Connect with us

NASIONAL

Kinerja Baik Selama Ketua DPR, PKS Beri Dukungan ke Bamseot

Published

on

JAKARTA – Lobi-lobi untuk meraih kursi MPR RI terus berlanjut. Kini nama-nama mulai bermunculan untuk memimpin MPR, di antaranya Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dari Fraksi Golkar dan Muzani dari Fraksi Gerindra. Untuk nama Bamsoet digadang-gadang oleh Fraksi Golkar dan PKS.

Menurut politisi senior PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Bamsoet sangat layak didukung menjadi Ketua MPR RI. Apa saja alasan Habib Aboe sehingga mendukung Bamsoet menjadi Ketua MPR RI?

“Saya melihat Mas Bambang Soesatyo sangat cocok untuk duduk sebagai Ketua MPR. Sebelumnya beliau sudah berpengalaman menjabat sebagai ketua DPR, tentunya hal itu akan menjadi modal utama untuk beliau memimpin lembaga sebesar itu,” kata Habib Aboe kepada Lintas Parlemen, Jakarta, Senin (30/9/2019).

Sebelumnya, Wakil Ketua Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar, Darul Siska mengungkapkan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sangat sepakat Bamseot menjadi Ketua MPR RI 2019-2024. Keberhasilan Bamsoet memimpin DPR RI sejak Januari 2018 hingga September 2019 dinilai akan memberikan banyak manfaat bagi MPR RI.

“Selain itu Mas Bamsoet juga memiliki daya terima yang bagus, semua kalangan welcome dengan beliau. Ini adalah daya dukung yang diperlukan sebagai seorang yang akan memimpin lembaga yang berisi perwakilan dari berbagai latar belakang. Dengan profil yang akseptabilita tinggi, saya yakin dinamikan di MPR akan berjalan dengan baik,” jelas Habib Aboe.

“Yang ketiga, beliau ini komunikator handal, mampu membuka kebuntuan komunikasi saat diperlukan. Contohnya saat kemarin terjadi tarik menarik saat pembahasan KUHP antara pemerintah dan DPR, beliau bisa membuka ruang dialog dengan baik. Bahkan saat mahasiswa berdemonstrasi beliau hendak turun langsung menemui mahasiswa, meskipun kemudian terhalang lantaran adanya gas air mata,” papar Habib Aboe.

“Itu semua merupakan alasan yang cukup untuk meyakinkan kita akan kapabiltas Mas Bamsoet untuk memimpin MPR lima tahun kedepan,” pungkasnya. (HMS)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

Syarief Hasan Soal Pelonggaran PSBB: Mengapa Rakyat Dikorbankan?

Published

on

By

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan meminta Pemerintah Indonesia berpikir ulang jika benar-benar ingin mengambil kebijakan memperlonggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan istilah New Normal merupakan kebijakan Jalan Pintas tanpa perhitungan yang jelas.

Menurut Syarief Hasan, melakukan pelonggaran ataupun relaksasi PSBB untuk kepentingan ekonomi nasional. Namun,  mengorbankan kesehatan dan kehidupan Rakyat sendiri.

“Mengapa Rakyat dikorbankan ? Karena seharusnya relaksasi ini dilakukan seperti di negara-negara lain apabila trends penurunan korban infeksi baru menurun terus sampai dibawah (Rt) 1.0. Posisi tgl 26/5/2020 Indonesia bertambah 415 orang yang terkontaminasi Covid-19 dan ini masih sangat tinggi, meninggal bertambah 27 orang. Sehingga total kasus positif sebesar 23.165 kasus dengan 1.418 meninggal dunia dengan tingkat infeksi masih diatas 2.5,” jelas Syarief Hasan pada Bela Rakyat, Kamis (28/5/2020) kemarin.

Menurutnya, Pemerintah harusnya belajar dari beberapa negara yang melakukan pelonggaran pembatasan dengan pertimbangan matang.

Pertama, lanjutnya, Wuhan Cina dibuka kembali setelah dikunci total selama 11 pekan. Wuhan Cina yang merupakan episentrum awal Covid-19 membuka kembali lockdown setelah terjadi penurunan tambahan kasus yaitu hanya 3 kasus positif dalam 3 pekan terakhir.

Di mana China melakukan unlock setelah kasus positif mencapai 82.992 kasus dan kasus sembuh mencapai 78.277 kasus.

Kedua, sambungnya, Jerman mulai membuka kembali bisnis secara bertahap, termasuk menggelar kembali liga bundesliga tanpa penonton. Jerman melakukan pelonggaran setelah terjadi penurunan tambahan kasus secara signifikan dan mampu menyembuhkan 164 ribu dari total 181 ribu kasus positif. Data dari Robert Koch Institute (RKI) untuk penyakit menular menyebutkan tingkat infeksi berada di angka 0,65.

“Meskipun lockdown dilonggarkan namun social distancing dan penggunaan masker tetap akan diberlakukan,” ujarnya.

Ketiga, beber Syarief Hasan, Denmark mulai mulai melonggarkan lockdown dan mulai membuka sekolah secara bertahap. Data dari Statens Serum Institute menyebutkan tingkat penularan di Denmark turun menjadi 0,7. Keempat, Italia mulai memberikan izin bekerja untuk 4 juta orang. Usaha seperti restoran mulai dibuka takeaway, ibadah dan pernikahan, mulai dilakukan pelonggaran setelah terjadi penurunan jumlah kasus aktif sebesar 2,29% dari total kasus konfirmasi mencapai 231 ribu dengan jumlah kasus sembuh 32.955 kasus.

Kelima, contohnya, Vietnam merupakan salah satu negara yang telah melonggarkan kebijakan pembatasan. Keputusan tersebut diambil setelah tak ada kasus baru Covid-19 selama enam hari berturut-turut dan tidak ada kasus meninggal. Kasus positif yang terjadi di Vietnam berjumlah 327 kasus dan tidak ada sama sekali meninggal dunia.

Keenam, jelasnya, Malaysia mulai melonggarkan lockdown utk kegiatan perekonomian. Namun, usaha yang diizinkan beroperasi kembali harus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Pelonggaran ini diambil setelah kasus positif mencapai 7.604 kasus dengan tingkat kesembuhan sebanyak 80,9 persen.

Adapun ketujuh kata Syarief, Belanda membuka lockdown dgn ketat seperti jaga jarak Murid-murid diizinkan ke sekolah meski jam pelajaran masih dipangkas. Institut Kesehatan Masyarakat Belanda menyebutkan tingkat infeksi turun di bawah 1,0 sehingga kebijakan pelonggaran diambil setelah jumlah kasus positif di Belanda mencapai 45.578 kasus.
Begitu pula Korea Selatan melakukan pelonggaran setelah berhasil menurunkan tingkat infeksi baru secara signifikan hanya 40 orang.

“Untuk itu, saya mendorong Pemerintah agar melakukan pertimbangan matang. Belajarlah dari negara lain yang sdh melonggarkan pembatasan. Maka tugas utama Pemerintah harus mampu menekan penularan Covid-19 terlebih dahulu di bawah ti ngkat infeksi 1,0. Pemerintah juga harus mempersiapkan segala protokoler agar Covid-19 dapat teratasi meski dilakukan pelonggaran PSBB,” tegasnya.

Perlu diingat pula,terangnya, bahwa Pemerintah terlambat melakukan PSBB sehingga hasilnya pun tentunya memerlukan waktu bukan dalam waktu yang singkat ini. Sekali lagi jangan mengorbankan kesehatan Rakyat. Seandainya Pemerintah tetap akan memberlakukan pelonggatan PSBB maka harus ada jaminan bahwa tidak akan terjadi peningkatan korban infeksi baru yang berarti dan korban yg sembuh harus semakin meningkat secara signifikant begitupun yang meninggal semakin kecil atau mendekati nol.

“Bila ada jaminan bagi rakyat artinya Pemerintah telah bekerja sesuai amanat yang ditetapkan oleh konstitusi UUD 1945,” pumgkasnya. (HMS)

Continue Reading

NASIONAL

Anggota DPR Ini Pilih Tak Mudik Lebaran untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Published

on

By

JAKARTA – Umat Islam di seluruh dunia merayakan hari kemenangan Lebaran Idul Fitri 1441 dirayakan dengan berbeda dari tahun sebelumnya. Di mana sebelum lebaran tahun 2020 ini umat Islam dunia kebayakan di rumah melaksanakan puasa Ramadhan, tidak ada kegiatan buka puasa bersama lagi.

Untuk itu, Anggota DPR RI Komisi l Mohammad Syaiful Bahri Anshori mengingatkan khususnya umat muslim Indonesia di Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijrah ini lebih bersabar di tengah bencana yang melanda Indonesia yakni non alam, COVID-19.

“Karena virus itu, sehingga kegiatan keagamaan kita lakukan secara rutin selama Ramahan dan tradisi lebaran yang biasa dilakukan setelah melakukan Salat Id tidak sesempurna seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita harus bersabar dengan ujian ini. Moga Covid-19 ini segera berlalu, jelas Syaiful Bahri pada wartawan Lintas Parlemen, Ahad (24/5/2020).

Untuk itu, Syaiful Bahri meminta masyarakat agar memahami kondisi tersebut. Ia berharap umat Islam melaksanakan imbauan pemerintah dalam memaksimalkan pencegahan penularan Covid-19.

Ia tidak berharap pascalebaran hari ketujuh tidak ada lonjakan jumlah penduduk yang terpapar virus yang belum diketahui vaksinnya, dari itu warga agar memperhatikan himbauan.

“Selama lebaran, saya berharap masyarakat tidak lupa untuk memperhatikan protokol kesehatan saat bertemu keluarga dalam proses pencegahan penyebaran Covid-19,” terang Syaiful Bahri.

Politisi PKB asal Jember ini mengaku tahun ini tidak mudik ke kampung halamannya menggelar Hari Raya Idul Fitri ke Kabupaten Jember. Itu, ujarnya, sebagai upaya dirinya menghindari penularan Covid-1. Syaiful Bahri mengungkapkan, ia ingin memberikan keteladanan kepada masyarakat untuk mentaati peraturan yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat dan daerah.

Ketua Ikatan Alumni IAIN Sunan Kalijaga (IKASUKA) Yogyakarta ini tak lupa menyampaikan mengucapkan “Minal Aidin Wal Faizin mohon maaf lahir dan batin” kepada umat muslim dunia.

Mantan Ketua Umum PMII ini sangat berharap ketidak hadiran ke daerah pemilihan (Dapil) mengapa masyarakat tidak mengurangi makna dari dan nilai hari raya tahun ini.

Syaiful Bahri berjaji akan menyapa langsung masyarakat khususnya di Dapilnya seperti sebelumnya jika situasi pendemi ini sudah dinyatakan aman oleh pihak Gugus Tugas Penanganan COVID-19.

“Insya Alloh, Kami akan tetap rutin menyapa masyarakat  kelak jika wabah ini kelar sesuai jadwal reses ataupun program lainnya,” terang Syaiful Bahri.

Seperti diketahui, banyak umat Islam Indonesia menggelar sholat Idul Fitri di rumah masing-masing seperti anjuran pemerintah. (m3)

Continue Reading

NASIONAL

‘Program Kartu Prakerja Memberikan Banyak Manfaat’

Published

on

By

JAKARTA – Politisi Partai Golkar mukhtarudin menilai Program Kartu Prakerja menjadi salah satu yang terbaik sebagai dari pemerintah dalam mengatasi dampak meluas pandemi Covid-19 di Indonesia. Apa alasannya?

Menurut Mukhtarudin Program Kartu Prakerja lebih baik bagi penerima. Selain mendapatkan bimbingan juga peserta mendapatkan uang sebagai insentif dari pemerintah.

“Bagi saya bantuan ini sudah bagus. Sudah on the right track (dijalan yang benar). Karena melalui Program Kartu Prakerja inj, di mana para eserta akan mendapat bantuan uang atau insentif dari pemerintah. Itu diluar mendapatkan keterampilan dari program pelatihan yang diikuti,” ujar Mukhtarudin saat dihubungi, Jumat (21/5/2020).

Anggota Komisi VI DPR RI ini sekaligus menjabat Ketua Bidang Kebencanaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar ini menyampaikan, Kartu Prakerja tersebut tidak hanya membantu penerima, tetapi juga memberdayakan mereka menjalani kehidupannya.

Sebagai informasi, Uang atau instentif tersebut yang dapatkan para peserta digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama pandemi Covid-19. Atau bahkan selama peserta belum mendapat pekerjaan yang diinginkan.

Mengingat program tersebut sebagai semi bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PKH) karena terdampak wabah Covid-19.

Pada mulanya, kartu itu ditujukan pada arga ber-KTP atau warga negara Indonesia (WNI) yang berusia 18 tahun yang belum bekerja atau sudah bekerja tapi ingin pindah pekerjaan sebagai peningkatan kompetensi.

Namun, lanjut Mukhtarudin, Kartu Prakerja ini juga memprioritaskan mereka yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Tak hanya itu, kartu itu juga ditujukan bagi pelaku usaha kecil mikro terdampak Pandemi Covid-19.

Mukhtarudin menyampaikan, data Badan Pusat Statistik (BPS) di bulan Februari 2020 jumlah pengangguran meningkat hingga 6,88 juta orang. Di mana dari presentasi itu didominasi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK).

Dari data Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), ungkap Mukhtarudin, angka PHK mencapai 2,8 juta pekerja terdampak Covid-19, baik itu alasan dirumahkan, pemangkasan upah, atau bahkan tak diberi upah sama sekali.

Baginya, angka itu kemungkinan besar akan terus bertambah di tengah Pandemi Covid-19. Apalagi dari data yang diperoleh DPR, lebih dari 60 persen peserta Kartu Prakerja yakni korban PHK yang terdampak Covid-19.

Adapaun materi pelatihan Program Kartu Prakerja dari pemerintah itu sendiri ada lebih dari 2.000 jenis materi. Sehingga para peserta bisa memilih materi  sesuai minat yang diinginkan.

“Dari program itu diharapkan peserta memiliki keterampilan sebagai kesempatan mereka memperoleh pekerjaan dan bahkan mampu  bersaing di dunia kerja sesuai kebutuhan standar dunia kerja,” ujar Mukhtarudin.

Alasan itu, Mukhtarudin sangat mendukung program Kartu Prakerja itu menjadi program yang berorientasi pada kepentingan rakyat sehingga benar-benar terasa manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Untuk itu, program Kartu Prakerja ini kita berharap dapat berjalan dengan baik dan memberikan banyak manfaat bagi warga yang mengikutinya,” pungkasnya. (HMS)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending