Connect with us

PENDIDIKAN

Menristekdikti: Ijazah Bamsoet Sah

Published

on

JAKARTA – Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir meminta agar No.12 Tahun 2012 Jangan jadi Alat Politisasi.

Sebab, kata Nasir banyak pihak seringkali menggunakan Undang-undang Pendidikan No. 20 tahun 2003 yang dikuatkan UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi itu untuk kepentingan tertentu. Diakui oleh Nasir, Aturan dalam perundang undangan ini kerap dijadikan alat politisasi.

“Publik harus tahu, bahwa Undang-undang yang dimaksud tidak berlaku surut. Jadi, sebelum UU itu diatur maka tidak berlaku apapun. Aturan itu berlaku setelah disahkan menjadi undang-undang. Jadi mereka yang lulus sebelum undang-undang ini diberlakukan, ijazahnya tetap sah. Termasuk Bamsoet,” ujarnya.

Ditegaskan, jika UU itu diberlakukan surut, maka akan menjadi ajang politisasi terutama bagi mereka yang lulus lalu kemudian kampusnya kini tutup setelah UU diberlakukan.

“Jadi, jika kampusnya sudah ditutup kemudian ada yang meragukan ijazah yang sudah dikeluarkan, saya tegaskan itu tidak benar. Jika ijazah itu keluar sebelum UU itu diberlakukan maka, kelulusannya tetap sah. Karena UU itu tidak berlaku surut,” tegas Menristekdikti.

Jadi, tambahnya, tidak berarti mahasiswa yang lulus sebelum UU itu diberlakukan, yaitu sebelum tahun 2011 dikatakan tidak sah kelulusannya. Berbeda jika UU itu telah berlaku tapi kemudian terjadi pelanggaran, baru dipertanyakan. Atau Jika masih ada mahasiswa yang lulusan pada saat setelah UU tersebut diberlakukan dan sudah ada penutupan (kampusnya),” lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo mempertanyakan, ada pihak yang mempertanyakan gelar master bisnis yang disandangnya berasal dari universitas fiktif alias bodong. Ia menegaskan, dirinya adalah salah seorang alumni Institute Management Newport Indonesia (IMNI) Angkatan ke-3 tahun 1991. Bamsoet mulai kuliah di IMNI tahun 1988. Atas berbagai tudingan itu, Bamsoet kemudian mempersilahkan jika para alumni IMNI ingin menempuh jalur hukum jika merasa dilecehkan kepada pihak yang mempertanyakan kelulusan mereka dari IMNI.

Bambang Soesatyo mengungkapkan merasakan sekali manfaatnya setelah berjuang studi memperoleh gelar MBA di IMNI tahun 1991 tersebut.
“Sempat gak mandi, gak makan mas, seusai kesibukan kerja sebagai wartawan langsung kerjakan tugas-tugas lalu langsung berangkat ke IMNI, ikut ujian, capai sekali saya saat itu selama tiga tahun,” ungkap Bambang.

Namun dari hasil jerih payahnya itu Bamsoet merasakan banyak manfaat bagi kehidupannya setelah berhasil menyelesaikan kuliahnya di IMNI. “Iya benar dengan penyelesaian tugas dan ujian, setelah selesai di IMNI, rasanya plong juga, dan pola pikir manajemen saya semakin tajam rasanya,” kata Bamsoet. (Dwi)

PENDIDIKAN

Beri Kuliah Umum di UNPERBA, Ini Disampaikan Bamsoet

Published

on

By

PURBALINGGA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai kesadaran bela negara dan cinta tanah air harus dimulai dengan melihat peta kondisi geopolitik dan pertahanan keamanan, dikaitkan dengan dinamika kehidupan global saat ini.

Bamsoet menyampaikan, kebijakan pertahanan dan keamanan negara pasca perang dingin tidak lagi berfokus pada isu persaingan ideologis Blok Barat dan Timur. Arus demokratisasi dan interdependensi, serta isu lingkungan turut memegang peranan penting dalam mengubah pola interaksi antarnegara dimana semuanya terangkai dalam konstruksi globalisasi sebagai impuls utamanya.

“Perubahan fokus isu secara signifikan merubah peta geopolitik dan geostrategi hampir di seluruh kawasan, diikuti instabilitas yang potensial menjadi ancaman bagi eksistensi sebuah negara. Kondisi tersebut memaksa seluruh negara untuk menata ulang sistem keamanannya. Isu keamanan menjadi lebih komprehensif dan berorientasi global. Studi dan kajian bidang keamanan pun semakin luas,” ujar Bamsoet saat memberikan kuliah umum pada kuliah perdana di Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA) yang baru selesai di bangun di Dapilnya di Purbalingga, Jawa Tengah, Jumat (13/09/19).

Legislator Dapil VII Jawa Tengah meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menambahkan, perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, serta teknologi transportasi mempercepat arus informasi, arus finansial global, dan mobilitas manusia. Berbagai fenomena perubahan tersebut bukan tidak mungkin membawa ekses yang potensial menjadi ancaman bagi keamanan suatu negara. Ancaman tidak hanya dalam bentuk fisik, akan tetapi ancaman nonfisik, seperti penanaman nilai-nilai kehidupan asing yang dapat menjadi alat penghancur entitas sebuah peradaban bangsa.

“Untuk menghadapi perkembangan ancaman yang makin beragam, Indonesia perlu menata kembali kekuatannya. Dalam konteks pertahanan negara, permasalahan ini tidak cukup ditangani hanya dari aspek kekuatan utama militer saja. Untuk membangun ketahanan nasional setidaknya ada tiga pilar yang harus saling terkait yaitu pemerintahan, rakyat, dan militer. Ketiganya dijalin dalam simpul untuk memperkuat sebuah negara. Pemerintah dengan rakyat diikat dengan simpul ideologi,” jelas Bamsoet.

Sebagai pendiri UNPERBA, Bamsoet menaruh keyakinan mahasiswa UNPERBA bisa secara bersama-sama memperoleh dan menggunakan kesempatan yang sama di dalam peran sertanya membela negara. Beban besar membangun kekuatan pertahanan negara akan lebih ringan apabila ada gerakan sinergi dari seluruh komponen bangsa.

“Sebagai mahasiswa UNPERBA, semangat untuk turut serta dalam upaya bela negara harus terus dikobarkan. Bela negara dapat dilakukan melalui jalur formal dan jalur non formal. Terkait jalur formal, saat ini DPR RI tengah bersiap bersama pemerintah menyusun RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia untuk Pertahanan. Pada saat RUU ini kelak menjadi UU, maka para mahasiswa UNPERBA perlu mempelajarinya dengan seksama, sehingga dapat memahami prosedur-prosedur yang ada apabila berminat untuk mengabdikan diri melakukan bela negara. Misalnya, dengan mendaftarkan diri sebagai Anggota Komponen Cadangan,” urai Bamsoet.

Sedangkan untuk jalur informal dalam melakukan pembelaan negara, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan pengertiannya adalah membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan basis ideologi yang kuat tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dengan demikian, dalam apapun profesi para mahasiswa UNPERBA setelah lulus, entah itu sebagai Pegawai Pemerintah maupun Pengusaha atau Wiraswasta, mereka akan terbentengi secara ideologi dari paham-paham yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa dan bahkan akan menghancurkan NKRI.

“Semua pihak harus menyadari bahwa kondisi masyarakat yang multikultur ini memiliki suatu kelemahan, yaitu rentan terhadap konflik horizontal yang mengakibatkan disintegrasi bangsa. Yang dimaksud dengan konflik horizontal adalah konflik antar kelompok atau masyarakat yang didasari atas adanya perbedaan identitas, seperti suku, etnis, ras, dan agama. Konflik horizontal yang bersifat massal biasanya diawali dengan adanya potensi konflik yang kemudian berkembang dan memanas menjadi ketegangan, sampai akhirnya pecah menjadi konflik fisik,” terang Bamsoet.

Salah satu konflik horizontal yang paling sering terjadi di Indonesia, menurut Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini adalah konflik etnik dan yang terkait dengan kesalahpahaman dalam kehidupan beragama. Sebagai unit sosial dari masyarakat yang multikutur, perbedaan antara kelompok etnik dan agama biasanya menimbulkan permasalahan sendiri. Hal tersebut sejalan dengan ciri-ciri dari masyarakat majemuk, yaitu hidup dalam kelompok-kelompok yang berdampingan secara fisik, tapi tersegregasi karena perbedaan sosial.

“Penyebab konflik tersebut berkaitan erat dengan penurunan nilai-nilai bela negara di dalam masyarakat. Konflik horizontal biasanya terjadi karena adanya identitas lokal yang lebih kuat dibandingkan identitas nasional, sehingga warga negara melupakan hakikat bangsa seperti yang dicantumkan di dalam Pancasila. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pembentukan, sosialisasi, dan pendidikan mengenai nilai-nilai bernegara. Padahal, membangun kesadaran bela negara pada generasi muda merupakan sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh, karena generasi muda merupakan penerus bangsa Indonesia,” tutur Bamsoet.

Lebih jauh Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini memaparkan, untuk membangun bangsa yang kuat dan memiliki kesadaran bela negara, diperlukan sebuah payung yang mendukung proses integrasi di dalam masyarakat, sehingga suku dan etnis yang berbeda dapat mengedepankan identitas nasionalnya sebagai identitas utama. Hal tersebut idealnya mencakup norma, nilai dan tujuan yang berasal dari common idea masyarakat Indonesia, dan dileburkan ke dalam bentuk ideologi sebagai pemersatu gagasan masyarakat. Ideologi yang di maksud dalam hal ini merupakan ideologi Pancasila.

“Lulusan UNPERBA, apapun profesinya, harus ikut ambil bagian dalam melakukan pendidikan kesadaran bela negara minimal dari lingkungan terdekatnya terlebih dahulu, terutama keluarga. Tanamkanlah kesadaran ber-Pancasila secara terus-menerus dalam diri setiap individu, dengan segenap kemampuan atau kesanggupan yang ada pada diri Anda sebagai mahasiswa dan sebagai lulusan Universitas UNPERBA nanti,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

PENDIDIKAN

Universitas Perwira Purbalingga Awali Perkuliahan Pekan Depan

Published

on

By

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Karya Bhakti Purbalingga, yang menaungi Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA), bersiap menyambut kedatangan ratusan mahasiswa baru yang akan menempuh pendidikan di UNPERBA. Dimulai tanggal 9-12 September 2019 dengan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKBM) dilanjutkan dengan kuliah umum oleh Bamsoet pada tanggal 13 September 2019 yang menandai awalnya masa perkuliahan.

“Setelah proses panjang selama lebih kurang empat tahun, alhamdulilah pada awal September 2019 ini UNPERBA akan memulai kegiatan belajar mengajar. Ditunjang berbagai fasilitas seperti gedung empat lantai, perpustakaan, laboratorium, serta berbagai sarana dan prasarana lainnya, UNPERBA akan hadir menjadi salah satu lokomotif memajukan bangsa dan negara melalui jalur pendidikan tinggi, khususnya dalam melahirkan SDM Indonesia yang unggul,” ujar Bamsoet usai menerima jajaran Rektorat UNPERBA di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Senin (02/09/19).

Jajaran Rektorat UNPERBA yang hadir antara lain Rektor Dr. Ir. Teguh Djuharyanto, M.P, Wakil Rektor I Dr. Eming Sudiana, M.Si, dan Wakil Rektor II Dr. Soeprapto, M.S.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menjelaskan, UNPERBA yang diresmikan langsung oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Prof. Mohamad Nasir pada 11 April 2019, memiliki 2 fakultas dan 5 program studi, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Program Studi S-1 Manajemen, Program Studi S-1 Akuntansi, serta Fakultas Sains dan Teknik dengan Program Studi S-1 Teknik Mesin, Program Studi S-1 Informatika dan Program Studi S-1 Agribisnis.

“UNPERBA tak hanya akan menjadi kampus yang kuat secara keilmuan saja. Melainkan juga menjadi kampus yang kuat dalam pengabdian masyarakat. Mengingat tantangan globalisasi menuntut sumber daya manusia yang mampu berkolaborasi, bukan membutuhkan manusia yang apatis terhadap lingkungan sekitar,” kata Bamsoet.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini menerangkan, didukung puluhan dosen berkualifikasi Doktor (S3) dan Magister (S2), UNPERBA juga akan ikut andil dalam mensukseskan agenda ke-4 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030, yakni mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Karenanya, tak hanya berhenti pada 2 Fakultas dan 5 Program Studi saja, kedepan UNPERBA juga akan membuka fakultas dan program studi unggulan lainnya.

“Tak menutup kemungkinan UNPERBA akan buka fakultas dan program studi kedokteran, artificial intelligence, ekonomi digital, maupun berbagai disiplin ilmu kekinian lainnya yang punya pengaruh besar di kehidupan masyarakat,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

PENDIDIKAN

Penasehat Komite SMAN 10 Padang: Sam Salam Kembali Memimpin Komite

Published

on

By

abarakyat,(Padang)- Penasehat Komite Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 10 Padang
Maidestal Hari Mahesa mengatakan, Sam Salam kembali menjadi Ketua Komite SMA Negeri 10 Padang.

“Alhamdulillah, Sam Salam kembali menjadi Ketua Komite SMA Negeri 10 Padang,saya mengacungkan jempol kepada pihak-pihak yang telah memulihkan nama baik Sam Salam sebagai Ketua Komite,”ujar Maidestal Hari Mahesa melalui keterangan tertulis kepada redaksi Minggu, 25 Agustus 2019.

Menurut Maidestal Hari Mahesa, pihaknya menganggap Sam Salam sangat mamahami pola perkomitean dan juga sangat faham dengan dunia pendidikan yang beliau “kecimpungi’ bertahun tahun sebelum menjabat menjadi ketua komite.

Tampak depan SMA 10 Padang
“Saya dan kawan-kawan alumni berharap tidak lagi ada “pembekuan” atau “caretaker” oleh pihak pihak yang seharusnya memahami aturan perkomitean,”ujar Maidestal Hari Mahesa yang lebih dikenal dengan nama ESA, mantan anggota DPRD kota Padang 3 kali berturut-turut.

Dikatakan Mahesa, Sam Salam didukung oleh anggota komite dan korlas sesuai surat korlas menolak pembekuan Komite kepada Pihak sekolah. Ketua Komite dipilih secara demokrasi oleh anggotanya, bukan pihak sekolah.

“Penggalangan Dana yang “distop” oleh Rapat pleno Korlas tentu bukan tanpa alasan,sebelum Penggalangan Dana, komite diamanahkan aturan untuk menentukan siswa yang kurang mampu dalam bentuk Surat Keputusan Komite,hal ini tidak dilakukan oleh komite terdahulu sebelum Sam Salam,ini akan menjadi masalah besar kalau Sam Salam melanjutkan hal ini,” ujar Esa yang juga alumni SMAN 10 Padang ini.

Lanjut Mahesa,pihaknya mengingatkan ketua komite dan anggotanya (korlas dan anggotanya), agar mematuhi peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

“Saya mengingatkan Ketua Komite dan anggotanya agar mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan terutama larangan pasal 181 ayat b yang berbunyi dilarang memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan,jangan sampai pihak-pihak yang melanggar aturan ini berurusan dengan pihak yang berwajib,” kata Esa mengingatkan.

Dijelaskan Esa,barangkali ini salah satu alasan kenapa ketua komite Sam Salam merestui penghentian penggalangan dana tersebut.

“Silahkan tanya Sam Salam,saya mendengar bahwa AD ART Komite SMA Negeri 10 Padang sudah disepakati oleh pihak sekolah dan pihak komite, sebagai acuan bagi komite dalam menjalankan tugasnya,”ujar Esa.

Ini suatu prestasi bagi Komite SMAN 10 Padang, yang selama ini berjalan “tidak punya aturan tertulis” yang berujung kepada “konflik” di sekolah, padahal AD ART Komite diperintahkan oleh Permen Dikbud Nomor 75 tahun 2016.

“Saya berharap Sam Salam yang dipilih beberapa bulan lalu akan selalu mematuhi aturan, tanpa aturan AD ART tentu beliau belum bisa menjalankan perkomitean dengan sebaiknya,” Tegas Esa.

Disamping itu ada aturan Pergub no 31 tahun 2018 bahwa penggalangan dana agar tidak dilakukan kepada orang yang tidak mampu.

“Saya dan kawan-kawan sudah meminta Ketua Komite agar segera membentuk Korlas dan mengukuhkan melalui Surat Keputusan Komite bagi siswa yang tidak mampu, sesuai dengan amanah Pergub tersebut,kita berharap jangan ada pihak pihak yang tidak faham aturan mencoba untuk merusak “almamater” kami, jelas kami tidak tinggal diam,” Esa mengakhirinya.

Ketua Komite SMA Negeri 10 Padang, Sam Salam mengatakan, ya begitulah adanya.

“Ya begitulah adanya” ujar Sam Salam singkat.(pms)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending