Connect with us

RAGAM

Membantu Sesama, HMJ Hukum Unesa Bakal Lakukan Pengabdian Masyarakat di Buduran Sidoarjo

Published

on

Surabaya – Departemen Kajian Strategis, Advokasi dan Sosial Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya persembahkan “Law For Dedication 2.0”.

Kepala Departemen Kastrat, Advokasi dan Sosial HMJ Hukum Unesa, Farid Ansori menjelaskan bahwa, melohat sekeliling kita masih banyak saudara-saudara kita yang masih hidup dalam kekurangan.

“Oleh karena itu, Law For Dedication (LFD) 2.0 hadir dengan mengusung tema ‘Cipta, Rasa, dan Karsa Untuk Masyarakat’, tegas dia kepada awak media di Surabaya. Senin, (26/11).

Pria yang disapa akrab Reng itu, menerangkan bahwa, acara pengabdian masyarakat ini, akan dilaksanakan pada tanggal 3-7 Desember 2018. Yang bertempat di dusun Kepetingan, kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo.

“Dan untuk membantu saudara kita disana, kami membuka open donation berupa sembako, alat tulis, buku layak baca, dan uang yang sudah dibuka sejak tanggal 13 November s/d 1 Desember 2018,” tuturnya.

Masih dengan Farid, dirinya juga menambahkan, tempat open donasi ada di Sekretariat HMJ Hukum Unesa, atau bisa transfer melalui no. rekening 0611836481 a/n (BCA) Rahaditya Reza.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung yang tersedia, Rahaditya Reza 087894230299 (WA/Phone) dan/atau rezaardiantoo (Line). (ari)

Continue Reading
2 Comments

2 Comments

  1. zvodret iluret

    30 November 2018 at 11:13 pm

    Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

    • Arianto Goder

      1 Desember 2018 at 9:45 am

      this is my account number: no. rek mandiri
      slamet adi santoso
      1410015249881

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

RAGAM

Astagfirullah! Ketua Ansor Disebut Selingkuhi Istri Orang

Published

on

By

Semarang – Ketua GP Ansor Kabupaten Jepara KH Syamsul Anwar diduga berselingkuh dengan istri orang bernama Eny Sakdiyah.

Dikutip dari Rakyat Merdeka Online, dugaan kasus perselingkuhan ini ditangkap sendiri suami Eny Sakdiyah bernisial MAA di Hotel Grand Edge Jalan Sultan Agung Semarang, Kamis (8/11).

Berdasarkan keterangan MAA, peristiwa itu berawal ketika istrinya Eny Sakdiyah pergi dari rumah sekitar pukul 09.30 WIB dengan mengendarai mobil pribadi. MAA yang seorang pengacara ini pun curiga dan mengikuti istrinya secara diam-diam dari belakang. Ternyata Eny Sakdiyah ke rumah KH Syamsul Anwar dan mobil ditinggal di tempat itu.

“Setelah itu Eny Sakdiyah dan KH Syamsul Anwar satu mobil menuju ke Semarang. Sampai Semarang sekitar jam 12.00 WIB dan berhenti di Hotel Grand EDGE Jalan Sultan Agung,” ungkap MAA, Senin (3/12/2018).

Menurut MAA, setelah masuk di hotel, kedua pasangan selingkuh ini masuk mobil lagi dan berputar-putar di Kota Semarang. Pada saat itu keduanya juga sempat mampir ke salah satu anjungan tunai mandiri (ATM) di dekat Hotel Grand Candi.

“Habis dari ATM kembali lagi ke Hotel Grand EDGE. Saya buntuti terus sampai parkiran pukul 13.30 WIB. Saya menunggu di parkiran sampai jam 22.00 WIB. Pada pukul 15.00 WIB KH Syamsul Anwar sempat keluar sendirian. Jam 18.30 baru kembali lagi ke hotel,” paparnya.

Dikisahkannya, pada pukul 20.00 WIB, dirinya keluar ke Polrestabes Semarang melaporkan kasus dugaan perselingkuhan tersebut. Harapannya dirinya bisa masuk ke kamar hotel untuk menangkap basah.

“Tapi karena saya tidak membawa surat nikah, maka saya tidak diberi kuasa untuk masuk kamar hotel. Akhirnya saya kembali ke hotel,” akunya. Baru dua menit di parkiran, KH Syamsul Anwar dan Eny Sakdiyah keluar dari hotel.

“Saya hadang, mereka saya mintai keterangan. KH Syamsul Anwar bersedia bertanggungjawab,” tukasnya. (suara nasional)

Continue Reading

RAGAM

Forkopimka Kecamatan Asemrowo Ajak Warga Menjaga Suasana Kondusif

Published

on

Surabaya –Melalui cangkrukan, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka) kecamatan Asemrowo mengajak para tokoh masyarakat dan warga RW 02 Greges Timur kecamatan Asemrowo Surabaya menjaga suasana kondusif.

Kapolsek Asemrowo Kompol Nursuhud mengatakan situasi aman dan kondusif di kecamatan Asemrowo seharusnya dijaga bersama. Baginya, dinamika yang terjadi di negeri ini harusnya disikapi dengan baik dan benar.

“Sudahlah, segala peristiwa yang ada di Indonesia tidak usah terprovokasi dengan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Mari kita berpikir kritis dan bijak menanggapi hal-hal yang belum tentu benar,” ucap Perwira berpangkat melati satu ini di Balai RW 02 Greges Timur Surabaya. Selasa, (04/12).

Kompol Nursuhud juga mengingatkan kepada seluruh warga yang hadir untuk tetap fokus pada guyub dan rukunnya masyarakat.

“Kalau warga disini guyub rukun bangun desa, kalau di kepolisian guyub rukun bangun negara,” tegasnya. 

Pada forkopimka ini hadir pula perwakilan dari polres pelabuhan tanjung perak, serta kecamatan, koramil, polsek dan kelurahan di wilayah kecamatan Asemrowo Surabaya.

Sementara itu, saat dibuka sesi tanya jawab dengan para warga pihaknya tidak keberatan ketika ada warga yang ingin mendatangkan pihak kepolisian maupum koramil untuk menjadi narasumber dalam acara sosialisasi bahaya narkoba dan bela negara. 

“Saya sangat senang jika ada program dari warga yang akan menghadirkan pihak kepolisian maupun koramil sebagai narasumber sosialisasi bahaya narkoba dan bela negara, apa lagi pak Danramil pernah bertugas satu wilayah dengan saya nanti tinggal telfon kita berangkat bersama,” terang Nursuhud. 

Acara cangkrukan yang berlangsung selama 3 jam ini diisi dengan ragam penjelasan dari para tokoh di masing-masing instansi di forkopimka kecamatan Asemrowo Surabaya.

Kegiatan ini dijadikan momen para warga untuk mendukung lembaga kepolisian Republik Indonesia dalam menangkal penyebaran berita hoax dengan menggelar deklarasi anti hoax di akhir acara. (ari)

Continue Reading

NASIONAL

Lembaga DPR Banyak Dikritik, Bamsoet: Kritik Itu Vitamin

Published

on

By

Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bisa disebut ikon ‘DPR Now’. Pasalnya, banyak gebrakan yang ditelah dan akan dilakukan untuk menjaga marwah DPR tetap terjaga.

Di antaranya, membuat aplikasi ‘DRR Now’ agar masyarakat lebih dekat dengan wakilnya di Senayan. Tak hanya itu, Bamsoet juga sempat menggelar lomba kritik DPR dalam bentuk Stand Up Comedy.

Dan banyak lagi gebrakan yang telah dilakukan oleh Bamsoet setahun terakhir ini usai menggantikan ‘Papa Minta Saham’ Setya Novanto (Setnov).

Soal kritik ternyata sudah menjadi makanan keseharian Bamsoet. Kinerja tak bisa bohongi hasil. Dan itu benar, Bamsoet telah berhasil memperbaiki sedikit demi sedikit citra DPR.

Berikut pendapat Bamsoet soal makna kritik:

Saya tidak terkejut dengan Kritik Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) yang disampaikan pada Jumat (23/11/18) terhadap berbagai kinerja DPR RI. Bahkan saya sangat menghargai upaya dan kerja keras Formappi yang ingin mendorong DPR menjadi baik.

Bagi saya kritik Formappi merupakan bentuk rasa cinta rakyat kepada DPR RI agar bisa terus memperbaiki kinerjanya.

Harapan saya, kritik Formappi itu juga bisa didengarkan oleh pihak pemerintah. Sehingga harapan Formappi dan masyarakat agar DPR lebih ligat menyelesaikan RUU bisa tercapai. Mengapa? Karena sesuai dengan ketentuan yang ada, pembuatan UU di DPR harus bersama-sama dengan pemerintah. DPR tidak bisa sendirian apalagi bertindak suka-suka. Intinya, kalau kita mau jujur pembahasan sebuah RUU tidak hanya tanggung jawab DPR RI saja. Melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama dengan pemerintah. Artinya, Kita bisa lebih jauh lagi meneliti apa penyebab pembahasan sebuah RUU tertunda. Apakah karena disebabkan kelambatan di pihak DPR RI atau di pemerintah yang sering kali tidak hadir dalam rapat kerja dengan komisi terkait?

Misalnya, pada pembahasan RUU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah sampai saat ini belum mengirimkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), sehingga DPR RI belum bisa memulai pembahasannya.

Atau kendala lainnya seperti yang pernah terjadi pada pembahasan RUU Karantina Kesehatan. Karena adanya pergantian Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan yang mewakili pemerintah, Dirjen yang baru memerlukan waktu untuk mempelajari substansi RUU. Setelah terus menerus diberikan warning oleh DPR RI, bahkan saya sampai perlu menelepon Ibu Menteri Kesehatan, akhirnya rapat pembahasan bisa kembali dilanjutkan dan RUU tersebut bisa disahkan pada Juli 2018 kemarin.

Itu hanya sebagian contoh tentang bagaimana kendala yang dihadapi oleh DPR RI dalam membahas sebuah RUU. Karena itu awalnya dalam UU MD3, ada ketentuan pemanggilan atau menghadirkan secara paksa terhadap pihak-pihak yang diperlukan keterangannya oleh DPR RI. Dengan demikian kita harapkan kementerian yang mewakili pemerintah tidak terus menerus menghindar dalam membahas sebuah RUU. Sayangnya pasal pemanggilan tersebut dibatalkan oleh MK.

Contoh lain, RUU tentang Pengaturan Peredaran Minuman berakhohol dan RUU Tembakau yang sudah melewati 10 kali masa persidangan belum juga tuntas itu antara lain karena minimnya kehadiran dari pihak pemerintah. Semua ada catatannya di kesekjenan DPR RI.

Terkait penilaian FORMAPPI bahwa DPR RI kini menjadi lembaga birokratis, tidak sepenuhnya tepat. Kehadiran aplikasi DPR NOW yang bisa di download oleh setiap orang di smartphonenya, justru membuat DPR RI menjadi lembaga yang terbuka. DPR saat ini justru seperti memasang CCTV raksasa agar rakyat bisa memantau dan mengakses setiap kegiatan kedewanan dari mulai Komisi I hingga Komisi XI plus alat kelengkapan dewan lainnya. Rakyat juga bisa langsung menuliskan kritik, saran, maupun apresiasi dan aspirasinya melalui aplikasi DPR NOW.

Kita tengah berupaya agar Berbagai hambatan yang terjadi dalam proses meningkatkan kinerja kedewanan bisa selalu diselesaikan secara tepat dan cepat. Baik itu melalui pertemuan formal maupun informal antara wakil pemerintah dan komisi terkait. Misalnya seperti yang terjadi dalam pembahasan RUU Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme yang sudah terlalu lama tidak menemui titik temu. Hanya dalam waktu sekitar dua minggu, DPR RI bisa mencari titik temu dengan pemerintah maupun Kepolisian dan TNI.

Setiap pekan di hari Selasa atau hari lain yang ditentukan, Pimpinan DPR selalu bertemu pimpinan Fraksi maupun pimpinan Komisi serta Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk membahas berbagai hambatan dan masalah yang ada disetiap komisi dan AKD secara informal.

DPR juga semakin terbuka dan siapapun bisa datang ke DPR RI kapanpun mereka mau, tanpa ada yang menghalangi. Anggota dewan juga bisa ditemui dengan mudah tanpa adanya keprotokoleran yang kaku dan ketat seperti yang terjadi di negara-negara lain.

Walau masa tugas periode kami kurang dari satu tahun lagi, namun percayalah kami tidak akan pernah berhenti untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Harapan saya kepada Formappi, jangan pernah lelah untuk terus kritik kami. Karena kritik bagi kami adalah vitamin. (Bamsoet)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending