Connect with us

HUKUM

Legitimasi Jokowi-KH. Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Sah Secara Konstitusi

Published

on

Jakarta – Pasca beredarnya putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 yang dimenangkan Rachmawati Soekarnoputri Dkk terhadap Peraturan KPU dinilai berbeda oleh berbagai kalangan. Para pakar hukum menilai bahwa putusan MA tersebut tidak mempengaruhi hasil Pilpres 2019, dimana pasangan Jokowi-KH. Ma’ruf Amin menang di Mahkamah Konstitusi, yang mana putusannya final dan mengikat.

Namun, dinilai berbeda oleh M. Rizal Fadillah dalam tulisannya, Jokowi Mundur atau Dimundurkan, dimuat di www.gelora.co pada 11 Juli 2020. Dalam tulisan tersebut terkesan subjektif dan tidak berimbang, serta tanpa menyertakan pendapat para pakar hukum. Sehingga patut diduga tulisannya bermuatan politis dan ingin menggiring opini sesat di tengah masyarakat.

Menanggapi hal tersebut di atas, Ketua Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Luar Negeri DPP Partai Bulan Bintang Ir. Datuk Ajuansyah Surbakti mengecam keras tulisan M. Rizal Fadillah yang tidak memiliki dasar hukum dan lebih pada provokatif.

“Jangan terburu-buru mengambil tindakan bisa fatal akibatnya. Bagaimanapun Jokowi sah secara konstitusi sebagai Presiden. Karena jika gerakan untuk memakzulkan digerakan berdasarkan keputusan MA, itu adalah keliru karena keputusan itu tidak berimplikasi terhadap legalitas Presiden Jokowi,” ujar Ajuansyah di Jakarta, Minggu (12/7/20).

Komandan Pusat Brigade Hizbullah Bulan Bintang ini menambahkan, tindakan pengerahan massa akan menciptakan terjadinya keadaan yang tidak kondusif dan mengganggu keamanan negara. Karena, katanya, jika ada tindakan pengerahan massa akan dibalas dengan tindakan pengerahan massa dari pihak yang tidak sependapat dengan pemakzulan Presiden.

“Semoga saja para tokoh Bangsa, pimpinan Parpol, tokoh dan pimpinan Agama serta Ormas bersikap bijak dalam menghadapi issue pemakzulan ini,” tandasnya.

Mantan Wasekjend DPP PBB ini menghimbau agar semua elemen masyarakat juga harus hati-hati issue keputusan MA tersebut bisa saja digunakan sebagai pengalihan issue RUU HIP yang mendapat penolakan dari masyarakat.

Pendapat Pakar Hukum Terhadap Putusan MA

Pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Fahri Bachmid menegaskan putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan terhadap PKPU Nomor 5/2019 tidak memiliki implikasi yuridis apa pun terhadap kedudukan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019.

“Secara konstitusional, keabsahan Presiden Jokowi telah final,” kata Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa (7/7/20).

Putusan MA ini, kata dia, tidak ada dampaknya sama sekali karena secara teknis hukum memang beda, baik dari aspek yurisdiksi kewenangan antara MA dan MK maupun fungsionalisasi serta kepentingan peradilan dalam memutus perkara itu.

Rachmawati Soekarnoputri dkk. diputuskan menang melawan KPU di MA terkait dengan Pasal 3 Ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Putusan MA tersebut telah diketok oleh Ketua Majelis Supandi pada tanggal 20 Oktober 2019. Namun, baru dipublikasikan pada pekan ini.

Pada putusan tersebut MA menyebutkan bahwa pasal dalam PKPU itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Fahri meminta semua pihak tenang dan tidak berpolemik atas dikabulkannya permohonan gugatan uji materi Rachmawati dkk. oleh MA tersebut.

Ia menegaskan bahwa hasil sengketa Pilpres 2019 yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sudah final dan mengikat, serta tidak ada upaya hukum apa pun yang tersedia untuk mempersoalkannya lagi.

“Saya berpendapat persoalan ini harus kita dudukkan secara hukum agar tidak terjadi kegaduhan-kegaduhan atas tafsir serta opini yang keliru yang dikembangkan,” katanya.

Produk putusan MK, lanjut dia, sudah menyelesaikan semua hal yang terkait dengan sengketa hasil Pilpres 2019. Kalau pada hari ini muncul putusan MA, itu tidak terkait dengan keabsahan Jokowi sebagai Presiden.

Menurut dia, MA memang diberi kewenangan konstitusional untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap UU, kemudian putusan MA yang mengabulkan gugatan Rahmawati dkk. yang didaftarkan pada tanggal 14 Mei 2019 itu tidak termasuk kasus konkret terkait dengan sengketa hasil Pilpres 2019.

“Karena ini merupakan pengujian norma abstrak, bukan melakukan pengujian kasus konkret terkait dengan sengketa hasil Pilpres 2019. Itu merupakan hal yang biasa dalam sistem hukum nasional kita saat ini,” katanya menjelaskan.

Jika gugatan Rachmawati dkk. dikaitkan dengan sengketa hasil Pilpres 2019, Fahri menegaskan bahwa hal tersebut tidak tepat karena hasil sengketa Pilpres 2019 yang bersifat konkret sudah diadu melalui mekanisme ketatanegaraan dan proses ajudikasi yang bersifat imparial serta objektif oleh MK.

Jadi, kata dia, putusan MK bernomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang Pilpres sudah final dan mengikat serta tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, sebagaimana konsekuensi dari sistem demokrasi konstitusional dan negara hukum yang demokratis.

“Dengan demikian, keabsahan dan legitimasi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin adalah legitimasi yang mempunyai basis legal konstitusional,” kata Fahri.

Senada dengan Fahri Bachmid, Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 44 P/HUM/2019 yang diajukan Rachmawati Soekarnoputri terhadap Peraturan KPU(PKPU) tak berimplikasi apapun terhadap kedudukan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019. Putusan MA tersebut justru dinilai hanya menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

“Saya mengatakan putusan MA ini enggak bermanfaat sama sekali,” kata Refly dalam diskusi virtual, Kamis (9/7/20).

Menurutnya, putusan MA tersebut tak akan bisa mengubah hasil Pilpres 2019 yang memenangkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Bahkan, jika MA langsung mengumumkan putusan tersebut pada 28 Oktober 2019.

Sebab, Jokowi-Ma’ruf sudah terlebih dulu dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu. “Itu pun tidak punya manfaat karena proses berpemilu sudah selesai,” kata Refly.

Kalaupun dianggap berlaku surut, Refly tetap menilai putusan MA tersebut tetap tak bisa menganulir penetapan Jokowi-Ma’ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Alasannya, Jokowi-Ma’ruf telah memenangkan Pilpres 2019 dengan perolehan suara lebih dari 50%. Kemudian, Jokowi-Ma’ruf juga menang di 21 provinsi.

“Artinya lebih dari 50% (dari total provinsi Indonesia). Padahal persyaratan minimalisnya adalah 18 provinsi saja dan cukup 20% (suara di tiap provinsi), asalkan lebih dari 50%+1 jumlah suaranya,” kata Refly.

Lebih lanjut, dia juga menilai putusan MA tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 50 Tahun 2014. Putusan MA menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. Pasal 3 ayat (7) PKPU tersebut menyatakan apabila hanya terdapat dua pasangan capres dan cawapres, maka syarat keterpilihannya hanyalah berdasarkan jumlah suara terbanyak. Artinya, KPU tak mensyarakatkan tambahan perolehan suara minimum 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Sementara, putusan MK menyatakan bahwa jika hanya terdapat dua pasangan capres dan cawapres, maka syarat keterpilihannya adalah memperoleh suara lebih dari 50%. Hal tersebut sebagai penafsiran MK terhadap Pasal 6A ayat (3) UUD 1945.

“Jadi terlepas siapa yang benar dan yang salah, ada ketidakpastian hukum terhadap tafsir Pasal 6A ayat (3) UUD 1945,” kata Refly.

Menurutnya, putusan MA tersebut baru akan bermanfaat jika ke depannya hanya ada dua pasangan capres dan cawapres dalam Pilpres selanjutnya. Refly pun menilai perlu ada kajian lebih lanjut apakah Pilpres akan mengacu pada putusan MA atau MK.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

Bamsoet Apresiasi Polri Berhasil Menangkap Djoko Tjandra dan Minta Aparat Buru Buron Koruptor Lain

Published

on

By

BALI – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi keberhasilan Kabareskrim Listio Sigit dan jajaran Polri menangkap serta membawa kembali buronan koruptor Djoko Tjandra. Terpidana kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali ini dibekuk saat bersembunyi di Malaysia. Setelah kasus Djoko Tjandra, Polri, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu bersinergi memburu puluhan buron koruptor lainnya.

‘’Menangkap dan membawa kembali buron Djoko Tjandra patut diapresiasi karena hal itu membuktikan pimpinan Polri berhasil mengatasi berbagai hambatan. Termasuk hambatan internal, dalam tugas mencari dan menangkap buronan kakap yang lari atau bersembunyi di luar negeri. Namun, keberhasilan menangkap Djoko Tjandra belum cukup untuk memuaskan rasa keadilan bersama. Karena publik masih mencatat ada puluhan buronan koruptor yang belum ditangkap aparat penegak hukum,’’ ujar Bamsoet di Bali, Jumat (31/7/21).

Masyarakat masih ingat Djoko Tjandra menghilang serta terus bersembunyi sejak awal tahun 2000-an. Kendati berstatus buron, dia diketahui bebas keluar masuk Indonesia. Djoko Tjandra mendapatkan keleluasaan itu karena ada oknum aparat penegak hukum yang berkonspirasi dengannya. Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetio, sebagai tersangka atas dugaan keterlibatannya dalam kasus perbantuan pelarian Djoko Tjandra.

“Penetapan tersangka seorang Brigjen hingga penangkapan Djoko Tjandra, menjadi angin segar dalam mewujudkan kepolisian yang semakin profesional, modern, dan terpercaya (Promoter). Selanjutnya tinggal menunggu proses persidangan, sehingga kasus tersebut bisa dituntaskan dan hukum ditegakan,” kata Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR dan mahtan Ketua DPR RI ini mengajak masyarakat mengawasi proses hukum terhadap Djoko Tjandra dan berbagai orang disekitarnya yang diduga membantu pelariannya ke Malaysia. Mengingat bola penegakan hukum selanjutnya akan berada di pengadilan, yang tak bisa disentuh ataupun di intervensi presiden maupun kekuasaan lainnya.

“Partisipasi rakyat sangat penting dalam melakukan pengawasan di peradilan. Sehingga bisa meminimalisir potensi terjadinya penyelewengan kekuasaan kehakiman. Jangan sampai kepolisiannya sudah bekerja keras, malah dimentahkan di pengadilan,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini juga mengapresiasi kerjasama pemerintah dan kepolisian Malaysia yang mendukung proses penangkapan Djoko Tjandra. Kejadian ini menjadi bukti betapa hubungan baik Indonesia dengan berbagai negara, yang ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian ekstradisi, bisa memudahkan proses penegakan hukum terhadap berbagai buronan.

“Indonesia harus memperluas lagi perjanjian ekstradisi dengan berbagai negara lainnya, khususnya Singapura yang terkenal menjadi surga persembunyian buronan asal Indonesia. Sehingga bisa semakin mempersempit celah para buron melarikan diri ke luar negeri,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

HUKUM

HMI Cabang Kuantan Singingi Tuntut Pemerintah Cabut HGU PT DPN

Published

on

Kuantan Singingi – Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kuantan Singingi bersama Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kuantan Singingi (APMK) menggelar aksi damai menuntut pemerintah mencabut Hak Guna Usaha PT Duta Palma Nusantara dan bebaskan 5 pejuang tanah ulayat di depan Kantor Bupati, DPRD, Kejari, dan Polres Kuantan Singingi. Bahkan, PT. DPN dinilai banyak melakukan kesalahan terhadap masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. (lebih…)

Continue Reading

HUKUM

Perlu Kajian Akademik terkait Relevansi Perlu Tidaknya BPIP Diatur Melalui UU

Published

on

By

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat Syarief Hasan mempertanyakan langkah Pemerintah yang terkesan terburu buru merubah RUU HIP menjadi RUU BPIP. Di mana Pemerintah lewat Menko Polhukam secara resmi mengajukan perubahan atas RUU HIP menjadi RUU BPIP yang disampaikan di Gedung Senayan, Jakarta pada Kamis (16/7/2020).

Syarief memandang langkah Pemerintah menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah membaca aspirasi dan protes masyarakat secara lebih mendalam.

“Permasalahan RUU HIP tidak terletak pada nama atau nomenklatur undang-undangnya, akan tetapi terletak pada latar belakang, proses, dan hampir keseluruhan substansi RUU HIP yang sangat jelas bermasalah,” tegas Syarief pada wartawan, Jumat (17/07/2020).

Ketidakmampuan ini memang sangat jelas ditunjukkan Pemerintah. Sebab, lanjutnya, Pemerintah hanya menolak dua poin dalam RUU HIP. Pertama, absennya TAP MPRS No XXV Tahun 1966 dan kedua, munculnya istilah Trisila dan Ekasila dalam RUU HIP.

“Respon Pemerintah yang hanya menolak dua poin dalam RUU HIP telah mengesampingkan poin atau pasal bermasalah lainnya,” ungkap Syarief Hasan.

Aggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini berpandangan bahwa Pemerintah seharusnya menolak secara keseluruhan RUU HIP ini. Sebab, hampir secara keseluruhan RUU ini memiliki muatan bermasalah yang dapat mendegradasi dan mendistorsi nilai-nilai Pancasila.

“Sampai Pemerintah menyampaikan sikap resminya, yang terpenting adalah saat ini DPR tidak atau belum menerima sama sekali kajian akademik dari Pemerintah yang menjadi syarat diajukannya suatu RUU sebagai bahan untuk disebarkan ke publik dan bahan pembahasan .Ini menunjukkan pula bahwa pemerintah tidak menyeriusi penolakan terhadap RUU HIP,”, sebut Syarief.

RUU HIP dan RUU BPIP, adalah dua hal yang berbeda sehingga Syarief Hasan memandang bahwa langkah ini tidak perlu dilakukan sekarang. Sebab, BPIP telah memiliki payung hukum yakni Perpres No. 7 Tahun 2018.

“Pengubahan RUU HIP menjadi RUU BPIP melalui UU justru kontraproduktif di tengah penolakan keras terhadap RUU ini,” ungkap Syarief.

Menurutnya, penguatan BPIP melalui UU juga mesti dikaji lebih mendalam dan tidak bisa short cut atau jalan pintas seakan kejar tayang dan ini juga menjadi pertanyaan.

Selain itu kita sering melihat relevansi BPIP hari ini yang sering membuat pernyataan yang kontraproduktif dan penguatan BPIP dapat juga menjadi alat kekuasaan baru dalam menafsirkan Pancasila yang bisa mendistorsi Pancasila. Perlu kajian mendalam relevansi BPIP sehingga BPIP tidak seperti BP7 di masa lalu yang malah menjadi sensor berlebihan, bukan perekat kebangsaan,” ungkap Syarief.

Ditambahkan bahwa Pemerintah dan DPR RI mesti lebih berhati-hati dan matangd alam mengambil sikap.

“Tanpa UU saja, BPIP telah menimbulkan banyak kontroversial di masyarakat. Apalagi jika dikuatkan lewat UU maka akan berpotensi menimbulkan masalah baru. Yang paling penting hari ini adalah kajian akademik dibutuhkan terkait relevansi BPIP dan perlu tidaknya BPIP diatur melalui UU dan sebaiknya dilakukan oleh lembaga independent /universitas UI misalnya,” jelasnya.

゛Untuk itu sebelum ada kajian akademik tersebut sebaiknya RUU BPIP ini ditunda pembahasannya,゛tutup Syarief Hasan. (HMS)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending