Connect with us

HUKUM

LKBHMI PB HMI Akan Laporkan PT Daka Grup

Published

on

Jakarta –LKBHMI PB HMI akan melaporkan PT Daka Grup ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) karena melakukan aktivitas pertambangan ilegal.

Perusahaan yang beroperasi di desa dingin, kecamatan Lasolo Kepulauan, kabupaten Konawe Utara provinsi Sulwesi Tenggara (Sultra) akan dilaporkan karena dalam melakukan aktiviatas penambangan tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang mana hal itu merupakan syarat bagi perusahaan dalam melakukan penambangan dikawasan hutan milik negara.

“Jadi, perusahaan tersebut, walaupun belum memiliki izin, namun telah beberapa kali melakukan pengapalan, tidak hanya sampai disitu, perusahaan ini juga tidak mempunyai izin penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Jadi, memang perusahaan ini telah nyata-nyata dan menginjak-injak aturan yang ada,” ungkap La Ode Erlan selaku Seketaris Umum Badan Koordinasi Nasional Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Sekum Bakornas LKBHMI PB HMI) melalui keterangan tertulisnya yang dikirim ke media ini. Selasa, (02/4/2019).

Aktifitas pertambangan yang dilakukan dikawasan hutan milik negara tanpa adanya izin pinjam pakai kawasan hutan, melanggar UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 50 ayat 3 yang menyatakan bahwa, setiap orang dilarang melakukan eksplorasi terhadap hutan sebelum mendapat izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kehutanan. 

“Jadi, sudah sangat jelas bahwa aktifitas pertambangan tidak bisa dilakukan tanpa adanya izin terlebih dahulu,” tegas La Ode.

Lebih lanjut, diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) 43/2008 pasal 2 peraturan menteri kehutanan nomor: P.43/Menhut-II//2018 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan yang mengatur bahwa pinjam pakai kawasan hutan dilaksanakan atas dasar izin Menteri.

“Akibat dari aktifitas pertambangan ini telah terjadi pencemaran lingkungan yang mana limbah beracun tersebut sudah berserakan di bibir pantai boedingin kecamatan la solo kabupaten konawe utara,” imbuhnya.

La Ode menambahkan bahwa, perusahaan yang tidak mengantongi IPPKH sebagai mana diatur dalam pasal 78 ayat 6 Undang-Undang (UU) Kehutanan dapat diberi sanksi pidana penjara 10 tahun dan denda Rp 5 miliar.

“Jadi, pemerintah daerah jangan coba bermain-main dan mencoba menutup-nutupi aktifitas pertambangan ini, karena kami mendapat informasi ada tokoh elit Sultra yang menjadi aktor intelektual ilegal mining tersebut,” tandasnya. (ari)

HUKUM

Ketua Komisi I DPR Percaya Sistem Di Akmil, Enzo Clear, setia Pancasila dan NKRI

Published

on

By

JAKARTA – Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi langkah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa yang memastikan Enzo Zenz Allie tetap dipertahankan sebagai taruna di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Banhkan KSAD menegaskan, berdasarkan analisis moderasi keberagamaan, Enzo mendapat nilai 84 persen.

” Akademi Militer itu lembaga terakreditasi, terhormat dan kita junjung tinggi sebagai kawah candradimuka putra dan putri terbaik NKRI, saya percaya dan yakin 100% sangat profesional dan kredibel, sudahi polemiknya kita kawal putra dan putri terbaik yang lolos agar kelak menjadi prajurit TNI yang profesional, berintegritas, Cinta Pancasila dan NKRI, saya apresiasi langkah KSAD dan dukung terus langkah TNI” jelas Kharis dalam keterangan pers tertulis kepada media 13 Agustus 2019.

Legislator asal Solo yang kembali mengemban amanah di DPR RI hingga 2024 ini menekankan agar disudahi mempermasalahkan Enzo, percayakan semua proses pada lembaga terkait, untuk Taruna Akmil , percayakan pada Akmil TNI yang pasti profesional, bahkan Kharis mengibaratkan jika ada seseorang yang berfoto dengan sebuah buku Marxisme apakah lantas kita sekonyong-konyong mengatakan orang tersebut sebagai pendukung komunisme.

“Ini misal saja ya, ada Taruna telah memenuhi syarat untuk menjadi taruna Akmil di Magelang, WNI dan telah lolos syarat baik dari tes fisik mau pun psikologi, lalu anak ini lagi jalan ketoko buku lalu foto bersama buku Marxisme dia upload ke sosial media apa lantas dia kita katakan komunis yang jelas dilarang atau kita akan terus makan itu hasutan dan provokasi di sosial media, seharusnya kan tidak, percayakanlah bahwa TNI pasti lakukan yang terbaik” tegas Kharis mencontohkan.

Anggota DPR RI Fraksi PKS ini juga meminta agar warganet harus adil dan bertanggung jawab terutama yang memfitnah Enzo agar nama Baik Enzo Allie segera dipulihkan dan siapapun baiknya menghargai segala pilihan TNI terkait Enzo, bahwa bijaklah dalam bersosial media.

“Kita melihat bagaimana dampak sosial media dan literasi penggunaan sosial media dalam kasus Enzo, jangan mudah menilai apalagi membuat opini sedemikian rupa, jadilah pengguna sosial media yang bertanggung jawab, yang sudah memfitnah dan membuat opini segeralah minta maaf, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari hal ini” tutup Kharis. (fajar)

Continue Reading

HUKUM

KNPI Minta ICW Jangan Ganggu Pansel Capim KPK Bekerja

Published

on

By

JAKARTA – Wakil Sekretaris Jendera (Wasekjen) DPP KNPI M Syahwan Arey, SH, MH angkat suara terkait komentar Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menilai 40 nama calon pimpinan (capim) KPK yang lolos tes psikologi tak memuaskan publik. Bagi Syahwan, ICW jangan mudah mengatasnamakan publik terkait tahapan pemberantasan korupsi lewat KPK.

Syahwan mengingatkan ICW tidak menganggu kerja-kerja Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK dalam mencari figur yang terbaik. Apalagi yang mengangkat Pansel KPK adalah Presiden sehingga mereka bekerja atas nama tanggungjawab kepada Presiden Jokowi, bukan kepada ICW.

“Sejatinya ICW berhati-hati mengeluarkan statemen di hadapan publik terkait proses pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk memilih capim KPK. Komentar ICW itu bisa mengganggu fokus kerja Pansel, biarkan Pansel bekerja. Dan ICW jangan mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana? Kita pemuda ingin Pansel bekerja independen tanpa intervensi,” jelas Syahwan seperti dikutip dari Lintas Parlemen, Jakarta, Jumat (8/8/2019).

Syahwan yang juga Ketua LBH Ansor Maluku ini menyayangkan sikap nyinyir ICW kepada Pansel KPK. Ia curiga ada ‘udang di balik batu’ atas sikap nyinyir ICW tersebut.

“Jangan-jangan ICW ini ada sesuatu kok ngomong begitu di hadapan publik. Jangan-jangan ada kepentingan pribadi atau vested interest. Padahal, sejak awal Pansel mengundang ICW untuk mendaftar menjadi capim KPK. Terus kenapa dengan ICW kok tiba-tiba begitu?,” tanya Syahwan.

“Yang aneh lagi dari kawan-kawan ICW ini terkait LHKPN (Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara) yang mereka ributkan. Kita bisa tanya lagi ke ICW, kenapa waktu seleksi tahun 2015 dan periode sebelum-sebelumnya ICW diam sajam. Tidak segaduh ini? Karena setahu kami, persyaratan yang jadi capim tidak berbeda dari tahun ini. Di mana saat mereka mendaftar, disyaratkan membuat pernyataan tertulis di atas meterai akan menyerahkan LHKPN jika terpilih,” paparnya.

Tak hanya itu, Syahwan meminta publik memberikan dukungan kepada Pansel KPK dengan melaporkan data-data pendukung Capim KPK sebagai bahan tambahan untuk dipertimbangkan.

“Kita harus dukung Pansel bekerja, karena mereka bekerja yang didukung oleh KPK, juga BIN dan PPATK. Tapi laporan masyarakat jadi salah satu bahan pertimbangan untuk mengerucutkan 40 ke 20 hingga ke 10 yang diantar untukbdipilih di Komisi III DPR RI jadi 5 orang terbaik jadi Pimpinan KPK terbaru,” pungkasnya. (HMS)

Continue Reading

HUKUM

Penangkapan Lena Haro Tidak Sesuai Prosedur

Published

on

Reskrim Polsek Mandau Resort Bengkalis Polda Riau yang dipimpin langsung oleh IPTU Firman Fadhila telah melakukan penangkapan terhadap Lena Haro dan Timbul Siburian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 berdasarkan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/73/VI/RIAU/BKS/SEK – MDU, tanggal 12 Juni 2019.

Dalam kasus itu, yang melaporkan adalah Lia Indra Siahaan (Suami Lena Haro), anggota Polri yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok Polda Metro Jaya terkait dugaan adanya tindak pidana “menikah tanpa izin suami”.

Menurut kuasa Hukum Lena, Timbul Rajagukguk mengatakan, seharusnya penyidik Reskrim Polsek Mandau Resort Bengkalis Polda Riau tidak langsung menangkap Kliennya.

Mengingat kliennya belum sama sekali diperiksa dalam laporan tersebut.

“Hal ini diatur dalam Peraturan Kapolri tentang manajemen penyidikan,” kata Timbul Rajagukguk di Jakarta , Selasa (6/8/2019).

Kliennya menikah dengan timbul Siburian berdasarkan adanya surat pernyataan cerai, tertanggal 23 Maret 2017 yang ditandatangani kedua belah pihak di atas materai dan disaksikan ibu kandung Lia Indra Siahaan (Pelapor) dan Bibi Lena Haro, ujarnya

“Padahal pelapor adalah penegak hukum tentunya atau pastinya mengetahui proses perceraian dikesatuan tugasnya,” ucap Timbul.

Lanjut, Timbul menyayangkan sikap aparat tersebut. Padaha sudah ada bukti surat pernyataan dan harusnya menjadi pertimbangan penyidik Reskrim Polsek Mandau Resort Bengkalis Polda Riau.

bukti surat Pernyataan cerai itu menjadi bukti sah atas perceraian yang dilakukan pihak laki-laki (Pelapor). Di mana surat pernyataan itu diduga dibuat oleh pihak keluarga pelapor, ujarnya

Namun klien kami yang tidak paham hukum atas pernikahan dengan laki-laki yang ingin bertanggung jawab terhadap dirinya dan anaknya malah tersangkut masalah hukum. Dan hingga saat ini klien kami masih menderita dalam jeruji tahanan, maka atas adanya penahanan tersebut diduga adanya kriminalisasi yang diduga dilakukan oleh penyidik Reskrim Polsek Mandau Resort Bengkalis Polda Riau,” paparnya.

Berdasarkan dugaan kriminalisasi itu, kuasa hukum Lena Haro akan menempuh langkah hukum yaitu membuat laporan pengaduan atau permohonan di Kepolisian maupun pengadilan setempat serta mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada instansi terkait baik pemerintah maupun swasta,tuturnya.

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending