Connect with us

NASIONAL

Lembaga DPR Banyak Dikritik, Bamsoet: Kritik Itu Vitamin

Published

on

Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bisa disebut ikon ‘DPR Now’. Pasalnya, banyak gebrakan yang ditelah dan akan dilakukan untuk menjaga marwah DPR tetap terjaga.

Di antaranya, membuat aplikasi ‘DRR Now’ agar masyarakat lebih dekat dengan wakilnya di Senayan. Tak hanya itu, Bamsoet juga sempat menggelar lomba kritik DPR dalam bentuk Stand Up Comedy.

Dan banyak lagi gebrakan yang telah dilakukan oleh Bamsoet setahun terakhir ini usai menggantikan ‘Papa Minta Saham’ Setya Novanto (Setnov).

Soal kritik ternyata sudah menjadi makanan keseharian Bamsoet. Kinerja tak bisa bohongi hasil. Dan itu benar, Bamsoet telah berhasil memperbaiki sedikit demi sedikit citra DPR.

Berikut pendapat Bamsoet soal makna kritik:

Saya tidak terkejut dengan Kritik Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) yang disampaikan pada Jumat (23/11/18) terhadap berbagai kinerja DPR RI. Bahkan saya sangat menghargai upaya dan kerja keras Formappi yang ingin mendorong DPR menjadi baik.

Bagi saya kritik Formappi merupakan bentuk rasa cinta rakyat kepada DPR RI agar bisa terus memperbaiki kinerjanya.

Harapan saya, kritik Formappi itu juga bisa didengarkan oleh pihak pemerintah. Sehingga harapan Formappi dan masyarakat agar DPR lebih ligat menyelesaikan RUU bisa tercapai. Mengapa? Karena sesuai dengan ketentuan yang ada, pembuatan UU di DPR harus bersama-sama dengan pemerintah. DPR tidak bisa sendirian apalagi bertindak suka-suka. Intinya, kalau kita mau jujur pembahasan sebuah RUU tidak hanya tanggung jawab DPR RI saja. Melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama dengan pemerintah. Artinya, Kita bisa lebih jauh lagi meneliti apa penyebab pembahasan sebuah RUU tertunda. Apakah karena disebabkan kelambatan di pihak DPR RI atau di pemerintah yang sering kali tidak hadir dalam rapat kerja dengan komisi terkait?

Misalnya, pada pembahasan RUU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah sampai saat ini belum mengirimkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), sehingga DPR RI belum bisa memulai pembahasannya.

Atau kendala lainnya seperti yang pernah terjadi pada pembahasan RUU Karantina Kesehatan. Karena adanya pergantian Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan yang mewakili pemerintah, Dirjen yang baru memerlukan waktu untuk mempelajari substansi RUU. Setelah terus menerus diberikan warning oleh DPR RI, bahkan saya sampai perlu menelepon Ibu Menteri Kesehatan, akhirnya rapat pembahasan bisa kembali dilanjutkan dan RUU tersebut bisa disahkan pada Juli 2018 kemarin.

Itu hanya sebagian contoh tentang bagaimana kendala yang dihadapi oleh DPR RI dalam membahas sebuah RUU. Karena itu awalnya dalam UU MD3, ada ketentuan pemanggilan atau menghadirkan secara paksa terhadap pihak-pihak yang diperlukan keterangannya oleh DPR RI. Dengan demikian kita harapkan kementerian yang mewakili pemerintah tidak terus menerus menghindar dalam membahas sebuah RUU. Sayangnya pasal pemanggilan tersebut dibatalkan oleh MK.

Contoh lain, RUU tentang Pengaturan Peredaran Minuman berakhohol dan RUU Tembakau yang sudah melewati 10 kali masa persidangan belum juga tuntas itu antara lain karena minimnya kehadiran dari pihak pemerintah. Semua ada catatannya di kesekjenan DPR RI.

Terkait penilaian FORMAPPI bahwa DPR RI kini menjadi lembaga birokratis, tidak sepenuhnya tepat. Kehadiran aplikasi DPR NOW yang bisa di download oleh setiap orang di smartphonenya, justru membuat DPR RI menjadi lembaga yang terbuka. DPR saat ini justru seperti memasang CCTV raksasa agar rakyat bisa memantau dan mengakses setiap kegiatan kedewanan dari mulai Komisi I hingga Komisi XI plus alat kelengkapan dewan lainnya. Rakyat juga bisa langsung menuliskan kritik, saran, maupun apresiasi dan aspirasinya melalui aplikasi DPR NOW.

Kita tengah berupaya agar Berbagai hambatan yang terjadi dalam proses meningkatkan kinerja kedewanan bisa selalu diselesaikan secara tepat dan cepat. Baik itu melalui pertemuan formal maupun informal antara wakil pemerintah dan komisi terkait. Misalnya seperti yang terjadi dalam pembahasan RUU Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme yang sudah terlalu lama tidak menemui titik temu. Hanya dalam waktu sekitar dua minggu, DPR RI bisa mencari titik temu dengan pemerintah maupun Kepolisian dan TNI.

Setiap pekan di hari Selasa atau hari lain yang ditentukan, Pimpinan DPR selalu bertemu pimpinan Fraksi maupun pimpinan Komisi serta Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk membahas berbagai hambatan dan masalah yang ada disetiap komisi dan AKD secara informal.

DPR juga semakin terbuka dan siapapun bisa datang ke DPR RI kapanpun mereka mau, tanpa ada yang menghalangi. Anggota dewan juga bisa ditemui dengan mudah tanpa adanya keprotokoleran yang kaku dan ketat seperti yang terjadi di negara-negara lain.

Walau masa tugas periode kami kurang dari satu tahun lagi, namun percayalah kami tidak akan pernah berhenti untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Harapan saya kepada Formappi, jangan pernah lelah untuk terus kritik kami. Karena kritik bagi kami adalah vitamin. (Bamsoet)

NASIONAL

Ketua DPR: Penggunaan Aplikasi DPR NowTerus Meningkat

Published

on

By

Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) senang rakyat Indonesia semakin peduli terhadap kehidupan politik. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya pengguna aplikasi DPR NOW!. Sejak diluncurkan pada Agustus 2018 lalu, jumlah pengunduh aplikasi melonjak dari 517 menjadi 7.670 hingga pertengahan Desember 2018.

“Tercatat pada periode 1 September-10 Desember 2018, terdapat 180 aduan yang masuk dari masyarakat melalui aplikasi DPR NOW!. Masih ada 27 aduan yang ditolak karena bersifat ‘spam’, tidak ada data maupun dobel aduan. Saya harap masyarakat dalam menyampaikan aduannya bisa lebih terinci lagi. Sehingga kita mudah untuk tindaklanjuti,” ujar Bamsoet saat melaporkan hasil kinerja DPR NOW! pada Penutupan Masa Persidangan II DPR RI Tahun Sidang 2018-2019, di Jakarta, Kamis (13/12/18).

Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini memaparkan, dibandingkan alat kelengkapan dewan lainnya, Komisi II DPR RI paling banyak menerima pengaduan dengan jumlah 31 aduan. Disusul Komisi III dengan 22 aduan, dan Komisi I dan Komisi X  dengan 20 aduan.

“Sebagian besar aduan yang masuk ke Komisi II terkait dengan status tenaga honorer. Sedangkan di Komisi III sebagian besar tentang RUU KUHP yang minta segera disahkan. Aduan ke Komisi I tentang kejelasan nasib RUU Penyiaran, dan pada Komisi X banyak yang menyarankan DPR RI mendorong mall-mall tidak hanya membuat berbagai toko maupun wahana permainan, namun juga membuat perpustakaan,” papar Bamsoet.

Ketua Badan Bela Negara FKPPI ini menilai, berbagai aduan yang masuk ke aplikasi DPR NOW! merupakan big data yang sangat bermanfaat. Setiap aduan yang masuk ditabulasi untuk kemudian didistribusikan kepada komisi maupun kementerian terkait agar bisa segera ditindaklanjuti.

“Melalui big data inilah kita bisa mengetahui dan memperlajari perilaku masyarakat. Saya harap masyarakat selalu berpartisipasi aktif, terutama untuk mengajak keluarga dan sahabatnya mengunduh serta menggunakan aplikasi DPR NOW!. Aktifnya rakyat dalam kehidupan politik bisa mendorong DPR RI bekerja lebih baik lagi,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading

NASIONAL

Ribka Tjiptaning, Rieke Dyah Pitaloka, Emil Dardak hingga Putih Soekarno Masuk Pengurus Baru DPP Pemuda Demokrat

Published

on

By

Solo – Kongres Pemuda Demokrat Indonesia di Asrama Haji Donohudan Boyolali telah berakhir dini hari tadi (9/12/18). Dari kongres itu menghasil sejumlah catatan di antaranya, terpilihnya Fandi Utomo sebagai ketua umum.

Dari Rapat Formatur hingga dini hari yang dipimpin ketum terpilih Fandi Utomo telah menyepakati beberapa nama pengurus.

Salah satu anggota formatur Iwan Hendrawan yang juga Ketua Panitia Nasional Kongres Pemuda Demokrat mengatakan, berdasarkan rekomendasi dan usul dari DPC dan DPD Pemuda Demokrat Se- Indonesia telah disepakati komposisi pengurus.

“Ya kami telah sepakati komposisi pengurus DPP Pemuda Demokrat Indonesia periode 2018-2024 yang nanti akan di bacakan dalam sidang pleno terakhir Kongres sekaligus di Lantik,” ujar Iwan, Ahad (9/12/2018).

Dari hasil rapat formatur yang dibacakan Fandi Utomo terdapat Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) yang diisi Ribka Tjiptaning (Anggota DPR RI) dan Ketua Umum Demisioner H.Fachruddin.

Sedangkan untuk jajaran Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) terdapat nama Sekjend Demisioner Endro S Yahman yang juga adalah Anggota Komisi II DPR RI.

Selain itu, ada nama Baharudin Farawowan yang juga adalah Ketua Umum Geomaritim Indonesia, ada Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Putih Soekarno (Cucu Bung Karno) dan Rieke Dyah Pitaloka.

Untuk Sekretaris Jenderal (Sekjend) dijabat oleh Iwan Hendrawan yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Indramayu. Dan jabatan untuk Bendahara Umum (Bendum) diisi Budi Teguh Tenaga Ahli Anggota DPR RI. (BP)

 

Continue Reading

NASIONAL

Bangganya Ketua DPR pada Peserta Jambore Bela Negara 2018

Published

on

By

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan rada bangganya kepada 1.350 kader Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan TNI-Polri Indonesia (FKPPI) yang sukarela mengikuti Jambore Bela Negara. Datang dari 34 provinsi dengan biaya sendiri, para peserta Jambore Bela Negara meneguhkan semangat cinta tanah air dan mengingatkan kembali kepada seluruh elemen bangsa tentang dari mana asal-usul mereka.

“Karena kita lahir dari rahim Ibu Pertiwi, wajib bagi kita mendermakan diri menjaga kelangsungan Indonesia agar tetap eksis, tidak terkoyak oleh perang saudara maupun intoleransi yang tiada guna,” ujar Bamsoet saat penutupan Jambore Bela Negara FKPPI di Jakarta, Minggu (9/12/18).

Jambore Bela Negara FKPPI dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Desember 2018. Ditutup hari ini oleh Inspektur Jenderal TNI Letjen TNI Muhammad Herindra.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, selama mengikuti Jambore Bela Negara dari tanggal 7-9 Desember 2018, para peserta banyak mendapatkan materi wawasan kebangsaan dari berbagai tokoh nasional. Selain dirinya sebagai Ketua DPR RI, tokoh lain yang turut berpartisipasi antara lain Menteri Pertahanan Jenderal TNI (purn) Ryamizard Ryacudu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Mayjen TNI (purn) Sudarmono serta Asrena Kapolri Irjen Pol. Gatot Eddy Pramono.

“Selain itu, para peserta juga mendapat penempaan disiplin dan ketrampilan yel-yel dengan bantuan instruktur pendamping dari Marinir TNI Angkatan Laut,” tutur Bamsoet.

Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini mengingatkan agar upaya bela negara jangan dijadikan ajang gagah-gagahan. Melainkan menjadi kehormatan bagi setiap warga yang dijalankan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan keikhlasan.

“Saat menerima kunjungan Parlemen maupun Duta Besar dari berbagai negara, mereka terkadang bertanya kepada saya kenapa Bangsa Indonesia dengan luas wilayah yang besar dan kondisi yang majemuk, namun masih tetap solid hingga kini. Kita tidak terjebak perang saudara, sebagaimana yang terjadi di Timur Tengah maupun belahan dunia lainnya. Saya jawab, karena kita punya Pancasila,” tegas Bamsoet.

Sebagai penguat solidaritas kebangsaan, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengajak semua elemen bangsa menjaga dan mengamalkan Pancasila dari ancaman ideologi impor yang merongrong NKRI. Siapapun yang mengganggu Pancasila, sama saja dengan mengganggu FKPPI dan mengganggu kedamaian Bangsa Indonesia.

“Jangan coba benturkan Pancasila dengan ajaran atau ideologi lainnya. Siapapun yang ingin membenturkan, sama saja ingin memecah belah bangsa. Padahal, para pejuang dan generasi terdahulu kita sudah susah payah menggapai kemerdekaan, sehingga kita bisa menikmati kedamaian di Bumi Indonesia,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending