Connect with us

OPINI

Membaca Fakta Debat Kandidat Pilwako Tikep!!

Published

on

Oleh : Mas Jun (Penggiat Sosial)

“Orang baik itu, mendapat pengakuan dari orang lain. Bukan dengan congkak kita mengakui diri kita baik” Jun.

Menyimak keseluruhan debat kandidat Walikota dan Wakil Walikota Todore Kepulauan tahun 2020, kita sudah memberi takaran terhadap calon pemimpin mana yang benar-benar memahami keadan bangsa ini.

Desas desus “KACO BLAO” sebelum hari H pelaksanaan debat marak bersama analisis “Koi ma alu” yang tidak berdasar mewarnai dinding media sosial.

Entah tolok ukurnya apa, dasas desus “KACO BLAO” yang setara dengan makna “Blunder” tersebut dialamatkan kepada pasangan AMAN. Namun sepanjang Debat berlangsung, apa yang dihembuskan itu tidak terjadi sama sekali.

Bahkan, Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen (AMAN) tampil maksimal dengan pengusaan materi, terutama penguasaan atas problematika dan persoalan yang dihadapi oleh Kota Tidore Kepulauan.

Hal ini terbukti dengan pemaparan Ali Ibrahim yang tepat sasaran dan penuh muatan pengembangan Kota Tikep kedepan. Selain itu, performa Muhammad Sinen dengan penegasan-penegasan yang apik dan kompleks memberikan nilai plus yang sangat luar biasa untuk mempengaruhi arah pilihan masyarakat.

Sampai disini, jika kita berbicara fakta dari debat maka hal yang saya uraikan diatas adalah fakta pertamanya.

Dan fakta keduanya, dari debat kandidat yang hampir menghabiskan waktu 120 menit di Kompas TV sore (17/11/20) tadi, menunjukkan bahwa ada sejumlah kepicikan yang sengaja dipicu oleh pasangan BAGUS dan pasangan SALAMAT.

Misalnya pada kesempatan tanya jawab antara wakil, dari pasangan BAGUS sengaja menghembuskab isu tentang Kelapa Genjah, Hotel Ibis, Padi Gogo dan Pabrik Sous Tomat untuk membangun opini kegagalan kepemimpinan AMAN Jilid I, namun oleh Muhammad Sinen isu itu dibelokkan dengan sempurna dan menjadi bumerang yang paling mematikan bagi pasangan BAGUS.

Perlu saya pertajam lagi, bahwa yang disebut oleh pasangan BAGUS tersebut merupakan projek investasi yang direncanakan oleh pihak ketiga. Sehingga terlaksana tidaknya sangat bergantung pada subjektifitas pihak ketiga terhadap kondisi dan keadan Kota Tidore Kepulauan.

Disini, pemerintahan AMAN bersama seluruh rakyat Tidore tentu mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Yakni manfaat pengembangan sektor industri, manfaat peluang lapangan kerja dan manfaat pemgembangan wilayah.

Sayangnya, anggota DPRD yang saat ini sebagiannya di BAGUS dan yang lainnya di SALAMAT dengan tegas menolak investasi tersebut dengan alasan yang tidak jelas. Artinya bahwa, jika ada pihak yang harus disalahkan maka anggota DPRD saat itulah yang menjadi pihak paling bersalah. Kerena “kebutaan” mereka membaca peluang pengembangan daerah di kota yang sama-sama kita cintai ini.

Dan hebatnya hal itu di pertegas oleh Muhammad Sinen dengan singkat, padat dan jelas.

Fakta berikutnya, fakta Ketiga terkait dengan isu tol laut. Dalam isu ini bisa dibilang, dengan sengaja pasangan BAGUS dan SALAMAT bersatu menyerang secara terbuka terhadap pasangan AMAN.

Padahal isu ini merupakan spesifikasi dan keahlian dari Ali Ibrahim, sebab sepanjang karir Ali Ibrahim beliau percokol dalam dunia perhubungan laut. Belum lagi, cilakanya kedua pasangan penantang menyebutkan bahwa Tol laut tidak mendatangkan kemajuan perekonomian Tidore.

Hal ini oleh Ali Ibrahim menganggap pasangan BAGUS dan SALAMAT tidak faham apa-apa soal Tol laut.

Jika di pertajam, Pangan Kota Tidore Kepulauan masih tetap stabil di masa Pandemi Covid-19 merupakan contoh kecil dari dampak Tol Laut bagi masyarakat.

Mungkin karena BASRI SALAMA dan SALAHUDIN beserta pasangan mereka masing-masing tidak berdomisili di Tidore, sehingga tidak tahu menahu soal keadan yang sebenar-benarnya di Tidore.

Sederhananya, kedua pasangan selain AMAN tidak kompoten berbicara soal Tol Laut dan tidak punya Base data untuk meriview Tol Laut. Dengan begitu kedua pasangan ini semakin mempertegas kelayakan Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen untuk memimpin kembali Kota yang sama-sama kita cintai ini.

Fakta Keempat, Kapasitas GAYOBA dipertanyakan. Sebab performa Gayoba yang tampil di TV nasional dengan OTAK CANGKOK (Debat dengan nyontek teks), sudah menunjukkan ketidakmampuannya dalam memimpin kota Tidore Kepulauan.

Fakta kelima, BASRI hanya beretorika tanpa isi. Sejak pertama bicara, Basri hanya mengandalkan kemampuan retorisnya untuk membangun Tidore!! Hampir semua yang direncanakan oleh Basri sudah ada upaya pelaksanaannya dilakukan oleh AMAN jilid I.

Bahkan sejauh AMATAN saya, Basri tidak fokus dalam penyampaian visi misinya melainkan sangat agresif untuk menyerang PETAHANA. Artinya apa?? Artinya dari debat itu kita dapat menyimpulkan bahwa BASRI tidak punya niat untuk membangun tidore, tapi berhasrat untuk berkuasa di Tidore.

Padahal kita tidak mencari pengusa melainkan pemimpin!!

Hal ini berkaitan dengan fakta keenam, soap klaim “ORANG BAIK” demi dahaga kerakusannya terhadap jabatan, BASRI menunjukkan sifat aslinya yang sangat BURIK. Sebab mengklaim diri sebagai orang baik dengan narasi sebelumnya yang sudah menjatuhkan orang lain. Merupakan hal paling licik dari cara menyembunyikan keburukan diri sendiri.

Sebab catatan pentingnya adalah semua orang punya salah dan khilaf.

Fakta Terakhir, Debat dengan cara penantang menyerang Petahana adalah cara yang paling bodoh yang dilakukan oleh penantang. Sebab dengan cara itu Petahana  dengan sangat mudah mengklarifikasinya, dan hal itu sudah dilakukan dengan baik oleh Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen!!

Kini rakyat sudah memahami ada apa dibalik kelapa Genjah, padi gogo dan sous tomat, maka tidak ada lagi alasan untuk tidak memilih AMAN. AMAN adalah pilihan terbaik di 9 Desember nanti demi kebaikan seluruh masyarakat Kota Tidore dalam bingkai JANG FOLOI.

Mungkin ini sedikit catatan pentingnya. Mari kita merenung kembali!! Agar tidak memilih Pemimpin yang haus akan kekuasaan.

OPINI

Resiko MTQ di Masa Pandemi; Apakah Cluster Terbaru Penyebaran Covid-19?

Published

on

By

MTQ Nasional ke-XXVIII akan digelar di Sumatera Barat secara langsung di saat masa pandemi Covid-19. Bahkan Wakil Gubernur Sumatera Barat mengatakan akan diikuti sekitar 1.924 peserta dari seluruh Provinsi di Indonesia. (lebih…)

Continue Reading

OPINI

HMI MPO Cabang Jakarta di Pusaran Politik Nasional

Published

on

By

Bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945, perubahan demi perubahan, baik itu sistem pemerintahan, ekonomi, politik maupun mekanisme pemilihan Presiden dan kepala daerah. Hal itu diukur dari kecakapan dan kecerdasan para founding father serta pemimpin Negara kepulauan ini dalam mengelola dan membangun bangsa yang berkemajuan.

(lebih…)

Continue Reading

OPINI

Ecocide, Oligarki dan Keberanian Jokowi

Published

on

M. Ridha Saleh*

Transisi demokrasi yang terjadi dari rezim orde baru menuju era-reformasi membawa banyak perubahan khususnya pada aspek kebebasan hak sipil politik. Simbol-simbol yang menghalangi kebebasan hak sipil politik rakyat satu persatu ditata ulang secara proporsional, relasi antar negara dan rakyat tak berjarak lagi.

Namun, kebebasan sipil politik tidak berbanding lurus dengan kualitas demokrasi atau demokrasi substansial yang diharapkan sebahagian kalangan.

Demokrasi yang tumbuh dimasa transisi, bahkan hingga detik ini, justru mengarah pada praktek demokrasi liberal yang jauh berbeda dengan tafsir dan prinsip demokrasi yang dianut oleh konstitusi dan Pancasila.

Tanda Negara masih dalam masalah besar, sebab belum ada perubahan substansial dalam sistim ekonomi politik, khususnya demokrasi ekonomi dan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya.

Transisi nampak sekedar merubah kulit saja, dari kekuasaan otoritarianise negara menuju ke kapitalisme neoliberal.

Bisa dilihat dari sajian ciri pokok kebijakan yang meliputi deregulasi, liberalisasi perdagangan, investasi dan privatisasi. Ciri lain yaitu terjadi kesenjangan antara sektor jasa, industri, pertanian dan penguasaan sumber daya alam.

Negara diatur sedemikian rupa agar tidak turut campur dalam aktivitas mekanisme pasar, prinsipnya negara hanya berfungsi sebagai fasilitator, penjaga modal serta pemungut pajak dari modal itu bekerja.

Masalah besar lainya yaitu makin menguatnya pengaruh oligarki menentukan kebijakan ekonomi politik Negara. Menurut Winters, para oligark memiliki banyak cara mengekspresikan kekuasaan mereka dalam liberalisasi Indonesia.

Oligarki yang dibesarkan oleh rezim Soeharto terus bertransformasi dengan menyesuaikan konteks politik di Indonesia melalui skema neoliberalisme, seperti demokratisasi, desentralisasi, dan deregulasi yang berkelindan dengan agenda politik Negara.

Yang menjadi masalah adalah, terjadi konsentrasi dan kesenjangan kekuatan materil yang begitu besar, bahkan disebut terbesar di dunia. Betapa tidak, oligark yang hanya berjumlah 2/1.000.000 atau sekitar 400 orang (dengan asumsi jumlah penduduk 200 juta), mereka memiliki kekayaan bersih setara 10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) – (data 2010).

Ciri Negara dan pemerintahan yang dikuasai oleh oligarki yakni, kekuasaan terkonsentrasi atau dikendalikan oleh kelompok atau segelintir elit politik dan ekonomi, terjadi ketidaksetaraan ataupun kesenjangan dari segi material yang cukup ekstrem, uang dan kekuasaan merupakan hal yang tidak terpisahkan, kekuasaan dimiliki hanya untuk mempertahankan aktivitas bisnis dan kekayaan.

Ecocide

DPR RI telah mengesahkan Undang-undang yang kontroversial, yaitu Undang-undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) saat Negara sedang bertarung dengan Covid 19, para oligrak mencuri momentum itu setelah melewati dan mengabaikan berbagai penolakan dari beragam elemen masyarakat khususnya para aktivis agraria, lingkungan hidup dan korban tambang.

Salah satu isu yang sentral dari penolakan atas UU Minerba, terkait tidak hanya dampak terhadap kerusakan lingkungan dan konsumsi energi kotor, juga kuatnya camput tangan para oligark tambang.

Fatalnya oligark tidak hanya berperan diluar kekuasaan, namun duduk sebagai pengambil kebijakan dan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan oligarkinya.

Itu hanya satu contoh dimana posisi Negara tidak lagi berdaulat dan berfungsi sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam sistim ekonomi politik kapitalistik seperti di Indonesia, tentu bukanlah soal efek kerusakan semata, seperti hutan gundul karena pertambangan, CO2 karena prilaku konsumsi energi fosil atau buang limbah menyebabkan pencemaran. Itu hanya sebagai gelembung permukaan, namun bukan arus dasar yang menghinggapi buruknya tata kelola sumber daya alam.

Kalau persoalanya hanya pada gelembung permukaan, cukup dengan memperbaiki prilaku korporasi, minta mereka babat hutan pakai AMDAL, garuk tambang mengacu pada KLHS atau kampanye ke Eropa jangan beli CPO Indonesia karena perusahaan bakar hutan dan rampas tanah rakyat, artinya sama dengan legalisasi ecocide.

Karena tidak menyentuh dan bukan persoalan dasarnya, persoalan dasar dari kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam ada pada sistim ekonomi politik kapitalistik.

Itulah sebabnya kenapa dalam beberapa tahun belakangan ini krisis lingkungan hidup dan konflik sumber daya alam di Indonesia semakin menjadi-jadi.

Keberanian Jokowi

Lantas, apa yang melatar belakangi kembalinya tendensi tatanan dan rasa seperti Orde Baru, dalam postula dan kerangka ekonomi politik, ini terkait dengan belum berubahnya prinsip dasar bernegara yang diatur dalam Konstitusi dan Pancasila.

Sistim ekonomi politik yang kapitalistik neoliberal justru oligarki dan kekuatan oligark eksis diruang demokrasi dalam mempertahankan modal dan posisinya.

Gerakan penolakan terhadap UU Minerba, bahkan RUU Cipta kerja, dimaksudkan tidak hanya menolak norma terkandung didalam UU atau Rancangan UU tersebut, lebih dari itu menolak sistim ekonomi politik kapitalistik neoliberal yang dititipkan dalam norma dan praktek kebijakan.

Kemudian menggantikanya dengan suatu sistim demokrasi ekonomi kerakyatan, dimana aktivitas ekonomi harus bertumpuh pada pembangunan kapasitas produktivitas rakyat bukan bertumpuh pada ilusi pertumbuhan yang saat ini menjelang kebangkrutanya.

Kondisi seperti ini, kemanuan untuk merubah dan menata secara radikal dari presiden Jokowi sudah tidak memadai lagi, yang dibutuhkan dari presiden Jokowi adalah keberanian untuk merombak melalui langkah-langkah yang luar biasa terukur dan segera dapat dilaksanakan.

*Penulis adalah Wakil Ketua Komnas HAM 2007-2012

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending