Sikap Politik KPPG ataupun dukungan Calon Ketua Umum Partai Golkar. Bukan ditentukan sepihak oleh orang tertentu saja,” urai Dina.

Yovita L Handini, Sekjen Krida Wanita Swadiri Indonesia (KWSI) yang hadir dalam rapat pleno sebagai Pengurus KPPG sekaligus perwakilan Ormas perempuan, membenarkan terjadinya perdebatan sengit antara pimpinan dan hampir seluruh peserta yang menolak rencana tersebut.

“Pada kesempatan rapat tersebut, kami mewakili ormas yang diundang sampai saat ini belum menyatakan dukungan terhadap Caketum PG tertentu. Kami masih menunggu arahan dari induk organisasi kami. Sehingga pernyataan dukungan terhadap Caketum tertentu yang dibacakan oleh KPPG itu tidak mewakili aspirasi kader dan ormas perempuan,” pungkas Yovita. (dwi)

NASIONAL

Bawaslu Jakarta Utara Serahkan Laporan Hasil Pengawasan 2019 ke Bawaslu RI

Published

on

Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Jakarta Utara Telah menyelesaikan dan menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu 2019, ke Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di kantor Bawaslu RI, Jumat (13/9/2019). penyerahan berkas Langsung di terima oleh Dr. La Bayoni Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu Bawaslu RI

Penyampaian laporan ini sesuai dengan Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Abhan, SH, MH Nomor 1408 tentang penyampaian langsung laporan hasil pengawasan pemilu 2019 ke Bawaslu RI.

Ketua Bawaslu Kota Jakarta Utara Mochamad Dimyati mengatakan, penyampaian laporan ini serentak bersama 6 kabupaten/kota se DKI Jakarta yang didampingi oleh Anggota Bawaslu Propinsi DKI Jakarta yang juga Kordiv PHL Propinsi DKI Jakarta Burhanuddin.

“Laporan ini adalah bukti nyata kita bekerja sungguh-sungguh dalam mengawasi pemilu 2019 di daerahnya masing masing sesuai dengan Undang-undang Pemilu dan peraturan yang ada”, ujarnya.

Oleh karena itu, harapan kita bersama untuk pengawasan pada kegiatan Pemilu maupun Pilkada kedepannya kita tetap sukses melaksanakan tugas Pengawasan,” ungkapnya.

Bawaslu Kota Jakarta Utara mengucapkan terimakasih kepada Anggota Bawaslu Kota Jakarta Utara atas kerjasamanya dalam ikut serta penyusunan laporan ini begitu juga seluruh Tim Penyusunan Laporan sehingga laporan ini bisa diselesaikan dan disampaikan langsung ke Bawaslu RI, ujarnya Moch Dimyati Kordiv PHL

Disamping itu, Ucapaan terimakasih juga kami sampaikan kepada KaPolres Metro Jakarta Utara beserta jajaran dan Kejari Kota Jakarta Utara beserta jajaran yang bersama sama tergabung dalam Gakkumdu Kota Jakarta Utara bersama Bawaslu yang luar biasa bersinergi menegakkan keadilan Pemilu di Jakarta Utara.

Tak lupa juga kepada Walikota Jakarta Utara dan aparatur Pemda di lingkungan Jakarta Utara selain memfasilitasi juga selalu berkoordinasi untuk sukses pemilu, Stekholder dan seluruh masyarakat Jakarta Utara yang telah bersama-sama mengawasi setiap tahapan pemilu 2019, begitu juga jajaran Pengawas dari tingkat kecamatan, Desa dan PTPS yang telah melaksanakan tugas pengawasan dengan baik sehingga di Jakarta Utara tidak ada resiko setelah Pemilu.

Kesuksesan pengawasan pada pemilu 2019 ini diharapkan sukses kembali pada Pilkada 2022 di DKI Jakarta,”paparnya” .

Continue Reading

POLITIK

‘Airlangga Tidak Ciptakan Tata Kerja Partai yang Baik’

Published

on

By

JAKARTA – Wakil Koordinator Bidang DPP Partai Golkar, Darul Siska, menyebut kisruh dalam partainya diakibatkan kepengurusan Airlangga Hartarto tidak memahami aturan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART).

Darul, yang juga loyalis Bambang Soesatyo atau Bamsoet, menilai kepengurusan Airlangga tidak membuat tata kerja partai yang baik.

“Ini yang membuat kisruh, pengurus tidak memahami aturan AD/ART, PO (peraturan organisasi), yang ada yang tidak mengetahui tata kerja yang dibuat pengurus yang sebelumnya . Karena pengurus yang sekarang tidak membuat tata kerja,” kata Darul Siska dalam diskusi ‘AD/ART sebagai landasan dan pondasi utama Partai Golkar’ di Posko Kemenangan Bamsoet, Jl HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019).

Menurut Darul, tak segera dilaksanakannya rapat pleno itu jadi bukti pengurus DPP Golkar saat ini tak memiliki tata kerja. Padahal, rapat pleno itu sudah diatur dalam tata kerja partai.

“Ini yang jadi perdebatan sekarang, kok tidak ada pleno. Padahal itu diatur di tata kerja. Pleno itu harus sekurang 1 kali dalam 2 bulan, kemudian rapat harian sekurang 1 kali dan 1 bulan. Kenapa sekurang-kurang 1 kali dalam 2 bulan, dalam dua bulan itu pasti ada situasi yang dibicarakan dalam Partai Golkar selama dua bulan pasti ada kebijakan-kebijakan yang diambil,” tandasnya. (dwi)

Continue Reading

POLITIK

Edi Muntaha: Ada Oknum yang Bermain dalam Proses Penetapan Ketua DPRD Dompu

Published

on

JAKARTA – Mantan Wakil Ketua DPD Partai NasDem Dompu Edi Muntaha angkat bicara terkait proses penjaringan dan penetapan ketua DPRD Dompu. Edi melihat ada upaya dari oknum Partai NasDem di Dompu yang mencoba bermain dan tidak netral dalam proses penjaringan dan penetapan ketua DPRD.

“Jika ini terus dilakukan, rakyat yang telah menyalurkan suaranya kepada Muttakun akan marah. Jangan membuat rakyat marah,” tegasnya kepada kabarakyat.com, Jumat (13/9/2019).

Mereka pun, sambung Edi, mempertanyakan mengapa justru Partai NasDem Dompu tidak berterima kasih kepada rakyat yang telah memberikan kepercayaan, sehingga Muttakun mampu menarik dan meraih suara terbanyak.

“Suara besar itu juga mengantarkan NasDem memperoleh dua kursi di Dapil 1. Jika saja suara Muttakun tidak besar, maka tidak mungkin NasDem mendapat jatah ketua DPRD sesuai Undang-undang,” ungkapnya.

Karena itu, Edi mengharapkan dan mengingatkan kepada DPP agar tidak salah dalam menetapkan ketua DPRD Dompu. Jika DPP Partai NasDem dalam hal ini Surya Paloh ingin mendapat informasi yang lengkap tentang bagaimana sesungguhnya yang terjadi di internal Partai NasDem saat ini, Edi siap membantu memberikan informasi real.

Dengan demikian, DPP tidak hanya sepihak menerima informasi dari oknum pimpinan Partai NasDem yang justru dikhawatirkan akan merugikan NasDem ke depan. “Dan, jika DPP ingin mengamankan suara NasDem pada Pemilu 2024 nanti dan ingin NasDem bisa menjadi besar, pilihan yang tepat harusnya jatuh pada figur Muttakun,” cetus Edi.

Sebelumnya, mantan Sekretaris DPD Partai NasDem Dompu Periode 2012-2017, Drs. Yusuf Hasan mengingatkan agar dalam Calon Ketua DPRD Dompu tersebut tidak mengabaikan kedaulatan rakyat yang telah memberikan dukungannya pada Caleg NasDem.[]

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending