Connect with us

EKONOMI

Kondisi Negara Sulit, PKS Minta Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Direvisi

Published

on

Tangsel  – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) minta Pemerintah revisi Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid 19. Perppu yang diserahkan Pemerintah kepada DPR RI, Kamis (2/4) dinilai tidak fokus dalam menanggulangi Covid 19 dan sarat kepentingan pengusaha.

Wakil Ketua FPKS, Mulyanto, merasa Perppu ini tidak layak disebut sebagai payung hukum penanggulangan Covid 19. Sebab porsi anggaran untuk penanggulangan Covid 19 lebih sedikit daripada untuk keperluan lain. Dari total tambahan anggaran yang diajukan sebesar Rp 405,1 triliun, porsi untuk bidang kesehatan hanya Rp 75 triliun.

Sementara untuk jaring pengaman sosial (social safety net) sebesar Rp 110 triliun, insentif pajak dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp 70,1 triliun dan pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional Rp 150 triliun.

“Berdasarkan komposisi anggaran saja kita bisa lihat bahwa Pemerintah lebih condong mau menyelamatkan kegiatan ekonomi daripada menanggulangi Covid 19.

Padahal masalah besar yang kita hadapi saat ini kan persebaran Covid 19 yang terus meningkat. Jadi sebaiknya kita fokus saja selesaikan masalah itu. Jangan lari ke masalah lain yang masih bisa ditunda,” tegas Mulyanto.

Hal lain yang juga disorot Mulyanto adalah ketidakjelasan batas tahun anggaran yang akan diatur menggunakan Perppu ini. Dengan tidak adanya batas tahun anggaran yang dapat diubah dengan Perppu ini, maka secara tidak langsung peran DPR dalam menyusun dan menyetujui anggaran terhapus. Padahal fungsi anggaran DPR RI merupakan amanat konstitusi.

“Perppu jangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Meski Perppu ini disusun dalam kondisi darurat tapi tetap harus sinkron dengan aturan hukum di atasnya,” imbuh Sekretaris Majelis Pertimbangan PKS ini.

Mulyanto menambahkan, berdasarkan hasil kajian komprehensif, kemungkinan PKS akan menolak Perppu ini jika tidak ada koreksi pada bagian-bagian penting tersebut.

PKS akan mendukung upaya Pemerintah mengerahkan semua daya upaya dalam melindungi rakyat dari Covid 19. Tapi PKS juga minta Pemerintah harus fokus, transparan dalam upaya penyelamatan tersebut dan jangan mencampuradukan dengan kepentingan bisnis. (Akbar)

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI

Sri Mulyani Bertanggung Jawab atas Krisis Keuangan RI Akibat Diberlakukan Perppu 1/2020 Menjadi UU

Published

on

By

JAKARTA – Anggota Badan Anggaran DPR Hermanto mengatakan Sri Mulyani bertanggung jawab atas krisis keuangan akibat diberlakukannya Perppu No. 1/2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menhadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

“Bila tidak lagi mampu mengatur keuangan negara, Sri Mulyani lebih baik mundur saja dari jabatan Menteri Keuangan,” papar Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan menanggapi pernyataan Sri Mulyani belum lama ini yang menyebutkan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 bakal melebar hingga 6,72 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau mencapai Rp. 1.028,6 triliun.

Menurutnya, defisit anggaran hingga 6,72 persen mengindikasikan Pemerintah gagal menyusun APBN pada masa covid-19. Padahal Pemerintah telah melakukan tiga kali refocusing dan relokasi anggaran dengan prinsip pemotongan dan penghematan. “Pemotongan dan penghematan anggaran telah dilakukan, mengapa kok masih defisit juga ?”, tanya legislator dari FPKS ini.

Hal tersebut, lanjutnya, menandakan Pemerintah gagal menterjemahkan dan menjabarkan amanat yang terkandung dalam UU Nomor 2/2020.

“Lalu pertanyaan yang mendasar adalah darimana sumber dana untuk menutupi defisit tersebut ?,”tanyanya lagi.

Hermanto memprediksi, defisit 6,72 persen akan menjadi sumber krisis keuangan dan ekonomi nasional yang dapat menghadirkan krisis multidimensional.

“Pemerintah harus mewaspadai akan munculnya krisis sosial karena belum teratasinya wabah covid-19. Krisis sosial dapat berdampak pada krisis politik,” ucapnya.

Namun Hermanto berharap krisis multidimensional tidak terjadi. Hal tersebut bisa diusahakan sepanjang Pemerintah terbuka dan demokratis dalam menyusun APBN.

“Menerapkan prinsip good governance, menegakkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas legislator dari dapil Sumbar 1 ini. (Joko)

Continue Reading

EKONOMI

Usulan Syarief Hasan terkait Stimulus Ekonomi dan Penundaan Pembayaran Kredit UMKM dan Koperasi Direspon Pemerintah

Published

on

By

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengungkapkan tepatnya pada tanggal 3 Mei 2020 lalu pernah menghimbau kepada Pemerintah agar pelaku Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) dan Koperasi yang terkena dampak pandemi Covid-19 atau virus Corona diberikan stimulus ekonomi.

“Antara lain bantuan kredit dan penundaan cicilan pembayaran kredit sampai Corona virus berakhir,” kata Syarief kepada wartawan, Selasa (12/5/2020) malam.

Ternyata gagasannya itu mendapatkan tanggapan positif dari Menteri keuangan RI Sri MuLyani di sidang Patipurna DPR RI setelah disetujuinya PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang Undang tadi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Untuk diketahui, dalam pidato Sri Mulyani terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2021 (KEM-PPKF) Rapat Paripurna DPR digelar Selasa tadi, Sri menyebutkan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan berada di kisaran 4,5%-5,5%, inflasi 2.0%-4,0%, kemudian nilai tukar Rupiah 14.900 serta harga minyak mentah US$ 40-50 per barrel.

Dijelaskan pula oleh Syarief, bahwa sebagian anggaran dari Rp 70 Triliun akan dipergunalan antara untuk stimulus ekonomi dan penundaan pembayaran kredit bagi UMKM dan Koperasi.

“Harapan kita dan Rakyat agar realisasi kebijakan ini jangan ditunda tunda dan pihak Bank pelaksana agar mempermudah kebijakan ini dengan pengawasan yang transparan dan akuntabel agar tepat sasaran,” jelas politisi senior Partai Demokrat itu.

Menurutnya, sejatinya kerangka pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021 nanti mesti memproritaskan pada sektor UMKM dan sektor Informal lainya dengan alokasi pembiayaan modal kerja dengan skema bunga 0%, apalagi paparan pemerintah dalam postur maktro fiskal 2021 menempatkan investasi di posisi terpuruk antara 0,1-0,4.

“Bila kebijakan ini terlaksana dengan baik, maka peran para pelaku UMKM 60 juta dan Koperasi lebih 200.000 units akan signifikant membangun kembali ekonomi Indonesia sehingga minimal dapat bertahan sekitar 3.0 % tahun ini dan naik menjadi 4% tahun 2021,” pungkas Syarief. (HMS)

Continue Reading

EKONOMI

‘Saya Sudah Minta Pemerintah Berhati-hati jika Ingin Cetak Uang Baru Rp600 Trilliun’

Published

on

By

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan kembali meminta pemerintah berhati-hati jika ingin mencetak uang baru sebanyak Rp600 triliun. Baginya, cetak uang sebanyak itu akan menganggu sistem ekonomi nasional.

“Saya sebelumnya sudah meminta agar Pemerintah berhati-hati bila ingin mencetak uang baru Rp 600 Trilliun karena sangat akan mendorong meningkatkan inflasi serta menurunkan daya beli rakyat,” kata Syarief pada wartawan, Jumat (8/5/2020).

Sebelumnya, Syarief memberi saran kepada pemerintah karena uang baru akan mendorong inflasi yang tinggi dan membuat rakyat semakin kehilangan daya beli dari dampak parah Covid-19.

Apalagi, lanjut Syarief, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemik Covid-19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Mengingat aturan itu, membolehkan pemerintah mencetak uang baru.

Saran Syarief itu ternyata ditanggapi oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjoyo bahwa BI tidak akan melaksanakan kebijakan tersebut karena bukan seperti itu kebijakan moneter.

“Kini kembali kepada Pemerintah, kami imbau lagi agar harus lebih hati-hati karena mungkin kebijakan yang akan ditempuh menaikkan defisit APBN diatas 3 % ( diizinkan Perppu no 1 2020) atau apakah Pemerintah akan mencari Utang Baru?? Sekarang saja utang sudah lebih dari Rp 6000 Trilliun berarti utang rakyat Indonesia akan semakin meningkat tajam,” jelas politisi senior Partai Demokrat ini.

“Artinya Debt Ratio Indonesia akan meningkat tajam bisa mencapai 60-70% dan tentunya akan mendapatkan response negatif dari investor dan pasar karena kemampuan untuk membayarnya diragukan. Sebagai catatan Debt Ratio di Era SBY sudah turun dari 56 % menjadi 24 %. Dan kini sudah naik lagi ke 30 persen,” sambung Syarief.

Menurut Syarief, salah satu strategi yang bisa ditempuh adalah lakukan realokasi anggaran proyek-proyek infrastruktur, realokasi anggaran calon ibukota baru dan penghematan anggaran secara terukur dan transparan dan akuntabel.

“Kini pengawasan penggunaan anggaran sulit dilakukan oleh legislatif karena penyusunannya pun tanpa sepengetahuan legislatif,” ujarnya.

Syarief mengungkapkan, rakyat ingin setiap penggunaan anggaran untuk menjamin kepentingan kesehatan dan ekonomi Rakyat yang harus menjadi prioritas dan langsung membantu rakyat seperti bantuan BLT dan bantuan sosial lainnya, bukan dalam bentuk pelatihan seperti kasus Rp 5.6 Trilliun.

“Tentunya Pemerintah akan melakukan langkah apapun baik strategi kebijakan Fiskal maupun moneter yang akan ditempuh untuk melanjutkan pembangunan karena sudah didukung Perppu. Harapan kita agar Pemerintah harus extra hati-hati dan jangan terlalu membebani rakyat yang kini sudah semakin sulit dan terdampak pandemi Covid-19. Utamakan program kepentingan kesehatan rakyat dan tentunya persiapan untuk economy recovery pasca Covid-19,” papar Syarief. (HMS)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending