Connect with us

HUKUM

KPK Kehilangan Jejak Politisi PDIP, Keluarga Jokowi Tak Bisa Diperiksa Terkiat Suap Proyek Bakamla

Published

on

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kehilangan jejak politikus PDIP sekaligus staf Kepala Bakamla, Ali Fahmi alias Ali Habsyi.

Hal tersebut membuat keluarga Jokowi belum dapat diusut lembaga antirasuah itu, terkait kasus suap pengurusan anggaran proyek Bakamla.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan pihaknya telah berupaya mencari Ali Habsyi. Namun masih nihil hasilnya saat ini.

“Sudah beberapa kali saksi Ali Fahmi kami panggil namun tak pernah datang, kami datangi ke rumahnya juga tidak ditemukan. Jadi memang belum ada petunjuk lain terkait dengan siapa, ada atau tidak ada orang yang dimaksud,” kata Febri saat dikonfirmasi awak media di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 18 Oktober 2018.

Keterangan Ali Habsy dinilai sangat penting. Pasalnya di muka persidangan, terdakwa mantan anggota Komisi I DPR, Fayakhun Andriadi, mengaku pernah dikenalkan kepada keluarga Presiden Jokowi oleh Ali Habsyi pada tahun 2016, guna mengurus anggaran proyek Bakamla.

Febri mengatakan, pada tahap penyidikan, Fayakhun pernah menyampaikan hal tersebut. Bedanya, waktu penyidikan, Fayakhun tak menyebut nama terang dan untuk kepentingan apa ia dikenalkan kepada keluarga Jokowi.

“Saya cek ke tim (Jaksa) yang menangani, sebenarnya itu sudah muncul sejak proses penyidikan ketika Fayakhun diperiksa pada saat itu. Namun yang bersangkutan tidak menyebut nama orang yang dikatakan memperkenalkan tersebut, karena dengan alasan lupa dan pihak lain yang disebutkan oleh Fayakhun pun itu masih dalam proses pencarian KPK,” kata Febri.

Sebelumnya, mengenai dugaan adanya keterlibatan keluarga Jokowi diungkapkan Fayakhun saat menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018.

“Dia bilang, kita mendapatkan dukungan dari kekuasaan. Lalu dikenalkan tiga orang dari keluarga Solo. Yang satu sudah agak tua, dikenalkan sebagai omnya Pak Jokowi, kemudian yang kedua adiknya Pak Jokowi, yang satu lagi iparnya Pak Jokowi,” kata Fayakhun.

Menurut Fayakhun, pada 2016, Ali Habsyi mengajaknya bertemu di Hotel Grand Mahakam, Jakarta. Habsyi minta kehadiran Fayakhun, karena pertemuan tersebut dinilai cukup penting.

Dalam pertemuan, Habsyi minta Fayakhun mendukung pengadaan barang di Bakamla. Fayakhun selaku anggota DPR pun diminta bantu anggaran pengadaan Bakamla.

Saat itu, menurut Fayakhun, Habsyi mengklaim proyek pengadaan di Bakamla didukung oleh pihak penguasa atau pemerintah.

“Dia bilang, ‘Kamu jangan ragu-ragu, ini sudah jadi perhatian kita semua’,” ujar Fayakhun.

Dalam kasus ini, Fayakhun Andriadi didakwa menerima suap US$911.480 dari Direktur Utama PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah, terkait pengurusan anggaran proyek di Bakamla. (viva/kabarakyat)

 

HUKUM

Citra Buruk Jelang Pilpres 2019: Foto Presiden Jokowi Disandingkan dengan Tahanan Korupsi Al-Qur’an

Published

on

By

Jakarta – Beredar gambar yang menampilkan foto tahanan korupsi Al-Qur’an Fahd El Fouz Arafiq yang mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua Umum DPP KNPI dengan foto Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Sepintas tidak ada yang salah dengan tampilan foto dalam gambar tersebut, pun tidak ada yang keliru dengan pose kedua foto di dalamnya. Hanya saja Fahd adalah tahanan KPK dan tukang ‘belah organisasi wadh berhimpun’.

“Tetapi jika kita telisik lebih kritis tentang siapa Fahd Arafiq, baru bisa kita lihat, tidak hanya keliru tetapi juga melanggar etika. Masa koruptor disandingkan dengan Pak Presiden?,” jelas Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP KNPI Herman Ade seperti keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Bagaimana tidak, lanjut Herman, Fahd saat ini masih dalam penjara yang merupakan terpidana kasus korupsi Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an di Kementerian Agama RI. Berdasarkan putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, koruptor yang juga “orang paling dekat” dari koruptor e-KTP Setya Novanto ini dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Ia terbukti menerima uang Rp 3,4 miliar bersama-sama tiga politisi partai Golkar lainnya dari Direktur PT Sinergi Pustaka Indonesia, Abdul Kadir Alaydrus.

“Mereka terbukti memengaruhi pejabat Kemenag RI, guna menjadikan PT Batu Karya Mas sebagai pemenang pengerjaan pengadaan laboratorium komputer MTS tahun anggaran 2011, PT Adhi Aksara Abadi Indonesia (A3I) sebagai pemenang pengadaan kitab suci Al-Qur’an tahun anggaran 2011,” papar Herman.

Selain itu, ujarnya, Fahd juga merupakan terpidana suap dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tertinggal (DPID) tahun 2011. Fahd divonis 2,5 tahun tahanan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 11 Desember 2012 dalam kasus suap Rp Rp 5,5 miliar kepada anggota DPR Wa Ode Nurhayati, untuk meloloskan DPID Nanggroe Aceh Darussalam pada 2011 untuk 3 kabupaten.

Tidak hanya korupsi, Fahd juga melakukan pembohongan publik dengan mengatasnamakan dirinya Ketua umum DPP KNPI. Organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia yang diklaim Fahd bukanlah KNPI yang dilahirkan pada 23 Juli 1973 oleh kelompok Cipayung (HMI, GMNI, PMKRI, GMKI, PMII, dll), melainkan KNPI abal-abal yang dibentuk untuk menunggangi syahwat politik dan kepentingan Fahd.

“Menyandingkan foto pembohong dan koruptor Fahd yang masih menjalani hukuman dan mendekap di penjara dengan Presiden Jokowi merupakan suatu hal yang tidak etis dan sangat disayangkan. Sebab hal itu memiliki konsekuensi buruk pada citra Jokowi sebagai calon Presiden,” terang Herman.

“Akibatnya adalah masyarakat luas akan menilai, dengan melihat foto spanduk tersebut, menganggap Jokowi pro koruptor, membela koruptor, tidak anti korupsi, bahkan melindungi orang-orang yang maling uang rakyat. Buktinya ia terima fotonya disandingkan dengan Fahd,” kata Herman.

Menurutnya, penilaian seperti ini akan menjadi celah bagi pihak lain untuk berspekulasi negatif bahkan seolah mendapat mainan baru untuk “digoreng”. Bagaimana tidak, citra Jokowi yang bersih dan tegas pada korupsi, tiba-tiba tercoreng dengan beredarnya foto Jokowi yang bersanding dengan koruptor Al-Qur’an itu.

Padahal, nilainya, situasi seperti ini sangat diwanti-wanti, agar semua pendukung Jokowi berhati-hati dalam bertindak. Kesalahan pemasangan foto itu, akan berakibat fatal pada elektabilitas Jokowi sebagai Calon Presiden dan citranya negatif sebagai Presiden.

“Menurut saya, Fahd tidak hanya tidak beretika dan mencoreng nama baik Jokowi, tetapi sekaligus ia telah menghina Presiden Republik Indonesia. Sekali lagi saya atas nama Ketua Umum DPP KNPI (yang sah) sangat marah dan memprotes keras atas beredarnya spanduk yang menyandingkan foto koruptor Fahd dengan Presiden Jokowi tersebut.”

“Di samping itu, saya mendesak kepada Team Nasional Kampanye (TKN) Jokowi-Ma’ruf untuk mengambil tindakan hukum tegas atas tindakan seseorang koruptor yang melecehkan citra baik dan mencatut nama Presiden Jokowi untuk “berlindung”, sementara hal itu justru sangat merugikan Jokowi,” tutup Herman.

Sebagai informasi, Kepengurusan Ketua Umum KNPI yang yakni Muhammad Rifai Darus memiliki badan hukum yang sah, Tammi Menkumham mengeluarkan SK NOMOR: AHU-0001403.AH.01.07.TAHUN 2015 tentang pengesahan pendirian badan hukun perkumpulan tertanggal 2 Juni 2015.

Singkat cerita, hasil Kongres Papua itu mulai menuai konflik dengan ‘ceritanya’. Di mana Rifai Darus memilih Ahmad Dolli Kurnia sebagai Ketua MPI ketimbang Taufan EN Rotorasiko. Bermula dari cerita itu konflik berlanjut.

Kemudian dinisiasi Fahd A Rafiq untuk KLB Pemuda/KNPI dihelat di Hotel Kartika Chandra, 1 Juni 2015 lalu. Naming Fahd, tidak memenuhi ketentuan AD/ART KNPI. Syarat sah KLB seperti harus ada pelanggaran AD ART, tertulis oleh setengah lebih dari jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang berhimpun, permintaan tertulis dari lebih setengah DPD KNPI Provinsi, serta dilaksanakan oleh Ketua Umum DPP,  tidak ada yang terpenuhi. Dengan kata lain, tidak sah kepengurusan Fahd itu alias bodong. (Jodira)

Continue Reading

HUKUM

Bamsoet Sebut Peran Humas Polri Sangat Strategis karena Sumber Informasi Kepolisian Ada di Humas Polri

Published

on

By

Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan peran Humas Polri sangat strategis karena sumber informasi Kepolisian berada di Humas Polri. Peran penting Divisi Humas semakin vital semenjak adanya perkembangan media sosial dan peningkatan kejahatan cyber crime.

“Humas Polri mempunyai posisi strategis untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat. Melalui Humas, Polri dapat memberikan penerangan dan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan, pelaksanaan tugas dan kinerja Polri. Sehingga, dapat tercipta citra dan opini publik yang positif terhadap Polri,” ujar Bamsoet dalam acara pisah sambut Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto kepada Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Iqbal, di Gedung Tribrata, Jakarta, Rabu malam (14/11/18).

Irjen Setyo Wasisto yang telah menjabat sebagai Kadiv Humas Polri selama satu setengah tahun, ditunjuk sebagai Pati SSDM Polri yang bertugas di Kementerian Perindustrian. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto juga hadir dalam acara pisah sambut tersebut.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menuturkan, keberadaan Humas Polri sangat penting dalam rangka menopang kinerja Polisi saat berinteraksi dengan masyarakat. Karenanya, Polri diminta serius memperhatikan keberadaan Humas guna membangun image positif di masyarakat.

“Kunci utama keberhasilan Humas adalah adanya kepercayaan dari publik. Kepercayaan tersebut akan dapat diraih jika lembaga yang bersangkutan memiliki citra yang baik di masyarakat. Disinilah salah satu fungsi utama Humas Polri untuk membangun citra positif lembaganya,” kata Bamsoet.

Terkait dengan citra Polri, Bamsoet menandaskan Polri harus mampu menjadi pengayom dan pelayan masyarakat. Terlebih, tugas utama Polri memberikan perlindungan bagi semua masyarakat dan seluruh tumpah darah Indonesia.

“Polisi yang profesional dalam harapan masyarakat adalah polisi yang mampu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Karenanya, mewujudkan institusi Polri yang profesional, mandiri dan dekat dengan masyarakat merupakan kebutuhan yang tidak terhindarkan lagi,” urai Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini.

Lebih lanjut Bamsoet menjelaskan, Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian telah menganut paradigma baru bagi institusi Polri, yaitu kepolisian yang lebih berorientasi sipil (civilian police). Perjalanan panjang yang sudah dilalui diharapkan mampu membuat Polri semakin matang dalam mewujudkan civilian police.

“Membangun Polri sebagaimana yang harapan masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah. Harus kita akui Polri telah mampu dan berhasil menangani berbagai kasus kriminal berdimensi internasional, seperti terorisme, narkoba dan separatisme. Masyarakat perlu menghargai kinerja dan keberhasilan Polri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tersebut,” pungkas Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini. (MM)

Continue Reading

HUKUM

Jangan Coba-coba Rekam Hal Mesum Jika Tak Ingin Senasib dengan Wanita Ini

Published

on

By

Mataram – Putusan kasasi MA yang memvonis Baiq Nuril selama 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta mengundang simpati dari banyak orang. Padahal, ia merekam percakapan mesum atasannya, Kepsek SMAN 7 Mataram untuk membela diri.

Pasca putusan, rumah Nuril di Labuapi, Lombok Barat didatangi kolega dan tetangga. Mereka juga mengungkapkan ikut merasa prihatin atas ujian berat yang menimpa Baiq Nuril.

“Kami datang ke sini untuk memberikan dukungan moral. Kasihan Bu Nuril, hukuman terhadapnya, ndak adil sekali,” ungkap kerabat Nuril, Syawiyah di rumah Nuril, Rabu (14/11/2018).
Baca juga: Derita Perekam Perilaku Mesum Kepsek: Jobless hingga Divonis Penjara

Baiq Nuril menyatakan tetangga dan warga di sekitar tempat tinggalnya berdatangan memberikan dukungan moral terhadap dirinya.

“Banyak tetangga yang sering datang ke sini kasih dukungan moral ke saya. Ibu-ibu tetangga yang anaknya saya mengajarkan ngaji, mereka bilang ke saya ‘sabar ya Bu Nuril, sabar, ini ujian’,” tutur Baiq Nuril.

Simpati warga bukan hanya datang dari para tetangga dan keluarga. Setelah lama berhenti bekerja sebagai staf honorer di SMAN 7 Mataram, Baiq Nuril juga seringkali dilibatkan sebagai panitia pemilihan kepala daerah hingga pemilihan kepala desa.

“Iya, kebetulan dari desa yang ajak. Karena ndak ada kerjaan, mungkin karena kemarin ada kasus itu mereka kasihan lihat saya,” ujar Baiq Nuril.

Seperti diwartakan, Baiq Nuril ibu tiga anak itu disebut melecehkan atasannya dan mentransmisikan konten asusila sebagaimana diatur dalam UU ITE.

Kasus ini bermula saat staf honorer di SMAN 7 di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), itu merekam pembicaraan telepon M dengan dirinya pada 2012. M sendiri adalah atasan Nuril, yang juga Kepala SMAN 7.

Dalam percakapan itu, M menceritakan hubungan badannya dengan seorang perempuan. Belakangan, percakapan itu terbongkar dan beredar di masyarakat. M tidak terima dan melaporkan Nuril ke polisi pada 2015.

Belakangan, setelah dua tahun berlalu, Nuril diproses polisi dan ditahan sejak 27 Maret 2017. Nuril disangkakan melanggar Pasal 27 ayat 1 UU ITE.

“Sampai hari ini hampir 126 lembaga yang menyampaikan dukungan serta jaminan penangguhan penahanan Bu Nuril. Kami akan tetap akan mengikuti proses hukum yang ada, hanya kita harap ada penangguhan penahanan supaya Bu Nuril bisa mengurus anak-anaknya,” ujar koordinator #SaveIbuNuril, Joko Jumadi, saat berbincang, Selasa (16/5).

Atas penahanan itu, Joko dkk menilai penahanan itu berlebihan. Karena itu, Joko dkk sedang mengajukan penangguhan penahanan atas Nuril. Sebab, suami Nuril saat ini sudah tidak bekerja untuk mengurus ketiga anaknya. Jadi, dengan Nuril masuk bui, keluarga Nuril tidak ada yang memberi nafkah.

“Sebab, Nuril ibu tiga anak,” ucap Joko.

Saat ini, Nuril telah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram. Proses sidang telah memasuki tahap pembuktian. (detik/kabarakyat)

 

 

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending