Connect with us

EKONOMI

KNKS Luncurkan Buletin INSIGHT di 4th AIFC

Published

on

SURABAYA – Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) meluncurkan Buletin INSIGHT di acara 4th Annual Islamic Finance Conference (AIFC) yang diselenggarakan di Hotel JW Marriott.

Peluncuran Buletin INSIGHT dilakukan bersamaan dengan keynote speech Direktur Eksekutif KNKS Ventje Rahardjo Soedigno. “Buletin ini adalah platform yang berisi analisis perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia,” ujar Ventje. Kamis, (25/7/2019).

Buletin INSIGHT dirancang untuk menjadi media literasi terkait perkembangan ekonomi dan keuangan syariah masyarakat. Analisis yang disajikan di bulletin ini dikemas dengan bahasa popular, sehingga mudah dan meyenangkan untuk dibaca.

“INSIGHT berisi analisis-analisis mendalam seputar ekonomi dan keuangan syariah yang ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. Tujuannya adalah agar seluruh masyarakat bisa mengerti ekonomi syariah dengan mudah,” pungkas Ventje.

Direktur Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah KNKS Sutan Emir Hidayat mengatakan INSIGHT juga diperkaya dengan pemikiran para pakar ekonomi syariah. “Para pakar dan tokoh diwawancarai untuk dimintakan pendapat dan pemikiran tentang ekonomi syariah,” terang Emir.

Emir mengungkapkan bahwa literasi dan inklusi keuangan syariah masih sangat kecil. Hal tersebut menjadi tantangan terbesar dalam pengembangan ekonomi syariah Indonesia.

“Kehadiran Buletin INSIGHT KNKS diharapkan dapat mengatasi tantangan ini,” ucap Emir. Dia mengharapkan INSIGHT dapat menjadi media komunikasi publik yang dapat membawa manfaat bagi perkembangan ekonomi syariah baik di dalam dan luar negeri. (ari)

EKONOMI

Kondisi Negara Sulit, PKS Minta Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Direvisi

Published

on

By

Tangsel  – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) minta Pemerintah revisi Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid 19. Perppu yang diserahkan Pemerintah kepada DPR RI, Kamis (2/4) dinilai tidak fokus dalam menanggulangi Covid 19 dan sarat kepentingan pengusaha.

Wakil Ketua FPKS, Mulyanto, merasa Perppu ini tidak layak disebut sebagai payung hukum penanggulangan Covid 19. Sebab porsi anggaran untuk penanggulangan Covid 19 lebih sedikit daripada untuk keperluan lain. Dari total tambahan anggaran yang diajukan sebesar Rp 405,1 triliun, porsi untuk bidang kesehatan hanya Rp 75 triliun.

Sementara untuk jaring pengaman sosial (social safety net) sebesar Rp 110 triliun, insentif pajak dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp 70,1 triliun dan pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional Rp 150 triliun.

“Berdasarkan komposisi anggaran saja kita bisa lihat bahwa Pemerintah lebih condong mau menyelamatkan kegiatan ekonomi daripada menanggulangi Covid 19.

Padahal masalah besar yang kita hadapi saat ini kan persebaran Covid 19 yang terus meningkat. Jadi sebaiknya kita fokus saja selesaikan masalah itu. Jangan lari ke masalah lain yang masih bisa ditunda,” tegas Mulyanto.

Hal lain yang juga disorot Mulyanto adalah ketidakjelasan batas tahun anggaran yang akan diatur menggunakan Perppu ini. Dengan tidak adanya batas tahun anggaran yang dapat diubah dengan Perppu ini, maka secara tidak langsung peran DPR dalam menyusun dan menyetujui anggaran terhapus. Padahal fungsi anggaran DPR RI merupakan amanat konstitusi.

“Perppu jangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Meski Perppu ini disusun dalam kondisi darurat tapi tetap harus sinkron dengan aturan hukum di atasnya,” imbuh Sekretaris Majelis Pertimbangan PKS ini.

Mulyanto menambahkan, berdasarkan hasil kajian komprehensif, kemungkinan PKS akan menolak Perppu ini jika tidak ada koreksi pada bagian-bagian penting tersebut.

PKS akan mendukung upaya Pemerintah mengerahkan semua daya upaya dalam melindungi rakyat dari Covid 19. Tapi PKS juga minta Pemerintah harus fokus, transparan dalam upaya penyelamatan tersebut dan jangan mencampuradukan dengan kepentingan bisnis. (Akbar)

 

Continue Reading

EKONOMI

Catatan PKS 2019: Pertumbuhan Ekonomi secara Umum Melambat dan Defisit Neraca Perdagangan Masih Terjadi

Published

on

By

Jakarta (31/5) Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini memberikan catatan dan evaluasi akhir tahun 2019. Jazuli menyoroti utamanya pada tiga poin besar di bidang ekonomi, politik dan hukum.

Dalam Bidang ekonomi dan Kesejahteraan rakyat. Jazuli melihat bahwa Pertumbuhan ekonomi secara umum melambat dan defisit neraca perdagangan masih terjadi. Tercatat pada kuartal III-2019, pertumbuhan ekonomi nasional secara tahunan sebesar 5,02 persen (yoy). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Sedangkan kinerja ekspor masih belum bisa diandalkan.

“Target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2019 sebesar 5,30 persen dan Outlook APBN 2019 sebesar 5,20 persen. Terbukti tidak akan tercapai hingga akhir tahun 2019. “Pemerintahan Jokowi tidak berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan baik dalam RPJMN 2015-2019 maupun APBN 2019,” tegasnya.

Selain itu Jazuli menambahkan, yang juga menjadi catatan penting dipenghujung tahun 2019 ini adalah munculnya mega skandal Jiwasraya dengan gagal membayar polis nasabahnya hingga 12.4 Triliun. Ini pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan pada tahun 2020.

Di bidang kesejahteraan rakyat rendahnya angka inflasi pada angka 3 persen justru menunjukkan daya beli masyarakat terus mengalami tekanan, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat tidak banyak mengalami perubahan. Ekonomi nasional masih tertolong dengan tumbuhnya sektor informal ditengah-tengah masyarakat. Program iuran BPJS yang direncanakan naik 100 persen dan tarif tol mulai Januari 2020 akan menambah beban rakyat dan menjadi kado tahun baru yang pahit bagi masyarakat.

Polarisasi dan segregasi politik di antara masyarakat masih sangat tajam. Hal ini karena adanya sikap pendikotomian yang terus dipelihara karena adanya beda pandangan dan sikap. Yang secara teknis sering disimplifikasi menjadi sikap toleran dan radikal, apalagi jika pandangan tersebut beda haluan dengan Pemerintah.

“Kedepan kita perlu menjaga stabilitas politik, diantaranya pihak eksekutif jangan banyak mengeluarkan statement atau komentar yang menyulut emosi serta menimbulkan kegaduhan publik” jelas Jazuli.

Sementara itu, dalam bidang penegakan hukum masih jauh dari rasa keadilan. misalnya, peristiwa demonstrasi pasca Pilpres 2019, yang berujung pada penangkapan, penahanan sewenang-sewenang dan jatuhnya korban jiwa. Bahkan, beberapa ulama dan tokoh agama ada yang dipersekusi dan dikriminalisasi dalam menyampaikan ceramah dan ajaran agama.

“Tahun 2020 adalah awal kita membuka lembaran baru, perlu keseriusan bersama menghadirkan iklim demokrasi yang mampu sehat, kompetitif dan membuahkan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (dwi)

Continue Reading

EKONOMI

Bamsoet: Alhamdulillah Bersyukur karena Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2019 Bisa Bertahan di Kisaran 5 Persen

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR Bambang Soesatyo mengapresiasi kinerja pemerintah yang berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi nasional 2019 pada kisaran 5 persen. Namun, karena dunia masih menghadapi ketidakpastian.

Untuk itu, Bamsoet mendorong pemerintah agar tetap menerapkan azas kehati-hatian (prudent) dalam pengelolaan ekonomi negara sepanjang tahun 2020.

“Patut untuk disyukuri karena pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019 masih bisa diupayakan bertahan di kisaran 5 persen. Gambaran tentang indikator pertumbuhan ekonomi ini seharusnya menjadi faktor pembangkit optimisme masyarakat,” kata Bamsoet, Ahad (29/12/2019).

Utamanya, lanjutnya, karena level pertumbuhan itu bisa dicapai ketika perekonomian global masih dirundung masalah ketidakpastian. Terjaganya kinerja perekonomian nasional yang positif itu tentunya berkat pengelolaan yang berlandaskan penuh kehati-hatian.

Bamsoet menyampaikan, dinamika perekonomian global tahun 2020 praktis masih sama dengan 2019. Dari aspek pertumbuhan tetap kurang prospektif. Faktor penyebab ketidakpastiannya tetap sama, yakni berlanjutnya perang dagang Amerika Serikat (AS) versus Tiongkok, plus faktor rumitnya pemisahan Inggris dari perekonomian atau pasar tunggal UE (Uni Eropa) alias Brexit.

“Bahkan ada potensi terjadinya eskalasi ketidakpastian oleh faktor AS. Pertama, kisruh mengenai keberlanjutan proses pemakzulan Presiden Donald Trump. Kedua, faktor pemilihan Presiden AS pada November 2020. Dunia pada umumnya, dan sektor bisnis pada khususnya, akan menunggu sosok presiden terpilih negeri Paman Sam itu,” jelasnya.

Menurutnya, ada faktor-faktor ketidakpastian global itu, menjadi sangat layak untuk merekomendasikan kepada pemerintah agar tetap bermain aman sepanjang tahun 2020, yakni kebijakan pengelolaan perekonomian yang realistis dan penuh kehati-hatian. Bukankah dengan semangat pengelolaan yang berhati-hati sepanjang 2019 Indonesia masih mampu mencatat pertumbuhan 5,02 persen.

Realistis dalam arti tetap berpijak pada sumber kekuatan pertumbuhan. Sumber kekuatan pertumbuhan ekonomi 2019 adalah konsumsi domestik yang sumbangannya mencapai 56,28 persen, sementara kontribusi investasi bagi pertumbuhan 32,32 persen.

Maka, sambungnya, untuk menjaga kekuatan konsumsi domestik, pemerintah hendaknya menghindari dulu penerapan kebijakan-kebijakan baru yang berpotensi memperlemah daya beli masyarakat. Rencana kebijakan menaikkan iuran BPJS misalnya, kalau masih bisa ditunda, tak ada salahnya jika diterapkan di kemudian hari.

“Kebijakan lain yang berpotensi menaikkan harga barang dan jasa pun hendaknya dipertimbangkan dengan matang dan jangan dipaksakan,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending