Connect with us

HUKUM

Legitimasi Jokowi-KH. Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Sah Secara Konstitusi

Published

on

Jakarta – Pasca beredarnya putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 yang dimenangkan Rachmawati Soekarnoputri Dkk terhadap Peraturan KPU dinilai berbeda oleh berbagai kalangan. Para pakar hukum menilai bahwa putusan MA tersebut tidak mempengaruhi hasil Pilpres 2019, dimana pasangan Jokowi-KH. Ma’ruf Amin menang di Mahkamah Konstitusi, yang mana putusannya final dan mengikat.

Namun, dinilai berbeda oleh M. Rizal Fadillah dalam tulisannya, Jokowi Mundur atau Dimundurkan, dimuat di www.gelora.co pada 11 Juli 2020. Dalam tulisan tersebut terkesan subjektif dan tidak berimbang, serta tanpa menyertakan pendapat para pakar hukum. Sehingga patut diduga tulisannya bermuatan politis dan ingin menggiring opini sesat di tengah masyarakat.

Menanggapi hal tersebut di atas, Ketua Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Luar Negeri DPP Partai Bulan Bintang Ir. Datuk Ajuansyah Surbakti mengecam keras tulisan M. Rizal Fadillah yang tidak memiliki dasar hukum dan lebih pada provokatif.

“Jangan terburu-buru mengambil tindakan bisa fatal akibatnya. Bagaimanapun Jokowi sah secara konstitusi sebagai Presiden. Karena jika gerakan untuk memakzulkan digerakan berdasarkan keputusan MA, itu adalah keliru karena keputusan itu tidak berimplikasi terhadap legalitas Presiden Jokowi,” ujar Ajuansyah di Jakarta, Minggu (12/7/20).

Komandan Pusat Brigade Hizbullah Bulan Bintang ini menambahkan, tindakan pengerahan massa akan menciptakan terjadinya keadaan yang tidak kondusif dan mengganggu keamanan negara. Karena, katanya, jika ada tindakan pengerahan massa akan dibalas dengan tindakan pengerahan massa dari pihak yang tidak sependapat dengan pemakzulan Presiden.

“Semoga saja para tokoh Bangsa, pimpinan Parpol, tokoh dan pimpinan Agama serta Ormas bersikap bijak dalam menghadapi issue pemakzulan ini,” tandasnya.

Mantan Wasekjend DPP PBB ini menghimbau agar semua elemen masyarakat juga harus hati-hati issue keputusan MA tersebut bisa saja digunakan sebagai pengalihan issue RUU HIP yang mendapat penolakan dari masyarakat.

Pendapat Pakar Hukum Terhadap Putusan MA

Pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Fahri Bachmid menegaskan putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan terhadap PKPU Nomor 5/2019 tidak memiliki implikasi yuridis apa pun terhadap kedudukan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019.

“Secara konstitusional, keabsahan Presiden Jokowi telah final,” kata Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa (7/7/20).

Putusan MA ini, kata dia, tidak ada dampaknya sama sekali karena secara teknis hukum memang beda, baik dari aspek yurisdiksi kewenangan antara MA dan MK maupun fungsionalisasi serta kepentingan peradilan dalam memutus perkara itu.

Rachmawati Soekarnoputri dkk. diputuskan menang melawan KPU di MA terkait dengan Pasal 3 Ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Putusan MA tersebut telah diketok oleh Ketua Majelis Supandi pada tanggal 20 Oktober 2019. Namun, baru dipublikasikan pada pekan ini.

Pada putusan tersebut MA menyebutkan bahwa pasal dalam PKPU itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Fahri meminta semua pihak tenang dan tidak berpolemik atas dikabulkannya permohonan gugatan uji materi Rachmawati dkk. oleh MA tersebut.

Ia menegaskan bahwa hasil sengketa Pilpres 2019 yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sudah final dan mengikat, serta tidak ada upaya hukum apa pun yang tersedia untuk mempersoalkannya lagi.

“Saya berpendapat persoalan ini harus kita dudukkan secara hukum agar tidak terjadi kegaduhan-kegaduhan atas tafsir serta opini yang keliru yang dikembangkan,” katanya.

Produk putusan MK, lanjut dia, sudah menyelesaikan semua hal yang terkait dengan sengketa hasil Pilpres 2019. Kalau pada hari ini muncul putusan MA, itu tidak terkait dengan keabsahan Jokowi sebagai Presiden.

Menurut dia, MA memang diberi kewenangan konstitusional untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap UU, kemudian putusan MA yang mengabulkan gugatan Rahmawati dkk. yang didaftarkan pada tanggal 14 Mei 2019 itu tidak termasuk kasus konkret terkait dengan sengketa hasil Pilpres 2019.

“Karena ini merupakan pengujian norma abstrak, bukan melakukan pengujian kasus konkret terkait dengan sengketa hasil Pilpres 2019. Itu merupakan hal yang biasa dalam sistem hukum nasional kita saat ini,” katanya menjelaskan.

Jika gugatan Rachmawati dkk. dikaitkan dengan sengketa hasil Pilpres 2019, Fahri menegaskan bahwa hal tersebut tidak tepat karena hasil sengketa Pilpres 2019 yang bersifat konkret sudah diadu melalui mekanisme ketatanegaraan dan proses ajudikasi yang bersifat imparial serta objektif oleh MK.

Jadi, kata dia, putusan MK bernomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang Pilpres sudah final dan mengikat serta tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, sebagaimana konsekuensi dari sistem demokrasi konstitusional dan negara hukum yang demokratis.

“Dengan demikian, keabsahan dan legitimasi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin adalah legitimasi yang mempunyai basis legal konstitusional,” kata Fahri.

Senada dengan Fahri Bachmid, Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 44 P/HUM/2019 yang diajukan Rachmawati Soekarnoputri terhadap Peraturan KPU(PKPU) tak berimplikasi apapun terhadap kedudukan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019. Putusan MA tersebut justru dinilai hanya menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

“Saya mengatakan putusan MA ini enggak bermanfaat sama sekali,” kata Refly dalam diskusi virtual, Kamis (9/7/20).

Menurutnya, putusan MA tersebut tak akan bisa mengubah hasil Pilpres 2019 yang memenangkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Bahkan, jika MA langsung mengumumkan putusan tersebut pada 28 Oktober 2019.

Sebab, Jokowi-Ma’ruf sudah terlebih dulu dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu. “Itu pun tidak punya manfaat karena proses berpemilu sudah selesai,” kata Refly.

Kalaupun dianggap berlaku surut, Refly tetap menilai putusan MA tersebut tetap tak bisa menganulir penetapan Jokowi-Ma’ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Alasannya, Jokowi-Ma’ruf telah memenangkan Pilpres 2019 dengan perolehan suara lebih dari 50%. Kemudian, Jokowi-Ma’ruf juga menang di 21 provinsi.

“Artinya lebih dari 50% (dari total provinsi Indonesia). Padahal persyaratan minimalisnya adalah 18 provinsi saja dan cukup 20% (suara di tiap provinsi), asalkan lebih dari 50%+1 jumlah suaranya,” kata Refly.

Lebih lanjut, dia juga menilai putusan MA tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 50 Tahun 2014. Putusan MA menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. Pasal 3 ayat (7) PKPU tersebut menyatakan apabila hanya terdapat dua pasangan capres dan cawapres, maka syarat keterpilihannya hanyalah berdasarkan jumlah suara terbanyak. Artinya, KPU tak mensyarakatkan tambahan perolehan suara minimum 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Sementara, putusan MK menyatakan bahwa jika hanya terdapat dua pasangan capres dan cawapres, maka syarat keterpilihannya adalah memperoleh suara lebih dari 50%. Hal tersebut sebagai penafsiran MK terhadap Pasal 6A ayat (3) UUD 1945.

“Jadi terlepas siapa yang benar dan yang salah, ada ketidakpastian hukum terhadap tafsir Pasal 6A ayat (3) UUD 1945,” kata Refly.

Menurutnya, putusan MA tersebut baru akan bermanfaat jika ke depannya hanya ada dua pasangan capres dan cawapres dalam Pilpres selanjutnya. Refly pun menilai perlu ada kajian lebih lanjut apakah Pilpres akan mengacu pada putusan MA atau MK.

HUKUM

Habib Aboe: Ada 4 PR Besar yang Menunggu Kapolri Baru

Published

on

By

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengucapkan selamat atas diusulkannya Komjend Litsyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri yang telah menyelesaikan uji kepatutan di Komisi III DPR RI. Namun, Litsyo memiliki pekerjaan rumah atau PR dari Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. Apa saja?

“Ada empat pekerjaan rumah yang menunggu beliau saat nanti menjadi Kapolri baru,” kata Habib Aboe Bakar Alhabsyi pada Lintas Parlemen, Kamis (21/1/2021).

Habib Aboe Bakar menyampaikan, Kapolri Baru Litsyo pertama harus melanjutkan reformasi di kepolisian. Hal ini perlu dilakukan untuk lebih meningkatkan performa institusi Polri dalam menjalankan tugasnya. Secara khusus reformasi ini perlu menguatkan independensi Polri.

“Ini untuk menjawab persoalan yang disampaikan salah satu penyidik KPK Novel Baswedan yang menyatakan bahwa “Banyak faksi di Polri yang sarat kepentingan dan saling menyandera. Sehingga Pimpinan Polri tidak berani mereformasi Polri menjadi institusi yang dipercaya,” ujar Ketua MKD itu.

Artinya, lanjtut Habib Aboe, ada dua hal yang saling terkait, yaitu independensi dan soliditas. Sepanjang institusi bekerja tegak lurus menjalankan tugas secara independent, maka soliditas korps akan bisa terjaga dengan baik. Sebaliknya jika ada yang tengak-tengok, maka masing-masing personel akan bekerja untuk kepentingan pribadi atau kelompok sehingga tidak ada lagi soliditas di korps Polri.

“PR Kedua adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri, Kepercayaan publik terhadap Polri menjadi salah satu isu penting yang sepertinya perlu mendapat atensi Kapolri terpilih. Mengingat tahun kemarin banyak sekali kejadian yang membuat publik melongo. Misalkan saja, Bagaimana mungkin dokumen surat bebas COVID-19 untuk Djoko Tjandra yang seorang DPO ternyata diterbitkan oleh Pusdokkes Polri. Ada lagi surat jalan yang dikeluarkan oleh Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Polri untuk Djoko Soegiarto Tjandra,” papar Habib Aboe.

Bagi Habib Aboe, kejadian-kejadian yang demikian membuat publik merasa pesimis dengan semangat reformasi polri maupun profesionalisme Polri. Dampaknya pasti akan menurunkan public trust, karenanya hal ini perlu diperbaiki oleh Komjend LSP.

“PR Ketiga adalah membuktikan bahwa Polri memiliki hubungan hangat dengan seluruh komponen bangsa. Karena akhir-akhir ini sebagian pihak menilai bahwa saat ini Polri kurang dekat dengan ummat, bahkan sebagian lagi menilai Polri kerap tajam terhadap umat,” ujarnya.

“Jika kita lihat selama ummat Islam cukup dewasa menghadapi perbedaan keyakinan. Terbukti ummat Islam tidak menyoal latar belakang agama dari Kapolri terpilih. Tentu ini menunjukkan kualitas kedewasaan sikap dalam pluralisme bangsa ini. Artinya, selama ini kelompok-kelompok Islam sebenarnya tidak pernah meributkan faktor keagamanan seseorang, dan mereka sangat menghormati perbedaan keyakinan dalam kerangka bhineka tunggal ika,” sambung Habib Aboe.

Ia juga mengungkapkan, sesuai LBH Pers telah mencatat kepolisian menjadi institusi negara yang dominan dalam melakukan kekerasan terhadap jurnalis selama 2020 lalu. Selama periode 2020 itu, dari 117 kasus yang terdata tersebut, ada sebanyak 76 kasus di antaranya dilakukan oleh aparat kepolisian RI.

“PR Keempat, Kapolri terpilih perlu menjamin bahwa tugas Polri dilaksanakan secara professional dengan menggunakan pendekatan yang humanis. Sebagai catatan bahwa tahun kemarin KontraS menyatakan Polri diduga terlibat dalam 921 kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang Juli 2019 sampai Juni 2020. Dari peristiwa itu, 1.627 orang luka-luka dan 304 orang tewas. Kejadian lain yang menjadi perhatian publik adanya extra judicial killing di KM 54 pada bulan Desember 2020,” jelas Politisi Asal Dapil Kalsel ini.

Tak hanya itu, masih data LBH Pers, selama 2020, dari tercatat ada 99 jurnalis mengalami kekerasan baik berupa penganiayaan, intimidasi, penangkapan, penghapusan data liputan, termasuk juga serangan siber. Dan terakhir, aksi penembakan polisi pada 6 Laskar FPI di km 50.

“Situasi ini membuat kita sebagai anggota Komisi III DPR RI yang menjadi mitra Polri selama ini banyak sekali dimintai penjelasan oleh masyakat soal isu-isu demikian, misalkan kenapa penanganan demo kok represif? Kenapa pelanggaran prokes sampai dibuntuti ? kenapa pelanggaran prokes sampai membuat 6 nyawa melayang?,” tanyanya.

“Kami sendiripun selama ini mengalami kesulitan untuk memberikan berbagai penjelasan kepada masyarakat. Oleh karenanya untuk selanjutnya, pendekatan yang professional dan humanis oleh Polri perlu lebih dikedepankan. Sehingga Polri melindungi dan mengayomi akan semakin dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (HMS)

Continue Reading

HUKUM

Titipan PKS pada Kapolri Baru Listyo Sigit Prabowo

Published

on

By

Oleh: Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Anggota Komisi III DPR RI, Ketua MKD DPR RI & Sekjen DPP PKS

Selamat atas diusulkannya Komjend LSP sebagai calon Kapolri yang hari ini telah menyelesaikan uji kepatutan di Komisi III DPR.RI Ada empat pekerjaan rumah yang menunggu beliau saat nanti menjadi Kapolri baru.

Pertama, melanjutkan reformasi di kepolisian. Hal ini perlu dilakukan untuk lebih meningkatkan performa institusi Polri dalam menjalankan tugasnya. Secara khusus reformasi ini perlu menguatkan independensi Polri.

Ini untuk menjawab persoalan yang disampaikan salah satu penyidik KPK Novel Baswedan yang menyatakan bahwa “Banyak faksi di Polri yang sarat kepentingan dan saling menyandera. Sehingga Pimpinan Polri tidak berani mereformasi Polri menjadi institusi yang dipercaya”

Artinya, ada dua hal yang saling terkait, yaitu independensi dan soliditas. Sepanjang institusi bekerja tegak lurus menjalankan tugas secara independent, maka soliditas korps akan bisa terjaga dengan baik. Sebaliknya jika ada yang tengak-tengok, maka masing-masing personel akan bekerja untuk kepentingan pribadi atau kelompok sehingga tidak ada lagi soliditas di korps Polri.

PR (Pekerjaan Rumah) Kedua adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri, Kepercayaan publik terhadap Polri menjadi salah satu isu penting yang sepertinya perlu mendapat atensi Kapolri terpilih. Mengingat tahun kemarin banyak sekali kejadian yang membuat publik melongo. Misalkan saja, Bagaimana mungkin dokumen surat bebas COVID-19 untuk Djoko Tjandra yang seorang DPO ternyata diterbitkan oleh Pusdokkes Polri.

Ada lagi surat jalan yang dikeluarkan oleh Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Polri untuk Djoko Soegiarto Tjandra.

Tentunya kejadian-kejadian yang demikian membuat publik merasa pesimis dengan semangat reformasi polri maupun profesionalisme Polri. Dampaknya pasti akan menurunkan public trust, karenanya hal ini perlu diperbaiki oleh Komjend LSP.

PR Ketiga adalah membuktikan bahwa Polri memiliki hubungan hangat dengan seluruh komponen bangsa. Karena akhir-akhir ini sebagian pihak menilai bahwa saat ini Polri kurang dekat dengan ummat, bahkan sebagian lagi menilai Polri kerap tajam terhadap umat.

Jika kita lihat selama ummat Islam cukup dewasa menghadapi perbedaan keyakinan. Terbukti ummat Islam tidak menyoal latar belakang agama dari Kapolri terpilih. Tentu ini menunjukkan kualitas kedewasaan sikap dalam pluralisme bangsa ini.

Artinya, selama ini kelompok-kelompok Islam sebenarnya tidak pernah meributkan faktor keagamanan seseorang, dan mereka sangat menghormati perbedaan keyakinan dalam kerangka bhineka tunggal ika.

PR Keempat, Kapolri terpilih perlu menjamin bahwa tugas Polri dilaksanakan secara professional dengan menggunakan pendekatan yang humanis. Sebagai catatan bahwa tahun kemarin KontraS menyatakan Polri diduga terlibat dalam 921 kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang Juli 2019 sampai Juni 2020.

Dari peristiwa itu, 1.627 orang luka-luka dan 304 orang tewas. Kejadian lain yang menjadi perhatian publik adanya extra judicial killing di KM 54 pada bulan Desember 2020.

Situasi ini membuat kita sebagai anggota Komisi III yang menjadi mitra Polri selama ini banyak sekali dimintai penjelasan oleh masyakat soal isu-isu demikian, misalkan kenapa penanganan demo kok represif? Kenapa pelanggaran prokes sampai dibuntuti ? kenapa pelanggaran prokes sampai membuat 6 nyawa melayang ?

Kami sendiripun selama ini mengalami kesulitan untuk memberikan berbagai penjelasan kepada masyarakat. Oleh karenanya untuk selanjutnya, pendekatan yang professional dan humanis oleh Polri perlu lebih dikedepankan. Sehingga Polri melindungi dan mengayomi akan semakin dirasakan masyarakat. ※※※

Continue Reading

HUKUM

Yusril Ihza Mahendra Buka Webinar Masterclass Hukum

Published

on

By

KabaRakyat.com | JAKARTA – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra membuka kesempatan kepada pengacara muda maupun senior dalam menghadapi sengketa di pilkada. Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini membuka masterclass webinar “Menghadapi Sengketa Pilkada”. (lebih…)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending