Connect with us

HUKUM

Maraknya Grab Skuter, Sarifuddin: Saya Minta ke Polda Metro Jaya Tertibkan Itu

Published

on

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding meminta kepada Polda Metro Jaya untuk menghentikan skuter listrik yang saat ini marak digunakan masyarakat di sepanjang jalan protokol Jakarta. Selain merusak jembatan penyeberangan orang (JPO) sehingga merusak JPO, skuter juga berpotensi menyebabkan kecelakan.

“Saya meminta ke Polda Metro Jaya menertibkan (skuter) gitu loh. Karena Grab Skuter ini, selain merusak JPO fasilitas umum juga bisa menganggu pejalan kaki,” kata Sarifuddin pada wartawan Lintas Parlemen, Jakarta, Selasa (12/11/2019) malam.

Menurut Sarifuddin, jika pihak kepolisian tidak melakukan langkah pencegahan, tak tertutup kemungkinan akan jatuh korban. Mengingat jalur dilewati skuter bisa mengganggu pejalan kaki yang sedang berjalan.

Sarifuddin mencontohan, Singapura telah melarang penggunaan skuter listrik di trotoar karena usai memakan banyak korban dan satu tewas. Di mana pelarangan ini dimulai sejak Senin (4/11/2019) lalu.

Bahkan, cerita Sarifuddin, bagi yang melanggar akan diancam dengan hukuman penjara. Tak hanya itu, sambung Sarifuddin, ada denda yang menanti sebesar SGD 2000 atau Rp 20,6 juta, atau hukuman penjara hingga tiga bulan lamanya.

“Dan di parlemen Singapura lalu, Menteri Transportasi Lam Pin Min akan melakukan penegakan hukum terkait pelarangan naik skuter listrik di sana. Bahkan ada sejumlah denda bagi pengendara e-skuter di Singapora yang nekat melakukannya. Kita di Indonesia harus melakukan langkah preventif sebelum ada jatuh korban,” paparnya.

Untuk itu, Politisi PAN asal Sulteng ini meminta, aktivitas itu dihentikan sementara hingga menunggu regulasi diterbitkan oleh pihak pemerintah. Dan jalur khusus buat pengendara.

“Aktivitas itu dihentikan  saja sementara, jangan beraktivitas dulu karena berbahaya. Kita buat aturannya dan kita buat jalur khusus dulu. Jangan sampai jatuh korban baru kita semua bersuara. Dan gaduh lagi, ” tegas Sarifuddin.

Seperti diberitakan, pihak Dinas Bina Marga DKI sudah bersuara dengan mengunggah beberapa foto dari rekaman CCTV mereka memperlihatkan ada sekelompok anak muda sedang  mengendarai skuter listrik di JPO. Di mana mereka memanfaatkan lift untuk naik ke JPO.

“Pihak Grab bersabar dululah, hingga ada regulasinya. Untuk para pengguna skateboard, scooter listrik (grabwheels) saya mohon untuk tidak menggunakan alat-alat tersebut itu dulu hingga aturannya turun, ” pungkasnya Sarifuddin. (HMS)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

Minta Kapolri Dicopot, ICW Disemprot Senator dari Sulteng

Published

on

JAKARTA – Anggota Komite I DPD RI, Abdul Rachman Thaha (ART) menanggapi pernyataan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Idham Azis dari jabatannya sebagai Kapolri berkaitan dengan kasus Novel Baswedan.

Senator dari Sulawesi Tengah ini menilai, ICW mestinya tidak terlalu jauh memberi penilaian terhadap kinerja Polri, apalagi meminta Presiden untuk mencopot Kapolri dari jabatannya. Menurutnya, ICW tidak memiliki kapasitas untuk melakukan hal tersebut.

“Siapa itu ICW? Menurut saya ICW itu tidak perlu terlalu jauh untuk memberikan penilaian terhadap kinerja Polri karena ICW itu tidak punya kapasitas untuk memberikan penilaian terhadap lembaga negara di republik ini,” ujar ART.

ART mengatakan, masih terlalu dini untuk menghakimi kinerja Kapolri, mengingat Idham Azis baru dua bulan dilantik sebagai orang noomor satu di Institusi Polri.

“Persoalan kasus Novel baswedan saya pikir aparat kepolisian masih bekerja untuk menemukan pelaku utamanya, biarkan dulu aparat bekerja, karena kerja-kerja ini perlu sebuah dukungan-dukungan pembuktian sehingga bisa ditemukan pelakunya,” kata ART dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Menurut ART, mengungkap kasus seperti kasus Novel Baswedan bukanlah hal yang mudah seperti membalikkan telapak tangan, apalagi langsung meminta untuk mencopot Kapolri. Itu bukan sebuah solusi terbaik.

“Saya sangat paham tentang Kapolri yang baru ini saat menjadi Kapolda sulteng, bukan saya untuk membela kapolri tapi saya berbicara sebagai anggota Komite I DPD RI yang dimana Polri ini adalah mitra ruang lingkup kinerja kami,” jelas ART.

ART pun menghimbau kepada seluruh stakeholder agar tak menjastifikasi kinerja suatu lembaga atau institusi seperti Polri dengan satu kasus atau persoalan tertentu saja, tapi harus dilihat juga bagaimana perannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama ini.

“Alhamdulillah sampai hari ini persoalan keamanan masih terjaga dengan baik, saya sarankan Kapolri baru ini terus saja bekerja untuk keamananan demi bangsa, negara dan menegakkan Hukum yang sesuai dengan norma-norma di Republik ini,” tegas dia.

Ia pun mendorong Kapolri agar konsisten dengan janji-janjinya dan bekerja keras untuk menuntaskan tugas dan tanggung jawab yang diamanahi oleh negara kepadanya.

“Saya berpesan dan memberikan Support ke Kapolri baru karena sesama anak Bugis ada pepatah bugis ‘Lebbbi Moi mate e, dari pada Tuo na mappakasiri mi (Lebih baik Mati berkalang Tanah dari pada Hidup mennanggung Malu), perlihatakan kinerjamu Pak Idham terhadap bangsa dan negara ini,” tutup ART.

Continue Reading

HUKUM

Bamsoet Temui Pimpinan Media Massa, Ini yang Dibahas

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai ditengah disrupsi informasi akibat gejolak media sosial yang begitu dahsyat, siapapun bisa menyampaikan apapun melalui media sosial sehingga masyarakat kadang sulit membedakan mana yang fakta mana yang hoax, media massa seharusnya bisa menjadi oase menyegarkan bagi masyarakat yang ingin mengetahui kebenaran. Sebagai pilar ke-empat demokrasi, media massa harus tetap menjaga marwahnya sebagai penyaji informasi yang valid dan informatif.

“Namun demikian bukan berarti media massa tak menghadapi tantangan. Penyajian informasi di media sosial yang kadangkala menggunakan narasi bombastis yang keakuratannya belum tentu terjamin, terkadang justru malah menarik bagi publik. Media massa punya pekerjaan rumah tak ringan untuk mengembalikan minat publik mendapatkan informasi dari media massa yang sudah teruji check and recheck dan validasi kebenarannya,” ujar Bamsoet saat bertemu para pemimpin redaksi media massa, di Jakarta, Kamis (7/11/19).

Turut hadir para wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Basarah (F-PDI Perjuangan), Ahmad Muzani (F-Gerindra), Jazilul Fawaid (F-PKB), Sjarifuddin Hasan (F-Demokrat), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), dan Asrul Sani (F-PPP).

Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menjelaskan, setelah silaturahim dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Maruf Amin, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, pimpinan MPR RI menilai silaturahim dengan pemimpin media massa merupakan hal yang tak kalah pentingnya.

“Tulisan pemberitaan dalam media massa tak ubahnya seperti tenaga nuklir. Jika digunakan secara tepat, bisa menghasilkan energi yang bisa menerangi, jika tidak justru bisa membuat ledakan maha dahsyat yang merugikan banyak orang. Karenanya, sangat penting bagi media massa untuk membuat berita secara utuh, tajam, dan selalu mengedepankan prinsip cover both side. Karena publik berhak mendapatkan informasi valid, bukan hanya sekadar informasi bombastis,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga menerangkan. dalam menyikapi usulan perubahan terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) untuk menghadirkan Haluan Negara, MPR RI selain membutuhkan kajian mendalam dengan melibatkan partisipasi masyarakat, juga membutuhkan kesesuaian antara penafsiran tekstual (original intent) dengan penafsiran kontekstual (sesuai konteks). Sehingga ada benang merah yang selalu tersambung dari satu generasi bangsa ke generasi bangsa selanjutnya, terkait latar belakang maupun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap perubahan UUD NRI 1945.

“Keterlibatan para akademisi dan pakar hukum ketatanegaraan menjadi sangat penting. Dalam pembentukan Komisi Kajian Ketatanegaraan yang akan membahas secara mendalam tentang rencana perubahan UUD NRI 1945 ini, pimpinan MPR RI mendorong fraksi-fraksi dan Kelompok DPD untuk mengirimkan perwakilannya, yang bukan hanya memiliki ilmu pengetahuan ketatanegaraan dengan rekam jejak yang jelas serta kapabilitas diri yang sudah teruji, melainkan juga memahami urgensi nilai-nilai yang terkandung dalam UUD. Sehingga tidak ada benang merah yang terputus,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, UUD NRI 1945 bukan hanya jenis norma khusus yang berdiri di puncak piramida normatif, akan tetapi di dalamnya juga termaktub komitmen dan orientasi bangsa Indonesia. Sejak awal perancangan yang dilakukan para pendiri bangsa, maupun saat mengalami empat kali perubahan, selalu ditujukan untuk memberikan panduan arah bangsa dalam mengarungi kehidupan kebangsaan dan menjawab tantangan zaman.

“Di dalamnya ada nafas bangsa Indonesia yang merupakan norma fundamental negara, yang bersumber dari ideologi yang berangkat dari kosmologi bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Dengan dipandu oleh norma dasar itu, kita bercita-cita bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga Indonesia menjadi bangsa yang unggul dalam konteks pemikiran, kebudayaan, bahkan peradaban; menjadi bangsa yang berada di garda terdepan, yang derap sejarahnya selalu berada beberapa langkah di depan bangsa-bangsa lain di muka bumi,” papar Bamsoet.

Untuk menuju hal tersebut, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menuturkan, kini mulai ramai kembali usulan agar MPR RI menghadirkan Haluan Negara. Sehingga bangsa Indonesia memiliki peta jalan yang jelas mau dibawa kemana bangsa ini selama dua puluh atau puluhan tahun ke depan, dan apa yang perlu dilakukan dalam mewujudkan cita-cita besar tersebut.

“Tanpa adanya peta jalan berupa Haluan Negara, khawatirnya kita seperti sebuah kapal ditengah samudera yang tak memiliki kompas sebagai penunjuk jalan. Terombang-ambing tanpa tahu sedang berada dimana, serta bingung menentukan kemana arah dan tujuan,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

HUKUM

Novel Baswedan Dipolisikan Politisi PDIP, Razikin: Sebaiknya Polri Tak Memproses

Published

on

JAKARTA – Pelaporan seorang Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap Novel Baswedan dengan tuduhan melakukan rekayasa penyiraman air keras pada dirinya sama sekali tidak dapat diterima akal sehat. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Hukum, HAM dan Advokasi Pimpinan Pusat Pemdua Muhammadiyah, Razikin.

“Tuduhan rekayasa penyiraman oleh Novel merupakan sebuah kekejian dan jauh dari nilai kemanusiaan,” ungkap Razikin di Jakarta, Jumat, (8/11).

Karena menurut Razikin, proses investigasi oleh tim yang dibentuk baik Kalpolri Tito Karnavian, maupun oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sama sekali tidak menemukan indikasi rekayasa Novel menyiram dirinya sendiri.

“Karena itu, sebaiknya Polri tak memproses laporan tersebut,” tegas Razikin.

Untuk itu, Alumni Universitas Indonesia ini meminta, jangan sampai ada rekayasa untuk memukul balik Novel Baswedan dengan cara-cara yang keji, kasus yang menimpa Novel Baswedan harus segera diungkap dan diselesaikan.

“Kami menyambut baik komitmen Pak Kapolri yang baru Pak Idham Aziz untuk mengungkap pelaku penyiraman terhadap Novel hal itu juga sebetulnya sejalan dengan arahan Pak Presiden,” ujarnya.

Selain itu, Razikin pun menyesalkan tindakan Dewi Tanjung, atau Dewi Ambarwati melaporkan Novel Baswedan ke Polda Metro Jaya.

“Saya menduga pelaporan itu semata-mata mengotori ekologi politik dan hukum yang sedang dibersihkan serta upaya untuk menyudutkan Novel Baswedan. Cara-cara seperti itu boleh terjadi,” katanya.

Ia juga menegaskan, jika ada persoalan yang terjadi di KPK, tidak boleh kita personifikasin pada seorang Novel Baswedan,

“Mari kita awasi, kita perbaiki sistemnya, sekarang UU KPK yang baru, KPK memiliki pengawas dengan kewenangan yang cukup kuat. Dengan demikian setiap saat publik dapat mengawasi kinerja KPK,” tutup Razikin yang juga mantan Jubir Milenial TKN Jokowi-KH. Ma’ruf Amin ini.[]

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending