Connect with us

HUKUM

KGB Mewabah NKRI, Gerakan Rakyat Anti Komusi Gelar Aksi

Published

on

Surabaya – Gerakan Rakyat Anti Komunis (GRATIS) menggelar aksi penolakan Komunis Gaya Baru (KGB) di halaman depan Rektorat Kampus Universitas Airlangga (UNAIR), Jl. Dr. Ir. Soekarno, Surabaya.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Haris Budi Kuncahyo mengatakan bahwa, Komunis Gaya Baru merupakan determinan intelektual yang bergerak dan melakukan pembalikan fakta baik sejarah.

“Pemikiran maupun konstruksi sejarah yang kemudian mempresentasikan ideologi Komunisme sebagai konflik sosial politik. Maka agenda besar KGB adalah dekonstruksi ideologi Komunisme menjadi Sosialisme, ucapnya saat berorasi. Rabu, (16/01).

Dalam rilisannya GRATIS yang disampaikan Korlap Haris, dirinya menolak keras segala bentuk KGB yang mengajarkan faham dan pendidikan, pelatihan , pemberdayaan dan kerja partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) maupun Yayasan, serta Kepemimpinan yang membenarkan Faham Komunisme dalam kehidupan berbangsa dan benegara pada kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kami GRATIS, mendukung kegiatan sweeping yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Kesatuan Bangsa Politik (Bakesbangpol), Satpol PP, Kejaksaan Negeri (Kejari), dan Tentara Negara Republik Indonesia (TNI) terhadap buku atau media yang berbau Partai Komunis Indonesia (PKI) atau Faham Komunisme guna diteliti, dikaji, didokumentasikan, bahkan dimusnahkan sesuai hasil pengkajian dalam perspektif Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI,” tegasnya.

“Kami Gerakan Rakyat Anti Komunis mengajak seluruh elemen masyarakat, kaum Agama dan Kepercayaan untuk bersiap siaga terhadap bangkitnya Komunis Gaya Baru yang lahir bukan dari keturunan PKI, akan tetapi karena tidak faham sejarah dan telah menjadi bagian dari agenda Komunisme Internasional,” tutup Haris. 

Perlu diketahui, sebelum massa aksi melakukan aksinya, berkumpul terlebih dahulu di lapangan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur, Jl. Kertajaya Indah No. 4, Manyar Sabrangan, Mulyorejo, Surabaya. 

Setelah menggelar aksi di halaman depan Rektorat Kampus Unair, Korlap Haris melayangkan surat laporan pengaduan terhadap Airlangga Pribadi Kusman sebagai Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Unair yang diduga telah melakukan pembohongan publik, bahwa TNI melakukan razia sweeping buku berbau PKI bersama Tim Gabungan.

Adapun spesifikasi pelaporan Korlap Haris atas perkara Dosen Unair tersebut, yakni :

  1. Ujaran kebencian TNI dan Presiden Joko Widodo;
  2. Intervensi politik terkait menurunnya dukungan pemilih Jokowi;
  3. Terindikasi kuat mendukung Faham Komunisme dan menyebarkannya melalui media online secara terbuka;
  4. Menghancurkan martabat TNI sebagai Aparat Penjaga NKRI dengan mengatakan Fasisme Militer, padahal berdasarkan laporan masyarakat.

Dari surat aduan tersebut, Korlap Haris melayangkan suratnya kepada Rektor Universitas Airlangga, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Timur, Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur.

Elemen yang mengikuti aksi, yakni :

  1. Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI)
  2. SOLID NKRI
  3. Laskar Garuda Nusantara (LGN)
  4. Gerakan Umat Indonesia Bersatu (GUIB)
  5. Gerakan Bela Negara (GBN)
  6. EKSPONEN 98
  7. Himpunan Putra Putri Angkatan Darat (HIPPAKAD)

(ari)

HUKUM

Sekjen PBB Yakin Polisi Bisa Rampungkan Dugaan Kasus UU Kekarantinaan

Published

on

By

KabaRakyat.com | BANDUNG – Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor mendukung langkah Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat dalam menuntaskan dugaan kasus pelanggaran UU Kekarantinaan. (lebih…)

Continue Reading

HUKUM

Ada 2 Alasan PPP Tolak RUU HIP Dimasukan Prolegnas 2021

Published

on

By

JAKARTA – PPP atau Partai Persatuan Pembangunan meminta Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) agar dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2021. Apa alasan PPP? 

 Sekjen PPP Arsul Sani menjelaskan,  menyikapi pembicaraan tingkat pertama antara Baleg DPR RI dan Pemerintah yang diwakili oleh Menkumham, PPP menyatakan bahwa secara substantif, RUU Haluan Idiologi Pancasila (HIP) tersebut harus di-drop atau dikeluarkan dari Prolegnas lima tahunan dan tidak dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2021endatang.

“Setidaknya ada dua alasan untuk itu. Pertama, Pemerintah pada 3 masa sidang lalu merespon RUU HIP dg merubah substansi RUU ini menjadi RUU kelembagaan saja yakni RUU BPIP. Respon ini tertuang dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yg disampaikan Pemerintah kpd DPR,” papar Arsul pada Lintas Parlemen, Kamis (26/11/2020).

Arsul menyampaikan, dari keseluruhan DIM tersebut maka substansi RUU yang dikehendaki Pemerintah menjadi merubah total materi muatan RUU HIP.

Oleh karena itu, lanjutnya, PPP berpendapat tidak relevan lagi untuk mencamtumkan RUU HIP dalam Prolegnas 2021.

Alasan kedua, sambung Wakil Ketua MPR ini, secara subtansi atau materiel, RUU HIP ini ditolak oleh berbagai kalangan masyarakat. Syarat diterima sosiologis dan filosofis yang seyogianya ada padasebuah UU menjadi tidak terpenuhi oleh RUU HIP.

“PPP mencatat tidak ada yang mendukung jika RUU dibahas dg substansi kontroversial seperti yang ada dalam RUU HIP,” ujar alumni HMI ini. 

“Karena itulah PPP meminta DPR dan Pemerintah tidak meneruskan pencantuman RUU HIP dlm Prolegnas. Namun PPP menghormati hak fraksi manapun atau Pemerintah untuk mengajukan RUU BPIP. Inipun seyogianya disosialisasikan dan dibuka dulu ruang konsultasi publiknya,” pungkas Arsul. (AS)

Continue Reading

HUKUM

UU Cipta Kerja dalam Sudut Pandang Empat Pilar Kebangsaan

Published

on

By

Lampung – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI) Junaidi Auly menjelaskan bahwa setiap Undang-Undang agar memperhatikan pilar kebangsaan seperti nilai-nilai pancasila dan UUD 1945.

“Idealnya setiap undang-undang tidak bertentangan dengan pilar kebangsaan, undang-undang harusnya dapat memperkuat dan mendukung nilai-nilai pancasila dan UUD 1945” ujar Junaidi dalam agenda Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara di Desa Rama Indra, Seputih Raman, Lampung Tengah. Senin (9/11/2020)

Junadi menjelaskan bahwa sila kelima dalam pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia seharusnya dapat dijadikan rujukan dalam UU Cipta Kerja pada setiap klaster.

“Jangan sampai UU Cipta Kerja mendorong ekonomi yang tidak berkeadilan sosial termasuk didalamnya pada klaster ketenagakerjaan,” ungkap Junaidi.

Politisi asal Lampung ini berharap kedepan DPR dan pemerintah dalam merumuskan dan membahas UU harus mencermati nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara dengan mempertimbangkan berbagai pendapat, aspirasi, pemikiran, dan tanggapan yang berkembang di masyarakat sehingga tidak menimbulkan konflik dan penolakan secara luas yang mengancam persatuan. (hadi)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending