Connect with us

OPINI

Kita Tunggu Aksi KPK yang Tidak Tebang Pilih

Published

on

Ketua KPK Agus Rahardjo tanpa malu sudah sedikit memberi signal ke arah kibaran bendera putih atas kasus suap mantan Kapolda Metro Jaya, Jenderal Tito Karnavian.

Dimana menyatakan “pesimis” kasus tersebut bisa dibongkar dengan merunut kasus serupa pada Nazaruddin. Baginya, data dan informasi investigasi Indonesialeaks serta pers release Bambang Widjoyanto, sosok berpengalaman di bidang hukum, masih dianggap belum kuat.

Sebaliknya, masyarakat berkeyakinan, BW yang pernah menjadi Wakil Ketua KPK tidak mungkin asal-asalan berani menampilkan data dan informasi. Seorang BW dengan predikat doktor bidang ilmu hukum dan sudah diketahui rekam jejaknya mengawaki KPK serta sudah mengetahui mendalam isi perut dan sepak terjang KPK, pasti sudah dengan cermat memperhitungkan akurasi, validitas dan keabsahannya secara hukum.

Jika Ketua KPK sudah sesumbar merasa sulit dan berat dalam pembuktian kasus Tito, ini pertanda bahwa KPK cuma jago pencitraan dan bukan jago mempraktekkan pemberantasan kejahatan luar biasa korupsi.

Pesimisnya Ketua KPK dalam mengusut tuntas keterlibatan Jenderal Tito, banyak timbulkan prasangka, seperti takut (punya kesalahan waktu lalu), tidak ada dukungan dari pemerintah ataupun belum ada parpol yang menyuarakan, sehingga ybs mau cari aman dan nyaman saja.

Sikap pesimis yang dimunculkan Ketua KPK, tentu tidak mengedukasi masyarakat agar gigih melawan penyakit akut korupsi. Ketua KPK, belum apa-apa sudah bersikap excuse, kalah sebelum berperang, ini bisa pertanda kekalahan garda terdepan pemberantasan korupsi yang sudah menggurita di tubuh penegak hukum.

Disini, tidak terlihat ada upaya keras dan sungguh-sungguh dari seorang Ketua KPK untuk mengungkap kasus tsb. Dampak ini, bisa dimungkinkan membuat masyarakat antipati kepada KPK dan tidak peduli dalam berperan serta memberantas korupsi sesuai bidang dan kemampuannya.

Ketua KPK tidak memiliki banckground pendidikan dan pengalaman di bidang hukum, tapi bila memiliki sikap yang mengedepankan semangat, good will dan optimistik memerangi tindak pidana korupsi secara sungguh-sungguh, dampaknya akan menggugah hati khalayak untuk selalu berdiri di belakang KPK dan ikut peduli memberantas korupsi.

Bila ini berjalan, berarti KPK ikut mendukung tegaknya sistem negara berdasarkan hukum di Indonesia yang menerapkan asas equality before the law, dimana semua warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum. Siapa salah diseret ke meja hijau, tidak pandang bulu pejabat atau non pejabat, pro pemerintah atau kritis kepada pemerintah.

Sikap militan dan serius seorang Ketua KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi harus menonjol dan harus pula jadi contoh, seiring slogan KPK (Berani Jujur, Hebat). Jangan bersikap cemen, belum apa-apa menyatakan kurang bukti dan susah pembuktiannya. Memang disitu tantangan tugas bagi Ketua KPK dan jajarannya yang sudah digaji lebih dari cukup dengan uang rakyat.

Dalam kasus berbau korupsi, KPK seharusnya selalu optimis, termasuk melakukan proses hukum pejabat sekelas Kapolri. Bahkan kasus ini seharusnya bisa juga dijadikan pintu masuk upaya bersih-bersih di tubuh KPK maupun Polri, sehingga duri penghalang di dalam tubuh KPK dan Polri segera hilang. Masyarakat yakin, masih banyak anggota KPK dan Polri yang bersih dan tidak mengkhianati bangsa sendiri.

KPK dan Polri harus lebih dipercaya rakyat. Caranya, laksanakan proses hukum yang benar, sambil menata dan mengisi SDM yang berintegritas, berani, profesional, bersih, jujur kemudian tidak sedikitpun ikut politik praktis.

Masyarakat pasti penuh harap kepada KPK agar tidak jadi lembaga tebang pilih dalam menyasar pelaku tindak pidana korupsi, dimana berani memproses siapa saja yang diduga berperkara korupsi. Bila tidak ingin dijuluki sebagai lembaga pengecut, maka praktek proses hukum kepada Jenderal Tito harus segera direalisasikan.

Kini bola di kaki KPK, mau ditendang, disimpan, digocek adalah tergantung niat baik para punggawanya, Agus Rahardjo, dkk. Berani ? Selamat menegakkan kebenaran dan keadilan !!!

Oleh: Birru Ramadhan, Pengamat Sosial, 18/10/18).

HUKUM

Kemenhub Akan Keluarkan Aturan Baru Untuk Akhiri Polemik Transportasi Online

Published

on

Surabaya – Masyarakat yang terkena dampak positif ataupun negatif dengan adanya transportasi online, khususnya driver transportasi online tengah menantikan payung hukum dari adanya transportasi tersebut. Setelah dicabutnya aturan sebelumnya, Kementerian Perhubungan akhirnya merampungkan draf Peratuan Menteri Perhubungan terkait transportasi online. 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang memiliki “PR” baru setelah keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 P/HUM/2018 yang memerintahkan Menteri Perhubungan (Menhub) mencabut Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017. Pada Putusannya Mahkamah Agung “Menyatakan Pasal 6 ayat 1 huruf e, Pasal 27 ayat 1 huruf d, Pasal 27 ayat 1 huruf f, Pasal 27 ayat 2, Pasal 38 huruf a, Pasal 38 huruf b, Pasal 38 huruf c, Pasal 31 ayat 1, Pasal 39 ayat 2, Pasal 40, Pasal 48 ayat 10 huruf a angka 2, Pasal 48 ayat 10 huruf b angka 2, Pasal 48 ayat 11 huruf a angka 3, Pasal 48 ayat 11 huruf b angka 3, Pasal 51 ayat 9 huruf a angka 3, Pasal 51 ayat 10 huruf a angka 3, Pasal 56 ayat 3 huruf b angka 1 sub b, Pasal 57 ayat 11 huruf a angka 2, Pasal 65 huruf a, Pasal 65 huruf b, Pasal 65 huruf c, Pasal 72 ayat 5 huruf c, Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, merupakan pemuatan ulang materi norma yang telah dibatalkan oleh Putusan MA Nomor 37/P.HUM/2017 tanggal 20 juni 2017, dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku umum”. Belum ditemukannya solusi dari polemik  transportasi online ini sejak kemunculannya, menjadi “PR” besar bagi Kementerian Perhubungan.

Puncak polemik ini terjadi pada tahun 2016 ketika ribuan sopir taksi berdemo menuntut pemerintah menghentikan beroperasinya transportasi berbasis online. Para pembaca pasti dapat menebak penyebab demonstrasi ini, yaitu dikarenakan berkurangnya penghasilan mereka akibat adanya taksi online dan juga berpalingnya konsumen dari pengguna taksi konvensional ke ojek online. Kita turut prihatin atas berbagai keluhan dari sopir taksi konvensional ini yang tengah bekerja demi memenuhi kebutuhan anak dan istrinya, tetapi hal ini tidak dapat dipandang sebelah mata karena pengemudi taksi atau ojek berbasis online ini juga tengah bekerja demi memenuhi kebutuhan anak dan istrinya.

Realita bahwa perkembangan teknologi yang tidak bisa dibendung, dimana pelaku usaha taksi konvensional memiliki saingan bisnis bukan dari sesama pelaku usaha taksi, melainkan pembuat aplikasi yang mempertemukan para pemilik mobil pribadi dengan calon konsumen yang memerlukan jasa angkutan. Dampak perkembangan teknologi ini sama halnya ketika dahulu delman, andong, dokar dan lain sebagainya tergantikan oleh adanya bajaj, mikrolet, taksi dan lain sebagainya. Pada era Sharing Economy ini bukan hanya taksi dan ojek konvensional yang mendapat saingan tetapi juga toko-toko yang mendapat saingan dengan hadirnya online shop, pelaku usaha perhotelan yang mendapatkan saingan dari pembuat aplikasi yang mempertemukan antara pemilik rumah dan kamar kosong yang ingin disewakan.

Solusi Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mengeluarkan larangan taksi dan ojek online beroperasi pada akhir 2015 dianggap kurang bijak setelah kita melihat reaksi banyaknya protes masyarakat, sehingga keputusan pelarangan transportasi online dibatalkan oleh Menteri Perhubungan pada saat itu yang dijabat Ignatius Jonan. Hal ini tidak lepas dari manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya konsumen pengguna jasa layanan transportasi online. Konflik antara pengemudi transportasi konvensional dan pengemudi transportasi berbasis online ini jangan sampai membuat pemerintah melupakan konsumen sebagai pengguna jasa tersebut. Pemerintah perlu memperhatikan perannya dalam memelihara 5 asas  yang tercantum pada Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya dalam hal ini adalah asas manfaat dan asas keseimbangan, karena sesuai Penjelasan Pasal  2 UUPK segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan, tentu saja kita tidak dapat menolak realita bahwa manfaat adanya transportasi berbasis online dirasakan baik dari pihak konsumen atau dari pemerintah, tetapi juga perlu memperhatikan asas keseimbangan yang dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah yang sebagaimana tertulis dalam penjelasan Pasal 2 UUPK.

Hal ini mengingatkan kita pada ungkapan Charles Darwin yaitu, bukan yang terkuat atau tercerdas tetapi yang paling bisa beradaptasi dengan perubahan. Penulis berharap aturan baru  terkait tranportasi online ini dapat menjadi jembatan dari dari polemik yang mengakibatkan kegaduhan yang tidak kunjung berakhir.

Oleh : Hendrasta Pijar Ramadhan (Mahasiswa Jurusan Hukum Universitas Negeri Surabaya)

Continue Reading

OPINI

Siapa Pemenang Pileg 2019?

Published

on

By

Oleh: Ujang Komarudin*

Pemilu 2019 merupakan salah satu Pemilu terkompleks di dunia. Pada Pemilu 2019 nanti, akan dilaksanakan serentak, antara Pemilu Legislatif (Pileg) dengan Pemilu Presiden (Pilpres). Ya, Pileg dan Pilpres akan dilakukan secara bersama-sama, pada 17 April 2019.

Pilpres lebih gegap-gempita, hiruk-pikuk, dan rame, dengan persaingan dua kubu, Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi. Namun Pilpres terkesan adem ayem, sepi, seolah tak ada bunyinya. Pileg nyaris tak terdengar.

Pilpres penting. Namun Pileg juga tidak kalah pentingnya. Pileg yang sepi publisitas, terkesan menyimpan bara persaingan di belakang layar. Pileg yang seolah tak bernyawa, sesungguhnya sedang menyimpan bara.

Pileg yang terkesan diam. Namun mencekam. Karena Pileg bisa menjadi kuburan, bagi partai-partai yang malas berjuang dan tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4%.

Sesungguhnya, baik partai lama, maupun partai baru. Yang sedang menghuni Senayan. Ataupun pendatang baru. Sedang gelisah menunggu nasib. Nasib, apakah akan bisa tetap eksis dan narsis. Atau mati terhempas ganasnya persaingan dalam Pemilu. Bagi partai-partai yang sudah mapan pun, Pemilu 2019 bisa menjadi neraka. Apalagi bagi partai-partai new comer.

Partai lama yang masih eksis, yang diprediksi beberapa lembaga survey, akan lolos ke Senayan, jumlahnya tidak banyak. Sebut saja, ada PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PKB.

Sedangkan PKS, Partai Nasdem, PPP, Hanura, PAN harus berjuang mengamankan agar bisa lolos PT. PKS, Nasdem, dan PAN bisa saja lolos. PKS memiliki kader yang solid. Nasdem memiliki banyak artis dan kepala daerah. Dan PAN, berbasis akar rumput warga Muhammadiyah.

Sedangkan partai baru, yang selalu eksis di media adalah Perindo. Dan Perindo bisa saja lolos ke Senayan. Asalkan seluruh caleg-calegnya maksimal berjuang di lapangan.

Serangan udara Perindo, harus didukung dengan serangan darat. PSI menjadi partai yang sedikit kontroversi. Namun selalu aktif di media sosial. Partai yang diisi oleh anak-anak muda tersebut, bisa saja tidak lolos ke Senayan. Kecuali jika didorong oleh kekuasaan.

PBB, PKPI, Partai Garuda, dan Partai Berkarya akan sulit menembus PT 4%. Sangat berat bagi PBB untuk lolos PT. Namun dipolitik tidak ada yang tidak mungkin. Jika para kadernya solid, maksimal berjuang, dan penuh semangat untuk bisa lolos ke Senayan, maka bukan sesuatu yang mustahil, jika PBB bisa menduduki Senayan lagi.

Partai Berkarya, walaupun diisi oleh keluarga besar cendana. Akan berat dan sulit untuk menembus dan lolos ke Senayan. Menjual kesuksesan Orde Baru (Orba) adalah jargonnya. Dan hal tersebut merupakan hal yang wajar.

Namun kesuksesan Orba “ala” Partai Berkarya, tidak akan terlalu laku untuk dijual kepada masyarakat masa kini.
Pilpres 2014 dimenangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Dan sepertinya arah angin kemenangan Pileg 2019, juga akan tertuju dan menuju ke PDIP lagi. Dari hasil survey beberapa lembaga, menempatkan PDIP selalu yang teratas. Number one. Menjadi juara. Dan tertinggi hasilnya surveynya, jika dibandingkan dengan partai peserta Pemilu 2019 lainnya.

Hasil survey memang sifat hanya prediksi. Namun prediksi tersebut, akan benar apa adanya jika dilakukan dengan objektif. Dan bisa dipertanggung jawabkan. Tingginya hasil survey PDIP, jangan membuat kader partai terlena. Lalu diam, tidak mau bergerak, dan berjuang menyapa dan mendekati masyarakat.

Survey yang tinggi, jangan membuat PDIP, sombong dan besar kepala. Namun harus lebih rendah hati, dalam menjalankan amanah rakyat. Kemenangan yang sudah di depan mata, jangan sampai lepas, hilang, dan menjauh, apalagi sampai dikalahkan oleh partai-partai lainnya.

Partai politik didirikan, memang untuk mendapat dan mengejar kekuasaan, dengan cara konstitusional. Begitu juga dengan PDIP. Sah dan wajar bagi PDIP, jika ingin menang lagi di Pemilu 2019. Karena dengan kemenangan, akan membuka jalan bagi continuitas pembangunan yang sedang dijalankan.

Hanya dengan kemenangan, PDIP akan dengan mudah untuk membangun bangsa. Hanya dengan kemenangan, PDIP bisa menjadi leader untuk menjaga NKRI. Hanya dengan kemenangan, bangsa ini bisa diarahkan ke arah yang lebih baik. Dan hanya dengan kemenangan, PDIP dapat melaksanakan janji-janjinya, yang sudah disampaikan kepada rakyat.

Dengan kemenangan, PDIP juga akan menjadi sejarah. Sejarah panjang partai, yang berjuang untuk rakyat. Sehingga rakyat memilihnya. Rakyat tak akan memilih PDIP, jika PDIP jauh darinya.

Rakyat tak akan simpati kepada PDIP, jika PDIP tak pernah memperjuangkan nasibnya. Dan rakyat tak akan suka kepada PDIP, jika PDIP mengingkarinya.
Kemenangan berturut-turut di Pileg (2014 dan 2019), sangat penting bagi PDIP. Bukan hanya akan mentahbiskan PDIP sebagai partai yang dicintai, disayangi, dan mendapat simpati rakyat.

Tetapi juga akan mengokohkan PDIP menjadi partai besar di Indonesia. Namun kemenangan yang diperoleh PDIP, harus membawa kebaikan bersama.

Perjuangan dan kerja keras kader di bawah. Akan menentukan apakah PDIP, akan memenangkan pertarungan di Pemilu 2019 atau tidak. Karena sejatinya, tidak ada kemenangan yang tidak diperjuangkan. Tidak ada kemenangan tanpa kerja keras. Dan tak ada kemenangan tanpa soliditas.

Kemenangan akan didapatkan, bagi mereka yang mau mengusahakannya. Pemilu 2019 yang hanya menyisakan waktu, kurang lebih lima bulan lagi. Jangan membuat PDIP kendor dalam memperjuangkan aspirasi-aspirasi rakyat. Dan jangan sampai berhenti bergerak, sampai kemenangan itu didapatkan di hari pencoblosan. Sekali saja lengah, maka kemenangan bisa hilang.

PDIP merupakan salah satu partai, yang menatap Pemilu 2019 dengan optimistis. Disaat partai-partai lain, suaranya turun dan terancam tidak lolos ke Senayan. PDIP suaranya naik. Bisa karena efek Jokowi yang menjadi capres. Dan bisa juga karena hasil kerja keras, para kadernya, dalam membesarkan dan memenangkan partai.

Hasil survey tertinggi dan teratas, merupakan sesuatu yang harus disyukuri oleh seluruh kader PDIP. Besarnya dukungan rakyat, akan juga menuntut tanggung jawab. Kemenangan memang nikmat. Karena akan mendapat kekuasaan. Namun bagaimana kemenangan yang akan diraih PDIP di 2019 nanti, bisa membawa maslahat bagi rakyat, bangsa, dan negara.

*Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) & Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Jakarta.

Continue Reading

OPINI

Terima Kasih Guru! Kau Pahlawan Tanda Tanpa Jasa

Published

on

By

Oleh: Yandrico Putra, Kadiv Penelitian dan Advokasi Kebijakan LBH pendidikan

Berbicara mengenai dunia pendidikan memang tidak akan pernah habisnya karena belajar tak pernah mengenal umur. Pendidikan sebagai salah satu pondasi dalam membangun peradaban bangsa.

Oleh karena itu, pendidikan semakin mendapat tempat yang penting dalam proses pembangunan generasi bangsa. Pesatnya IPTEK mendorong kehadiran era baru yaitu Revolusi Industri 4.0 atau era Milenial dengan maraknya fasilitas gadget menyebabkan generasi anak muda menjadi lebih egois dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar.

Hal ini menimbulkan kecemasan mengenai pembinaan karakter. Ini merupakan salah satu tanggung jawab besar pemerintah di sector pendidikan pada saat ini. Karena pendidikan merupakaan cerminan etika suatu bangsa.

Dalam UU NO. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dan PP Nomor 74 tahun 2008, guru tidak hanya mengajar, tapi guru adalah pendidik yang profesional dengan tugas utama menindik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan formal baik ditingkat dasar maupun tingkat menengah. Oleh karena itu sangat dibutuhkan peran guru dalam kehidupan sehari hari.

Guru berperan penting dalam peningkatan mutu pendidikan nasional dalam hal berbangsa dan bernegara. Karena berprofesi sebagai pengajar tidak hanya melakukan transfer ilmu kepada anak didik, tapi juga kepada pembentukan karakter untuk generasi yang akan datang.

Apalagi pada era teknologi ini banyak pengaruh globalisasi sosial yang tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh para generasi milineal ini sehingga berdampak negatif dan mempengaruhi sikap masyarakat.

Menurut Prof Darji darmodihar (mantan Rektor Universitas Brawijaya) “mendidk adalah menunjukan usaha yang lebih ditujukan kepada pengembangan budi pekerti, semangat, kecintaan, rasa kesusilaan, ketakwaan dll.”

Guru pahlawan tanpa tanda jasa, ungkapan tersebut memang benar adanya di Negara kita, bukan perihal tentang tanda jasa seperti pangkat bintang 1 bintang 2 atau sampai bintang 5.

Tapi begitu mudahnya bagi lingkungan melupakan peran guru yang telah membentuk karakter kepada sebuah generasi. Akhir akhir ini banyak berita kita dengar tentang pelaporan guru kepada polisi karena disebakan memberi punishment kepada anak didiknya dalam dunia pendidikan.

Alasan itu, dalam momen memperingati Hari Guru Nasional yang ke 73 tahun yang jatuh pada tanggal 25 november 2018 maka LBH pendidikan telah menyelenggarakan seminar publik pada tanggal 23 November 2018 untuk mengetahui komitmen para pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 dalam melindungi dan mengangkat harkat dan martabat profesi guru di tanah air agar bisa menciptakan generasi yang berkarakter yang mampu menjawab tantangan di era digital ini.

Dalam momen refleksi hari Guru ini mari kita ucapkan terima kasih kepada guru guru di seluruh tanah air yang telah mendidik dan membentuk karakter atau etika kita layaknya manusia social. Dan harus selalu kita kawal dan koreksi program program para stake holder nantinya dalam dunia pendidikan untuk menuju Indonesia emas tahun 2045. []

 

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending