Connect with us

OPINI

Meloloskan Kembali Bulan Bintang Ke Senayan

Published

on

Oleh: H. Jurhum Lantong

Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang

Masalah pokok bagi Partai Bulan Bintang (PBB) sekarang ialah bagaimana partai warisan Masyumi ini dapat kembali berkiprah di Parlemen. Karena sebenarnya, disitulah habibat partai yang didirikan pada 17 Juli 1998 ini.

Sudah terbukti, ketika PBB berada di Senayan, pengaruh dan kepemimpinannya terasa signifikan, walaupun perolehan suaranya tidak dominan. Hal itu terjadi, karena PBB dididik secara politik untuk mewarisi spirit dan metode perjuangan Masyumi yang terkenal cerdas dan militan.

Sebagaimana diketahui, Masyumi merupakan partai penguasa berkali-kali di masa demokrasi liberal. Kekuatan partai Masyumi ialah pada ide dan metodenya yang moderat dan progresif. Masyumi bukanlah partai tanpa ideologi. Dan juga bukan partai pragmatis yang cenderung ikut arus. Akibatnya, Masyumi senantiasa leading dalam pertarungan gagasan di parlemen.

Masyumilah yang membuat Republik Indonesia bergeser dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan yang hingga hari ini dikenang sebagai salah satu sumbangsih yang paling berharga bagi Indonesia. Efek dari gagasan tersebut–dikenal dengan mosi integral Natsir–membawa Ketua Umum Masyumi tersebut menjadi Perdana Menteri.

Sumbangsih berikutnya ialah pemilihan umum pertama di Indonesia pada 1955 oleh Burhanuddin Harahap, salah seorang pemimpin Masyumi yang waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri. Kehadiran Masyumi yang memiliki gagasan-gagasan cemerlang dan maju telah menggoreskan implikasi historis bagi pertumbuhan Indonesia sebagai suatu bangsa.

Maka karena itu, absennya partai yang mewarisi masyumi di parlemen sebenarnya merupakan kerugian besar bagi Indonesia. Dan membawa kembali PBB ke Senayan di tahun 2019 ini merupakan keuntungan besar bagi negara dengan karakter moderat seperti Indonesia. Mengganjal PBB kembali ke parlemen, tidak saja umat Islam yang dirugikan oleh sepinya perjuangan gagasan di parlemen seperti yang sudah nyata sepuluh tahun belakangan ini, tapi juga kerugian bagi pembangunan karakter politik nasional kita.

Masalahnya sekarang ada sebagian yang masih meragukan taktik yang diambil oleh Yusril Ihza Mahendra (YIM) selaku Ketua Umum PBB untuk membawa kembali PBB ke Senayan. Padahal agaknya yang memahami beban PBB untuk eksis kembali di parlemen, hanya YIM yang lebih mengetahui luar-dalamnya.

Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa teknis dan seluk-beluk Pemilu telah digunakan menjadi batu sandungan bagi PBB untuk gagal lolos ke Senayan. Untuk faktor ini, penting untuk mengawal dan memastikannya agar aman. Berkaitan dengan hal tersebut, interaksi yang dekat dengan pemerintah yang berkuasa, penting untuk memastikan agar Pemilu berjalan fair dan sportif. Dengan memastikan pemilu berjalan fair dan sportif saja, sudah akan memberi jalan bagi PBB untuk kembali ke Senayan. Dan posisi YIM sebagai pengacara Capres-Cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin, jelas menguntungkan bagi PBB dan Caleg-calegnya untuk membereskan hambatan undercover bagi berlangsungnya Pemilu yang fair dan sportif, mengingat tebalnya hubungan kekuasaan pemerintah dan penyelenggaraan Pemilu.

Tinggal sekarang yang mendesak ialah bagaimana para Caleg dan pengurus PBB di semua tingkatan, semuanya solid dan percaya penuh serta loyal kepada Ketua Umum. Sebab justru di situlah salah satu kunci agar PBB dapat dengan mulus kembali ke parlemen.

Hendaknya diingat, kadangkala dalam politik harus lihai dan cerdik dalam menjinakkan kekuasaan yang tidak bersahabat, bilamana berhadap-hadapan dikalkulasi tidak menguntungkan. Bukankah politik itu adalah seni memilih secara rasional guna memenangkan kepentingan melalui kalkulasi yang matang dan tepat. Karena itu, politik bersifat subjektif, relatif, dan fleksibel. Dan yakinlah, YIM berpolitik demi PBB agar lolos dari rintangan.

OPINI

Pandemi Covid-19, Pertamina Harus Kembalikan Keuntungan Rakyat

Published

on

By

Saya menanggapi statement PT Pertamina yang menyiapkan Rp 100 milliar untuk pinjaman UMKM. Hal ini merupakan sekedar hiburan disaat Rakyat lagi susah akibat Covid-19. Mengapa?

Karena Pertamina sudah menikmati keuntungan yang diberikan oleh Rakyat Indonesia dari penjualan BBM premiun oleh Pertamina seharga Rp 6.450/liter dimana estimasi kalkulasi harga keekonomiannya Rp 6000/ liter.

Sehingga keuntungan yg diperoleh Pertamina adalah Rp 450/ liter dikalikan 1 juta barrel/ hari atau RP 71.5 milyar/ hari atau Rp 2.1 Trilliun/ bulan.

Rakyat Indonesia telah memberikan keuntungan juga ke Pertamina berupa Cost Saving dari harga minyak dunia turun mencapai +/- US $ 35 sementara harga ICP US$ 63/ barrel.Total Cost saving Pertamina Rp 13.1 Trilliun/ bulan.

Seharusnya Pemerintah/ Pertamina jangan menikmati keuntungan dari Rakyat. Untuk itu Harga BBM Premium harus diturunkan.

Bantuan pinjaman Pertamina Rp100 Miliar itu adalah uang yang diambil dari keuntungan penjualan Premium per hari dari Rakyat yang seyogianya disubsidi oleh Pemerintah sebanyak Rp 18.7 Trilliun. Anggaran subsidi ini tidak terpakai oleh Pemerintah.

Komite Penghapusan Bensin Bertimbal juga sudah memberikan pandangan bahwa harga jual BBM premiun di Indonesia yang diberlakukan kini terlalu mahal bila dibandingkan degan negara-negara lain.

Di tengah pandemi Covid-19 yang menimpa Rakyat bawah, seharusnya Pemerintah/ Pertamina mengembalikan keuntungan tersebut kepada Rakyat dalam bentuk hibah bukan pinjaman dan jumlahnya seharusnya lebih agar dapat membangun ekonomi Rakyat khususnya para pelaku usaha UMKM.

Diingatkan bahwa sesuai amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun1945, (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan, (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat Indonesia.

Syarief Hasan, Wakil Ketua MPR RI

Continue Reading

OPINI

Pembayaran THR Bertahap Harus Disepakati Pengusaha dan Pekerja

Published

on

By

Oleh: Syaiful Bahri AnshoriPresiden DPP Konfederasi Sarbumusi

THR atau Tunjangan Hari Raya wajib dibayarkan oleh perusahaaa sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Permenaker 06/2016. Artinya kewajiban ini punya konsekwensi hukum dan tidak bisa ditawar tawar lagi, sehingga pada posisi ini DPP Konfederasi Sarbumusi mempunya pandangan yang sama dengan kemnaker dan serikat pekerja lain bahwa secara hukum THR menjadi kewajiban yang harus dibayarkan oleh pengusaha.

Bagi perusahaan yang mampu dan tidak terlalu terdampak covid-19 maka perusahaan tersebut wajib membayar ketentuan THR sebagaimana diamanatkan oleh Permenaker No.6 tahun 2016.

Adapun mekanisme pembayaran THR, karena melihat situasi dan kondisi saat ini apabila perusahaan tidak mampu dikarenakan dampak covid-19 (dibuktikan dengan laporan keuangan yang transparan) maka mekanisme pembayaran bisa di dialogkan dengan pekerja atau serikat pekerja dengan mekanisme;

Pertama pembayaran THR secara bertahap (tahapan disepakati oleh pengusaha dan pekerja)

Kedua bisa dilakukan penundaan apabila perusahaan tidak mampu sama sekali sesuai waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan, dengan waktu sesuai kesepakatan para pihak,

Ketiga kesepakatan ini juga mengatur tatacara denda keterlambatan pembayaran sesuai dengan pasal 10 permenker 6/2016.

Pertama, DPP konfederasi Sarbumusi mempunyai sikap bahwa untuk menjamin kesepakatan itu dilaksanakan maka kesepakatan ini wajib dilaporkan kepada Disnaker setempat. Dan pengawas harus pro aktif dalam mekanisme kontrol dan pengawasan terhadap pelanggaran bagi perusahaan yang tidak melakukan pembayaran THR dan atau tidak melaporkan ke Disnaker, pengawas bisa memberikan sanksi pelanggaran norma kerja kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut.

Kedua, perlu kita pahami bersama, surat edaran ini hanya berlaku bagi perusahaan yang terdampak covid-19, bukan yang nyata nyata mampu karena perusahaan yang mampu harus dan wajib membayar sesuai dengan permenaker 6/2016, selain itu ketentuan ini berlaku hanya karena dampak covid-19. Bila situasi normal yang berlaku adalah Permenaker 06/2016.

Ketiga,DPP konfederasi Sarbumusi melalui presiden DPP konfederasi Sarbumusi menghimpau kepada perusahaan untuk mengedepankan dialog dan terbuka pada kemampuan dan kesulitan perusahaan sehingga pekerja/buruh tidak dipersulit dalam kondisi yang kesulitan ini.

Keempat, DPP sarbumusi menyerukan kepada semua pihak untuk sama-sama menjaga hubungan industrial yang harmonis, tidak saling mengorbankan dan bersama sama menghadapi dampak pandemi covid-19 ini.

Continue Reading

OPINI

Pemerintah Ingin Cetak Uang, Kebijakan Aneh di Tengah Pandemi Covid-19

Published

on

By

Oleh: DR Hermanto, Anggota Badan Anggaran DPR RI

Rencana Pemerintah mencetak uang baru saat ini sangat tidak relevan mengingat underlaying dan ekonomi nasional tidak memungkinkan untuk itu. Tradisi negara-negara di dunia dalam mencetak uang didasarkan pada dua hal yaitu: cadangan emas yang dimiliki negara atau fiat money (perintah negara atau regulasi). Indonesia hanya memiliki cadangan emas 78,5 ton, berada dibawah Singapura 127, 4 ton apalagi Amerika 8.133,5 ton. Indonesia tidak termasuk 35 negara pemilik cadangan emas terbesar.

Rencana pemerintah akan mencetak uang 600 triliun nampaknya lebih didasarkan pada fiat money. Bukan cadangan emas. Negara tidak memiliki emas yang kuat untuk menggaransi cetak uang.

Hal tersebut sangat jelas keterkaitannya dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menhadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Cetak uang baru berdasarkan fiat money akan sangat membahayakan ekonomi nasional karena tidak didukung underleying yang kuat. Juga sangat kompleks bila cetak uang baru sebagai basis menyusun APBN. Cetak uang baru dengan dasar fiat money akan mengundang sumber penyebab inflasi yaitu: uang beredar semakin banyak, nilai tukar uang menurun, perilaku konsumtif, daya beli masyarakat rendah dan kelangkaan barang.

Uang banyak beredar tapi barang langka dan tidak disertai produktivitas nasional. Itulah sumber petaka inflasi bahkan hiperinflasi. Dalam menguatkan pondasi ekonomi nasional ditengah pandemik Covid-19, ada baiknya Pemerintah mengkonversi anggaran pembangunan IKN (ibukota negara) dan infrastruktur yang belum ada manfaatnya dalam jangka pendek dialihkan untuk keperluan peningkatan produktivitas nasional yang mendesak yaitu: pangan, mencegah covid-19, UMKM dan sektor riil.

Cetak uang baru atas dasar fiat money akan mengundang moral hazard. Potensi perilaku koruptif semakin sulit dikendalikan. Apalagi didukung dengan Perppu No. 1 tahun 2020 dimana para pemangku pengambil kebijakan kebal hukum. Tidak akan dituntut pidana sekalipun ada tindak pidana dalam kebijakan.

Siapa yang diuntungkan dengan cetak uang 600 triliun ?
Dalam kondisi pandemik Covid-19 dan ekonomi saat ini, cetak uang baru tidak menguntungkan bagi ekonomi rakyat. Bisa jadi yang diuntungkan adalah: pengusaha besar, para importir dan industri besar yang mengusai sektor manufaktur, barang dan jasa, perbankan serta petambang emas.

Untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah perlu memperkuat cadangan emas milik negara dengan cara memberikan alokasi teknologi modern untuk petambang emas rakyat dan tidak memberikan kesempatan investasi asing menguasai tambang emas karena hasilnya akan menjadi milik negara investor. Deposit emas di Indonesia masih banyak. Ada baiknya bila seluruhnya dikelola oleh anak bangsa untuk memperkuat cadangan emas negara.

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending