Connect with us

OPINI

KNPI Satu, yang Terus Bertahan di Tengah Badai Pemuda Indonesia

Published

on

Oleh: Habibie Mahabbah, Wakil Bendahara Umum DPP KNPI

“Ada 2 kubu ya sama sama kongres???” tanya kawan mengomentari foto-foto 26 hari lagi menjelang Kongres DPP KNPI Aceh (6-9/11/2018) melakui akun facebook pribadi saya. Nama kawan saya itu sebut saja Tulus.

“Yang sah hanya satu, yang dipimpin oleh Muhammad Rifai Darus didampingi Sekjen Sirajudin Abdul Wahab. Sementara yang disebelah sudah kalah di pengadilan. Tidak sah lagi…,” jawabku saat saya menghubunginya langsung untuk menjelaskan sedikit persoalan KNPI kini.

Berapa menit kemudian, ada komentar masuk di halaman facebook-ku. Dari sahabat lama yang sama-sama yang pernah jadi pengurus DPD II KNPI Jakarta Timur. Sebut saja namanya Bintang.

“Ente klo ngomong ga di ayak,” komentar Bintang.

Sebagai informasi, Bintang adalah salah satu pengurus KNPI sebelah yang dipimpin Fahd Arafiq. Dia juga salah satu kader  Golkar Jakarta Timur yang saya kenal sangat militan. Dedikasinya pada partai beringin  tersebut sangat tinggi.

Kami sama-sama pernah ber-KNPI dari Jakarta Timur hingga KNPI Provinsi DKI Jakarta. Tapi sayang, kami dua dipisahkan di Pengurusan KNPI di Tingkat Pusat. Dipisahkan oleh ‘Tukang belah’.

Saya berhenti sejenak. Dan memutar kembali memori persahabatan kami. Hanya gegar beda pilihan membuat persahabatan kami sedikit bermasalah.

Mungkin cerita kami di atas berlaku juga bagi pengurus KNPI lainnya yang telah mengorbankan persahabatannya dengan konflik. Padahal, persahabatan bagi pemuda itu penting untuk menyatukan enerji untuk membangun bangsa. Mengingat tugas pemuda untuk mengontrol pemerintahan yang sedang berjalan.

Pemuda Kini Dipecah, Darah Persatuan Diuji!

Cerita pendek di atas tak begitu penting. Namun, di balik cerita itu ada pertanyaan besar yang lahir. Apakah energi pemuda Indonesia kini akan habis di tengah konflik? Terus kapan kita ikut membantu pemerintah membangun negeri ini jika kita terus berkonflik dan tak mau mengalah jika sudah kalah di ranah hukum?

Sejatinya, pemuda Indonesia harus belajar dari pemain sepak bola atau cabang olah raga lainnya. Yang siap menerima kalahan, sangat sportif. Saat wasit memutuskan pemenang dalam satu pertandingan, maka para pemain menerima keputusan inkrah itu.

Meski persoalan pemuda tak seperti permainan olahraga yang dipimpin oleh seorang wasit itu. Bukan. Namun, persoalan bangsa harus diemban oleh pemuda yang memiliki era keemasannya untuk berkontribusi bagi bangsa seperti para pahlawan menorehkan ‘Prestasi Emas’ di negeri ini. Sebab masa muda hanya datang sekali. Dan, sayang jika dihabiskan dengan konflik yang dipelihara.

Masih ingatkah kita bahwa persoalan pemuda hanya bisa diselesaikan oleh pemuda itu sendiri? Jika masih ingat, ayo mulai menerima kekalahan atas keputusan pengadilan tersebut. Kita yang mulai memberi pelajaran pada politisi atau elit politik untuk menerima kekalahan dalam setiap pertarungan politik yang ada. Kita pemuda yang ambil peran sebagai teladan persatuan bangsa ini.

Artinya, persoalan pemuda perlu diselesaikan oleh pemuda itu sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Karena pemuda itu masih independen dan masih punya pola pikir yang kuat untuk kemajuan bangsa ini.

Saya masih teringat dengan respon Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang cukup prihatin dengan apa yang dialami KNPI. Bamsoet punya cita-cita suci nan besar, ingin KNPI tetap solid dan berkontribusi untuk bangsa ini.

Menurut Bamsoet kala itu, KNPI harus memberikan tauladan kepada kaum muda lainnya. Perbedaan pandangan atau cara kerja adalah hal yang biasa. Sehingga dialog terbuka dari hati ke hati, perlu dilakukan dengan menhilangkan egoisme dan sikap ingin menang sendiri.

Pesan Bamsoet itu bagus. Namun, ada yang terlupakan oleh politisi Golkar itu. Ia lupa menyampaikan ke publik bahwa dari dua kepengurusan KNPI yang sah dinakhodai Muhammad Rifai Darus. Karena hanya hasil kongres Papua yang diakui negara, sah dihadapan hukum Indonesia.

Bagi saya, Bamsoet yang pernah ber-KNPI tentu tahu kultur KNPI. Tak perlu diajari lagi soal KNPI yang mana kepengurusan secara legal formal yang inkrah diakui negara. Pasti Bamseot sudah tahu. Tinggal bagaimana Bamsoet memfasilitas agar pemuda yang ada disebelah ‘kembali ke jalan yang benar’.  Dan mengakui kepengurusan Muhammad Rifai Darus sebagai KNPI yang sah. Dan, meminta ‘kepengurusan sebelah’ yang kalah, menerima kenyataan, layaknya pemain sepak bola tadi. Seperti Real Madri menerima kenyataan dirinya kalah oleh Barcelona di laga El Clasico terakhir dengan skor 1-4. Itu baru tak ada perpecahanan.

Artinya, Bamsoet sebagai alumni KNPI, tinggal mengajak pengurus yang ‘ilegal’ yang tidak sah sesuai undang-undang berlaku di Indonesia, legowo menerima kepengurusan yang sah. Sikapnya harus tegas. Siapa lagi yang bisa terlibat selesaikan rumah tangga KNPI kalau bukan dari bagian anggota keluarga itu sendiri?

Sejatinya, Bamsoet melihat kedua kepengurusan dengan kacamata konstitusi, dari kedua kekuatan hukum yang dipunyai kedua pengurus itu. Masing-masing kepengurusan membuka lembaran hukum dipunyai. Dengan cara ini, sangat tegas dan tak bertele-tele dalam menyelesaikan persoalan internal KNPI.

Apa hasilnya sekarang? Sekolompok pemuda yang membawa nama besar KNPI, juga akan menggelar kongres tandingan. Sehingga kejadian ini menjadi preseden buruk bagi generasi muda ke depannya. Itu karena kita sebagai bangsa tak mampu mengelola konflik dengan baik.

Sikap Bamsoet, berbanding terbalik dengan Ketua DPR RI sebelumnya Ade Komarudin (Akom). Akom secara tegas mendukungan  DPP KNPI yang dipimpin Ketua Umum Muhammad Rifai Darus dan Sekretaris Jenderal Sirajuddin Abdul Wahab. Itu sebagai respon Akom atas dualisme kepengurusan yang melanda organisasi kepemudaan tersebut.‎

Ada Apa dengan KNPI Kita Semua?

Untuk diketahui, Rifai merupakan Ketua Umum DPP KNPI periode 2015-2018 hasil Kongres XIV di Kota Jayapura, Papua. Kala itu, kongres dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kepemimpinan Rivai kemudian diganjal dengan  Kongres Luar Biasa (KLB)‎ yang melahirkan kepemimpinan Fahd Arafiq. ‎

Kala itu, Akom menginggung kepengurusan Fahd. Sebagai aktivis pemuda, Akom ingin agar kader-kader KNPI harus siap menang dan siap kalah dalam menghadapi setiap pertarungan politik. Pihak yang tidak siap kalah, dan hanya siap menang sebagai pihak yang justru menggerogoti organisasi kepemudaan itu. ‎ Tapi sayang beribu sayang. Semua tinggal pesan moril yang dahsyat.

Kepengurusan Rifai memiliki badan hukum yang sah, Tammi Menkumham mengeluarkan SK NOMOR: AHU-0001403.AH.01.07.TAHUN 2015 tentang pengesahan pendirian badan hukun perkumpulan tertanggal 2 Juni 2015.

Singkat cerita, hasil Kongres Papua itu mulai menuai konflik dengan ‘ceritanya’. Di mana Rifai Darus memilih Ahmad Dolli Kurnia sebagai Ketua MPI ketimbang Taufan EN Rotorasiko. Bermula dari cerita itu konflik berlanjut.

Kemudian dinisiasi Fahd A Rafiq untuk KLB Pemuda/KNPI dihelat di Hotel Kartika Chandra, 1 Juni 2015 lalu. Naming Fahd, tidak memenuhi ketentuan AD/ART KNPI. Syarat sah KLB seperti harus ada pelanggaran AD ART, tertulis oleh setengah lebih dari jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang berhimpun, permintaan tertulis dari lebih setengah DPD KNPI Provinsi, serta dilaksanakan oleh Ketua Umum DPP,  tidak ada yang terpenuhi. Dengan kata lain, tidak sah kepengurusan Fahd itu alias bodong.

Fahd tak tinggal diam. Kemudian mengusulkan pendirian badan hukum untuk kelompoknya. Tanpa banyak kendala, Fahd berhasil membentuk organisasi baru. Mirip KNPI, termasuk logo sebagai merek KNPI yang sah. Namanya Perkumpulan KNPI Pemuda Indonesia, tanpa singkatan atau kepanjangan. SK bernomor AHU-0010877.AH.01.07. bertanggal 23 Oktober 2015.

Banyak yang perlu diapresiasi dari kepengurusan DPP KNPI di bawah Muhammad Rifai Darus. Meski banyak mendapatkan badai melanda, banyak yang telah dilakukan untuk pemuda Indonesia.

Di akhir tulisan ini, saya ingin menyampaikan pesan Ketua Umum Rifai Darus usai sertifikat merek dipegang oleh KNPI hasil Kongres Papua:

Rasa syukur yang tiada hentinya kami panjatkan kepada Tuhan YME, serta ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada Ketua Bidang Hukum DPP KNPI, serta seluruh pengurus DPP KNPI, DPD KNPI Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan serta OKP Tingkat Nasional Yang Berhimpun dalam KNPI, atas konsistensinya dalam mengawal, menjaga, memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dalam berorganisasi yang baik dan benar.

Sertifikat merek ini merupakan bukti autentik (kuat/sah), atas kepemilikan LOGO & NAMA KNPI – KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA, sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2016, Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menjamin kepemilikan atas MEREK/LOGO, NAMA KNPI-KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA, yang tidak boleh dipergunakan oleh pihak manapun yang bukan struktural ataupun tanpa seizin dari pemilik MEREK. (baca : UU No. 20 Thn 2016).

Pada hari ini Senin tanggal 7 Mei 2018, kami atas nama DPP KNPI Periode 2015 – 2018 (MRD & SAW), telah menerima SERTIFIKAT MEREK, yang disahkan oleh KEMENTERIAN HUKUM & HAM RI, dan telah dilakukan penyerahan melalui Ketua Bidang Hukum & Konsultan HKI Bung Adheri Z Sitompul, SH. MH. MIP. CLA, yang diajukan oleh DPP KNPI 2015-2018 (MRD & SAW) yang beralamat di GEDUNG PEMUDA Jl. HR. RASUNA SAID, KOMPLEK GEMA KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12950, pengajuan atas SERTIFIKAT MEREK pada tanggal 10 Januari 2017 dan disahkan pada tanggal 4 Mei 2018,” papar Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat ini.

Insya Allah kami tinggalkan legacy yang baik dan benar agar tidak ada lagi kelompok yang mengatasnamakan KNPI bisa secara tdk terkontrol gunakan Logo dan nama KNPI hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan. []

HUKUM

Kemenhub Akan Keluarkan Aturan Baru Untuk Akhiri Polemik Transportasi Online

Published

on

Surabaya – Masyarakat yang terkena dampak positif ataupun negatif dengan adanya transportasi online, khususnya driver transportasi online tengah menantikan payung hukum dari adanya transportasi tersebut. Setelah dicabutnya aturan sebelumnya, Kementerian Perhubungan akhirnya merampungkan draf Peratuan Menteri Perhubungan terkait transportasi online. 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang memiliki “PR” baru setelah keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 P/HUM/2018 yang memerintahkan Menteri Perhubungan (Menhub) mencabut Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017. Pada Putusannya Mahkamah Agung “Menyatakan Pasal 6 ayat 1 huruf e, Pasal 27 ayat 1 huruf d, Pasal 27 ayat 1 huruf f, Pasal 27 ayat 2, Pasal 38 huruf a, Pasal 38 huruf b, Pasal 38 huruf c, Pasal 31 ayat 1, Pasal 39 ayat 2, Pasal 40, Pasal 48 ayat 10 huruf a angka 2, Pasal 48 ayat 10 huruf b angka 2, Pasal 48 ayat 11 huruf a angka 3, Pasal 48 ayat 11 huruf b angka 3, Pasal 51 ayat 9 huruf a angka 3, Pasal 51 ayat 10 huruf a angka 3, Pasal 56 ayat 3 huruf b angka 1 sub b, Pasal 57 ayat 11 huruf a angka 2, Pasal 65 huruf a, Pasal 65 huruf b, Pasal 65 huruf c, Pasal 72 ayat 5 huruf c, Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, merupakan pemuatan ulang materi norma yang telah dibatalkan oleh Putusan MA Nomor 37/P.HUM/2017 tanggal 20 juni 2017, dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku umum”. Belum ditemukannya solusi dari polemik  transportasi online ini sejak kemunculannya, menjadi “PR” besar bagi Kementerian Perhubungan.

Puncak polemik ini terjadi pada tahun 2016 ketika ribuan sopir taksi berdemo menuntut pemerintah menghentikan beroperasinya transportasi berbasis online. Para pembaca pasti dapat menebak penyebab demonstrasi ini, yaitu dikarenakan berkurangnya penghasilan mereka akibat adanya taksi online dan juga berpalingnya konsumen dari pengguna taksi konvensional ke ojek online. Kita turut prihatin atas berbagai keluhan dari sopir taksi konvensional ini yang tengah bekerja demi memenuhi kebutuhan anak dan istrinya, tetapi hal ini tidak dapat dipandang sebelah mata karena pengemudi taksi atau ojek berbasis online ini juga tengah bekerja demi memenuhi kebutuhan anak dan istrinya.

Realita bahwa perkembangan teknologi yang tidak bisa dibendung, dimana pelaku usaha taksi konvensional memiliki saingan bisnis bukan dari sesama pelaku usaha taksi, melainkan pembuat aplikasi yang mempertemukan para pemilik mobil pribadi dengan calon konsumen yang memerlukan jasa angkutan. Dampak perkembangan teknologi ini sama halnya ketika dahulu delman, andong, dokar dan lain sebagainya tergantikan oleh adanya bajaj, mikrolet, taksi dan lain sebagainya. Pada era Sharing Economy ini bukan hanya taksi dan ojek konvensional yang mendapat saingan tetapi juga toko-toko yang mendapat saingan dengan hadirnya online shop, pelaku usaha perhotelan yang mendapatkan saingan dari pembuat aplikasi yang mempertemukan antara pemilik rumah dan kamar kosong yang ingin disewakan.

Solusi Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mengeluarkan larangan taksi dan ojek online beroperasi pada akhir 2015 dianggap kurang bijak setelah kita melihat reaksi banyaknya protes masyarakat, sehingga keputusan pelarangan transportasi online dibatalkan oleh Menteri Perhubungan pada saat itu yang dijabat Ignatius Jonan. Hal ini tidak lepas dari manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya konsumen pengguna jasa layanan transportasi online. Konflik antara pengemudi transportasi konvensional dan pengemudi transportasi berbasis online ini jangan sampai membuat pemerintah melupakan konsumen sebagai pengguna jasa tersebut. Pemerintah perlu memperhatikan perannya dalam memelihara 5 asas  yang tercantum pada Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya dalam hal ini adalah asas manfaat dan asas keseimbangan, karena sesuai Penjelasan Pasal  2 UUPK segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan, tentu saja kita tidak dapat menolak realita bahwa manfaat adanya transportasi berbasis online dirasakan baik dari pihak konsumen atau dari pemerintah, tetapi juga perlu memperhatikan asas keseimbangan yang dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah yang sebagaimana tertulis dalam penjelasan Pasal 2 UUPK.

Hal ini mengingatkan kita pada ungkapan Charles Darwin yaitu, bukan yang terkuat atau tercerdas tetapi yang paling bisa beradaptasi dengan perubahan. Penulis berharap aturan baru  terkait tranportasi online ini dapat menjadi jembatan dari dari polemik yang mengakibatkan kegaduhan yang tidak kunjung berakhir.

Oleh : Hendrasta Pijar Ramadhan (Mahasiswa Jurusan Hukum Universitas Negeri Surabaya)

Continue Reading

OPINI

Siapa Pemenang Pileg 2019?

Published

on

By

Oleh: Ujang Komarudin*

Pemilu 2019 merupakan salah satu Pemilu terkompleks di dunia. Pada Pemilu 2019 nanti, akan dilaksanakan serentak, antara Pemilu Legislatif (Pileg) dengan Pemilu Presiden (Pilpres). Ya, Pileg dan Pilpres akan dilakukan secara bersama-sama, pada 17 April 2019.

Pilpres lebih gegap-gempita, hiruk-pikuk, dan rame, dengan persaingan dua kubu, Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi. Namun Pilpres terkesan adem ayem, sepi, seolah tak ada bunyinya. Pileg nyaris tak terdengar.

Pilpres penting. Namun Pileg juga tidak kalah pentingnya. Pileg yang sepi publisitas, terkesan menyimpan bara persaingan di belakang layar. Pileg yang seolah tak bernyawa, sesungguhnya sedang menyimpan bara.

Pileg yang terkesan diam. Namun mencekam. Karena Pileg bisa menjadi kuburan, bagi partai-partai yang malas berjuang dan tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4%.

Sesungguhnya, baik partai lama, maupun partai baru. Yang sedang menghuni Senayan. Ataupun pendatang baru. Sedang gelisah menunggu nasib. Nasib, apakah akan bisa tetap eksis dan narsis. Atau mati terhempas ganasnya persaingan dalam Pemilu. Bagi partai-partai yang sudah mapan pun, Pemilu 2019 bisa menjadi neraka. Apalagi bagi partai-partai new comer.

Partai lama yang masih eksis, yang diprediksi beberapa lembaga survey, akan lolos ke Senayan, jumlahnya tidak banyak. Sebut saja, ada PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PKB.

Sedangkan PKS, Partai Nasdem, PPP, Hanura, PAN harus berjuang mengamankan agar bisa lolos PT. PKS, Nasdem, dan PAN bisa saja lolos. PKS memiliki kader yang solid. Nasdem memiliki banyak artis dan kepala daerah. Dan PAN, berbasis akar rumput warga Muhammadiyah.

Sedangkan partai baru, yang selalu eksis di media adalah Perindo. Dan Perindo bisa saja lolos ke Senayan. Asalkan seluruh caleg-calegnya maksimal berjuang di lapangan.

Serangan udara Perindo, harus didukung dengan serangan darat. PSI menjadi partai yang sedikit kontroversi. Namun selalu aktif di media sosial. Partai yang diisi oleh anak-anak muda tersebut, bisa saja tidak lolos ke Senayan. Kecuali jika didorong oleh kekuasaan.

PBB, PKPI, Partai Garuda, dan Partai Berkarya akan sulit menembus PT 4%. Sangat berat bagi PBB untuk lolos PT. Namun dipolitik tidak ada yang tidak mungkin. Jika para kadernya solid, maksimal berjuang, dan penuh semangat untuk bisa lolos ke Senayan, maka bukan sesuatu yang mustahil, jika PBB bisa menduduki Senayan lagi.

Partai Berkarya, walaupun diisi oleh keluarga besar cendana. Akan berat dan sulit untuk menembus dan lolos ke Senayan. Menjual kesuksesan Orde Baru (Orba) adalah jargonnya. Dan hal tersebut merupakan hal yang wajar.

Namun kesuksesan Orba “ala” Partai Berkarya, tidak akan terlalu laku untuk dijual kepada masyarakat masa kini.
Pilpres 2014 dimenangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Dan sepertinya arah angin kemenangan Pileg 2019, juga akan tertuju dan menuju ke PDIP lagi. Dari hasil survey beberapa lembaga, menempatkan PDIP selalu yang teratas. Number one. Menjadi juara. Dan tertinggi hasilnya surveynya, jika dibandingkan dengan partai peserta Pemilu 2019 lainnya.

Hasil survey memang sifat hanya prediksi. Namun prediksi tersebut, akan benar apa adanya jika dilakukan dengan objektif. Dan bisa dipertanggung jawabkan. Tingginya hasil survey PDIP, jangan membuat kader partai terlena. Lalu diam, tidak mau bergerak, dan berjuang menyapa dan mendekati masyarakat.

Survey yang tinggi, jangan membuat PDIP, sombong dan besar kepala. Namun harus lebih rendah hati, dalam menjalankan amanah rakyat. Kemenangan yang sudah di depan mata, jangan sampai lepas, hilang, dan menjauh, apalagi sampai dikalahkan oleh partai-partai lainnya.

Partai politik didirikan, memang untuk mendapat dan mengejar kekuasaan, dengan cara konstitusional. Begitu juga dengan PDIP. Sah dan wajar bagi PDIP, jika ingin menang lagi di Pemilu 2019. Karena dengan kemenangan, akan membuka jalan bagi continuitas pembangunan yang sedang dijalankan.

Hanya dengan kemenangan, PDIP akan dengan mudah untuk membangun bangsa. Hanya dengan kemenangan, PDIP bisa menjadi leader untuk menjaga NKRI. Hanya dengan kemenangan, bangsa ini bisa diarahkan ke arah yang lebih baik. Dan hanya dengan kemenangan, PDIP dapat melaksanakan janji-janjinya, yang sudah disampaikan kepada rakyat.

Dengan kemenangan, PDIP juga akan menjadi sejarah. Sejarah panjang partai, yang berjuang untuk rakyat. Sehingga rakyat memilihnya. Rakyat tak akan memilih PDIP, jika PDIP jauh darinya.

Rakyat tak akan simpati kepada PDIP, jika PDIP tak pernah memperjuangkan nasibnya. Dan rakyat tak akan suka kepada PDIP, jika PDIP mengingkarinya.
Kemenangan berturut-turut di Pileg (2014 dan 2019), sangat penting bagi PDIP. Bukan hanya akan mentahbiskan PDIP sebagai partai yang dicintai, disayangi, dan mendapat simpati rakyat.

Tetapi juga akan mengokohkan PDIP menjadi partai besar di Indonesia. Namun kemenangan yang diperoleh PDIP, harus membawa kebaikan bersama.

Perjuangan dan kerja keras kader di bawah. Akan menentukan apakah PDIP, akan memenangkan pertarungan di Pemilu 2019 atau tidak. Karena sejatinya, tidak ada kemenangan yang tidak diperjuangkan. Tidak ada kemenangan tanpa kerja keras. Dan tak ada kemenangan tanpa soliditas.

Kemenangan akan didapatkan, bagi mereka yang mau mengusahakannya. Pemilu 2019 yang hanya menyisakan waktu, kurang lebih lima bulan lagi. Jangan membuat PDIP kendor dalam memperjuangkan aspirasi-aspirasi rakyat. Dan jangan sampai berhenti bergerak, sampai kemenangan itu didapatkan di hari pencoblosan. Sekali saja lengah, maka kemenangan bisa hilang.

PDIP merupakan salah satu partai, yang menatap Pemilu 2019 dengan optimistis. Disaat partai-partai lain, suaranya turun dan terancam tidak lolos ke Senayan. PDIP suaranya naik. Bisa karena efek Jokowi yang menjadi capres. Dan bisa juga karena hasil kerja keras, para kadernya, dalam membesarkan dan memenangkan partai.

Hasil survey tertinggi dan teratas, merupakan sesuatu yang harus disyukuri oleh seluruh kader PDIP. Besarnya dukungan rakyat, akan juga menuntut tanggung jawab. Kemenangan memang nikmat. Karena akan mendapat kekuasaan. Namun bagaimana kemenangan yang akan diraih PDIP di 2019 nanti, bisa membawa maslahat bagi rakyat, bangsa, dan negara.

*Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) & Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Jakarta.

Continue Reading

OPINI

Terima Kasih Guru! Kau Pahlawan Tanda Tanpa Jasa

Published

on

By

Oleh: Yandrico Putra, Kadiv Penelitian dan Advokasi Kebijakan LBH pendidikan

Berbicara mengenai dunia pendidikan memang tidak akan pernah habisnya karena belajar tak pernah mengenal umur. Pendidikan sebagai salah satu pondasi dalam membangun peradaban bangsa.

Oleh karena itu, pendidikan semakin mendapat tempat yang penting dalam proses pembangunan generasi bangsa. Pesatnya IPTEK mendorong kehadiran era baru yaitu Revolusi Industri 4.0 atau era Milenial dengan maraknya fasilitas gadget menyebabkan generasi anak muda menjadi lebih egois dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar.

Hal ini menimbulkan kecemasan mengenai pembinaan karakter. Ini merupakan salah satu tanggung jawab besar pemerintah di sector pendidikan pada saat ini. Karena pendidikan merupakaan cerminan etika suatu bangsa.

Dalam UU NO. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dan PP Nomor 74 tahun 2008, guru tidak hanya mengajar, tapi guru adalah pendidik yang profesional dengan tugas utama menindik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan formal baik ditingkat dasar maupun tingkat menengah. Oleh karena itu sangat dibutuhkan peran guru dalam kehidupan sehari hari.

Guru berperan penting dalam peningkatan mutu pendidikan nasional dalam hal berbangsa dan bernegara. Karena berprofesi sebagai pengajar tidak hanya melakukan transfer ilmu kepada anak didik, tapi juga kepada pembentukan karakter untuk generasi yang akan datang.

Apalagi pada era teknologi ini banyak pengaruh globalisasi sosial yang tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh para generasi milineal ini sehingga berdampak negatif dan mempengaruhi sikap masyarakat.

Menurut Prof Darji darmodihar (mantan Rektor Universitas Brawijaya) “mendidk adalah menunjukan usaha yang lebih ditujukan kepada pengembangan budi pekerti, semangat, kecintaan, rasa kesusilaan, ketakwaan dll.”

Guru pahlawan tanpa tanda jasa, ungkapan tersebut memang benar adanya di Negara kita, bukan perihal tentang tanda jasa seperti pangkat bintang 1 bintang 2 atau sampai bintang 5.

Tapi begitu mudahnya bagi lingkungan melupakan peran guru yang telah membentuk karakter kepada sebuah generasi. Akhir akhir ini banyak berita kita dengar tentang pelaporan guru kepada polisi karena disebakan memberi punishment kepada anak didiknya dalam dunia pendidikan.

Alasan itu, dalam momen memperingati Hari Guru Nasional yang ke 73 tahun yang jatuh pada tanggal 25 november 2018 maka LBH pendidikan telah menyelenggarakan seminar publik pada tanggal 23 November 2018 untuk mengetahui komitmen para pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 dalam melindungi dan mengangkat harkat dan martabat profesi guru di tanah air agar bisa menciptakan generasi yang berkarakter yang mampu menjawab tantangan di era digital ini.

Dalam momen refleksi hari Guru ini mari kita ucapkan terima kasih kepada guru guru di seluruh tanah air yang telah mendidik dan membentuk karakter atau etika kita layaknya manusia social. Dan harus selalu kita kawal dan koreksi program program para stake holder nantinya dalam dunia pendidikan untuk menuju Indonesia emas tahun 2045. []

 

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending