Connect with us

EKONOMI

KNKS Luncurkan Buletin INSIGHT di 4th AIFC

Published

on

SURABAYA – Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) meluncurkan Buletin INSIGHT di acara 4th Annual Islamic Finance Conference (AIFC) yang diselenggarakan di Hotel JW Marriott.

Peluncuran Buletin INSIGHT dilakukan bersamaan dengan keynote speech Direktur Eksekutif KNKS Ventje Rahardjo Soedigno. “Buletin ini adalah platform yang berisi analisis perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia,” ujar Ventje. Kamis, (25/7/2019).

Buletin INSIGHT dirancang untuk menjadi media literasi terkait perkembangan ekonomi dan keuangan syariah masyarakat. Analisis yang disajikan di bulletin ini dikemas dengan bahasa popular, sehingga mudah dan meyenangkan untuk dibaca.

“INSIGHT berisi analisis-analisis mendalam seputar ekonomi dan keuangan syariah yang ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. Tujuannya adalah agar seluruh masyarakat bisa mengerti ekonomi syariah dengan mudah,” pungkas Ventje.

Direktur Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah KNKS Sutan Emir Hidayat mengatakan INSIGHT juga diperkaya dengan pemikiran para pakar ekonomi syariah. “Para pakar dan tokoh diwawancarai untuk dimintakan pendapat dan pemikiran tentang ekonomi syariah,” terang Emir.

Emir mengungkapkan bahwa literasi dan inklusi keuangan syariah masih sangat kecil. Hal tersebut menjadi tantangan terbesar dalam pengembangan ekonomi syariah Indonesia.

“Kehadiran Buletin INSIGHT KNKS diharapkan dapat mengatasi tantangan ini,” ucap Emir. Dia mengharapkan INSIGHT dapat menjadi media komunikasi publik yang dapat membawa manfaat bagi perkembangan ekonomi syariah baik di dalam dan luar negeri. (ari)

EKONOMI

Permindo Sultra Dorong Fajar Hasan Jadi Ketua Kadin

Published

on

By

KabaRakyat.com | Jakarta – Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Pemerhati Investasi Indonesia Wilayah Sulawesi Tenggara, Enggi Indra Syahputra, mengatakan bahwa sosok Fajar Hasan merupakan figur yang sangat tepat memimpin Kadin Sultra. (lebih…)

Continue Reading

EKONOMI

Bamsoet: Setelah Vaksinasi, Tugas Berikutnya Pulihkan Perekonomian Indonesia

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi keberhasilan pemerintah Indonesia yang telah mendapatkan pengiriman awal vaksin Covid-19 sebanyak 1,2 juta dosis dari Sinovac Biotech Ltd (China). Menunjukan kuatnya kepiawaian pemerintah dalam membangun jaringan internasional, sehingga Indonesia bisa menjadi negara prioritas yang mendapatkan vaksin Covid-19.

“Vaksin tersebut kini sedang diuji oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar bisa mendapatkan izin edar dan penggunaan di Indonesia. Karena situasi saat ini sedang dalam kondisi tak normal akibat pandemi Covid-19, BPOM bisa mempercepat pengujian vaksin dengan mengacu prosedur teknis izin darurat penggunaan vaksin sesuai pedoman WHO. Sehingga, tidak meninggalkan tiga aspek utama pengujian berupa keamanan, khasiat, dan mutu produk,” ujar Bamsoet saat menjadi keynote speech Musyawarah Provinsi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sumatera Selatan, secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (7/12/20).

Hadir dalam acara tersebut, selain Ketua Kadin Provinsi Sumatera Selatan Doddy Alex Nurdin juga hadir Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roslani dan Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Anindya Bakrie.

Calon Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menjelaskan, Inggris menjadi negara pertama yang akan melakukan vaksinasi menggunakan vaksin Pfizer/BioNtTech (Amerika), dimulai pada 14 Desember 2020. Ratu Inggris Elizabeth II (94 tahun) dan suaminya, Pangeran Philip (99 tahun) turut divaksin dalam gelombang pertama vaksinasi tersebut.

“Di Amerika sendiri, Food and Drug Administration/FDA (sejenis lembaga BPOM) akan bersidang pada 10 Desember 2020 untuk mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin Covid-19. Bahkan tiga mantan Presiden Amerika, yakni Barack Obama, Bill Clinton, dan George Bush juga akan divaksin, disiarkan langsung di berbagai saluran televisi, sehingga masyarakat dunia tidak ragu-ragu untuk ikut vaksinasi,” jelas Bamsoet.

Ketua DPR RI ke-20 ini menerangkan, Indonesia melalui BPOM juga harus bergerak cepat seperti Inggris dan Amerika untuk menyelesaikan izin penggunaan vaksin Covid-19. Sehingga geliat ekonomi dan kehidupan masyarakat bisa berangsur membaik.

“Walaupun sudah ada vaksin, protokol kesehatan tetap harus disiplin dijalankan. Mengingat besarnya jumlah penduduk Indonesia mencapai 260 juta jiwa, sehingga membutuhkan proses vaksinasi yang tidak sebentar, bisa sampai pertengahan tahun 2021,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menekankan, setelah vaksinasi, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang tidak mudah dalam membangkitkan geliat perekonomian nasional, yang dimulai dengan terlebih dahulu membangkitkan perekonomian daerah. Karenanya, berbagai potensi yang dimiliki daerah harus digenjot semaksimal mungkin, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

“KADIN Sumatera Selatan, misalnya, bisa menggenjot peluang menjadikan daerah Sumatera Selatan sebagai salah satu pusat industri modifikasi otomotif. Bidang usaha ini termasuk turunan lima sektor bidang manufaktur yang mendapat prioritas pengembangan dari Presiden Joko Widodo dalam menguatkan Indonesia memasuki era Revolusi Industri 4.0. Menunjukan keseriusan pemerintah dalam memajukan industri modifikasi otomotif,” tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, kehadiran industri modifikasi otomotif juga akan merangsang geliat UMKM sebagai pemasok barang-barang yang dibutuhkan, seperti knalpot, jaket, dan berbagai aksesoris lainnya. Sehingga akan mampu membuka banyak lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Perputaran uang di segmen usaha modifikasi otomotif mencapai ratusan miliar per tahunnya. Didukung semakin bertambahnya penduduk kelas menengah yang sudah mencapai 52 juta jiwa, semakin membuka potensi market bagi industri berbasis hobi seperti modifikasi otomotif,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

EKONOMI

Tiap Desa Miliki Satu BUMDes

Published

on

By

KabaRakyat.com | JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, setiap desa hanya boleh memiliki satu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Meski demikian, setiap BUMDes diperbolehkan untuk mendirikan berbagai unit-unit usaha. (lebih…)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending