Connect with us

POLITIK

Ketum KPPG Disomasi Karena Dukung Airlangga Secara Sepihak

Published

on

JAKARTA – Kader Perempuan dan Pengurus Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) melayangkan somasi keberatan kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat KPPG, Hetifah Sjaifudian.

Ketum KPPG dinilai menyalahi peraturan organisasi dengan menyampaikan dukungan terbuka kepada Airlangga Hartarto sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar, tanpa melalui mekanisme organisasi sementara mayoritas rapat pleno menyatakan keberatan atas penyampaian dukungan secara mendadak yang melanggar konstitusi. Rapat pleno yang semula diagendakan menyoal Evaluasi Kinerja Pemilu Serentak 2019 pun berubah menjadi penggiringan dukungan untuk Caketum tertentu.

“Selama rapat pleno KPPG tanggal 18 Juli lalu, mayoritas peserta rapat pleno tidak setuju dengan rencana pernyataan dukungan kepada Bapak Airlangga tanpa mekanisme organisasi. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya perdebatan yang sangat alot antara pimpinan dan peserta rapat, dikarenakan pimpinan rapat tetap bersikeras untuk melaksanakan rencana penyampaian pernyataan dukungan tersebut,” ungkap salah satu pengurus PP KPPG, Dina Hidayana kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (20/07/19).

Namun, lanjut Dina, Ketum KPPG bersama Waketum KPPG Christina Ariyani, Sekjen KPPG Tetty Kady dan Bendum KPPG Lindsey Afsari tetap menyampaikan dukungan langsung kepada Airlangga pada hari Jumat (19/07/19). Sementara undangan yang diedarkan hanyalah forum silaturahmi KPPG dengan Ketua Umum Partai Golkar. Hal inilah yang kemudian memicu kekecewaan dan somasi dari para kader KPPG. Terlebih, evaluasi dan paparan visi dan misi masing-masing calon pun belum disampaikan di forum resmi KPPG untuk pengambilan keputusan strategis yang sesuai mekanisme.

“Ini jelas melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) dan peraturan terkait. Fakta rapat pleno tidak kuorom, mayoritas peserta rapat pleno juga tidak setuju dengan adanya dukungan tersebut,” tegas Dina.

Dina menambahkan, KPPG adalah organisasi sayap Partai Golkar yang bersifat kolektif dan menjadi badan integral dari kepengurusan Partai Golkar. Sehingga, secara _mutatis mutandis_ seluruh kebijakan yang diambil oleh KPPG juga harus tunduk pada ketentuan AD/ART Partai Golkar.

“Karena jelas melanggar AD/ART Partai, kami meminta agar Ketua Umum PP KPPG segera mencabut kembali atau membatalkan pernyataan dukungan yang dilaksanakan secara sepihak, yang sudah disebarluaskan di media massa secara luas, mengatasnamakan institusi dan tidak berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan yang berlaku. Cara-cara pengambilan keputusan sepihak seperti ini tidak boleh dibiarkan,” tandas Dina.

Para kader perempuan mengharapkan Pimpinan KPPG terlebih dahulu melakukan evaluasi terkait pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 yang lalu, agar keterlibatan perempuan di dunia politik lebih strategis dan lebih bermakna. Bukan sekedar pemanis atau menjadi pengekor belaka.

“Tradisi KPPG sebagai organisasi besar dalam hal pengambilan keputusan sangat strategis selalu melibatkan stakeholder KPPG se-Indonesia. Semisal, terkait penentuan Sikap Politik KPPG ataupun dukungan Calon Ketua Umum Partai Golkar. Bukan ditentukan sepihak oleh orang tertentu saja,” urai Dina.

Yovita L Handini, Sekjen Krida Wanita Swadiri Indonesia (KWSI) yang hadir dalam rapat pleno sebagai Pengurus KPPG sekaligus perwakilan Ormas perempuan, membenarkan terjadinya perdebatan sengit antara pimpinan dan hampir seluruh peserta yang menolak rencana tersebut.

“Pada kesempatan rapat tersebut, kami mewakili ormas yang diundang sampai saat ini belum menyatakan dukungan terhadap Caketum PG tertentu. Kami masih menunggu arahan dari induk organisasi kami. Sehingga pernyataan dukungan terhadap Caketum tertentu yang dibacakan oleh KPPG itu tidak mewakili aspirasi kader dan ormas perempuan,” pungkas Yovita. (dwi)

POLITIK

PKS Siap Berkoalisi di Pilkada di Daerah Asalkan Sesuai Hasil Survei

Published

on

By

JAKARTA – Ketua DPP PKS Bidang Dakwah Wilayah Kalimantan Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan Pilkada di Kalimantan Utara partainya siap berkoalisi dengan partai manapun. Apa termasuk partai koalisi Jokowi?

“Menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Partai Keadilan Sejahtera di Kaltara membuka diri untuk berkoalisi dengan partai manapun,” kata Habib Aboe pada Lintas Parlemen, Ahad (29/12/2019).

Habib Aboe mengungkapkan, PKS di pusat sebagai oposisi tapi didaerah bebas berkoalisi dengan siapapun di Pilkada Kaltara. Baik itu PDIP, Golkar, Nasdem maupun partai lainnya selama berpihak dan bekerjasama memakai dan memanfaatkan secara maksimal peran PKS.

Saat ini, lanjutnya, PKS Kaltara mengadakan Rakorwil untuk menata dan berkonsolidasi dalam menatap kemenanangan di Pilkada Kaltara 2020. Baik Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati se-Kaltara.

“Kita berharap PKS ada diposisi sebagai pemenang dan tidak ingin diluar dari situ. PKS ingin bersama membangun Kaltara lebih baik lagi,” terang Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR ini

“Yang pasti balon diusung PKS berpihak dengan PKS. Dari 3 balon yang mendaftar penjaringan di PKS semua bagus yakni Jusuf SK, Irianto Lambrie dan H. Udin Hianggio,” sambungnya.

Ia menjelaskan, prinsip PKS balon yang mendaftar semuanya diterima. Tinggal lihat kesepakatan yang dilakukan antara PKS dan Balon tersebut.

Ia mengaku, dalam memutuskan siapa balon akan diusung, PKS tetap ilmiah dengan melihat hasil survei. Selanjutnya melihat visi dan misi serta keberpihakannya kepada PKS.

“PKS berusaha ada kadernya ikut dipinang maju di pilkada Kaltara sebagai Wakil. Tetapi jika tidak ada kadernya, PKS tetap berusaha mengusung yang terbaik,” ujar Anggota Komisi III DPR RI ini.

“Pasti kita berusaha selama musyawarah dan mufakat bisa diterima kita senang serta bahagia kalau ada kader PKS ikut dipinang. Kalau tidak kita tetap berkomitmen akan mengusung yang terbaik,” tutup Habib Aboe. (HMS)

Continue Reading

POLITIK

Jubir Bamsoet: Kalau Bamsoet Dukung Airlangga Itu agar Golkar Kondusif hingga Munas

Published

on

By

JAKARTA – Juru Bicara Calon Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet), Viktus Murin, menilai kubu Airlangga Hartarto mengalami sesat logika karena mempersoalkan kepastian sikap Bamsoet untuk mencalonkan diri menjadi Caketum Golkar pada Munas Golkar 3 sampai 6 Desember 2019.

Hal tersebut dikatakan Viktus, menanggapi pernyataan Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (22/11/2019). :Khusus untuk Pak Bamsoet, kami tidak pernah menghalangi beliau untuk maju menjadi caketum. Kami hanya ingin mempertanyakan soal komitmen yang pernah diucapkannya di depan publik soal kesepakatannya untuk memberikan dukungan kepada Pak Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar,” kata Ace sebagaimana dikutip media.

Menurut Viktus, apa yang disebut sebagai komitmen antara Bamsoet dan Airlangga itu tidak sama maknanya dengan Bamsoet batal maju menjadi Caketum.

“Kalau Bamsoet mendukung Airlangga, itu bentuk dukungan untuk membuat Partai Golkar kondusif sampai pelaksanaan Munas. Dukungan kepada Airlangga itu kan dukungan kepada kepemimpinan yang sedang berlangsung seorang ketua umum, bukan dukungan untuk Airlangga jadi Caketum lalu Bamsoet batal jadi Caketum. Wajar kan mendukung seorang ketua umum sampai selesai masa jabatan? Tetapi, kalau dukungan itu dimengerti sebagai Bamsoet batal mencalonkan diri, nah itu tafsir sepihak yang sesat logika,” papar Viktus yang juga Wasekjen DPP Partai Golkar bidang kajian strategis dan intelijen.

Merujuk pada penjelasan Bamsoet dalam pernyataan pers pada Jumat (22/11/2019) di kompleks parlemen Senayan, Viktus menegaskan, yang terjadi antara Bamsoet dan Airlangga adalah “moral agreement”. Viktus menjelaskan, substansi dari moral agreement itu berbeda sama sekali dengan kontrak politik. Basis dan panduan moral agreement itu adalah kesadaran etik untuk kebaikan kolektif Partai Golkar. Kalau kontrak politik itu tendensinya pertukaran kepentingan pragmatis dan sempit. “Kalau moral agreement dimengerti sebagai kontrak politik, apa itu bukan sesat logika?” tanya Viktus.

Mantan Sekjen Presidium GMNI yang juga aktivis mahasiswa 1998 ini mengatakan, dengan pertimbangan dan basis kesadaran etik untuk memperbaiki tata kelola organisasi sekaligus mengembalikan Partai Golkar ke khittah sejarahnya, maka Bamsoet dengan sikap tegas mengulangi sikapnya untuk maju bersaing dengan Airlangga dalam Munas 2019.

“Tidak mungkin dan tidak boleh Bamsoet membiarkan tata kelola Partai Golkar menjadi semakin amburadul. Masa sih Bamsoet rela membiarkan Partai Golkar akibat kepemimpinan bergaya suka-suka sebagaimana dipraktekkan rezim Airlangga saat ini. Melanggar AD/ART seenaknya, memecat pengurus di daerah, mencopot nama-nama panitia munas yang tidak mereka sukai, atau yang lebih tidak manusiawi memberhentikan tenaga ahli fraksi di DPR yang dicurigai atau dituduh mendukung Bamsoet. Mau jadi apa Partai Golkar ke depan kalau situasi buruk ini dibiarkan Bamsoet? Kami tidak rela Partai Golkar akan jadi fosil politik,” tegas Viktus, mantan pemimpin redaksi portal online Partai Golkar pada era kepemimpinan Ketua Umum Akbar Tanjung hingga Jusuf Kalla.

Bamsoet meluruskan tudingan

Sebagaimana ramai diberitakan media, pada Jumat sore Bamsoet telah meluruskan tudingan bahwa dirinya melanggar kesepakatan dengan Airlangga. Bamsoet mengatakan memang ada kesepakatan antara dia dan Airlangga, tetapi itu semata-mata untuk dmenjaga kondusivitas politik.

“Penting juga kita sampaikan adalah untuk meluruskan hal-hal di mana saya selalu disudutkan seolah-olah saya tidak berkomit atau saya tidak memiliki komitmen atau tidak menunjukkan komitmennya terhadap saudara Airlangga. Perlu saya jelaskan di sini komitmen kami berdua dengan Pak Airlangga adalah komitmen semacam gentlemen agreement,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat.

Continue Reading

POLITIK

Jubir Bamsoet, Viktus Murin: Golkar Bakal Terbelah Akibat Praktek Politik ‘Devide et Impera’

Published

on

By

 

Jakarta – Juru Bicara Calon Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) Viktus Murin mengingatkan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto agar tidak membiarkan Partai Golkar terbelah, akibat terjadinya politik pecah belah atau adu domba (devide et impera).

Viktus, yang juga Wasekjen DPP Partai Golkar bidang kajian strategis dan intelijen, ini menunjuk adanya indikasi politik pecah belah yang terjadi di internal Partai Golkar saat ini, diantaranya: Pertama, tidak dipenuhinya komitmen sebelum pemilihan Ketua MPR RI untuk merangkul dan mengakomodir para pendukung Bamsoet dalam susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI. Kondisi ini membuat gerbong politik Bamsoet semakin militan melakukan perlawanan terhadap kubu Airlangga.

Kedua, beredar informasi terkini mengenai penggusuran atau pencopotan anggota tim pendukung Bamsoet dari kepanitiaan Musyawarah Nasional Partai Golkar tahun 2019. Munas Golkar akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 3-6 Desember 2019. Ketiga, dicopotnya sejumlah Tenaga Ahli (TA) Anggota DPR RI yang dicurigai mendukung Bamsoet. Padahal, eksistensi para TA itu tidak berkorelasi langsung dengan kegiatan Munas Golkar.

Menurut Viktus, yang juga mantan aktivis mahasiswa 1998, ini suasana persatuan yang diidealkan oleh Presiden Joko Widodo terjadi dalam tubuh Golkar, tidak akan terealisasi. “Seperti diketahui publik, beberapa pekan sebelum pelantikan Presiden dan Wapres RI tanggal 20 Oktober 2019, Presiden Jokowi mengirimkan ajakan agar elite-elite Golkar tidak membuat kegaduhan politik. Tetapi, sebagaimana yang kita saksikan saat ini, tidak ada itikad baik dari kubu Airlangga Hartarto untuk menjaga suasana persatuan di dalam tubuh Golkar,” tegas Viktus, mantan Sekjen Presidium GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia).

Viktus menegaskan, apabila dalam sisa dua pekan menjelang Munas 2019, kubu Airlangga tidak mampu menjaga suasana kondusif dengan mempersiapkan Munas secara fair dan dalam suasana kebersamaan, maka tragedi perpecahan internal, seperti pada tahun 2014 yakni Munas Ancol versus Bali, sulit dihindari.

“Partai Golkar ini milik publik, juga milik semua anggota, kader, dan pengurus Golkar. Partai ini bukan milik kelompok atau milik orang per orang. Kami mengingatkan agar kubu Airlangga tidak memicu keterbelahan partai. Jangan pula membuat keputusan yang bersifat sepihak dan suka-suka yang melenceng dari AD/ART. Kalau hal-hal buruk ini terus terjadi menjelang Munas 2019, maka sangat mungkin tragedi dualisme Ancol versus Bali bakal terulang,” tegas Viktus yang berlatar jurnalis ini.

Arus Dukungan ke Bamsoet menguat

Menanggapi arus dukungan yang menguat dari berbagai elemen kepada Bamsoet untuk maju menjadi calon ketua umum Partai Golkar, Viktus mengatakan hal tersebut membuktikan bahwa tuntutan perubahan di Partai Golkar tidak dapat dibendung lagi.

Setelah terus didesak maju oleh DPD II-DPD II Golkar dari berbagai wilayah Indonesia, pada Rabu (20/11/2019) sore, tiga elemen organisasi kemasyarakatan yakni SOKSI (pemilik hak suara dalam Munas), serta Pemuda Pancasila dan FKPPI yang aspirasi politiknya sejak dulu disalurkan melalui Partai Golkar, telah menegaskan dukungan politiknya kepada Bamsoet.

Dukungan kolektif ketiga ormas berpengaruh itu disampaikan dalam Konperensi Pers di Hotel Sultan Jakarta. Hadir dalam jumpa pers itu tokoh-tokoh senior dari ketiga Ormas tersebut diantaranya Freddy Latumahina, Ahmadi Noor Supit, dan Asis Samual (SOKSI), Paskah Suzetta, Robert Joppy Kardinal, dan Junaedi Elvis (Pemuda Pancasila), dan Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo. Hadir pula tokoh senior Golkar di era kepemimpinan tujuh presiden, Marzuki Darusman, serta mantan Menteri Perindustrian MS Hidayat.

Dalam konperensi pers ini, tokoh-tokoh SOKSI, Pemuda Pancasila, dan FKPPI sependapat bahwa Bamsoet adalah kader terbaik yang dipersembahkan kepada Partai Golkar, untuk nanti dipersembahkan oleh Partai Golkar kepada bangsa Indonesia dalam momentum Pilpres 2024. (Dwi )

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending